MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Rabu, 07 Februari 2018 09:34
Bersalin dengan Biaya Sendiri
PIKIRKAN ASI: NA menggendong bayinya yang baru lahir pada Senin (5/2) lalu di Ruang Mawar, RSUD AW Sjahranie, Samarinda. Keesokan harinya ia kembali ke kurungan Rutan Kelas IIA Samarinda, terpisah dari sang anak yang dititipkan ke keluarga.(BOBBY LOLOWANG/KP)

PROKAL.CO, PEREMPUAN yang melahirkan ketika menjalani hukuman diizinkan untuk merawat bayi hingga berumur 2 tahun. Kehadiran bayi di dalam penjara sudah menjadi ketetapan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Tugas Perawatan Tahanan atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada pula PP 58/1999 tentang Syarat dan Tata Kelola Hak Tahanan atau Warga Binaan.

Dari PP 32/1999, khususnya Pasal 20, warga binaan atau tahanan yang tengah hamil berhak memperoleh makanan tambahan sesuai petunjuk dokter rutan/lapas dan melakukan jenis pekerjaan tertentu. Sementara PP 58/1999 Pasal 28 mengamanatkan, anak dari tahanan perempuan mendapat menu makanan seperti biasa.

“Semua dalam tanggungan negara,” tegas Agus Toyib, kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim. Saat hari kelahiran tiba, tahanan perempuan berhak dirujuk ke rumah sakit bersalin. Dokter rutan atau lapas acap kali tak memiliki spesialisasi persalinan.

Namun, jumlah warga binaan yang berbanding terbalik dengan kapasitas penjara telah mengebiri hak-hak mereka. Realitas dalam memberikan hak-hak itu banyak diadang masalah, terutama anggaran yang terbatas. Pembiayaan persalinan akhirnya dibebankan kepada keluarga tahanan.

Meski begitu, ada pengecualian yang diambil kepala rutan atau lapas, jika tahanan tak memiliki keluarga yang bisa menjadi penjamin. “Kalau memang tak ada, baru diambil kebijakan itu,” terangnya.

Perempuan yang mengandung di penjara dinaungi administrasi yang rumit. Tiga kewenangan berkelindan terhadap ruang hidup mereka selama menjalani pidana berdasarkan PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menilik aturan itu, ada rutan atau lapas yang bertanggung jawab atas fisik warga binaan. Lalu, hakim memiliki kewenangan untuk yuridis, sementara dokter atas kesehatan mereka.

Ada pula administrasi penahanan yang dimiliki penyidik, jaksa, serta hakim. Rini dan Nana, dua perempuan hamil yang harus berhadapan dengan hukum di Samarinda, menjadi contoh. Ketika waktu melahirkan tiba, mereka harus mendapat izin pembantaran untuk keluar sementara dari tahanan. Penangguhan penahanan itulah yang harus berdasarkan izin ketua pengadilan setempat.

“Situasional seperti itu, peradilan fleksibel. Bisa dikeluarkan lebih dulu baru administrasinya menyusul asal ada petunjuk awal dari dokter di tahanan,” kata Hongkun Otoh, wakil ketua Pengadilan Negeri Samarinda. Hal itu berlaku kepada seluruh tahanan di bawah yuridis peradilan ketika mengalami masalah kesehatan, tak hanya untuk perempuan hamil.

Adapun jaksa, turut berwenang ketika status hukum seseorang belum berkekuatan hukum tetap. Proses pembantaran menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. (tim kp)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 08:41

Ada Mafia Tanah di IMTN

Sindikat mafia tanah menyasar Balikpapan bagian utara. Mufakat jahat melibatkan…

Senin, 10 Desember 2018 08:34

Bisa Dibatalkan di Pengadilan

TAKTIK berbekal IMTN, Sudarman lolos mengantongi sertifikat dari BPN Balikpapan.…

Senin, 10 Desember 2018 08:19

“Pemainnya Itu-Itu Saja”

SEGEL yang merupakan dokumen dasar dalam penerbitan IMTN menjadi muara…

Senin, 10 Desember 2018 08:15

Tanah Kosong Paling Banyak Diincar

BALIKPAPAN menjadi kota dengan kasus sengketa tanah tertinggi di Kaltim. Kemajuan Kota…

Jumat, 07 Desember 2018 08:25

Sektor Swasta Lebih Akomodatif

KELUHAN penyandang difabel di Kaltim ternyata sudah lama menjadi sorotan…

Senin, 26 November 2018 08:26

Ngos-ngosan Oemar Bakri Mengejar Sejahtera

Dua puluh lima November, kemarin, diperingati sebagai Hari Guru. Jadi…

Senin, 26 November 2018 08:20

Gaji Ratusan Ribu bagi Penentu Wajah Pendidikan

NASIB guru honorer di Kaltim memerlukan perhatian pemerintah. Terutama, masalah…

Senin, 26 November 2018 08:19

Wajah Pendidikan Indonesia

INDONESIA harus kerja keras demi meningkatkan taraf pendidikan. Hingga saat…

Jumat, 16 November 2018 08:25

Ada Data di Balik Duka

Dari ribuan jenis pekerjaan di muka bumi, apa yang dilakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .