MANAGED BY:
SELASA
18 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Kamis, 08 Februari 2018 08:19
Justice Collaborator: Cara Pandang Sistemik Masalah Korupsi

PROKAL.CO, OLEH: ARI DWI HANDOKO
(
Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Jogjakarta)
(aridwihandoko12@gmail.com)

BAGI sebagian orang, tentu masih asing dengan istilah justice collaborator. Istilah justice collaborator mulai ramai didengarkan sewaktu kuasa hukum Setya Novanto meminta pengajuan kliennya untuk menjadi justice collaborator kepada KPK. Tidak hanya Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik yang ingin mengajukan diri sebagai justice collaborator, tetapi banyak beberapa tersangka korupsi yang ada di daerah maupun pusat telah mengajukan diri sebagai justice collaborator.

Opini yang ingin ditulis oleh saya, sebenarnya tidak ingin mengungkapkan fakta seberapa banyak tersangka maupun terdakwa koruptor menjadi justice collaborator. Akan tetapi, saya ingin menjelaskan secara komprehensif kepada masyarakat mengenai istilah justice collaborator.

Tiga Pendekatan Umum Penyebab Masalah Korupsi

Istilah justice collaborator tidak dapat dipisahkan dari pandangan para penegak hukum terhadap penyebab masalah korupsi. Secara konsep, penyebab masalah korupsi dapat dipandang melalui tiga pendekatan, yaitu aktor, sistem dan kultural/kebudayaan. Pendekatan aktor memandang bahwa korupsi disebabkan oleh adanya tindakan rasional para koruptor untuk mendorong terjadinya perilaku koruptif. Tindakan rasional tersebut didasarkan atas kalkulasi peluang maupun risiko penyelewengan dana proyek oleh para pelaku. Pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan sistem memandang bahwa korupsi disebabkan adanya sistem pengadaan maupun pengawasan proyek yang lemah, sehingga para aktor yang terlibat di dalamnya menjalin sebuah relasi untuk membuat sistem yang korup.

Pendekatan sistem ini mengisyaratkan banyak aktor yang terlibat dengan segelintir aktor intelektualnya, sistem korup yang mapan di atas sistem pengadaan proyek yang lemah dan sumber daya yang besar untuk pembiayaan kemapanan sistem yang korup. Pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan kultural memandang bahwa segala bentuk tindakan masyarakat yang terindikasi korup dianggap maklum oleh sebagian besar masyarakat dan tindakan tersebut terjadi berulang kali dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pertanyaannya adalah apa kaitan antara justice collaborator dengan penjelasan tiga pendekatan penyebab masalah korupsi di atas?

Korupsi Sistemik dan Justice Collaborator

Justice collaborator menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 mengartikan bahwa salah satu pelaku yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan. Ketentuan pemberian justice collaborator telah diatur jelas pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, seperti tersangka tidak merupakan aktor intelektual dari suatu kasus korupsi, konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan dan bukti serta tersangka mengakui keterlibatannya dalam kasus korupsi.

Definisi tersebut tentu telah menunjukkan bahwa pemberian status justice collaborator ditujukan untuk membongkar korupsi yang bersifat sistemik. Pada penjelasan sebelumnya, korupsi dengan pendekatan sistem mengisyaratkan banyak aktor yang terlibat dengan segelintir aktor intelektualnya, sistem korup yang mapan di atas sistem pengadaan proyek yang lemah dan sumber daya yang besar untuk pembiayaan kemapanan sistem yang korup.

Hal ini berarti status justice collaborator diberikan oleh para penegak hukum dengan tujuan mengetahui aktor intelektualnya, mekanisme sistemnya dan aliran dana dari penyelewengan tersebut. Upaya penegak hukum memberikan status justice collaborator terhadap seorang tersangka patut mendapatkan apresiasi karena peran aktor intelektual sangat susah diketahui oleh para penegak hukum tanpa keterangan dan bukti-bukti dari tersangka korupsi. Aktor intelektual sendiri biasanya mendapatkan aliran dana yang cukup besar untuk membiayai mekanisme sistem yang korup menjadi sistem yang mapan. Sistem yang mapan ini yang mengakibatkan aktor intelektual sangat susah diketahui peranan maupun identitasnya.

 Pada akhirnya, tulisan ini saya buat untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai istilah serta arti penting dari justice collaborator. Pemberian status justice collaborator tidak seharusnya diartikan secara sempit sebagai sebuah keringanan hukuman tersangka koruptor, tetapi status justice collaborator harus diartikan secara luas sebagai senjata ampuh para penegak hukum. Senjata ampuh yang ditujukan oleh para penegak hukum untuk membongkar korupsi yang sistemik di Indonesia. Akan tetapi, saya menambahkan beberapa catatan tambahan bahwa pemberian status justice collaborator harus sejalan dengan kriteria penilaian menjadi seorang justice collaborator dan penegak hukum bertanggung jawab atas keselamatan justice collaborator. (*/one/k15)


BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 22:45

Daya Saing Indonesia di Pasar Bebas

Oleh : Muhammad Antung Candra Prodi Bisnis Managemant   Dikabarkan…

Minggu, 16 Desember 2018 22:09

ASN Turn Back Hoax

Oleh Dewi Sartika, SE., MM Peneliti Muda pada Lembaga Administrasi…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:02

Akibat Tambang, Kerusakan Meradang

KALIMANTAN  Timur adalah provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:00

Masa Depan 212

REUNI 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 di Kawasan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:27

Pelaku Penghina Fisik Harus Siap-Siap Dipidana

Oleh: Elsa Malinda (Warga Balikpapan) AKHIR-akhir ini istilah body shaming…

Jumat, 14 Desember 2018 07:25

Penggunaan "Kafir" dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: H Fuad Fansuri, Lc M Th I (Dosen Ilmu…

Kamis, 13 Desember 2018 07:28

Pembangunan Berkelanjutan Kaltim?

Oleh: Bambang Saputra (Sekretaris MES Balikpapan) PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development),…

Kamis, 13 Desember 2018 07:25

Menanam Toleransi Memetik Damai

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Penyuluh Agama Islam Kementerian…

Kamis, 13 Desember 2018 07:21

Keterbatasan Data Bisa Hambat Pencapaian SDGs

Nama: Rezaneri Noer Fitrianasari (Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat…

Rabu, 12 Desember 2018 07:47

Menanti Hadirnya Taman Wisata Rohani

Oleh: Muslan PEMERINTAH tampaknya harus melakukan inovasi dalam memberikan pilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .