MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Rabu, 07 Februari 2018 09:34
Bersalin dengan Biaya Sendiri
PIKIRKAN ASI: NA menggendong bayinya yang baru lahir pada Senin (5/2) lalu di Ruang Mawar, RSUD AW Sjahranie, Samarinda. Keesokan harinya ia kembali ke kurungan Rutan Kelas IIA Samarinda, terpisah dari sang anak yang dititipkan ke keluarga.(BOBBY LOLOWANG/KP)

PROKAL.CO, PEREMPUAN yang melahirkan ketika menjalani hukuman diizinkan untuk merawat bayi hingga berumur 2 tahun. Kehadiran bayi di dalam penjara sudah menjadi ketetapan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Tugas Perawatan Tahanan atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada pula PP 58/1999 tentang Syarat dan Tata Kelola Hak Tahanan atau Warga Binaan.

Dari PP 32/1999, khususnya Pasal 20, warga binaan atau tahanan yang tengah hamil berhak memperoleh makanan tambahan sesuai petunjuk dokter rutan/lapas dan melakukan jenis pekerjaan tertentu. Sementara PP 58/1999 Pasal 28 mengamanatkan, anak dari tahanan perempuan mendapat menu makanan seperti biasa.

“Semua dalam tanggungan negara,” tegas Agus Toyib, kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim. Saat hari kelahiran tiba, tahanan perempuan berhak dirujuk ke rumah sakit bersalin. Dokter rutan atau lapas acap kali tak memiliki spesialisasi persalinan.

Namun, jumlah warga binaan yang berbanding terbalik dengan kapasitas penjara telah mengebiri hak-hak mereka. Realitas dalam memberikan hak-hak itu banyak diadang masalah, terutama anggaran yang terbatas. Pembiayaan persalinan akhirnya dibebankan kepada keluarga tahanan.

Meski begitu, ada pengecualian yang diambil kepala rutan atau lapas, jika tahanan tak memiliki keluarga yang bisa menjadi penjamin. “Kalau memang tak ada, baru diambil kebijakan itu,” terangnya.

Perempuan yang mengandung di penjara dinaungi administrasi yang rumit. Tiga kewenangan berkelindan terhadap ruang hidup mereka selama menjalani pidana berdasarkan PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menilik aturan itu, ada rutan atau lapas yang bertanggung jawab atas fisik warga binaan. Lalu, hakim memiliki kewenangan untuk yuridis, sementara dokter atas kesehatan mereka.

Ada pula administrasi penahanan yang dimiliki penyidik, jaksa, serta hakim. Rini dan Nana, dua perempuan hamil yang harus berhadapan dengan hukum di Samarinda, menjadi contoh. Ketika waktu melahirkan tiba, mereka harus mendapat izin pembantaran untuk keluar sementara dari tahanan. Penangguhan penahanan itulah yang harus berdasarkan izin ketua pengadilan setempat.

“Situasional seperti itu, peradilan fleksibel. Bisa dikeluarkan lebih dulu baru administrasinya menyusul asal ada petunjuk awal dari dokter di tahanan,” kata Hongkun Otoh, wakil ketua Pengadilan Negeri Samarinda. Hal itu berlaku kepada seluruh tahanan di bawah yuridis peradilan ketika mengalami masalah kesehatan, tak hanya untuk perempuan hamil.

Adapun jaksa, turut berwenang ketika status hukum seseorang belum berkekuatan hukum tetap. Proses pembantaran menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. (tim kp)


BACA JUGA

Jumat, 18 Mei 2018 08:51

Reduksi lewat Bank Sampah

KALTIM, di luar Mahakam Ulu, memiliki total 10 tempat pembuangan akhir (TPA). Samarinda sebagai ibu…

Rabu, 16 Mei 2018 09:13
Kejamnya Pembunuhan Ibu dan Anaknya di Muara Badak

Diungkap dalam Tiga Jam

HANYA perlu waktu tiga jam bagi tim gabungan Polsek Muara Badak dan Polres Bontang untuk mengungkap…

Rabu, 16 Mei 2018 09:08

Membunuh Akibat Uang Jajan Kurang

OLEH: RADEN RORO MIRA BUDIASIH PRIA di hadapan penulis sesekali melirik ke depan, kemudian mengarahkan…

Jumat, 11 Mei 2018 09:41
Nasib Beruang Madu di Kaltim

Lirik Jerman, Siap Go International

SEJAK UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku, Dinas Kehutanan Kaltim memegang kendali atas Kesatuan…

Jumat, 11 Mei 2018 09:10

Eksklusif namun Dilupakan

DOSEN Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda Rustam menyebut, sejak awal pendiriannya pada 2005,…

Jumat, 11 Mei 2018 09:06

Tunggu Serah-Terima Aset

KONDISI Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan terombang-ambing. Terutama pengelolaan…

Jumat, 11 Mei 2018 09:03

Perlu Kolaborasi Dinas Kehutanan dan Pro Natura

OLEH: AGUSDIN(Perintis dan Pemerhati KWPLH) SEBELUM merintis KWPLH, saya bergabung dalam penyelamatan…

Jumat, 27 April 2018 13:43

Belum Ada Pasien Kanker Akibat Kopi

KOPI jadi simalakama. Mulanya tanaman tersebut mengandung antioksidan, zat yang melindungi tubuh dari…

Jumat, 27 April 2018 13:40

Bisnis Kopi, Antara Rasa dan Citra

EMPAT bulan menjelang akhir 2015, Semenjana hadir memenuhi dahaga penikmat kopi. Adalah Rifki Ramadhan…

Jumat, 27 April 2018 13:30

Kopi Itu Seksi

TIDAK hanya sekolah barista atau pembuat kopi, tempat belajar bagi mereka yang menyukai proses sangrai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .