MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 12 Februari 2018 08:56
Waspada Dimanfaatkan Kontestan

PROKAL.CO, OLEH: LUTFI WAHYUDI
(Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Samarinda)

PILIHAN demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia membawa konsekuensi kepada pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Salah satu pelibatan diwujudkan lewat hak politik warga negara yaitu memilih pemimpin, tak terkecuali kepala daerah.

Pada tahun ini, rakyat Kaltim akan menggunakan hak politik dalam hajatan demokrasi, yaitu pemilihan gubernur/wakil gubernur periode 2018–2023. Lebih dari 2,5 juta warga Kaltim sudah mempunyai hak pilih. Namun, dari jumlah tersebut, tidak semua pemilih berada di wilayah Kaltim. Ada yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, dan Makassar.

Jumlah para pemilih itu diperkirakan 100 ribu lebih. Jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemilih di Kabupaten Mahakam Ulu yang berkisar 20 ribuan (KPU, data Pilkada 2015). Angka tadi bahkan hanya sedikit berbeda dibandingkan jumlah pemilih di Penajam Paser Utara sekitar 118 ribu lebih (KPU, data Pilpres 2014). Sebuah angka yang tidak dapat dianggap sepele karena jumlahnya sekitar 4 persen dari seluruh warga Kaltim yang mempunyai hak pilih. Artinya, jumlah itu cukup signifikan untuk memengaruhi kemenangan pasangan calon yang berlaga di Pilgub Kaltim 2018.

Perlu diingat, berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, peserta pilkada bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan dipenuhi bila memenuhi ambang batas selisih suara paling banyak 0,5 persen hingga 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Tidak menutup kemungkinan, ruang sengketa pilkada di MK terbuka bila kelak ada pasangan calon yang mempermasalahkan angka tadi.

Terlepas itu semua, memilih adalah hak politik warga negara dalam sistem politik demokrasi. Karena itu, kewajiban negara untuk memberikan fasilitas agar hak tersebut dapat terpenuhi. Demokrasi beroperasi di tingkat individual. Individu yang otonom adalah subjek utama sistem demokrasi. Hal itu diwujudkan melalui pemungutan suara dan partisipasi individu dalam pembuatan keputusan sehari-hari (Held, 2006: 89).

Menyangkut hak, maka sedikit atau banyak jumlahnya bukanlah persoalan utama. Persoalan pokoknya adalah negara mampu menunaikan kewajiban untuk memenuhi hak warganya. Dalam relasi antara negara dan warganya, lahir sejumlah hak dan kewajiban bagi pihak masing-masing. Pemenuhan keduanya sangat memengaruhi dinamika interaksi negara dengan warganya. Dengan demikian, negara tidak boleh abai dalam permasalahan ini.

Negara, melalui institusi yang berwenang adalah penyelenggara pemilu, sudah seharusnya mengupayakan seluruh warga yang telah mempunyai hak pilih dapat terlayani dan terfasilitasi. Dengan begitu, negara juga berhak menagih dan memaksa warga negaranya untuk menunaikan kewajibannya. Begitulah yang ditengarai Max Weber, bahwa negara adalah institusi yang sah untuk memonopoli penggunaan fisik kepada warganya.

Mengenai banyaknya warga Kaltim yang sudah mempunyai hak pilih namun berdomisili di luar Kaltim, ada baiknya penyelenggara pemilu membuat terobosan. Penyelenggara sedapat mungkin memfasilitasi pemenuhan hak politik warga Kaltim yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Mereka berpotensi besar tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Kaltim 2018.

Memang pemungutan suara pada 27 Juni 2018 bertepatan dengan libur panjang pelajar dan mahasiswa sebelum masuk tahun  akademik baru. Kemungkinan besar mereka akan mudik dan memanfaatkan momentum tersebut untuk ikut dalam pemungutan suara. Tetapi, ini masih bersifat temporer, kasuistis, dan spekulatif. Tetap harus ada upaya yang terlembagakan dari penyelenggara pemilu agar kondisi ini tidak dimanfaatkan para kontestan. Mereka yang punya dana besar bisa mendulang suara dari sini. Cara itu dapat memunculkan dugaan perlakuan tidak adil bagi kontestan yang lain.

Kondusivitas harus tetap terjaga meski pilkada tahun ini menyebabkan tarikan berbagai kepentingan terasa lebih kencang dan lebih keras. Pilkada tahun ini berimpitan dengan pileg dan pilpres tahun depan. Demokrasi elektoral menjadikan suara rakyat kian penting artinya. (fel/k8)


BACA JUGA

Rabu, 21 Februari 2018 14:39
Sidang Tipikor Perdana Rita Widyasari

Ngga Tanggung-Tanggung..!! Ini Dakwaan Jaksa KPK kepada Rita

JAKARTA- KPK mengungkap adanya tim khusus di lingkaran Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari,…

Rabu, 21 Februari 2018 11:50
BREAKING NEWS

SIDANG PERDANA... Rita Berselfie Ria dengan iPhone Teranyar

JAKARTA- Dua ekspresi berbeda ditunjukkan dua terdakwa kasus korupsi Kutai Kartanegara (Kukar) Rita…

Selasa, 20 Februari 2018 11:05

Ribuan Calon Jamaah Digantung

BALIKPAPAN – Diduga ada ribuan calon jamaah umrah di Kaltim yang menanti kepastian kepada PT Amanah…

Selasa, 20 Februari 2018 11:04

Sinabung Meletus, Enam Kecamatan “Hujan” Abu

JAKARTA – Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, kembali meletus kemarin (19/2) pagi.…

Selasa, 20 Februari 2018 11:01

Pemkab Pilih Opsi Enklave di TNK

SANGATTA – Pembunuhan orangutan dengan bukti 130 peluru senapan angin di Taman Nasional Kutai…

Selasa, 20 Februari 2018 10:58

Apapun Partainya, Konstituen Istikamah

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Herwan Susanto menggelar reses di Masjid Nurussalam, Muang Ilir,…

Selasa, 20 Februari 2018 10:55

Tanggal Lahir Seingatnya, Kolom Agama Dikosongi Dulu

Apa jadinya bila masyarakat Baduy dengan tradisi yang kuat mengikuti perekaman KTP elektronik (KTP-el).…

Senin, 19 Februari 2018 09:38

Rasanya seperti Berlari dan Terus Berlari

Tak banyak orang kenal myasthenia gravis (MG). Jumlah penderita yang tidak terlalu banyak dan pengobatan…

Minggu, 18 Februari 2018 09:01

KEJI..!! Mereka Ini Membabi Buta Tembaki Orangutan

SANGATTA – Pelaku penembakan orangutan di Taman Nasional Kutai (TNK), Desa Teluk Pandan, Kecamatan…

Minggu, 18 Februari 2018 08:57

Dilarang Terima Konsumen Baru

BALIKPAPAN – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim mengambil sikap kepada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .