MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Selasa, 13 Februari 2018 07:15
Prioritaskan Tax Allowance Perusahaan Existing

Pemerintah Kebut Revisi Aturan Insentif Pajak

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah akan merevisi aturan mengenai fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi badan usaha untuk mengakomodasi industri manufaktur. Rumusan perubahan kebijakan itu ditarget selesai akhir bulan ini.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, ada tiga poin utama mengenai revisi aturan tax allowance yang kini tengah diperjuangkan. Pertama, Kemenperin ingin agar perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia (existing) bisa mendapatkan fasilitas tersebut, jika nanti ingin melakukan ekspansi. Opsi itu, diklaim sebagai salah satu masukan dari pelaku usaha.

Dua poin selanjutnya, adalah pemberian tax allowance 200 persen bagi industri yang mengembangkan pendidikan vokasi, dan 300 persen bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Airlangga menjelaskan, usulan yang disebut belakangan memang tengah dikejar agar investasi padat modal di Indonesia bisa lebih menarik dibanding negara-negara Asia Tenggara.

“(Kelemahan) daya saing Indonesia adalah R&D yang rendah. Kalau R&D ini tidak menggunakan APBN, tentu dikembalikan lagi ke pelaku industri. Seperti yang dibutuhkan di industri pharmaceutical. Jadi iya, akan ada (revisi PP),” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/2).

Tak hanya soal tax allowance, Kemenperin juga berharap rumusan insentif fiskal lain bisa segera rampung pada waktu yang sama. Salah satunya, lanjut Airlangga, adalah insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk industri otomotif dan pengembangan mobil listrik. Selain itu, dia berharap Kemenkeu juga bisa mengakomodasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri dengan orientasi ekspor.

Menurut Airlangga, selama ini bahan baku industri orientasi ekspor dalam negeri dikenakan PPN, namun dikenakan PPN 0 persen ketika hasilnya diekspor. Jika memang industri dikenakan pajak tersebut, kata dia, maka pajak itu bisa direstitusi. Namun, Airlangga menyebut, pelaku usaha masih kesulitan mendapat pengembalian pajak tersebut.

“Itu yang akan dibuat simplifikasi. Kemenkeu yang memikirkan caranya seperti apa agar industri seperti ini tidak terbebani,” ungkap pejabat yang menjabat ketua umum Partai Golkar itu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menunggu daftar permasalahan mengenai tax allowance dan juga fasilitas libur pajak (tax holiday) dari Kemenperin. Sehingga, dia menyebut, saat ini Kemenkeu belum bisa mengidentifikasi, apakah memang syarat insentif memang memberatkan, atau justru malah prosesnya yang terlampau rumit.

Meski demikian, Sri Mulyani melihat, salah satu permasalahan insentif fiskal yang paling umum adalah perusahaan existing yang ingin menggunakan tax holiday atau allowance untuk ekspansi investasi. “Mungkin seumpama nantinya kalau perusahaan ini akan melakukan ekspansi, dan ekspansi itu memang memiliki nilai signifikan, mereka bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan (fasilitas fiskal),” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia berharap, identifikasi permasalahan mengenai fasilitas fiskal ini bisa rampung dalam waktu dua pekan. Selain dari Kemenperin, Menkeu juga akan meminta bantuan Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut.

“Paling tidak kami akan mencari, dari sisi identifikasi apa hambatannya, dari sisi UU apa yang bisa digunakan, dan dari sisi halangan, bagaimana halangan itu diselesaikan,” pungkasnya.

Aturan mengenai tax allowance sebelumnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 18 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2015, pemerintah merevisi sektor penerima tax allowance dengan menambah bidang usaha penerima dari 129 menjadi 143 jenis. Lalu dalam revisi berikutnya, pemerintah menambah kelompok padat karya kepada sektor penerima tax allowance, dengan pemotongan PPh badan bersih (netto) 30 persen, yang dicicil selama enam tahun, atau 5 persen per tahun. (ant/man2/k15)


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 12:49

Program Direct Call “Hanya” Mempercepat Ekspor

SAMARINDA-Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim mencatat, dalam sebulan…

Rabu, 20 Maret 2019 12:46

Triwulan II 2019, Ekonomi Kaltim Terakselerasi

SAMARINDA-Pada triwulan II 2019 diperkirakan ekonomi Kaltim mengalami akselerasi pertumbuhan.…

Rabu, 20 Maret 2019 12:45

Percepatan Populasi Sapi Terus Digenjot

SAMARINDA-Upaya khusus percepatan populasi sapi dan kerbau bunting (upsus siwab)…

Jumat, 15 Maret 2019 13:45

Kargo Laut Belum Tumbuh Maksimal

SURABAYA – Pertumbuhan jasa pengiriman barang lewat jalur laut belum…

Jumat, 15 Maret 2019 13:43

Pertamina Perpanjang Masa Cicilan Garuda

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan tujuh BUMN (badan usaha…

Jumat, 15 Maret 2019 13:32

Target Ekspor RI Realistis

JAKARTA – Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas 7,5 persen…

Kamis, 14 Maret 2019 15:16

Produksi Teh Turun, Harga Telur Rendah

JAKARTA – Pelaku usaha berharap Indonesia bisa meningkatkan lahan dan…

Rabu, 13 Maret 2019 12:51

Genjot Produksi Padi, Dituntut Maksimalkan Lahan Rawa

SAMARINDA – Tak hanya melakukan diversifikasi pangan, Pemprov Kaltim dituntut…

Rabu, 13 Maret 2019 12:47

SABAR..!! Pengelolaan APT Pranoto Masih di Tangan Kemenhub

SAMARINDA- Pemerintah Kaltim saat ini masih menunggu kepastian pembahasan draf…

Rabu, 13 Maret 2019 10:25

Industri Galangan Kapal di Kaltim Masih Lesu

SAMARINDA- Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Indonesian National Shipowners…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*