MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 15 Februari 2018 08:55
75 Guru Besar Desak Ketua MK Mundur
-Arief Hidayat

PROKAL.CO, JAKARTA – Desakan agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengundurkan diri semakin menggema. Kemarin (14/2), sepucuk surat terbuka dari 75 guru besar dari berbagai kampus ternama dibacakan. Isinya, Arief yang telah dijatuhi dua kali sanksi dari Dewan Etik MK itu diminta mundur untuk menjaga martabat sekaligus kredibilitas MK.

Surat itu dibacakan bersamaan dengan diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera di kantor Iluni Jalan Salemba Raya, kemarin.

Pada surat yang ditembuskan kepada delapan hakim konstitusi lainnya, sekjen MK, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo itu tercantum tokoh-tokoh guru besar negeri ini. Di antaranya, Prof Azyumardi Azra dari UIN Syarif Hidayatullah, Prof Bambang Widodo Umar dari UI, dan Prof Budi Santosa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Selain itu, Prof Komarudin Hidayat dari UIN Syarif Hidayatullah, Prof Bagong Suyanto dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof Rhenald Kasali dari UI, dan Prof Rusli Muhammad dari Universitas Islam Indonesia.

Prof Azyumardi Azra menuturkan, MK adalah benteng konstitusi yang mutlak untuk menjaga NKRI. Karena itu, MK harus dijaga harkat, martabat, dan kredibilitasnya. “Perilaku tidak etis di kalangan hakim, apalagi ketua, MK tidak hanya dapat meruntuhkan kepercayaan publik, tapi juga bisa menghasilkan keputusan MK yang partisan, yang tidak menguntungkan kehidupan bernegara,” ujar dia saat dikonfirmasi.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Zainal Arifin Mochtar yang hadir dalam diskusi itu menuturkan, publik bisa tidak lagi percaya pada MK. Sebab, ada hakimnya yang terbukti melanggar etik. Bahkan sudah muncul anggapan sekarang ini orang enggan membawa perkara ke MK karena khawatir perkara diputus secara politis, bukan lagi secara hukum.

“Dalam melihat kondisi seperti saat ini tidak ada yang menjamin bahwa kita mendapatkan constitutional right. Tapi jangan-jangan lahir dari keputusan yang kompromistis. Menurut saya, ini sinyal yang berbahaya bagi MK,” ungkapnya.

Dia menuturkan, para akademisi yang berkumpul itu memang tak punya wewenang secara hukum untuk meminta Arief mundur. Tapi, mereka hanya menyarankan Arief untuk mundur. “Karena pilihan mundur itu bisa menyelamatkan MK satu sisi dari ketidakpercayaan publik pada saat yang sama bisa menjaga moral publik,” ungkapnya.

Direktur Pusat Hukum dan HAM Herlambang P Wiratraman menuturkan, penjatuhan hukuman etik sampai dua kali terhadap Arief Hidayat itu bisa menjadi pelajaran berharga. Dia mengutarakan dulu juga ada hakim Konstitusi Arsyad Sanusi yang juga mengundurkan diri setelah terbukti melakukan pelanggaran etik. “Sanksi etik dua kali itu tidak disikapi dengan arif oleh Pak Arief,” ujarnya.

Arief Hidayat dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pada 2016, dia mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Musababnya, terbukti membuat surat titipan atau katebelece untuk kerabatnya. Sedangkan saksi kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan. Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono menilai, desakan dan tuntutan yang disampaikan publik merupakan bentuk perhatian dan kecintaan terhadap MK. Maka, pihaknya memilih memberi apresiasi terhadap masukan tersebut.

Meski demikian, MK akan berpegang teguh pada ketentuan. Fajar menjelaskan, soal layak atau tidaknya Arief Hidayat sebagai hakim merupakan kewenangan Dewan Etik. Dan dalam putusannya, Dewan etik menyatakan yang bersangkutan tidak mundur. “Ketika sudah ada keputusan Dewan Etik, maka keputusan itulah yang kemudian wajib ditaati,” ujarnya saat dikonfirmasi. Dia menambahkan, Arief pun sudah menerima. “Beliau menerima dan menjalani sanksi tersebut dengan legawa,” imbuhnya. (jun/far/jpnn/rom/k8)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 12:00

KEJI..!! Bapak-Anak Habisi Bos Sendiri

BALIKPAPAN – Aksi kejahatan yang masih mewarnai Balikpapan membuat kota ini tak lagi aman. Setelah…

Selasa, 18 September 2018 12:00

Kaltim Masih Diuntungkan dari Ekspor yang Tinggi

SAMARINDA – Mata uang negeri ini masih terpuruk. Hingga kemarin (17/9), nilai tukar rupiah berada…

Selasa, 18 September 2018 08:51

Menang setelah Lima Tahun

TENGGARONG – Mitra Kukar berhasil mematahkan kutukan tak pernah menang dari Persipura Jayapura…

Selasa, 18 September 2018 08:47

DPRD Kaltim Ngotot Bentuk Pansus

SAMARINDA - Upaya DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (pansus) proyek multiyears contract (MYC) tidak…

Selasa, 18 September 2018 08:44

Edy Sinergi dengan Program Gubernur

DUKUNGAN untuk para kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim…

Senin, 17 September 2018 09:24

PPU Buka Jalur Alternatif

PENAJAM – Bentang utama atau tengah Jembatan Pulau Balang terus berprogres. Namun, persoalan baru…

Senin, 17 September 2018 09:21

Edy Nyaman di Puncak, Ferdian Membuntuti

PERSAINGAN dan dukungan kepada kandidat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di polling garapan…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Waswas Jadi Jembatan “Abunawas”

SAMARINDA – Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Mantan Jubir Kemendagri, Tiga Bulan Jadi Pj Gubernur

SAMARINDA - Teka-teki penjabat (Pj) gubernur Kaltim yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)…

Minggu, 16 September 2018 11:00

Pusat Bakal Jatuhkan Sanksi

JAKARTA - Pemerintah tidak ingin disebut lambat menjatuhkan sanksi untuk 2.259PNS kasus korupsi yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .