MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Jumat, 23 Februari 2018 07:12
Dirjen Pajak Sebut Aturan Belum Final

Wajib Lapor Data Nasabah Baru Jalan Tahun Depan

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku baru akan meminta penerbit kartu kredit untuk menyampaikan data nasabah pada April 2019 mendatang. Informasi yang dilaporkan itu pun dibatasi bagi mereka yang memiliki transaksi minimal Rp 1 miliar dalam setahun.

Sementara ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menuturkan, pelaporan rencananya dilakukan menggunakan data tahunan. Bukan bulanan seperti aturan pembukaan data nasabah yang sebelumnya dibuat pemerintah.

“Sementara ini, pemikirannya (data nasabah kartu kredit yang wajib dilaporkan) dibatasi hanya yang transaksinya (kartu kredit) Rp 1 miliar satu tahun untuk tahun ini, dan mulai dilaporkan di April 2019,” ujar Robert di Jakarta, Selasa (20/2).

Robert mengaku, hal tersebut belum bersifat final. Pihaknya masih terbuka pada masukan yang mungkin disampaikan industri perbankan.

“Kami cek lagi reaksi pasar. Kami sudah bicara dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), kelihatannya masih perlu rembukan persisnya,” terang dia.

Pembukaan data nasabah kartu kredit, menurut Robert, sebenarnya merupakan turunan dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Beleid tersebut mengatur bahwa seluruh instansi wajib mengeluarkan data, salah satunya data kartu kredit.

“Pemerintah sedang mendengar (masukan perbankan) dan sedang berbicara bagaimana persisnya. Yang jelas, diperlukan perbaikan PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” jelas dia.

Kewajiban menyampaikan data nasabah kartu kredit oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya untuk keperluan perpajakan, diatur kembali melalui PMK Nomor 228/PMK.03/2017. PMK tersebut mengatur tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan perpajakan.

Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menyampaikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Hal ini, antara lain, juga berlaku pada perbankan dan lembaga keuangan penerbit kartu kredit yang diwajibkan membuka data nasabah. Data yang disampaikan bersumber dari surat tagihan (billing statement) nasabah kartu kredit.

Data dan informasi yang diminta berupa data transaksi nasabah yang bersumber dari billing statement atau surat tagihan kartu kredit nasabah. Data dan informasi tersebut paling sedikit memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID dan nama merchant. Kemudian, nama, alamat, NIK/nomor paspor, dan NPWP pemilik kartu, bulan tagihan, pagu kredit, serta tanggal, rincian, dan nilai transaksi.

Sesuai lampiran aturan tersebut, penyampaian data dan informasi tersebut harus disampaikan secara bulanan. Sebenarnya, penyampaian data ini semula wajib disampaikan paling lambat 31 Mei 2016, tetapi akhirnya ditunda oleh Ditjen Pajak. (ant/man/k15)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 06:49

Berharap Rupiah Konsisten Menguat

JAKARTA - Perdagangan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masih…

Rabu, 12 Desember 2018 06:47

Pemerintah Terbitkan SBN Rp 826 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara…

Rabu, 12 Desember 2018 06:46

Kinerja Perbankan Membaik

BALIKPAPAN - Optimisme ekonomi di Kota Minyak kian membaik. Hal…

Rabu, 12 Desember 2018 06:43

Intermediasi Perbankan Syariah Kian Meningkat

SAMARINDA - Intermediasi perbankan syariah mengalami peningkatan pada triwulan III…

Rabu, 12 Desember 2018 06:41

Dituntut Segera Turunkan Harga BBM Nonsubsidi

JAKARTA – Pemerintah meminta evaluasi yang dilakukan PT Pertamina untuk…

Rabu, 12 Desember 2018 06:40

PT PII Ajukan Suntikan Rp 1 Triliun

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) mengajukan suntikan modal…

Rabu, 12 Desember 2018 06:40

Kadin Dukung Industri Animasi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen mendukung…

Rabu, 12 Desember 2018 06:39

Tandai Saham Emiten Bermasalah

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengimplementasikan sistem I-Suite…

Rabu, 12 Desember 2018 06:39

Gopay dan T-Cash Bisa Cairkan Kredit Usaha

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Digitalisasi Pembiayaan Usaha Ultra Mikro (UMi)…

Selasa, 11 Desember 2018 06:47

Babak Baru Megaproyek Pertamina

BALIKPAPAN – Sempat tertunda, PT Pertamina (Persero) menegaskan dua proyek…