MANAGED BY:
SENIN
18 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 17 Februari 2018 08:02
Berkebun di TNK, Sanksinya Pidana
-

PROKAL.CO, class="yiv3292900303msonormal">Tangan perambah mencengkeram Taman Nasional Kutai (TNK). Kadang berlindung di balik upaya bertahan hidup. Membuka lahan, bermukim, lalu bertani. Perambah lainnya lebih parah, bertindak sebagai spekulan tanah. Mereka tak tinggal dan menetap di kawasan dilindungi itu, tapi datang dari Sangatta (Kutim) dan Bontang.

Tangan-tangan perambah seakan belum cukup membuat resah taman nasional itu. Teror lain bernama illegal logging. Aktivitasnya tergolong tinggi (Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda, 2011). Perkebunan kelapa sawit menambah sesak aktivitas terlarang di TNK.

“Aturan sudah jelas, siapa pun dilarang untuk melakukan aktivitas apapun, apalagi kalau sampai ada perkebunan kelapa sawit, itu jelas sudah menyalahi aturan,” tegas direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Muhammad Said, kepada Kaltim Post di Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut dia, larangan tersebut sudah sesuai Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal tersebut tertulis, “(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (91) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.”

Jika aturan ini dilanggar, Said menyebut, sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran adalah hukuman pidana. ”Ini jelas, sanksinya pidana. Jangankan kawasan taman nasional, melakukan aktivitas di kawasan hutan saja sudah pasti dijerat hukum,” katanya.

Pada Pasal 40 Ketentuan Pidana UU Nomor 5 Tahun 1990 tertulis, “ (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) adalah pelanggaran.”

Terkait penegakan hukum tersebut, Said menyebut, ada jenjangnya. “Untuk detailnya, ini bisa ditanyakan oleh petugas kami yang ada di sana,” serunya.

Adapun pihaknya sempat membantah pembiaran jika ditemukan adanya aktivitas perkebunan yang berada di areal kawasan taman nasional. Jika memang benar ditemukan aktivitas perkebunan yang melebar atau meluas dan masuk di kawasan tanaman nasional, maka dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran.

Loh, ini kan sudah jelas batas-batasnya. Siapa pun jangan beralasan perkebunan tersebut berada di kawasan enklave. Kawasan enklave itu jelas ada batasnya, dan tidak mungkin (kawasan enklave) masuk di kawasan taman nasional. Ini harus dipahami, kawasan enklave itu beda loh ya dengan kawasan taman nasional. Kalau memang ini benar terbukti ada di lapangan, ini harus ditindaklanjuti,” tuturnya. (timkp)


BACA JUGA

Senin, 18 Juni 2018 07:55

Bukan Panggung Rookie

PIALA Dunia 2018 bukan untuk rookie. Peringatan ini wajib didengar Inggris. Apalagi setelah melihat…

Minggu, 17 Juni 2018 01:37

Libur Panjang Reduksi Kepadatan

SAMARINDA  –  Kebijakan pemerintah memberi porsi besar untuk cuti bersama pada periode…

Minggu, 17 Juni 2018 01:26

Ambulans saat Lebaran

SETELAH salat Idulfi tri, dari Balikpapan saya dan keluarga langsung bertolak ke Sangasanga, Kutai Kartanegara.…

Minggu, 17 Juni 2018 01:20

Perjalanan Via Darat, Waspada Mobil Terbakar

ANCAMAN  dalam setiap perjalanan darat, termasuk saat arus balik, bisa menimpa siapa saja. Tragedi…

Minggu, 17 Juni 2018 01:11

Minimalisir Kebakaran, Remajakan Listrik Setiap 15 Tahun

SANGATTA  -  Musibah tak mengenal momen. Perayaan Idulfitri hari kedua di Sangatta, diwarnai…

Minggu, 17 Juni 2018 01:08

Siapa pun yang Menang, Rakyat Korbannya

Seandainya koalisi tidak melancarkan serangan besar-besaran ke Al Hudaida pekan lalu, dunia mungkin…

Sabtu, 16 Juni 2018 13:00

Libur Lebaran, Wisata Tirta Bakal Ramai

KALTIM menyimpan banyak destinasi wisata yang tak kalah menarik dan indah dengan tempat-tempat di luar…

Sabtu, 16 Juni 2018 12:00

Mobil Terbakar setelah Mogok, Truk BBM Terguling Tak Terkendali

SAMARINDA – Sementara banyak umat Islam merayakan Hari Kemenangan dan penuh sukacita, sebagian…

Sabtu, 16 Juni 2018 01:34

Tinggal Puing setelah Salat

MUSIBAH  tak dapat terelakkan meski momen Idulfitri sekalipun. Jika sebagian besar warga melewati…

Sabtu, 16 Juni 2018 01:12

2022 Mulai Tidak Kompak

PEMERINTAH boleh bersyukur penetapan awal puasa dan lebaran tahun ini bersamaan. Tetapi, jika penyatuan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .