MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 15 Februari 2018 08:55
75 Guru Besar Desak Ketua MK Mundur
-Arief Hidayat

PROKAL.CO, JAKARTA – Desakan agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengundurkan diri semakin menggema. Kemarin (14/2), sepucuk surat terbuka dari 75 guru besar dari berbagai kampus ternama dibacakan. Isinya, Arief yang telah dijatuhi dua kali sanksi dari Dewan Etik MK itu diminta mundur untuk menjaga martabat sekaligus kredibilitas MK.

Surat itu dibacakan bersamaan dengan diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera di kantor Iluni Jalan Salemba Raya, kemarin.

Pada surat yang ditembuskan kepada delapan hakim konstitusi lainnya, sekjen MK, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo itu tercantum tokoh-tokoh guru besar negeri ini. Di antaranya, Prof Azyumardi Azra dari UIN Syarif Hidayatullah, Prof Bambang Widodo Umar dari UI, dan Prof Budi Santosa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Selain itu, Prof Komarudin Hidayat dari UIN Syarif Hidayatullah, Prof Bagong Suyanto dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof Rhenald Kasali dari UI, dan Prof Rusli Muhammad dari Universitas Islam Indonesia.

Prof Azyumardi Azra menuturkan, MK adalah benteng konstitusi yang mutlak untuk menjaga NKRI. Karena itu, MK harus dijaga harkat, martabat, dan kredibilitasnya. “Perilaku tidak etis di kalangan hakim, apalagi ketua, MK tidak hanya dapat meruntuhkan kepercayaan publik, tapi juga bisa menghasilkan keputusan MK yang partisan, yang tidak menguntungkan kehidupan bernegara,” ujar dia saat dikonfirmasi.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Zainal Arifin Mochtar yang hadir dalam diskusi itu menuturkan, publik bisa tidak lagi percaya pada MK. Sebab, ada hakimnya yang terbukti melanggar etik. Bahkan sudah muncul anggapan sekarang ini orang enggan membawa perkara ke MK karena khawatir perkara diputus secara politis, bukan lagi secara hukum.

“Dalam melihat kondisi seperti saat ini tidak ada yang menjamin bahwa kita mendapatkan constitutional right. Tapi jangan-jangan lahir dari keputusan yang kompromistis. Menurut saya, ini sinyal yang berbahaya bagi MK,” ungkapnya.

Dia menuturkan, para akademisi yang berkumpul itu memang tak punya wewenang secara hukum untuk meminta Arief mundur. Tapi, mereka hanya menyarankan Arief untuk mundur. “Karena pilihan mundur itu bisa menyelamatkan MK satu sisi dari ketidakpercayaan publik pada saat yang sama bisa menjaga moral publik,” ungkapnya.

Direktur Pusat Hukum dan HAM Herlambang P Wiratraman menuturkan, penjatuhan hukuman etik sampai dua kali terhadap Arief Hidayat itu bisa menjadi pelajaran berharga. Dia mengutarakan dulu juga ada hakim Konstitusi Arsyad Sanusi yang juga mengundurkan diri setelah terbukti melakukan pelanggaran etik. “Sanksi etik dua kali itu tidak disikapi dengan arif oleh Pak Arief,” ujarnya.

Arief Hidayat dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pada 2016, dia mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Musababnya, terbukti membuat surat titipan atau katebelece untuk kerabatnya. Sedangkan saksi kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan. Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono menilai, desakan dan tuntutan yang disampaikan publik merupakan bentuk perhatian dan kecintaan terhadap MK. Maka, pihaknya memilih memberi apresiasi terhadap masukan tersebut.

Meski demikian, MK akan berpegang teguh pada ketentuan. Fajar menjelaskan, soal layak atau tidaknya Arief Hidayat sebagai hakim merupakan kewenangan Dewan Etik. Dan dalam putusannya, Dewan etik menyatakan yang bersangkutan tidak mundur. “Ketika sudah ada keputusan Dewan Etik, maka keputusan itulah yang kemudian wajib ditaati,” ujarnya saat dikonfirmasi. Dia menambahkan, Arief pun sudah menerima. “Beliau menerima dan menjalani sanksi tersebut dengan legawa,” imbuhnya. (jun/far/jpnn/rom/k8)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 10:55

Polsek Diserang dan Dibakar, Ini Kata TNI AL

Pengerusakan dan pembakaran beberapa kendaraan di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur…

Rabu, 12 Desember 2018 10:53

Gara-Gara Perwira TNI AL Dianiaya, Polsek Dibakar

Polsek Ciracas, Jakarta Timur diserang ratusan massa. Bahkan, delapan motor yang…

Rabu, 12 Desember 2018 09:20

Investasi di Kaltim Capai Rp 25,33 Triliun

SAMARINDA - Realisasi investasi Kaltim periode Januari hingga September 2018…

Rabu, 12 Desember 2018 07:00

Kapten TNI AL Dikeroyok Tukang Parkir, Gini Dah Jadinya...BONYOKKK..!!

Seorang anggota TNI AL bernama Kapten Komarudin dikeroyok beberapa juru…

Selasa, 11 Desember 2018 13:12

MASIH BANYAK..!! Ada 120 Desa di Kaltim Masih Tertinggal

SAMARINDA- Badan Pusat Statistik Kaltim mencatat 120 desa di Kaltim…

Selasa, 11 Desember 2018 11:00

Wisata Alam Kaltim Masih Jadi Idola

SAMARINDA - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kaltim pada Oktober…

Selasa, 11 Desember 2018 09:30

Ada Tambang Dekat Pemukiman, Laporkan ke Dinas ESDM

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Energi Sumber Daya…

Selasa, 11 Desember 2018 08:48

Pejabatnya Disuap, Mafia Tanah Menjamur

BALIKPAPAN – Adanya mafia tanah dalam pengurusan izin membuka tanah…

Senin, 10 Desember 2018 11:32

KERAS..!! TNI Ultimatum Separatis Papua: Menyerah atau Kami Selesaikan!

Pencarian lima korban kebrutalan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua…

Senin, 10 Desember 2018 09:14

WOW..!! Gubernur Bertemu Dubes Rusia, Proyek Kereta Api Dilanjutkan

DENPASAR- Sempat vakum selama dua tahun, proyek kereta api di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .