MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 20 Februari 2018 10:22
Netralitas dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!

PROKAL.CO, OLEH: DEWI SARTIKA SE. MM
(Peneliti Muda PKP2A III LAN, anggota tim Kajian Penyusunan Pedoman Kebijakan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara)

PENYELENGGARAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Perhelatan akbar itu menjadi ajang perebutan pengaruh dan kekuasaan. Aparatur sipil negara (ASN) memiliki hak pilih dan dipilih, sekaligus menjadi sasaran empuk bagi kepentingan politik praktis. Jumlah ASN yang terdiri dari PNS, TNI dan Polri bukanlah jumlah yang sedikit. Pegawai negeri sipil sekitar 4,3 juta orang setara 1,7 persen jumlah penduduk Indonesia. PNS pusat berjumlah 918.444 orang, PNS provinsi berjumlah 301.781, dan PNS kabupaten/kota berjumlah 3.154.124. (BKN, 2017). Jumlah TNI sekitar 1.118.410 orang dan jumlah Polri sekitar 387.470 (Wikipedia). Jumlah yang menggoda untuk diperebutkan. Wajah birokrat masa depan memiliki karakter profesional. Dalam rangka profesionalisme itulah, pelayanan publik diberikan dengan prima dan kompeten, bebas dari intervensi politis. Harapan yang kuat dari netralitas ASN tersebut adalah menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terhadap birokrasi, baik itu dalam bentuk penempatan jabatan dalam birokrasi dipenuhi unsur intervensi politik timbang pertimbangan prestasi (merit system) ataupun hubungan pribadi (impersonal). Atau, sumber daya birokrasi dijadikan modalitas politik. Hingga keberpihakan pada kelompok sealiran politik dengan birokrat. Di mana ujungnya adalah mengembalikan birokrasi pada khittah-nya yaitu sebagai instrumen pelayan publik. Karenanya, terbitlah regulasi yang mengatur tentang etika netralitas ASN, di antaranya:

a. Undang–undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN bahwa, ASN berpegang pada asas netralitas, yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun; PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; PNS yang mencalonkan diri sebagai bakal calon (balon)/pasangan calon (paslon) pilkada wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan dan dijatuhi hukuman disiplin jika mengabaikan.

b. UU No 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang. Memuat tentang di antaranya; balon/paslon dilarang melibatkan ASN, anggota POLRI/TNI; balon/paslon dilarang melibatkan kades/lurah/perangkat desa/kelurahan; pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu balon/paslon; Kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan balon/paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali disetujui tertulis dari Menteri; kepala daerah  dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan/merugikan balon/paslon baik di daerah sendiri/daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan balon/paslon sampai terpilih; kepala daerah seperti yang dimaksud di atas, termasuk juga pejabat gubernur atau pejabat bupati/wali kota.

c. PP No 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, menerangkan tentang di antaranya;

Etika PNS terhadap diri sendiri; menghindari konflik interest dan berpolitik praktis, yaitu a) Lobi ke parpol; b) Memasang spanduk/baliho bacalon; c) Mendeklarasikan diri sebagai balon/paslon; d) Menghadiri deklarasi balon/paslon dengan atau tanpa atribut balon/paslon/parpol; e) Mengunggah, menanggapi, menyebarluaskan gambar balon/paslon, visi-misi balon/paslon, atau keterkaitan lain dengan balon/paslon melalui media online maupun media sosial; f) Berfoto bersama dengan balon/paslon dan mengikuti simbol tangan/gerakan bentuk keberpihakan; g) Pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan parpol;

Pelanggaran dikenai sanksi moral;

Rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dikenakan tindakan administratif sesuai dengan perundang-undangan;

Tindakan administratif; sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat sesuai pertimbangan Tim Pemeriksa;

Poin 4 di atas diatur dalam PP No 53 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN No 21/2010 tentang Disiplin PNS;

PNS pada poin 1 di atas adalah PNS selain sekretaris daerah, pembentukan MKE dan tim pemeriksa dilakukan oleh PPK Instansi;

PNS pada poin 6 di atas adalah sekda provinsi, pembentukan MKE dan tim pemeriksa dilakukan mendagri.

d. PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS; di antaranya mengatur bentuk sanksi hukuman disiplin pada pelanggaran Pasal 4 (angka 14, 15) dijatuhi hukuman disiplin Pasal 12 (angka 8, 9) dan Pasal 13 (angka 13) yaitu;

Hukuman disiplin tingkat sedang berupa: (i) Penundaan Kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 (satu) tahun; (ii) Penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun, bagi PNS: a) Memberikan dukungan dengan fotokopi KTP atau Surat Keterangan KTP sesuai perundang-undangan; b) Terlibat kampanye mendukung calon kepala daerah serta berkegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;

Hukuman disiplin tingkat berat berupa: (i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, (ii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii) Pembebasan dari jabatan; (iv) Atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS: a) Memberikan dukungan kepada balon/paslon, dengan cara menggunakan fasilitas terkait jabatan dalam kegiatan kampanye; b) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye; c) Penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan terkait.

Sebagai penutup, selain gencar menyosialisasikan kebijakan netralitas ini ke seluruh ASN, perlu dibangun kondusivitas iklim netralitas dari semua pihak, di antaranya Komisi ASN sebagai pengawas ASN, pemimpin puncak birokrasi (gubernur, bupati, wali kota) sebagai pejabat publik, elite parpol yang membebaskan birokrasi dari buhul kepentingan politisnya, inspektorat daerah sebagai pengawas urusan pemerintahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU di Daerah (KPU Provinsi, KPU kota dan kabupaten) sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengawas pilkada di daerah (Bawaslu provinsi dan panitia pengawas pemilu/paswaslu kabupaten/kota) sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, serta masyarakat sipil (civil society)dari unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, media massa, pemuka adat dan agama, serta elemen masyarakat strategis lainnya membantu mendukung dan mengawasi tanpa tendensi kenetralitasan ASN dalam kancah demokrasi, serta warga masyarakat yang aktif berdaya guna terutama ketika menemukan pelanggaran netralitas. Akhirnya, netralitas ini berpulang kepada ASN itu dengan tetap taat aturan, menjaga kebersamaan dan jiwa korps dan tidak terpengaruh kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan. (*/one/k9)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 07:44

Lestarikan Budaya Gotong Royong Bersama BPJS Kesehatan

Oleh: Windi Winata Paramudita (Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Mulawarman)…

Rabu, 12 Desember 2018 06:53

Financial Technology Berbasis Syariah

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Dosen Fakultas Ekonomi dan…

Selasa, 11 Desember 2018 06:51

Persatuan di Tahun Politik

Oleh: Mukhammad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda) TAHUN politik di Indonesia…

Selasa, 11 Desember 2018 06:50

Hubungan Tiongkok-AS: Menuju Perang Dunia Ke-3?

Oleh: Rendy Wirawan (Master of International Relations, University of Melbourne)…

Senin, 10 Desember 2018 06:58

Atlet Jadi Idola Baru Kawula Muda

Oleh: Elsa Malinda EUFORIA Asian Games 2018 memang telah berlalu,…

Senin, 10 Desember 2018 06:56

Potensi Kawasan Karst Kaltim

Oleh: Meltalia Tumanduk S. Pi (Pemerhati Lingkungan) KAWASAN karst di…

Senin, 10 Desember 2018 06:51

Menuju Pembangunan Energi Berkelanjutan

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO (Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor…

Sabtu, 08 Desember 2018 06:45

Embrio: Manusia Kecil yang Harus Diselamatkan

DEWASA  ini kemajuan biomedis menawarkan aneka manfaat bagi manusia. Teknologi…

Sabtu, 08 Desember 2018 06:43

Mengenal Obat Diabetes Oral dan Suntikan Insulin

MENURUT data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi penyakit…

Jumat, 07 Desember 2018 06:57

Kegalauan antara Haq dan Hak (HAM)

Oleh: Andi Putri Marissa SE (Relawan Penulis Balikpapan) BELUM lama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .