MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

FEATURE

Minggu, 28 Januari 2018 07:44
Ada Timses Tak Bisa Bikin Surat Elektronik

Kisah Tim LHKPN KPK Mencatat Laporan Kekayaan Calon Kepala Daerah

BANYAK KENDALA: Suasana ruangan pelaporan LHKPN di KPK, Rabu (24/1). Para peserta Pilkada 2018 diwajibkan melampirkan LHKPN saat mendaftar di KPU. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

PROKAL.CO, Sistem baru pelaporan harta kekayaan peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berbasis online membuat sebagian besar calon kebingungan. Bahkan, ada yang sampai mengurus syarat pencalonan itu hingga berhari-hari. Padahal, idealnya, hanya perlu waktu 15 menit saja.

TELEPON seluler Rika Krisdianawati berdering. Terlihat notifikasi pesan masuk di layar gawai berukuran sekitar 5 inci itu. Bergegas, dia meraih ponsel dan membuka kiriman pesan tersebut. Sambil memicingkan mata, pesan itu dibaca perlahan. Sedetik kemudian, dia menarik napas cukup dalam sambil mengernyitkan dahi.

“Silakan baca SE (surat edaran)!!” perintah ketua tim pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dalam teks balasan yang dikirim ke nomor pengirim pesan tersebut.

Tidak lama kemudian, ponsel perempuan berjilbab itu kembali berdering. Lagi-lagi, bunyi pemberitahuan penanda pesan masuk. Dengan wajah yang masih sedikit kesal, dia membaca setiap kalimat dalam pesan itu. “Kalau belum membaca SE, saya minta jangan tanya dulu,” ujarnya membacakan isi pesan balasan yang dia kirim ke nomor pengguna layanan elektronik LHKPN (e-LHKPN) KPK tersebut saat ditemui Jawa Pos, Rabu (24/1).

Cerita itu merupakan pengalaman Rika selama melayani pendaftaran LHKPN calon kepala daerah. Sejak 8–20 Januari lalu atau selama dua pekan, Rika bersama 29 anggota tim LHKPN KPK lainnya membuka layanan khusus itu bagi peserta pilkada. Baik itu online melalui aplikasi e-LHKPN maupun secara manual menggunakan format Excel.

Total, ada 1.150 orang yang berkewajiban mendaftar LHKPN sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah. Tahun ini, pelaporan harta kekayaan calon mengedepankan penerapan sistem online. Dengan begitu, calon tidak perlu jauh-jauh datang ke gedung KPK di Jakarta Selatan. Mereka cukup mengakses sistem lewat internet di daerah masing-masing. 

Pilkada sebelumnya, pendaftaran LHKPN masih dilakukan secara manual. Yakni dengan cara mengisi formulir (form) A bagi peserta yang baru pertama melaporkan harta kekayaannya dan form B untuk calon yang sudah memiliki akun LHKPN. “Yang sekarang, sebenarnya lebih simpel kalau mereka (calon kepala daerah) sudah paham caranya,” timpal Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Kunto Ariawan.

Tim LHKPN pilkada merupakan pegawai KPK di bawah Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Di antara 100 pegawai di direktorat itu, 30 orang ditugaskan khusus mengurusi pendaftaran dan pemeriksaan harta kekayaan setiap calon. Nah, Kunto merupakan ketua tim yang membawahi pendaftaran sampai proses verifikasi harta kekayaan yang dilaporkan itu.

Meski sudah disosialisasikan jauh-jauh hari, ternyata masih banyak peserta, terutama tim sukses (timses) calon, yang kebingungan dengan sistem baru itu. Pun, mereka harus bolak-balik bertanya ke petugas LHKPN. Terutama ke petugas bagian penerimaan pendaftaran. “SE dan tutorial sebenarnya juga sudah kami sosialisasikan,” jelas Kunto. 

Ada 40 persen atau 500 orang di antara 1.150 peserta calon yang memerlukan waktu tiga hari untuk menyelesaikan pendaftaran LHKPN. Padahal, idealnya, mereka bisa menuntaskan tahapan itu dalam waktu 15 menit saja. “Kalau ditotal, ada 40 persen yang mendaftar menggunakan format Excel, dan 60 persen lewat online,” ujar pria yang genap berusia 40 pada tahun ini tersebut.

Menariknya, banyak cerita lucu dan menggemaskan dari para timses calon peserta yang kebingungan melakukan proses input data kekayaan itu. Mereka mayoritas mendaftarkan LHKPN mendekati deadline. Cerita Rika yang berkali-kali menerima pesan singkat berisi pertanyaan dari timses calon merupakan salah satunya.

Cerita lain, misalnya, timses calon pilkada dari salah satu daerah di Sulawesi. Timses itu mendaftar LHKPN secara manual di KPK. Nah, saat diminta membuat akun electronic mail (e-mail) oleh petugas pendaftaran, timses itu mengaku tidak bisa. Parahnya lagi, pria yang tampak masih muda dan stylish itu juga tidak berani membuka laptop yang disediakan.

“Padahal HP-nya merek canggih. Akhirnya, kami yang bikinkan akun e-mail,” ingat Kunto lantas tersenyum. Saat ditanya petugas, timses itu ternyata sama sekali tidak tahu cara membuat akun e-mail. Akun media sosial (medsos) milik timses itu pun dibikinkan oleh orang lain. “Dibikinkan orang konter HP katanya,” ungkap bapak empat anak itu.

Ada pula cerita bakal calon bupati yang datang ke KPK tanpa membawa dokumen kekayaan yang didaftarkan. Akhirnya, calon itu pun diminta pulang dan mengambil berkas-berkas tersebut. “Ada juga calon yang datang ke sini (KPK), tapi dokumennya dikirim lewat pos. Jadi orangnya sudah sampai, tapi dokumennya belum,” ingat Kunto sambil menahan tawa.

Sebagian besar, kesalahan-kesalahan sepele yang terjadi dalam pendaftaran LHKPN itu terjadi karena kurang cermatnya timses calon dan calon itu sendiri. Seperti tidak mencantumkan kode calon kepala daerah saat mengirim surat dokumen ke KPK hingga kesalahan memasukkan data angka kekayaan. Kesalahan-kesalahan itulah yang membuat proses LHKPN selesai berhari-hari.

“Banyak surat-surat yang tidak mencantumkan identitas. Jadi, bagian persuratan KPK tidak langsung menyerahkan ke kami (LHKPN),” terangnya. Padahal, dalam sehari, ada ribuan surat yang masuk ke KPK. Dengan demikian, surat yang nyasar sangat sulit ditemukan. “Kami jemput bola. Setiap hari, kami ke bagian persuratan untuk mengecek apakah ada calon yang mengirim surat.”

Untuk peserta calon yang keliru memasukkan data angka kekayaan terjadi pada pelaporan LHKPN cabup Pinrang, Sulawesi Selatan Jamaluddin Jafar. Timses calon tersebut sempat keliru memasukkan angka. Yakni dari yang seharusnya Rp 8,9 miliar menjadi Rp 8,9 triliun. Akibat kesalahan itu, Jafar sempat diberitakan sebagai calon terkaya se-Indonesia. “Timses-nya salah masukkan angka,” ungkapnya.

Faktor lain yang membuat pendaftaran LHKPN menjadi lama adalah karena tidak stabilnya jaringan internet yang digunakan calon. Penyebab lain, lantaran sulitnya menghubungi nomor pribadi timses calon. Dua kondisi itu membuat tahap screening dan validasi kekayaan yang didaftarkan terhambat. “Kami menelepon mereka (calon) kalau ada data yang kurang cocok,” ungkapnya.

Kunto menambahkan, setelah pendaftaran, tim LHKPN memverifikasi harta kekayaan yang dilaporkan. Ada enam orang di bagian itu. Mereka mencocokkan isian data yang tercantum di formulir pendaftaran dengan dokumen pendukung yang dilampirkan. “Ada juga tim yang turun ke lapangan untuk mengecek kekayaan yang dilaporkan,” imbuh jebolan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu.

Secara umum, Kunto menyatakan, kesalahan sepele itu hampir dilakukan seluruh calon. Bukan hanya calon dari daerah pinggiran, tapi juga calon yang mengikuti kontestasi pilkada di Jawa. Selain karena kurang teliti, kesalahan itu disebabkan karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) timses calon. “Kalau mereka membaca aturan, sebenarnya tidak sulit,” tuturnya.

Semoga kebingungan calon saat mendaftarkan harta kekayaan itu tidak menjadi kebiasaan saat terpilih nanti. Sebab, bila mengurus harta saja bingung, bagaimana nanti menyelesaikan persoalan masyarakat yang lebih rumit? (tyo/jpnn/rom/k15)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 11:25

Bini Ngga Suka Blow Job, Jadi Alasan Suami Cari Janda

Donwori membuat Karin dalam posisi dilema. Istrinya dibuat kini berada di persimpangan jalan yang sungguh…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:20

Tak Kuat Godaan Harta, Tahta dan Janda Muda

Katanya, godaan laki-laki adalah harta, tahta, dan wanita. Rasanya, Donwori, 48, tak tahan dengan godaan…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:18

Dicerai Karena Bini Nyaman Jadi Simpanan Om Genit

Tak semua perempuan gila harta, tapi banyakan ya iya. Seperti Karin, 34, ini. Ditinggal suami merantau,…

Sabtu, 13 Oktober 2018 01:27

Tiap Hari Habiskan 10 Karung Beras dan 125 Ekor Ayam

Sudah tujuh hari, dapur umum Detasemen Pemeliharaan dan Jasa Intendans Kodam VI/Mulawarman tampak sibuk.…

Selasa, 09 Oktober 2018 10:15
Mengunjungi Lokalisasi Tondo Pascagempa dan Tsunami

Tarif Variatif, Sebagian Germo asal Sulsel

Mereka hanya menjedakan diri sesaat. Menunggu kafe, tempat karaoke, dan kamar direnovasi. RIDWAN MARZUKI-NURHADI…

Selasa, 09 Oktober 2018 10:14
Mengunjungi Lokalisasi Tondo Pascagempa dan Tsunami

Para WTS Tetap Beroperasi, Tetapi di Indekos

Para germo menyebut mereka telah pulang kampung. Namun, sebagian masih berada di indekos.   RIDWAN…

Sabtu, 06 Oktober 2018 06:47

Minum Air Mentah dari Sumur, Jalan 13 Km Cari Santri yang Hilang

Santri di Pondok Pesantren  Alkhairaat, Kampus Madinatul Ilmi Dolo, Sigi, tengah bersiap menunaikan…

Rabu, 26 September 2018 08:13

Semangat NKRI Adang Narkoba di Batas Negara

Peredaran narkoba dipastikan terkoordinir rapi. Pengedar, penjual, kurir sampai bandar, tak saling kenal.…

Selasa, 25 September 2018 11:58
Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Muallimin, dari Kandang Kuda Kini Jadi yang Terbaik

Beli Kapur Papan Tulis Harus Tunggu Sumbangan

 Tiada yang tidak mungkin. Tetesan peluh dan air mata menjadi fondasi bagi guru Madrasah Ibtidaiyah…

Jumat, 21 September 2018 10:30
Mengantarkan Hasni Pulang setelah 15 Tahun Tinggal di Gua

Sesekali Masih Tanya, Apa si Kakek Pelaku Dipenjara?

Setelah sekitar sebulan mendapat konseling kejiwaan, Hasni pulang ke keluarga yang sempat mencarinya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .