MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 23 Februari 2018 08:59
GARA-GARA INI, Tol Balsam Kena Imbas, Bisa Molor Lagi....

Lahan Belum Bebas, Proyek Dihentikan Sementara

PROKAL.CO, SAMARINDA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyetop seluruh pekerjaan berat dan jalan layang di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah ambruknya tiang pancang pada proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Masalah itu akhirnya berimbas ke Kaltim.

Dari informasi yang dikumpulkan Kaltim Post di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim, proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) disebut-sebut terkena imbasnya. Pembangunan akses bebas hambatan itu terpaksa harus berhenti sementara.

Hal itu tertuang dalam surat instruksi Menteri PUPR. Surat dengan Nomor IK.01.01-Mn/248 tentang Pemberhentian Sementara Pekerjaan Konstruksi itu diterbitkan Rabu (21/2). “Tol Balsam masuk dalam daftar 37 proyek konstruksi layang seluruh Indonesia yang sementara dihentikan,” beber sumber di Pemprov Kaltim.

Dikonfirmasi media ini, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim Joko Setiono mengaku sudah mendengar pernyataan lisan dari menteri PUPR. Namun, belum ada instruksi tertulis soal penyetopan pengerjaan infrastruktur di Kaltim. “Terutama yang sedang dikerjakan oleh Waskita,” ujarnya.

Maka, Joko mengungkapkan, pihaknya masih menunggu instruksi tertulis tersebut. Dia juga belum mengetahui, proyek infrastruktur mana di Bumi Etam yang bakal disetop sementara.

Menurut dia, pihaknya mesti mengetahui kriteria pekerjaan mana yang dihentikan sementara. Setelah tahu proyek mana yang harus dihentikan sementara, baru pihaknya menyampaikan ke kepala Dinas PUTRPR Kaltim dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. “Itu terkait pembiayaan dari APBD Kaltim,” terangnya.

Alasan mesti mengetahui kriteria pekerjaan yang harus dihentikan, Joko mengungkapkan, agar tak terjadi salah kaprah dalam menjalankan instruksi menteri. Terlebih, hampir semua proyek infrastruktur strategis di Kaltim seperti Jalan Balsam dan Jembatan Mahakam IV (jembatan kembar) ditargetkan selesai pada Desember 2018.

Diwawancarai terpisah, pengamat konstruksi Kaltim, Slamet Suhariadi, sepakat bila pemerintah menyetop dulu sejumlah proyek besar. Seperti Kaltim di proyek Tol Balsam terdapat beberapa pembangunan jalan layang.

Setelah menghentikan sementara, Kementerian PUPR pun harus melakukan briefing atau pengarahan kepada kontraktor tentang sejumlah hal. Apalagi, insiden robohnya konstruksi sudah terjadi beberapa kali. Salah satunya crane Tol Pasuruan pada Oktober 2017 roboh dan menewaskan pekerja.

Slamet mengatakan, Kementerian PUPR dan Dinas PUTRPR Kaltim harus mengecek aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan. “Kalau sampai terjadi insiden, berarti ada SOP yang tidak dijalankan. Untuk mengantisipasinya, saya kira harus dicek teknis pengerjaannya,” tambah dia.

Human error, kata dia, berperan besar dalam beberapa insiden konstruksi yang terjadi di Indonesia. Karena itu, selain K3, pemerintah harus mengecek rencana K3. Termasuk teknis pengerjaan bangunan atau kontrol kontraktor. “Contoh yang harus dipasang 18 baut ternyata cuma 8. Kan biasanya tukang begitu, inginnya cepat,” sindirnya.

Penghentian sementara proyek menjadi peringatan bagi kontraktor. Terlebih, yang disorot adalah PT Waskita lantaran cukup banyak mengerjakan proyek jalan. Sebagai informasi, proyek Jembatan Mahakam IV (jembatan kembar) juga ada proyek jalan layang. Namun, tidak masuk dalam 37 proyek yang dihentikan sementara. Slamet menduga, proyek- proyek yang dihentikan, anggarannya dari APBN. “Setahu saya Jembatan Mahakam IV dananya murni APBD Kaltim,” tuturnya.

BELUM BEBAS HAMBATAN

Bicara soal Jalan Tol Balsam, ternyata belum lepas dari pembebasan lahan. Padahal, target lahan jalan tol dengan panjang 99,35 kilometer itu mesti bebas pada Maret mendatang. Total lahan yang sudah dibebaskan mencapai 91 persen. Dari 9 persen yang belum dibebaskan, permasalahan paling pelik terjadi di Seksi III (Samboja-Palaran II) dan Seksi IV (Palaran).

Di dua seksi itu ada sepuluh lahan yang masih bermasalah. Tak ingin berlarut-larut, Selasa (21/2) lalu, dilaksanakan pertemuan antara warga yang lahannya masih bermasalah dengan PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JMBS).

Dari 10 warga, ada beberapa keluhan warga dalam pembebasan lahan Tol Balsam. Di antaranya, perbedaan harga yang signifikan dan penyusutan ukuran lahan yang dibebaskan. Miswoto salah satunya. Warga yang lahannya berada di Seksi IV, Kelurahan Handil Bakti, Palaran tersebut tidak mempermasalahkan lahan miliknya dikerjakan meski belum ada pembebasan lahan.

Permasalahannya, ada perbedaan harga yang jomplang dengan lahan milik istrinya. “Padahal, satu hamparan, sama-sama berada di tepi jalan. Tapi, punya saya harganya lebih tinggi dari milik istri saya,” terangnya. Lantaran perbedaan tersebut, dia mempertanyakannya.

Sama halnya dengan Sri Puji Rahayu. Melalui kuasa hukumnya, Roy Hendrayanto, dia mempertanyakan hal-hal yang menjadi pertimbangan pembedaan harga meski berada pada hamparan yang sama. “Hal tersebut bisa membuat masalah horisontal dengan warga. Mestinya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya agar tak timbul pertanyaan,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Pembebasan Lahan PT JMBS Aji Setia menerangkan, pertemuan tersebut ingin memberitahukan kepada 10 warga yang lahannya masih bermasalah bahwa PT JMBS sudah memegang surat penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) mengenai penitipan uang (konsinyasi).

“Kami ingin sosialisasikan bahwa konsinyasi sudah ada, bila ada permasalahan hukum, selesaikan di jalur hukum. Jangan menghalangi proses pembangunan. Apalagi dengan anarkis,” ujarnya. Pasalnya, untuk pembebasan lahan sudah tidak ada waktu lagi.

Soal harga yang terpaut jauh, Aji mengungkapkan, dia beserta pejabat pembuat komitmen (PPK) lahan tidak bisa mengintervensi. Negara sudah menentukan, yang bisa menentukan harga adalah kantor jasa penilai publik (KJPP) atau yang selama ini disebut dengan tim appraisal. “Tidak ada yang bisa mengintervensi mereka kecuali pengadilan,” terangnya.  (*/fch/rom/k11)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 10:32

Unang Bunuh Pasutri dengan Tenang

BALIKPAPAN – Publik dibuat heran dengan Unang Sudrajat (49). Otak pembunuhan pasangan suami-istri,…

Kamis, 20 September 2018 10:27

Diminta Kawal Proyek Strategis

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melantik bupati dan wakil bupati Penajam Paser…

Kamis, 20 September 2018 10:23

Diprediksi Rampung Pertengahan Tahun Depan

Ada kabar gembira. Dari rencana pembangunan Transmart Samarinda. Di pengujung masa jabatannya, Gubernur…

Kamis, 20 September 2018 10:04

Curigai Iming-Iming Untung Tinggi

MENGETAHUI sebuah investasi bodong atau tidak sebenarnya sederhana. Kategori tersebut bisa diketahui…

Rabu, 19 September 2018 13:00

Ini Dia Motif Motif Pembunuhan Pasangan Suami Istri di Balikpapan Itu...

BALIKPAPAN - Perkara utang diduga menjadi penyebab tersangka menghabisi nyawa pasangan suami istri (pasutri)…

Rabu, 19 September 2018 13:00

Korban Aktif Pengajian dan Dermawan

DUA mobil jenazah tiba pukul 15.53 Wita di Masjid Al Mushawwir, Jalan Strat VI Balikpapan Utara, Selasa…

Rabu, 19 September 2018 12:22

Perusda Didorong Garap IUP

SAMARINDA – Minimnya kontribusi badan usaha milik Pemprov Kaltim terhadap peningkatan pendapatan…

Rabu, 19 September 2018 12:00

Ngga Jelas, Ternyata Kilang Bontang Masih Tunggu Investor

BONTANG – Pembangunan kilang minyak di Bontang belum ada kejelasan. Pemerintah belum memutuskan…

Selasa, 18 September 2018 12:00

KEJI..!! Bapak-Anak Habisi Bos Sendiri

BALIKPAPAN – Aksi kejahatan yang masih mewarnai Balikpapan membuat kota ini tak lagi aman. Setelah…

Selasa, 18 September 2018 12:00

Kaltim Masih Diuntungkan dari Ekspor yang Tinggi

SAMARINDA – Mata uang negeri ini masih terpuruk. Hingga kemarin (17/9), nilai tukar rupiah berada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .