MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 31 Januari 2018 07:21
Gubernur Jadi Menteri Keuangan

PROKAL.CO, CATATAN: AJI SOFYAN EFFENDI

SAMPAI beberapa waktu ke depan, DPR dan Kementerian Keuangan akan menggodok revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Beleid tersebut konon menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini.

Jujur kita akui, Kaltim menjadi salah satu provinsi yang paling getol memperjuangkan perimbangan ini. Barangkali sudah tak lagi terhitung rentetan pergerakan untuk mewujudkannya. Terutama untuk hasil dari komoditas minyak dan gas bumi (migas).

Dari organisasi kemasyarakatan, misalnya, tercatat ada Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) yang dikomandoi saudara Abraham Ingan. Mereka bahkan sempat membawa persoalan itu, ke Mahkamah Konstitusi dengan menggugat pasal yang berhubungan dengan persentase bagi hasil.

Pergerakan tersebut diikuti beberapa ormas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) lain. Puluhan kali demo digerakkan, baik di Kaltim maupun Jakarta.

Upaya yang sama juga dilakukan Pemprov Kaltim melalui Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM), sekarang menjadi Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM). Lewat forum tersebut, sudah beberapa kali coba dibangun konsep perubahan revisi UU 33/2004 tersebut kepada pemerintah pusat, baik eksekutif maupun legislatif.

Hingga detik ini, berbagai perjuangan itu belum ada yang benar-benar membuahkan hasil yang berpihak pada Kaltim. Gugatan di Mahkamah Konstitusi gagal, begitu juga lobi pemprov ke pemerintah pusat maupun DPR. Sampai sekira dua tahun lalu, muncul keinginan sebagian kalangan untuk mendorong opsi otonomi khusus (otsus) bagi Benua Etam, yang ternyata juga akhirnya tak mempan.

Sekian tahun berjalan, tahun ini terformat bahwa akan ada revisi dari sekitar 17 undang-undang. Salah satunya adalah UU 33/2004 tadi. Momentum tersebut harus disambut baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim, karena menyangkut keberlanjutan napas keuangan daerah. Ujungnya, berdampak terhadap pembangunan dan penyediaan sumber perekonomian baru.

Perkembangan teranyar dari konsep revisi UU 33/2004, diterima penulis saat bertandang ke Kementerian Keuangan bersama rombongan wali kota Bontang, beberapa hari lalu, dalam rangka perjuangan untuk mendapatkan dana perimbangan bagi daerah pengolah migas. Dalam pemaparan pemerintah pusat, secara umum tak ada yang baru dalam revisi tersebut.

Yang ada dalam revisi itu hanyalah wacana akan dicantumkannya nomenklatur daerah pengolah migas. Teknis pembagian angka persentase maupun nominal nantinya, akan diserahkan penuh kepada gubernur di daerah terkait.

Sepintas konsep itu memberikan kesan bahwa Kemenkeu memilih “cuci tangan”, dengan menitipkan eksekusi dana bagi hasil kepada gubernur. Artinya, kelak, gubernur akan bertindak sebagai menteri keuangan.

Namun belum diketahui apakah konsep tersebut akan diterapkan provinsi lain yang memiliki daerah pengolah dengan persentase yang sama, atau berbeda-beda. Saat ini diketahui ada Indramayu, Bojonegoro, Cilacap, Musi Rawas, dan beberapa daerah lain yang menyandang status tersebut.

Perundingan atas persentase itu, disebut bergantung pada diskresi gubernur masing-masing. Namun baiknya, Kemenkeu mendorong agar pembagian tersebut berdasarkan indikator yang jelas dan terukur.

Berbagai pertanyaan ini tentunya harus bisa terjawab dengan baik dan benar oleh pemerintah pusat. Pertanyaan lainnya, khusus untuk Kaltim, bukankah dana tersebut sudah sesuai undang-undang, dengan pembagian besaran sebagai berikut:

Untuk minyak, 84,5 persen menjadi jatah pemerintah pusat, dan 15,5 persen untuk daerah. Jatah untuk daerah itu kemudian dibagi, dengan rincian 3 persen bagi pemerintah provinsi, 6 persen untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 6 persen lainnya untuk kabupaten/kota lain di provinsi tersebut.

Lalu, ada 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Rinciannya, 0,1 persen untuk provinsi, 0,2 persen untuk kabupaten/kota penghasil,  dan 0,2 persen dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lain di provinsi terkait.

Sedangkan untuk gas,69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk daerah. Bagian daerah yang 30 persen lainnya dibagi dengan rincian, 6 persen untuk pemerintah provinsi, 12 persen untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 12 persen lainnya dibagi untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi.

Lalu masih ada 0,5 persen yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Dengan urutan 0,1, 0,2, dan 0,2 persen, masing-masing untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lain di provinsi terkait.

Dengan skema tersebut, terlihat bahwa Kemenkeu menginginkan diskresi gubernur daerah yang bersangkutan berada pada nilai 6 persen. Porsi itu merupakan jatah minyak bagi daerah lain (bukan penghasil/pengolah) di provinsi yang sama. Selanjutnya, 12 persen merupakan jatah gas bagi daerah lain (bukan penghasil/pengolah) di provinsi yang sama.

Dengan demikian, dapat dipastikan, dalam konteks APBN sama sekali tidak ada jatah penambahan dalam revisi tersebut. Baik untuk daerah pengolah minyak maupun pengolah gas. Yang ada hanyalah memindahkan angka 6 atau 12 persen untuk diberikan kepada pos baru. Yakni pos pengolah migas.

Ada resistensi di daerah dalam persoalan revisi ini. Yaitu, apakah pemberian persentase kepada daerah pengolah migas di Indonesia akan seragam, atau bergantung kebijakan gubernur masing-masing.

Angka persentase tersebut bukan undang-undang yang dijadikan acuan se-Indonesia. Resistensi itu berpotensi menimbulkan konflik horisontal antara gubernur dan bupati/wali kota. Gubernur pun di sini seperti menjadi bemper pemerintah pusat.

Belum lagi persoalan formula. Apakah formula yang dijadikan dasar pembagian sama antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia juga belum terjawab? Sebab, secara konsep tertulis, belum terlihat apakah wacana diskusi di kementerian tersebut sudah 100 persen final atau belum.

Kemenkeu seyogyanya perlu menyosialisasikan wacana itu. Baik dalam bentuk forum tertentu, seminar ataupun diseminasi lain, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam banyak kasus, tak sedikit usulan revisi undang-undang yang sekadar meredup di level wacana. Bahkan, tak jarang hilang total, seiring masuknya kepentingan berbagai pihak, baik di eksekutif maupun legislatif.

Banyak pertanyaan belum terjawab dalam wacana revisi tersebut. Baik dari segi teknis pembagian (dengan metode langsung yang menyangkut persentase, atau metode tidak langsung melalui formula), maupun dasar hukum gubernur yang bertindak sebagai menteri keuangan dalam pembagian tersebut.

Kita patut menghargai dan mengapresiasi bahwa pemerintah pusat sudah mencantumkan, ada daerah pengolah migas yang mendapatkan dana bagi hasil. Oleh sebab itulah, mengingat finishing touch undang-undang ini berada di DPR, daerah wajib mengawalnya. Dalam proses akhir undang-undang, dari RUU sampai menjadi UU, adalah kewenangan DPR.

Belum tentu keinginan eksekutif lantas disetujui 100 persen oleh legislatif. Atau malah sebaliknya, ditolak mentah-mentah.

Dengan demikian perjalanan revisi UU 33/2004 tampaknya masih jauh, berkelok dan berliku-liku. Kaltim harus mengambil posisi dalam proses finishing touch tersebut. Jangan sampai lengah, karena pertaruhannya menyangkut masa depan keuangan daerah.

*Penulis adalah Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman


BACA JUGA

Rabu, 14 Februari 2018 08:36

Kemajuan Teknologi dan Informasi Sebagai Awal Kehancuran Dunia

CATATAN: ARIFUL AMIN SEBAGAI manusia  Allah membekali akal pikiran yang tidak terbatas bila diolah.…

Selasa, 13 Februari 2018 08:48

Birokrasi- Preneurship; Modal Pimpinan Birokrasi

Oleh: Rustan Amarullah{Peneliti Birokrasi & Manajemen Pelayanan Publik-PKP2A III LAN (rustanamarullah8@gmail.com)}REVOLUSI…

Sabtu, 10 Februari 2018 07:53

Ruang untuk Sektor Pertanian

OLEH: MUHAMMAD RIFKI MAULANA(Analis KPw BI Kaltim) TAHUN 2017 menjadi titik balik Kaltim. Pertumbuhan…

Kamis, 08 Februari 2018 08:19

Justice Collaborator: Cara Pandang Sistemik Masalah Korupsi

OLEH: ARI DWI HANDOKO(Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik…

Rabu, 07 Februari 2018 08:30

Ekonomi Kreatif Sebagai Pengganti SDA

OLEH: ABDUL GHOFUR(Ketua Forum Cendikiawan Muda Indonesia, Domisili di Samarinda, IG: goghofur88) MENURUT…

Rabu, 07 Februari 2018 07:25

Bitcoin:Anthurium Zaman Now

CATATAN: DIRWANTA FIRSTA(Analis KPw-BI Kaltim) AWAL tahun adalah momen yang penuh berkah bagi para pekerja.…

Minggu, 04 Februari 2018 09:02

Zulhasan, Thariq bin Ziyad, dan Point of No Return

CATATAN: DHIMAM ABROR DJURAID*PERNYATAAN Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengenai fenomena lesbian, gay,…

Jumat, 02 Februari 2018 08:36

Netralitas ASN dalam Pilkada

OLEH: HERDIANSYAH HAMZAH APARATUR sipil negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS)…

Kamis, 01 Februari 2018 08:36

Strategi Pertanian Kaltim

OLEH: BERNATAL SARAGIH (Guru Besar Bidang Pangan dan Gizi Universitas Mulawarman, Ketua Perhimpunan…

Rabu, 31 Januari 2018 08:47

Kedok Pemberdayaan Masyarakat

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan,Mahasiswa S-3 Program…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .