MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Rabu, 14 Februari 2018 09:18
Program Bagus, Eksekusi Tak Mulus

PROKAL.CO, class="m2874800369452325697gmail-p1">TARGET dua juta sapi sulit tercapai hingga ujung periode kedua Gubernur Awang Faroek Ishak. Program bagus tak disertai eksekusi yang mulus. Kaltim masih bergantung pada pasokan dari wilayah timur Tanah Air.

Harapan terbesar dari target dua juta sapi itu ditumpukan pada sapi sawit, yakni 1.125.000 ekor. Disusul dari peternakan sapi di lahan lepas tambang sebanyak 250.000 ekor. Sisanya dibebankan pada kredit perbankan, dana APBD, dan APBN.

Di atas kertas, program ini tampak bagus. Minimnya ketersediaan lahan langsung bisa diatasi melalui integrasi dengan lahan sawit. Tahun ini, Kaltim ditargetkan memiliki 1,6 juta hektare lahan sawit. Jika program tersebut tercapai, target populasi sapi sawit mestinya juga bakal terwujud.

Di atas satu hektare kebun sawit, Kaltim bisa memiliki lebih dari satu juga ekor sapi. Tapi, faktanya, optimisme tersebut berkamuflase. Dongeng bagi para peternak. Juga masyarakat Kaltim yang mengidamkan harga daging murah. 

Sapi sawit yang paling diunggulkan bak gayung tak bersambut. Investor dan pemilik kebun sawit tak merespons. Dalihnya kurang intensifnya komunikasi dengan pemerintah. Pemilik lahan disinyalir tak memiliki gambaran utuh program tersebut.

"Kalau pemprov serius, pemilik kebun harus ditarik komitmennya," ujar akademisi bidang peternakan Universitas Mulawarman (Unmul) Taufan Purwokusuamaning.

Pria yang menjabat ketua Prodi Peternakan Unmul itu sependapat bahwa program sapi sawit serta penggunaan lahan lepas tambang merupakan terobosan yang baik. Tapi, tak disertai eksekusi yang juga baik. 

Bagi swasta, komunikasi adalah harga mati. Tak bisa lagi ditawar. Jika itu tak berjalan, jangan salahkan tudingan bahwa program itu hanya mulus di atas kertas.

Dalam catatan akademisi, setidaknya ada tiga hal yang menjadi kekhawatiran pemilik kebun untuk mengintegrasikannya menjadi peternakan sapi. Pertama, kepadatan serta aktivitas sapi yang akan mengganggu lahan sawit. Kemudian, kemungkinan sapi bisa menggapai daun sawit. Lalu, kotoran sapi yang diprediksi memunculkan kumbang yang bakal menjadi hama. "Tapi, itu salah besar, tidak ada sama sekali dasar ilmiahnya," tegas pemilik gelar doktor itu. 

Selain dapat mengatur kepadatan kawasan lahan, keberadaan sapi dipastikan bisa membuat tanah menjadi subur. Jika yang dikhawatirkan kemungkinan daun sawit yang “dirusak” sapi, perusahaan bisa menaruh sapi sesuai ketinggian pohon sawit. Sedangkan kotoran sapi, bisa diolah menjadi pupuk dan biogas. 

Sementara persoalan penggunaan lahan lepas tambang, biasanya terkendala status lahan yang digunakan peternak. Tak perlu menunggu investor masuk, keberadaan lahan eks tambang sudah cukup menggiurkan untuk dijadikan peternakan. Namun faktanya, peternak yang sudah diberi lampu hijau oleh pemerintah, kadang sering dihalang-halangi pihak perusahaan. "Pemerintah patut menarik kembali lagi lahan yang sudah tidak beroperasi, jangan tunggu IUP-nya berakhir," tambahnya.

Kalteng menjadi satu provinsi yang sukses mengintegrasikan kebun sawit dengan peternakan sapi. Dibangun di atas komitmen pihak perusahaan, dan difasilitasi pemerintah. Di sinilah pentingnya peran pemerintah sebagai penghubung masyarakat, investor, dan perusahaan sawit. Perusahaan sawit bahkan berpotensi mendapatkan untung berlipat.

Dukungan regulasi pun dirasa sangat penting. Tak hanya mendorong keterbukaan perusahaan sawit terhadap program tersebut, tetapi juga kejelasan kepada peternak. Untuk program Kredit Ternak Sejahtera (KTS) yang digagas sejumlah bank, menurutnya, juga sangat baik. Hanya, lagi-lagi peran pemerintah sangat penting. Misalnya, memastikan pemberian edukasi kepada peternak lokal terkait proses kredit. Hal ini juga sangat penting untuk mengantisipasi kredit macet. Belum lagi, persoalan agunan atau jaminan yang tidak dimiliki peternak. "Sapi ini kan barang hidup. Bank tentu khawatir jika nantinya sapi akan mati," tambahnya lagi.

Sektor peternakan juga masih diwarnai penjualan sapi dari peternak kepada tengkulak. Para peternak saat ini seolah dihadapkan dengan satu-satunya pilihan terbaik. Keterbatasan alat transportasi, serta akses kepada pedagang daging maupun penjagal belum terbangun. Belum lagi iming-iming para tengkulak yang kerap membeli sapi para peternak yang sedang terlilit utang. 

Pemerintah didorong berinovasi. Rumah potong hewan (RPH) diharap menyediakan pegawai khusus. Pasalnya, selama ini para tengkulak memiliki peranan penting dalam distribusi sapi dan dagingnya. Seperti transportasi, pembuatan dokumen kesehatan hewan, hingga akses kepada para pedagang. Hal-Hal ini yang disebut tidak diberikan pemerintah kepada para peternak.

Jika penjualan ternak di RPH berjalan, peternak yang menjual akan memiliki standar. Saat ini, tengkulak menghargai hewan ternak tanpa melihat nilai bobotnya. "Sampai saat ini, peternak memang tidak memiliki posisi tawar kepada para tengkulak. Makanya peran pemerintah menyediakan sarana kepada peternak sangat berpengaruh untuk mengakhiri sistem penjualan tengkulak tersebut," tutupnya. 

***

Kerja sama Pemprov Kaltim dengan sejumlah bank dalam program kredit ternak ternyata juga tak berjalan mulus. Selain banyak peternak yang tak memenuhi syarat menjadi debitur, program ini kerap disalahartikan oleh para peternak. Mereka justru mengira dana yang digelontorkan merupakan hibah. Pengembaliannya pun tersendat.

Dalam program dua juta sapi yang ditarget rampung pada 2018, 250.000 ekor diharapkan berasal dari kredit Bankaltimtara. Kemudian, 50.000 ekor dari Bank Rakyat Indonesia. Sayangnya, sejumlah kendala mengadang.

Pimpinan Departemen Kredit UMKM Bankaltimtara Eka Yulianti menjelaskan, sebenarnya pihaknya masih optimistis program tersebut berjalan sesuai harapan. Salah satunya dengan mengupayakan proses sosialisasi serta edukasi kepada calon nasabah. Termasuk juga menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah agar membuka akses kepada masyarakat.

Dikatakan Eka, Bankaltimtara telah mencanangkan program kredit 4S, yaitu kredit sawit sejahtera, kredit pertanian sejahtera, kredit ternak sejahtera, dan kredit perikanan sejahtera. Program yang sudah dimulai sejak 2010 itu saat ini hanya dengan bunga 9 persen.

Sejak dilaksanakan, sambung dia, yang paling diutamakan memang adalah tahapan edukasi sosialisasi. Pasalnya, tak banyak peternak lokal yang mengerti dan memahami prosedur perbankan. "Karena memang banyak peternak yang tidak tahu bahkan tidak pernah ke bank. Makanya kita beri pemahaman terlebih dahulu," kata Eka.

Bank yang memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) dalam membaca karakter debitur, ternyata menemukan hal-hal negatif. Hal yang sebenarnya disayangkan lantaran bank sebenarnya telah berusaha memberikan akses yang luas dan terbuka kepada masyarakat.

"Ternyata dalam proses pengecekan di sistem informasi debitur, ditemukan sejumlah catatan-catatan yang negatif dalam perbankan. Jadi, tak sedikit yang akhirnya tidak memenuhi persyaratan," tambahnya.

Yang disayangkan, lanjut Eka, masyarakat justru mengira program pemerintah ini adalah dana hibah. Jadi, terciptalah kredit macet dan konsumtif. Pengembalian modal yang seharusnya dilakukan kepada pihak bank tidak dilakukan. 

"Kadang, dari 25 kelompok, bisa yang terjaring hanya 10 kelompok tani yang memenuhi persyaratan. Kita bahkan turun ke kandang-kandang untuk mencari dan menyosialisasikannya," ujarnya.

Persoalan klasik lainnya, yaitu ketersediaan agunan oleh calon debitur. Meski bank memberikan kelonggaran, lagi-lagi pembacaan karakter menunjukkan ketidakmampuan calon debitur melakukan pembayaran. Apalagi tidak semua perusahaan asuransi menyetujui serta mampu men-cover benda hidup seperti sapi sebagai agunan.

Karena itulah, bank juga berharap adanya edukasi dari pemerintah serta instansi terkait kepada para peternak. Termasuk juga memberikan kemudahan akses dalam menjual hasil peternakan. Ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan peternak yang belakangan kerap menjual kepada tengkulak.

"Kalau pasar mereka bagus, apalagi hasil peternakan juga bagus, akan memperkecil kemungkinan kredit macet. Tapi, sejauh ini, kami juga sangat optimistis bahwa program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan," tutur dia.

Harapan Eka, instansi terkait juga bisa saling berkoordinasi untuk menciptakan kematangan program. Termasuk dalam hal regulasi serta sosialisasinya. Sedangkan bank memang harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam transaksi kredit. Apalagi dana yang digelontorkan juga berasal dari masyarakat. (tim kp)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 08:30
Menanti Wira Bumi Mulawarman

Moeis Hassan Layak Bergelar Pahlawan Nasional

Bersama enam provinsi lainnya, Kalimantan Timur belum punya pahlawan nasional. Padahal Bumi Mulawarman…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:09

Jeratan Uang Virtual

Cara menambang pundi kekayaan makin beragam. Mulai praktik lumrah, hingga yang tak lazim. Mulai yang…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:05

Pinjaman Online, Pisau Bermata Dua

PERKEMBANGAN teknologi tak sekadar memberi ladang mencari nafkah dari dunia virtual. Lewat jaringan…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Kamis, 16 Agustus 2018 08:52

Bitcoin Ilegal dan Berisiko

BERTRANSAKSI bitcoin adalah ilegal. Jika masih melakukannya, bersiaplah dengan konsekuensi hukum.…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:50

Halal-Haram Bitcoin

KEHADIRAN Bitcoin diselubungi pro dan kontra. Kendati begitu, keberadaan mata uang digital itu memikat…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .