MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Selasa, 13 Februari 2018 07:15
Prioritaskan Tax Allowance Perusahaan Existing

Pemerintah Kebut Revisi Aturan Insentif Pajak

-

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah akan merevisi aturan mengenai fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi badan usaha untuk mengakomodasi industri manufaktur. Rumusan perubahan kebijakan itu ditarget selesai akhir bulan ini.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, ada tiga poin utama mengenai revisi aturan tax allowance yang kini tengah diperjuangkan. Pertama, Kemenperin ingin agar perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia (existing) bisa mendapatkan fasilitas tersebut, jika nanti ingin melakukan ekspansi. Opsi itu, diklaim sebagai salah satu masukan dari pelaku usaha.

Dua poin selanjutnya, adalah pemberian tax allowance 200 persen bagi industri yang mengembangkan pendidikan vokasi, dan 300 persen bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Airlangga menjelaskan, usulan yang disebut belakangan memang tengah dikejar agar investasi padat modal di Indonesia bisa lebih menarik dibanding negara-negara Asia Tenggara.

“(Kelemahan) daya saing Indonesia adalah R&D yang rendah. Kalau R&D ini tidak menggunakan APBN, tentu dikembalikan lagi ke pelaku industri. Seperti yang dibutuhkan di industri pharmaceutical. Jadi iya, akan ada (revisi PP),” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/2).

Tak hanya soal tax allowance, Kemenperin juga berharap rumusan insentif fiskal lain bisa segera rampung pada waktu yang sama. Salah satunya, lanjut Airlangga, adalah insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk industri otomotif dan pengembangan mobil listrik. Selain itu, dia berharap Kemenkeu juga bisa mengakomodasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri dengan orientasi ekspor.

Menurut Airlangga, selama ini bahan baku industri orientasi ekspor dalam negeri dikenakan PPN, namun dikenakan PPN 0 persen ketika hasilnya diekspor. Jika memang industri dikenakan pajak tersebut, kata dia, maka pajak itu bisa direstitusi. Namun, Airlangga menyebut, pelaku usaha masih kesulitan mendapat pengembalian pajak tersebut.

“Itu yang akan dibuat simplifikasi. Kemenkeu yang memikirkan caranya seperti apa agar industri seperti ini tidak terbebani,” ungkap pejabat yang menjabat ketua umum Partai Golkar itu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menunggu daftar permasalahan mengenai tax allowance dan juga fasilitas libur pajak (tax holiday) dari Kemenperin. Sehingga, dia menyebut, saat ini Kemenkeu belum bisa mengidentifikasi, apakah memang syarat insentif memang memberatkan, atau justru malah prosesnya yang terlampau rumit.

Meski demikian, Sri Mulyani melihat, salah satu permasalahan insentif fiskal yang paling umum adalah perusahaan existing yang ingin menggunakan tax holiday atau allowance untuk ekspansi investasi. “Mungkin seumpama nantinya kalau perusahaan ini akan melakukan ekspansi, dan ekspansi itu memang memiliki nilai signifikan, mereka bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan (fasilitas fiskal),” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia berharap, identifikasi permasalahan mengenai fasilitas fiskal ini bisa rampung dalam waktu dua pekan. Selain dari Kemenperin, Menkeu juga akan meminta bantuan Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut.

“Paling tidak kami akan mencari, dari sisi identifikasi apa hambatannya, dari sisi UU apa yang bisa digunakan, dan dari sisi halangan, bagaimana halangan itu diselesaikan,” pungkasnya.

Aturan mengenai tax allowance sebelumnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 18 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2015, pemerintah merevisi sektor penerima tax allowance dengan menambah bidang usaha penerima dari 129 menjadi 143 jenis. Lalu dalam revisi berikutnya, pemerintah menambah kelompok padat karya kepada sektor penerima tax allowance, dengan pemotongan PPh badan bersih (netto) 30 persen, yang dicicil selama enam tahun, atau 5 persen per tahun. (ant/man2/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:18

Manjakan Konsumen lewat Semarak Kemerdekaan

BALIKPAPAN  -  Long weekend pekan ini dimanfaatkan ACE Hardware dengan menggeber penjualan.…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:16

Tekan Impor Migas

JAKARTA  -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:15

Enggan Bergantung Komoditas

SAMARINDA  -   Perekonomian Kaltim pada triwulan II 2018 mengalami pertumbuhan sebesar…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:15

Dua Kapal Tertunda, Logistik Masih Aman

BALIKPAPAN  -   Cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi dua pekan terakhir, membuat…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:13

Bulan Depan, Harga TBS Diprediksi Membaik

SAMARINDA  -  Tren penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kaltim kembali…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:11

Optimistis Rupiah Kukuh di Kisaran 14.000 Per USD

JAKARTA  –   Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 telah…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:08

Tahun Depan, Gaji ASN Naik 5 Persen

JAKARTA  –  Kabar baik menghampiri Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasar Rancangan Anggaran…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:06

Target Turunkan Angka Kemiskinan 8,5 Persen

JAKARTA  –   Pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air mencapai 8,5…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:03

Belum Swasembada Kedelai

SURABAYA  –  Tingginya konsumsi kedelai di Tanah Air masih belum diimbangi dengan suplai…

Sabtu, 18 Agustus 2018 06:02

Maksimalkan Kapal Penangkap Ikan

SURABAYA  –   Kebijakan pemerintah di sektor maritim melalui pengembangan infrastruktur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .