MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 17 Februari 2018 08:02
Berkebun di TNK, Sanksinya Pidana
-

PROKAL.CO, class="yiv3292900303msonormal">Tangan perambah mencengkeram Taman Nasional Kutai (TNK). Kadang berlindung di balik upaya bertahan hidup. Membuka lahan, bermukim, lalu bertani. Perambah lainnya lebih parah, bertindak sebagai spekulan tanah. Mereka tak tinggal dan menetap di kawasan dilindungi itu, tapi datang dari Sangatta (Kutim) dan Bontang.

Tangan-tangan perambah seakan belum cukup membuat resah taman nasional itu. Teror lain bernama illegal logging. Aktivitasnya tergolong tinggi (Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda, 2011). Perkebunan kelapa sawit menambah sesak aktivitas terlarang di TNK.

“Aturan sudah jelas, siapa pun dilarang untuk melakukan aktivitas apapun, apalagi kalau sampai ada perkebunan kelapa sawit, itu jelas sudah menyalahi aturan,” tegas direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Muhammad Said, kepada Kaltim Post di Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut dia, larangan tersebut sudah sesuai Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal tersebut tertulis, “(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (91) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.”

Jika aturan ini dilanggar, Said menyebut, sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran adalah hukuman pidana. ”Ini jelas, sanksinya pidana. Jangankan kawasan taman nasional, melakukan aktivitas di kawasan hutan saja sudah pasti dijerat hukum,” katanya.

Pada Pasal 40 Ketentuan Pidana UU Nomor 5 Tahun 1990 tertulis, “ (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) adalah pelanggaran.”

Terkait penegakan hukum tersebut, Said menyebut, ada jenjangnya. “Untuk detailnya, ini bisa ditanyakan oleh petugas kami yang ada di sana,” serunya.

Adapun pihaknya sempat membantah pembiaran jika ditemukan adanya aktivitas perkebunan yang berada di areal kawasan taman nasional. Jika memang benar ditemukan aktivitas perkebunan yang melebar atau meluas dan masuk di kawasan tanaman nasional, maka dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran.

Loh, ini kan sudah jelas batas-batasnya. Siapa pun jangan beralasan perkebunan tersebut berada di kawasan enklave. Kawasan enklave itu jelas ada batasnya, dan tidak mungkin (kawasan enklave) masuk di kawasan taman nasional. Ini harus dipahami, kawasan enklave itu beda loh ya dengan kawasan taman nasional. Kalau memang ini benar terbukti ada di lapangan, ini harus ditindaklanjuti,” tuturnya. (timkp)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 10:32

Unang Bunuh Pasutri dengan Tenang

BALIKPAPAN – Publik dibuat heran dengan Unang Sudrajat (49). Otak pembunuhan pasangan suami-istri,…

Kamis, 20 September 2018 10:27

Diminta Kawal Proyek Strategis

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melantik bupati dan wakil bupati Penajam Paser…

Kamis, 20 September 2018 10:23

Diprediksi Rampung Pertengahan Tahun Depan

Ada kabar gembira. Dari rencana pembangunan Transmart Samarinda. Di pengujung masa jabatannya, Gubernur…

Kamis, 20 September 2018 10:04

Curigai Iming-Iming Untung Tinggi

MENGETAHUI sebuah investasi bodong atau tidak sebenarnya sederhana. Kategori tersebut bisa diketahui…

Rabu, 19 September 2018 13:00

Ini Dia Motif Motif Pembunuhan Pasangan Suami Istri di Balikpapan Itu...

BALIKPAPAN - Perkara utang diduga menjadi penyebab tersangka menghabisi nyawa pasangan suami istri (pasutri)…

Rabu, 19 September 2018 13:00

Korban Aktif Pengajian dan Dermawan

DUA mobil jenazah tiba pukul 15.53 Wita di Masjid Al Mushawwir, Jalan Strat VI Balikpapan Utara, Selasa…

Rabu, 19 September 2018 12:22

Perusda Didorong Garap IUP

SAMARINDA – Minimnya kontribusi badan usaha milik Pemprov Kaltim terhadap peningkatan pendapatan…

Rabu, 19 September 2018 12:00

Ngga Jelas, Ternyata Kilang Bontang Masih Tunggu Investor

BONTANG – Pembangunan kilang minyak di Bontang belum ada kejelasan. Pemerintah belum memutuskan…

Selasa, 18 September 2018 12:00

KEJI..!! Bapak-Anak Habisi Bos Sendiri

BALIKPAPAN – Aksi kejahatan yang masih mewarnai Balikpapan membuat kota ini tak lagi aman. Setelah…

Selasa, 18 September 2018 12:00

Kaltim Masih Diuntungkan dari Ekspor yang Tinggi

SAMARINDA – Mata uang negeri ini masih terpuruk. Hingga kemarin (17/9), nilai tukar rupiah berada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .