MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 14 Februari 2018 09:04
Surat Izinnya Perlu Dicermati
-

PROKAL.CO, SEBULAN lebih bertugas di Balikpapan, Dewi Sita Yuliani begitu hati-hati menilai adanya kartel sapi di Kaltim. Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan ini menyebut, pemerintah daerah selaku operator perlu transparan. Itu terkait mekanisme penunjukan pengusaha pemasok sapi ke Bumi Etam. Berikut penuturannya kepada Kaltim Post saat ditemui di kantornya, kemarin (13/2).

Lebih dari 70 persen kebutuhan daging sapi Kaltim didatangkan dari luar daerah. Apakah ini bisa memicu permainan kartel?

Kalau memang ada kesepakatan di antara para pengusaha itu untuk menahan pasokan, berarti berhubungan dengan kuota. Kalau menahan pasokan dan jadi langka, harga otomatis naik dan konsumen dirugikan. Yang perlu dicermati lagi, surat izin. Dalam kuota itu, pasti ada termin waktunya. Kapan harus masuk dengan kuota berapa. Kalau soal harga pasti dilempar ke pasar. Kalau kuota enggak ada harga praktis naik.

Jadi adanya kartel sapi memungkinkan terjadi di Kaltim?

Belum ada temuan dalam dua tahun terakhir. Kami baru tahu ini, ternyata, "ada masalah”. Kalau memang ada peraturan dari dinas terkait bahwa yang boleh masuk si A atau si B, maka kami akan masuk.

Masalah yang ada maksud?

Karena awalnya banyak yang memasok (sapi), sekarang berkurang. Padahal, semakin banyak yang memasok, akan semakin bagus. Tapi, mereka tidak boleh saling berkoordinasi (harga). Itu sama saja dengan kartel. Tapi masih perlu waktu. Perlu pendalaman lagi. Karena sama sekali kami belum pernah masuk, apalagi harga selama ini stabil saja. Harga memang tidak ada gejolak saat ini, tapi dari pasokan.

Apakah instansi pemerintah daerah yang berwenang dengan pemasokan sapi ke Kaltim terlibat kartel?

Karena kami belum pernah masuk jadi enggak bisa ngomong soal itu apalagi klarifikasi belum dilakukan. Kalau untuk penunjukan siapa yang bisa memasok sapi ke Kaltim, itu wewenang Dinas Peternakan Provinsi. Yang perlu dicermati KPPU, bagaimana mekanisme penunjukan pemasok itu. Kalau memang penunjukan itu mekanismenya tender atau lelang, harus transparan. Intinya kalau di KPPU selama pasokan aman, maka harga aman. Kalau harga aman konsumen senang.

Catatan Anda terkait fungsi Dinas Peternakan yang belum mampu membina petani agar lepas dari jeratan tengkulak?

Dinas Peternakan harus lebih aktif lagi mengedukasi peternak. Dinas Perdagangan juga harus mengatur mekanisme pemasokan. Harus dibuka akses peternak. Pemerintah harus memangkas tengkulak. Dinas Peternakan harus masuk lebih dalam lagi. Kasihan peternak dapat capeknya saja, tidak dapat untung. (tim kp)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 12:00

KEJI..!! Bapak-Anak Habisi Bos Sendiri

BALIKPAPAN – Aksi kejahatan yang masih mewarnai Balikpapan membuat kota ini tak lagi aman. Setelah…

Selasa, 18 September 2018 12:00

Kaltim Masih Diuntungkan dari Ekspor yang Tinggi

SAMARINDA – Mata uang negeri ini masih terpuruk. Hingga kemarin (17/9), nilai tukar rupiah berada…

Selasa, 18 September 2018 08:51

Menang setelah Lima Tahun

TENGGARONG – Mitra Kukar berhasil mematahkan kutukan tak pernah menang dari Persipura Jayapura…

Selasa, 18 September 2018 08:47

DPRD Kaltim Ngotot Bentuk Pansus

SAMARINDA - Upaya DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (pansus) proyek multiyears contract (MYC) tidak…

Selasa, 18 September 2018 08:44

Edy Sinergi dengan Program Gubernur

DUKUNGAN untuk para kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim…

Senin, 17 September 2018 09:24

PPU Buka Jalur Alternatif

PENAJAM – Bentang utama atau tengah Jembatan Pulau Balang terus berprogres. Namun, persoalan baru…

Senin, 17 September 2018 09:21

Edy Nyaman di Puncak, Ferdian Membuntuti

PERSAINGAN dan dukungan kepada kandidat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di polling garapan…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Waswas Jadi Jembatan “Abunawas”

SAMARINDA – Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Mantan Jubir Kemendagri, Tiga Bulan Jadi Pj Gubernur

SAMARINDA - Teka-teki penjabat (Pj) gubernur Kaltim yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)…

Minggu, 16 September 2018 11:00

Pusat Bakal Jatuhkan Sanksi

JAKARTA - Pemerintah tidak ingin disebut lambat menjatuhkan sanksi untuk 2.259PNS kasus korupsi yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .