MANAGED BY:
MINGGU
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 07 Februari 2018 07:25
Bitcoin:Anthurium Zaman Now

PROKAL.CO, CATATAN: DIRWANTA FIRSTA
(
Analis KPw-BI Kaltim)

AWAL tahun adalah momen yang penuh berkah bagi para pekerja. Rata-rata pada periode Desember hingga Februari, kalangan ini memperoleh rezeki tambahan di luar gaji, seperti bonus, insentif, atau tunjangan lainnya.

Pertanyaan yang lazim muncul, salah satunya “Sebaiknya diinvestasikan ke mana bonus saya?” Jawaban seperti deposito, properti, dan saham, pasti sudah sering terdengar di telinga kita.

Lalu, bagaimana dengan investasi uang virtual atau cryptocurrencies? Instrumen yang satu ini memang terbilang baru, dan cukup asing bagi sebagian besar kalangan, khususnya di Indonesia.

Uang virtual, yang juga biasa disebut virtual currencies, pada prinsipnya mengacu kepada konsep mata uang yang kita kenal selama ini. Seperti rupiah, euro, dolar, dan lainnya. Perbedaannya terletak pada pengelolaan dan pengawasannya.

Kita semua tentu tahu, mata uang suatu negara dikelola tersentralisasi oleh bank sentral. Seperti dolar AS yang dikelola oleh Federal Reserve System, yen oleh Bank Japan, dan rupiah oleh Bank Indonesia.

Selalu ada dasar penilaian (underlying) untuk menentukan nilai mata uang ini. Dahulu, jumlah emas merupakan jaminan dari uang fiat yang dikeluarkan suatu negara. Saat ini, kondisi fundamental perekonomian sebuah negara menjadi dasar penilaian sebuah mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Contohnya, kurs rupiah terhadap dolar AS yang dipengaruhi kondisi makroekonomi Indonesia dan Amerika Serikat.

Lalu, bank sentral mana yang mengatur uang virtual? Uang virtual dikelola secara desentralisasi. Artinya, tidak ada suatu negara atau bank sentral yang berwenang mengelolanya secara khusus.

Pengaturan desentralisasi menggunakan teknologi bernama blockchain. Sederhananya, blockchain memungkinkan seluruh pengguna untuk menambang uang virtual secara bebas. Setiap transaksi akan tercatat dalam sebuah “ledger” atau “buku besar”.

Berbeda dengan mata uang fiat yang diterbitkan oleh bank sentral,  karakteristik uang virtual ini adalah tidak memiliki dasar penilaian. Oleh karena itu, tidak heran jika nilai atau harga uang virtual ini begitu fluktuatif dan lebih cenderung diperlakukan sebagai komoditas daripada alat tukar.

Dari sekitar 1.400 jenis uang virtual yang beredar sejauh ini, Bitcoin merupakan brand yang paling terkenal. Belakangan juga ramai diberitakan.

Dengan kapitalisasi sebesar 33 persen dari total nilai pasar uang virtual di seluruh dunia, Bitcoin sudah identik dengan uang digital, layaknya masyarakat Indonesia menyebut satu merek air mineral untuk seluruh merek yang ada.

Tidak dapat dimungkiri, kehadiran Bitcoin sungguh fenomenal. Dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun, kenaikan nilainya sejak April 2013 telah mencapai 164 kali lipat. Itu artinya jika anda memiliki 1 BTC saat itu dengan nilai tukar Rp 1,3 juta, maka pada awal Januari kemarin aset itu sudah menjadi Rp 214 juta.

Jika dirata-rata, maka return rate Bitcoin selama setahun adalah sekitar 3.260 persen. Sebagai perbandingan, saham di Bursa Efek Indonesia dengan persentase return tertinggi sepanjang tahun 2017 adalah TAMU (PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk), sebesar 2.627 persen.

Sekilas tentu terlihat bahwa keputusan untuk tidak berinvestasi di Bitcoin adalah langkah yang bodoh, bukan? Tapi, jika diamati lebih teliti sedikit saja, tentu anggapan itu mudah terbantahkan.

Kita ambil contoh tentang betapa masyarakat Indonesia sempat “mendewakan” anthurium, pada 2006 lalu. Saat itu, tanaman tersebut dijual hingga Rp 200 juta per pot.

Pasar tanaman anthurium merupakan salah satu peristiwa “bubble” terunik. Dengan modal ratusan ribu rupiah, satu pot tanaman bisa dijual dengan harga 3 sampai 10 kali lipat.

Namun, sebagaimana booming harga pada umumnya, hingga saat ini, kita tidak pernah lagi mendengar kisah orang menjual mobilnya untuk membeli sebuah anthurium. Booming komoditas apapun hanya berlaku beberapa saat, dan tidak berkelanjutan.

Anthurium tidak sendirian. Dalam kurun waktu yang tak terlalu jauh, fenomena ikan lou han dan batu akik juga bisa menjadi contoh serupa. Lalu pada skala global, Tulip Mania di Belanda pada tahun 1634-1637 disebut sebagai bubble pertama dan terbesar di dunia. Sebuah bunga tulip pada masa itu dihargai senilai 10 kali lipat dari gaji bulanan seorang pegawai kantoran. Saat ini, bunga tulip bahkan bisa Anda beli sebagai kado untuk orang kesayangan dengan harga sangat murah.

Kembali ke Bitcoin. Convoy Investment, sebuah firma investasi berbasis di New York, Amerika Serikat, menyebut Bitcoin telah menjadi potensi bubble terbesar di dunia saat ini. Volatilitasnya disebut bisa mengalahkan bubble harga terdahulu, seperti Tulip Mania (1634-1637), Tech Bubble (1994-2002), dan Great Depression Stock (1923-1932).

Nilai tukar BTC pada Selasa (6/2) adalah sekitar  Rp 100 juta. Posisi itu telah jatuh lebih 50 persen lebih dari nilai tertingginya per awal Januari lalu.

Di samping itu, terdapat pula risiko yang cukup besar dalam penggunaan uang digital yang dapat digunakan untuk praktik pencucian uang dan aktivitas pendanaan terorisme. Terorisme, diketahui telah menjadi ancaman yang sangat nyata di Indonesia, sehingga sudah sewajarnya otoritas menutup segala pintu yang memungkinkan para teroris masuk.

Belum lagi isu keamanan transaksi yang bisa sangat merugikan. Seperti yang baru saja terjadi di Jepang, Coincheck yang merupakan salah satu bursa uang virtual terbesar dirampok oleh hackers dengan total kerugian senilai USD 500 juta. Kasus pencurian uang digital semacam ini juga dialami Mt Gox Jepang dengan nilai USD 450 juta pada 2014 lalu, ataupun Bitstamp-London dengan nilai kerugian USD 5 juta, setahun setelahnya.

Atas alasan-alasan ini, tidak heran sejumlah bank sentral di beberapa negara telah mengeluarkan larangan penggunaan virtual currency. Termasuk Indonesia. Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sudah sangat tegas menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang diperkenankan digunakan di wilayah NKRI.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Fintech (bank ataupun lembaga selain bank) untuk memproses transaksi pembayaran dengan uang virtual. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Juga dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Lalu, apakah ini artinya uang digital merupakan teknologi yang haram digunakan seperti layaknya senjata pemusnah massal? Sayangnya tidak sesederhana itu.

Selayaknya teknologi, selalu ada sisi baik dan buruk. Saat ini, beberapa bank sentral di dunia telah melakukan kajian mengenai kemungkinan menerbitkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau uang virtual yang dikeluarkan bank sentral selaku otoritas.

Jika berhasil, sejumlah keuntungan dapat diperoleh. Bank sentral tidak perlu lagi mencetak uang kertas dan logam yang membutuhkan biaya mahal dan proses yang lama.

Selain itu, perekonomian dapat lebih efisien karena transaksi dilakukan secara mudah dan cepat. Dari aspek keamanan juga meningkat, karena seluruh transaksi tercatat. Pengawasan terhadap aktivitas korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme dapat terlacak. Tetapi sekali lagi, CBDC masih dalam tahapan kajian dan rasanya masih butuh waktu untuk dapat diimplementasikan.

Pada akhirnya, penggunaan uang virtual dalam kehidupan sehari-hari sama layaknya dengan menggunakan tanaman anthurium sebagai alat investasi dan alat tukar. Dari aspek legalitas, tentu sebuah tanaman tidak bisa dijadikan alat tukar dalam transaksi pembayaran.

Tidak hanya itu, keamanan sistem pembayaran juga menjadi isu ketahanan nasional, jika sebuah instrumen dapat memudahkan kegiatan yang dilarang undang-undang, seperti tindak kejahatan pencucian uang atau terorisme. Sementara itu dalam konteks investasi, jelas sekali bahwa tidak ada lembaga atau otoritas di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik uang virtual. (*ctr/man/k15)

*Penulis adalah asisten manajer Tim Pengembangan EkonomiKantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur


BACA JUGA

Minggu, 20 Mei 2018 07:15

Quo Vadis ASN dalam Pilkada

Oleh: Itcianday, SH.,MH(Pengelola Data dan Informasi Hasil Kajian PKP2A III LAN, Samarinda)“If…

Senin, 14 Mei 2018 09:42

Mencermati Kedok Investasi

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S-3–Doktor…

Sabtu, 12 Mei 2018 07:07

Upaya Preventif Perlindungan terhadap Anak

Kekerasan  terhadap anak adalah sebuah fakta yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari apalagi…

Kamis, 10 Mei 2018 07:26

Memaknai Penguatan Kelembagaan Pangan untuk Indonesia Berdaulat Pangan

OLEH: TRI NOOR AZIZA, SP. MP(Peneliti Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi…

Minggu, 06 Mei 2018 07:52

Diplomasi Resepsi

CATATAN: RIZAL EFFENDI (*) BANYAK yang bilang, salah satu sebab saya bisa menjadi wali kota Balikpapan…

Jumat, 04 Mei 2018 09:30

Majikan dan Buruh yang Terdidik

CATATAN: BAMBANG ISWANTO * PADA 1 dan 2 Mei tadi, merupakan hari penting bagi masyarakat internasional…

Selasa, 01 Mei 2018 07:30

Perspektif Baru Hubungan Industrial

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S-3Program…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .