MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 29 Januari 2018 07:34
Keniscayaan Menjadi Entrepreneur

PROKAL.CO, CATATAN : ARIFUL AMIN

INDONESIA punya satu keunggulan yang disebut jarang dimiliki negara lain. Yakni bonus demografi. Beberapa lembaga hingga hasil riset menyebutkan, pada periode 2020–2030, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Tanah Air bisa mencapai kisaran 180 juta dari total kisaran jumlah populasi sekitar 270 juta.

Jika tidak dimanfaatkan, fenomena itu tak akan bernilai apapun, dan berlalu begitu saja. Bila dilihat secara luas, masyarakat kita umumnya punya bakat bisnis. Dari kalangan pengawai swasta maupun aparatur sipil negara (ASN) pun, tak sedikit yang mencari pendapatan dengan berwirausaha. Terlepas dari kapasitas usahanya.

Jika mereka dihitung, kita tentu akan menemukan jumlah yang sangat besar. Rasionya bahkan bisa melebihi persentase entrepreneur di wilayah Asia Tenggara. Ini menjadi tanda, bahwa bonus demografi sudah terbentuk dengan asas produktif. Artinya, para penduduk usia produktif yang banyak itu, sudah memiliki modal “mental” untuk mandiri secara ekonomi.

Namun, data berkata lain. Di Indonesia, jumlah entrepreneur disebut ada di level 3,1 persen dari jumlah penduduk. Jauh di bawah Malaysia yang mencapai 5 persen, atau Singapura 7 persen. Meskipun, dari sisi jumlah, pebisnis di negara kita lebih banyak.

Dari sini kita lihat, peran sebagai pebisnis belum menjadi pilihan utama. Menjadi pegawai swasta atau ASN, dianggap sebagai langkah lebih aman, sebelum akhirnya menjajal bisnis “seadanya”.

Dengan pandangan tersebut, mestinya banyak yang menyadari bahwa peluang bertahan sebagai pengusaha lebih besar di negeri ini. Alasannya, ya karena belum banyak yang melakukannya. Sementara jumlah populasi yang menjadi pangsa pasar, terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Sebagai contoh, jika kita ingin menyamai rasio jumlah pebisnis Malaysia yang 5 persen dari jumlah penduduk, butuh tambahan 1,9 persen. Dengan penduduk yang sekitar 260 juta jiwa, berarti butuh tambahan 4,9 juta wirausahawan baru untuk menyamai rasio negeri jiran tersebut. Jika ingin menyadari, artinya ada 4,9 juta “lowongan kerja”, yang bidangnya terbuka untuk siapa pun, namun pesaingnya relatif kecil.

Banyak yang menganggap, menjadi pengusaha sangat sulit karena perlu modal besar. Pandangan itu merupakan efek dari sistem pendidikan formal di sekolah yang tak menanamkan mental wirausahwan kepada peserta didiknya. Siswa dilatih menjadi karyawan dan bekerja untuk orang lain.

Anggapan tersebut juga muncul akibat sistem perbankan yang lebih percaya dengan pengusaha besar. Dana besar untuk modal kerja pun diberikan, meski risiko macetnya justru lebih besar.

Kecilnya minat menjadi pengusaha dan kecenderungan perbankan lebih berpihak ke pengusaha besar, merupakan satu dari sekian faktor pembentuk ketimpangan ekonomi di negeri ini. Dari banyak sumber disebutkan, 90  persen aset di Indonesia dikuasai 10 persen populasi. Sebaliknya, 90 persen penduduk lain hanya memiliki sisa 10 persen aset.

Ketimpangan itu membuat 90 persen masyarakat Indonesia dengan gampang dikendalikan oleh 10 persen penguasa ekonomi. Penguasaan tersebut melalui sendi-sendi negara.

Seperti halnya pejabat yang “nyambi” bisnis. Aturan dapat dipesan sesuai keinginan pemesan. Penyelenggaraan proyek sekadar menjadi formalitas. Meski tak semua begitu, tapi tindak kongkalikong semakin memperkecil peluang mereka yang tak cukup kuat bersaing.

Fakta di atas menjadi gambaran, sejatinya peluang entrepreneurship merupakan keniscayaan bagi siapa pun. Baru sebagian kecil penduduk yang benar-benar memengaruhi negeri ini sebagai pelaku ekonomi mandiri. Terlebih, sampai detik ini pun, mental untuk ikut bersaing dalam perebutan jutaan lowongan sebagai pebisnis belum terbentuk secara merata. (***/man/k9)

*Penulis adalah Ketua Komunitas Pemerhati Balikpapan


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 07:05

Status WTP dan Paradoks Pembiakan Korupsi

OLEH: WIDIYASTUTI|(Calon Pegawai Negeri Sipil pada PKP2A III LAN Samarinda) SUDAH menjadi tuntutan bahwa…

Selasa, 25 September 2018 07:02

Kolaborasi Pentahelix Bisa Jadi Alternatif

OLEH: Handy Aribowo ST MM(Dosen STIE IBMT Surabaya) SAAT ini kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan…

Selasa, 25 September 2018 06:58

Defisit dan Perampingan OPD PPU

CATATAN: DR H ANDI SYARIFUDDIN MM MBA (Ketua Dewan Penasihat DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia) PERAMPINGAN…

Senin, 24 September 2018 07:21

Urgensi Pembenahan Parpol

OLEH: SOLIHIN BONE(Ketua Yayasan Insan Nusantara Malanga Samarinda dan Mengajar di Fakultas Hukum Untag,…

Sabtu, 22 September 2018 00:10

Ekoturisme sebagai Jalan Pulang

APA yang dibayangkan masyarakat luas ketika mendengar Kalimantan? Apakah sungai besar dan panjang? Hutan…

Jumat, 21 September 2018 08:22

Mulai Usaha? Begini Caranya

OLEH: AMIN HIDAYAT(Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) Kaltim dan Penasihat GENPRO Kaltim)…

Jumat, 21 September 2018 07:19

Coastal Road Ramah Publik

OLEH: SUNARTO SASTROWARDOJO (Dosen Sekolah Pascasarjana perencanaan wilayah, Universitas Mulawarman)…

Kamis, 20 September 2018 10:55

Menanti CPNS Berintegritas

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah di depan mata.  Bisa dipastikan, pendaftar bakal…

Rabu, 19 September 2018 07:18

Mengapa Membenci?

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan di Kutai Kartanegara) SEORANG pemikir ilmu sosial bernama…

Rabu, 19 September 2018 07:14

Hamil Dulu, Nikah Kemudian?

Oleh: Muthi' Masfu'ah(Owner Rumah Kreatif Salsabila, Koordinator Literasi DPW Kaltim dan Devisi Pengembangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .