MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 08 Februari 2018 08:52
Kisruh Hanura, Minta Gugatan Ditinjau Ulang
-

PROKAL.CO, SAMARINDA – Perpecahan di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) semakin panas. Kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding versi musyawarah nasional luar biasa (munaslub) menggugat menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Nah, di tengah panasnya seteru dua kubu itu, Ketua Departemen Hukum Bidang Penyelesaian Konflik Internal DPP Hanura Petrus Selestinus menyebutkan bahwa perlu dilakukan dismissal dalam perkara itu. Sebagai informasi, dismissal adalah proses hakim meneliti, memilah gugatan yang masuk ke pengadilan.

Putusan dismissal akan menentukan perkara dilanjutkan atau sebaliknya, gugatannya tidak dapat diterima dan oleh karenanya kandas di tengah jalan. Syarat-syarat tersebut terutama terkait hal-hal formal seperti hak hukum para pihak (legal standing).

Dikonfirmasi media ini, Petrus mengungkapkan, Hanura yang sah adalah kubu yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham). “Sudah diketahui pula Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) yang mengantongi SK Menkumhan Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015–2020,” terangnya.

Dia mengungkapkan, hakim perlu melakukan dismissal lantaran legal standing kubu Daryatmo sebagai penggugat tidak ada. Petrus mengatakan, SK Menkumham adalah legal standing DPP sebuah partai. “Itu saja enggak bisa dipenuhi ‘kan, bagaimana berkas lain?” terangnya.

Surpani, ketua DPD Hanura Kaltim kubu OSO mengungkapkan, hal formal penggugat mesti dipenuhi sebagai syarat saat hendak menggugat agar gugatannya jelas. Siapa yang menggugat dan apa yang didugat. “Kalau SK Menkumham saja enggak punya, bagaimana mau jelas gugatannya?” terangnya.

Bagi dia, kisruh internal partai yang dibangun Wiranto ini sudah diselesaikan Wiranto dengan menunjuk OSO sebagai ketua umum Hanura. Legalitas secara hukum kepengurusan OSO sudah terdaftar di Kemenkumham. “Lalu, apa lagi yang perlu diributkan?” ungkap Surpani.

Dia mengaku, seluruh DPC Hanura di tingkat kabupaten dan kota tetap solid. Mereka sudah membangun komunikasi. Solidnya DPC Hanura kabupaten/kota ini, kata Surpani, dibuktikan dengan verifikasi faktual dari KPU. Sebenarnya, dia tak ingin mempersoalkan semua itu. Baginya, lebih penting menggunakan pendekatan yang lebih kekeluargaan. Caranya dengan menguatkan perahu Hanura dengan mengajak semua kubu bergabung. Dia ingin menghimpun semua kader agar tetap solid. Menurutnya, politik itu elastis sehingga tak perlu mengedepankan gengsi. Karena dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi. Hanya ada kepentingan.

“Saya ajak mereka semua, termasuk Herwan. Mari buat kepengurusan gemuk. Demi kepentingan pemenangan Hanura,” tutupnya.  

Diwawancara terpisah, Ketua DPD Hanura Kaltim kubu Munaslub 18 Januari Herwan Susanto angkat bicara. Menurut dia, pernyataan kubu sebelah keluar karena tak memahami duduk perkara dan kronologi. “Justru yang kami gugat adalah SK Menkumham,” tuturnya.

Dengan demikian, Hanura kubu Daryatmo sedang menggugat legal standing kubu OSO. Herwan melanjutkan, tugas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bukan mengesahkan sebuah partai politik, namun hanya mencatat kepengurusan. Wewenang tertinggi, kata Herwan, tetap di partai politik.

Dia mengungkap, munaslub yang dilakukan Hanura kubu Daryatmo sudah memenuhi AD/ART Hanura. “Hasilnya pun kuorum, dan menyatakan pemecatan OSO,” terangnya. Munaslub tersebut menyatakan Daryatmo sebagai ketua DPP Hanura yang baru. Nah, ketika sedang memproses SK Menkumham untuk ketua yang baru, kondisi berubah. “Ditelikung kubu sebelah, dan diterima oleh Kemenkumham,” ujarnya geram. “Ingat, untuk sah atau tidaknya sebuah kepengurusan keputusan ada di partai, Kemenkumham hanya mencatat saja,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, kisruh di DPP Hanura dan berimbas ke daerah karena beberapa masalah. Mulai pengelolaan dana hibah partai sampai krisis kepemimpinan. Karena masalah-masalah tadi, 27 DPD dan 401 DPC‎ yang mengajukan munaslub. Sementara, kini kubu OSO sedang membangun kekuatan baru. Beberapa DPD dan DPC Hanura seluruh Indonesia sudah ada beberapa yang merapat ke OSO. (*/fch/dwi/k11)


BACA JUGA

Jumat, 23 Februari 2018 10:50
PGK Bukan Ajang Kampanye Paslon Pilgub Kaltim

INGAT..!! Panitia akan Usir Oknum yang Pakai Atribut Paslon

SAMARINDA- Siang ini Piala Gubernur Kaltim (PGK) II/2018 resmi dibuka. Nah, kebetulan interval waktu…

Jumat, 23 Februari 2018 09:07

Kekerasan Seksual Mendominasi

BALIKPAPAN bisa dibilang menjadi sarang bagi kekerasan terhadap anak. Kasus tersebut di kota ini meningkat…

Jumat, 23 Februari 2018 08:51

Pengacara Rita: Angka Gratifikasi Cuma Asumsi Jaksa

JAKARTA – Gratifikasi senilai Rp 469 miliar yang didakwakan jaksa kepada Bupati Kutai Kartanegara…

Jumat, 23 Februari 2018 08:46

Indonesia Simpan Cadangan Bahan Baku hingga Ribuan Tahun

Thorium dianggap salah satu solusi terbaik untuk pengembangan pembangkit listrik. Inventarisasi Badan…

Jumat, 23 Februari 2018 08:40

Godaan ATM

LANGSUNG ke anjungan tunai mandiri (ATM) begitu dapat kabar transferan? Tentu wajar. Asal jangan lantas…

Kamis, 22 Februari 2018 10:19
Maut di Dalam Rumah

Fenomena Kekerasan kepada Anak yang Makin Marak

Kekerasan kepada anak cenderung meningkat. Mereka disiksa di tempat yang seharusnya paling aman dan…

Kamis, 22 Februari 2018 10:05

Umbar Senyum, Diajak Kakak Foto Bareng

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak…

Kamis, 22 Februari 2018 09:56

Mendeteksi Jantung Bawaan sejak Dini

CATATAN: DR RAFLES PH SIMBOLON (*) TETRALOGI fallot (TF). Dua kata tersebut mungkin belum awam di tengah…

Kamis, 22 Februari 2018 09:48

Ekonomi Tak Boleh Jadi Alasan

PENGANGGURAN dan impitan ekonomi bisa menjadi biang kekerasan dalam rumah tangga. Dua variabel tersebut…

Rabu, 21 Februari 2018 14:39
Sidang Tipikor Perdana Rita Widyasari

Ngga Tanggung-Tanggung..!! Ini Dakwaan Jaksa KPK kepada Rita

JAKARTA- KPK mengungkap adanya tim khusus di lingkaran Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .