MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Jumat, 09 Februari 2018 11:55
Sengketa Tanah Sudah 14 Tahun Tak Tuntas
BERLARUT: Bangunan dan perkebunan karet yang tengah diklaim warga lain.DOK/KP

PROKAL.CO, SENDAWAR- Nasib 43 warga Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat (Kubar) atas kepemilihan tanah, hingga kini belum selesai. Meskipun mereka yang menempati tanah sudah bersertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanah yang dimiliki warga transmigrasi sejak 1964 itu, seluas 53,7 hektare. Di atas tersebut  sudah berdiri 30 bangunan rumah dan sisanya perkebunan karet. Masalah ini sudah berjalan 14 tahun lalu, setelah seorang warga lokal membuat surat gugatan tanah tersebut, pada 4 Mei 2004. Upaya penyelesaian di daerah sudah dilakukan namun belum mendapatkan titik terang.

Hingga akhirnya masalah ini hingga ke pusat. Anggota Komisi II DPRRI Hetifah Sjaifudian yang membidangi masalah tanah turun ke Kubar. Dia berdialog bersama warga Sumber Sari di Balai Kampung setempat, Nomber 2017 lalu.

“Jadi harapan dari warga kepada pihak BPN segera selesaikan masalah itu. Karena kalau tidak segera diselesaikan dikuatirkan akan selalu menjadi persoalan,” kata Mukminin, mantan Petinggi Sumber Sari, kemarin.

Menurut Mukminin, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bahwa sertifikat adalah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRRI Hetifah Sjaifudian membenarkan telah melakukan dialog dengan masyarakat Kampung Sumber Sari, khususnya pemilik tanah yang kini tengah dilanda masalah tersebut. “Intinya warga secara sah telah memiliki legalitas kepemilikan tanah tersebut. Karena sudah memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan BPN,” kata Hetifah. Sehingga jika kepemilikan tanah itu ada pihak lain yang mengkomplain, itu menjadi ranah hukum. Maksudnya diselesaikan secara hukum.

Dia berkeyakinan, bahwa pihak terkait di Kubar akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, tentu akan menjadi masalah baru. “Saya juga menyampaikan hal ini kepada Kapolda Kaltim. Intinya, masyarakat yang memiliki keabsahan kepemilihan tanah harus mendapatkan perlindungan masyarakat,” terangnya. (rud)

 

 

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 21 Januari 2019 11:44

Pencuri Motor di Bawah Umur

TANA PASER – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 11:32

“Data BPJS Kesehatan Enggak Benar”

PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat…

Senin, 21 Januari 2019 11:20

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA–Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat…

Senin, 21 Januari 2019 11:18

Tetap Gunakan Desain Sebelumnya

TANJUNG REDEB–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau…

Senin, 21 Januari 2019 11:17

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB–Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan tersangka oleh…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Jembatan Tering 17 Tahun Mangkrak

SENDAWAR - Dua proyek jembatan menyeberangi Sungai Mahakam di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 08:21

Tumpuk Tanah, Izin Belakangan

TENGGARONG - Manajemen PT Gerbang Daya Mandiri (GDM) mengklaim belum…

Senin, 21 Januari 2019 08:17

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA – Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang…

Senin, 21 Januari 2019 08:16

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB – Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan…

Senin, 21 Januari 2019 08:15

Polres Kutim Rintis Program Sosial

SANGATTA – Sejak lama Aminah menderita penyakit tekanan darah tinggi.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*