MANAGED BY:
RABU
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Sabtu, 10 Februari 2018 09:17
Gedung DPRD Batal, Fokus Penanganan Banjir
-

PROKAL.CO, DPRD Balikpapan enggan pesimistis. Asa membangun Kota Minyak masih terbuka lebar. Meski dibayangi berbagai isu soal kemampuan legislator menjalankan fungsinya, namun 45 anggota dewan tetap yakin. Apalagi tahun depan jadi tahun terakhir tuntasnya periode yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh itu.

Abdulloh yang ditemui setelah rapat paripurna istimewa, Jumat (9/2), memberikan doa kepada Balikpapan. Warganya diharapkan lebih makmur. Peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam jadi prioritas. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) jadi fokus. Meski harus mengorbankan kepentingan wakil rakyat. “Insyaallah pembatalan pembangunan gedung DPRD terlaksana. Nanti uangnya diberikan hal lain yang lebih prioritas,” ungkap politikus Golkar itu.

Dalam waktu dekat, DPRD Balikpapan akan mengadakan rapat khusus. Membahas alokasi anggaran dari gedung DPRD tahun ini ke sejumlah proyek dan program pemerintah lain. Seperti penanganan banjir.

Abdulloh menyebut, pihaknya akan fokus pada pelebaran Sungai Ampal. Saban hujan deras, sungai meluap dan menggenangi sejumlah titik di kawasan sekitarnya. “Senin ini (12/2) kami rapat. Bagaimana uang ini bisa dimanfaatkan untuk pelebaran sungai, parit besar, dan lainnya,” ucapnya.

Dirinya tak mengelak, kemampuan Pemkot Balikpapan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rizal Effendi dan Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud belum maksimal. Di usia pemerintahan Rizal-Rahmad selama hampir 21 bulan, masih banyak visi dan misi yang belum tuntas. Namun, menurutnya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya.

“Ini masih starting, ya. Finish-nya belum. Yang jelas, concern saya itu belum menemukan adil, makmur, dan merata. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada akhir periode beliau,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Nazaruddin menyebut, banjir masih jadi perhatian pihaknya. Fokus utamanya mengurangi titik genangan. “Kalau pada usia ke 121 Balikpapan ada perbaikan, ini jadi kado tersendiri,” ungkap ketua fraksi Hanura itu.

Dirinya menyebut masih ada waktu bagi dirinya dan rekan-rekan di komisinya memperjuangkan anggaran pembatalan gedung DPRD untuk penanganan banjir. Dia sepakat, uang yang ada jangan sampai menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

“Potensi SiLPA ini cukup besar. Pertama itu Rp 25 miliar. Terus ada rencana tambahan tahun ini Rp 50 miliar. Rp 75 miliar ini sangat mungkin untuk penanganan banjir khususnya Sungai Ampal,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Mieke Henny menyebut, satu persoalan yang masih jadi perhatian adalah pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, sarana dan prasarana belum sepadan dengan aturan yang dikeluarkan pemkot. Misal, aturan full day school atau sekolah lima hari yang sudah diterapkan di sejumlah sekolah unggulan.

Menurutnya, banyak sekolah yang belum siap dengan aturan ini. Dalam temuannya, sekolah kekurangan ruang kelas dan sarana penunjang seperti toilet, kantin, dan tempat ibadah. Kondisi ini terjadi di sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta yang tidak terikat kebijakan soal full day school, kondisi serupa terjadi. “Kami masih terus lakukan pengawasan. Sementara menurut kami, full day school belum masuk kategori baik. Namun, menuju baik,” ucapnya.

Di bidang pelayanan kesehatan, komisinya masih banyak menerima keluhan soal kesulitan masyarakat dalam mengakses BPJS Kesehatan. Padahal, program ini, disebut Mieke, sangat bagus dan membantu. Namun, sosialisasi kurang menyentuh pemahaman masyarakat yang berbeda kultur di setiap wilayah.

Ketua Komisi II Balikpapan M Taqwa menuturkan, pihaknya telah menyetujui usulan anggaran pengadaan alat perekam transaksi (tapping box) sebesar Rp 5 miliar di APBD 2018. Ini demi meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) pajak restoran. Tahun 2017 lalu, terkumpul Rp 61 miliar. “Dengan alat ini, transaksi objek pajak itu bisa dimonitor. Tak ada lagi nanti kebocoran akibat objek pajak menyembunyikan transaksi. Jadi, PAD tahun ini bisa lebih besar lagi,” jelasnya.  

Gedung Parkir Klandasan (GPK) juga masih jadi atensi. Meski sudah dibangun dan diresmikan tepat setahun lalu, gedung delapan lantai yang memakan anggaran Rp 98 miliar itu hingga kini belum memberikan kontribusi. Karena itu, pihaknya akan mendesak Dinas Perhubungan selaku operator agar segera memaksimalkan GPK. Salah satunya usulan menjadikan GPK sebagai pusat kuliner. Membuat gedung di samping Taman Bekapai itu lebih atraktif dan menarik pengunjung. (*/rdh/rom/k11)


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:27

Kutim Dua Kali Tak Pilih Wakil

KEKOSONGAN jabatan kepala daerah yang terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar), sebenarnya sudah terjadi…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:24

“Saya Belum Memikirkan”

DALAM hitungan hari setelah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari ditahan KPK dengan…

Rabu, 08 Agustus 2018 12:00

Target Sejuta Anak Divaksin

DINAS Kesehatan (Diskes) Kaltim mengaku tidak ingin berbicara soal halal atau tidaknya vaksin measles…

Rabu, 08 Agustus 2018 09:14

Label Halal Bikin Galau

Vaksin measles dan rubella (MR) mental. Belum mampu menembus urat nadi jutaan siswa sekolah dasar. Musababnya…

Rabu, 08 Agustus 2018 09:10

Boleh Imunisasi MR, asal…

SELEPAS salat Jumat (3/8), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Kesehatan akhirnya bertatap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .