MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Jumat, 23 Februari 2018 07:12
Dirjen Pajak Sebut Aturan Belum Final

Wajib Lapor Data Nasabah Baru Jalan Tahun Depan

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku baru akan meminta penerbit kartu kredit untuk menyampaikan data nasabah pada April 2019 mendatang. Informasi yang dilaporkan itu pun dibatasi bagi mereka yang memiliki transaksi minimal Rp 1 miliar dalam setahun.

Sementara ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menuturkan, pelaporan rencananya dilakukan menggunakan data tahunan. Bukan bulanan seperti aturan pembukaan data nasabah yang sebelumnya dibuat pemerintah.

“Sementara ini, pemikirannya (data nasabah kartu kredit yang wajib dilaporkan) dibatasi hanya yang transaksinya (kartu kredit) Rp 1 miliar satu tahun untuk tahun ini, dan mulai dilaporkan di April 2019,” ujar Robert di Jakarta, Selasa (20/2).

Robert mengaku, hal tersebut belum bersifat final. Pihaknya masih terbuka pada masukan yang mungkin disampaikan industri perbankan.

“Kami cek lagi reaksi pasar. Kami sudah bicara dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), kelihatannya masih perlu rembukan persisnya,” terang dia.

Pembukaan data nasabah kartu kredit, menurut Robert, sebenarnya merupakan turunan dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Beleid tersebut mengatur bahwa seluruh instansi wajib mengeluarkan data, salah satunya data kartu kredit.

“Pemerintah sedang mendengar (masukan perbankan) dan sedang berbicara bagaimana persisnya. Yang jelas, diperlukan perbaikan PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” jelas dia.

Kewajiban menyampaikan data nasabah kartu kredit oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya untuk keperluan perpajakan, diatur kembali melalui PMK Nomor 228/PMK.03/2017. PMK tersebut mengatur tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan perpajakan.

Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menyampaikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Hal ini, antara lain, juga berlaku pada perbankan dan lembaga keuangan penerbit kartu kredit yang diwajibkan membuka data nasabah. Data yang disampaikan bersumber dari surat tagihan (billing statement) nasabah kartu kredit.

Data dan informasi yang diminta berupa data transaksi nasabah yang bersumber dari billing statement atau surat tagihan kartu kredit nasabah. Data dan informasi tersebut paling sedikit memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID dan nama merchant. Kemudian, nama, alamat, NIK/nomor paspor, dan NPWP pemilik kartu, bulan tagihan, pagu kredit, serta tanggal, rincian, dan nilai transaksi.

Sesuai lampiran aturan tersebut, penyampaian data dan informasi tersebut harus disampaikan secara bulanan. Sebenarnya, penyampaian data ini semula wajib disampaikan paling lambat 31 Mei 2016, tetapi akhirnya ditunda oleh Ditjen Pajak. (ant/man/k15)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 06:59
Permintaan Bertambah, Harga Acuan Meningkat

Batu Bara Kembali Menjadi Primadona

SAMARINDA - Kaltim bisa membantu pemerintah dalam memacu kinerja ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan,…

Selasa, 18 September 2018 06:56

Waspada Investasi Bodong, 10 Tahun Terakhir, Kerugian Capai Rp 105 Triliun

SAMARINDA - Literasi keuangan di Indonesia masih harus ditingkatkan. Khususnya Kaltim. Penawaran keuntungan…

Selasa, 18 September 2018 06:53

Alat Berat Butuh Treatment Khusus

BALIKPAPAN - Mulai 1 September 2018, pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20)…

Selasa, 18 September 2018 06:52

Smartphone Tak Terdampak Pelemahan Daya Beli

BALIKPAPAN - Telepon pintar saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Ini terlihat dari penjualan…

Selasa, 18 September 2018 06:45

Sasar Komunitas Kaum Hawa

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BBTN) menyasar komunitas kaum hawa sebagai nasabah tabungan dan kredit.…

Senin, 17 September 2018 07:11

Selamatkan Devisa lewat B20

SAMARINDA – PT Pertamina (Persero) terus mengintensifkan monitoring implementasi mandatori Biodiesel…

Senin, 17 September 2018 07:09

Asa Pariwisata Kota Minyak

BALIKPAPAN – Pemerintah tampaknya harus bekerja lebih serius dalam meningkatkan pariwisata. Minimnya…

Senin, 17 September 2018 07:05

Cocok dengan Medan Kaltim

SAMARINDA – Hadirnya produk baru, New Triton Athlete berhasil mendongkrak penjualan mobil Mitsubishi.…

Senin, 17 September 2018 07:02

Impor Barang Rp 1,1 Juta Kena Bea Masuk

JAKARTA – Pemerintah mengubah ketentuan batas nilai impor barang kiriman dengan mengenakan bea…

Senin, 17 September 2018 06:58

Kredit Kendaraan dan Properti Dominan

SAMARINDA – Kinerja penyaluran kredit rumah tangga (RT) pada triwulan II 2018 mengalami penurunan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .