MANAGED BY:
SELASA
18 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 24 Januari 2018 08:52
Impor Beras dan Agrokorporasi (1)

PROKAL.CO, OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM
(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan,
Mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti)
e-mail: harysmwt@gmail.com; www.webkita.net

HARGA beras membubung tinggi. Blusukan pun sepi seolah tiada peduli. Alih-alih membuka impor beras dari luar negeri. Sungguh ironi; para pejabat tinggi urusan pertanian pada akhir tahun lalu mengekspos surplus beras hingga 10 ribuan ton. Persoalan beras menjadi salah satu hajat hidup orang banyak, mengingat beras merupakan satu dari sembilan bahan pokok (sembako) rakyat Indonesia. Pemerintah harus benar-benar mengurus rakyatnya, terlebih di tahun politik saat ini dan tahun depan. Jangan abaikan rakyat. Tampak kasatmata saat ini, semua pihak bergegas untuk mengumpulkan bekal maju dalam Pilkada 2018, Pileg maupun Pilpres 2019. Mengapa impor beras, padahal produksi surplus? Banyak pendapat yang mengemuka, seperti data tidak akurat, ulah spekulan menimbun beras, ada indikasi investasi politik oleh pengimpor terkait pemilu. Ini memang ranah sensitif yang semua serba  mungkin terjadi dan kadang asimetris karena tidak masuk akal. Politik berbiaya sangat mahal cenderung menghalalkan semua cara.

Akhir tahun lalu, Menteri Pertanian di berbagai media menyampaikan, bahwa kita surplus beras. Berdasarkan data yang dirilis terkait proyeksi data produksi dan konsumsi beras selama Januari–April 2018. Pada Januari, produksi beras mencapai 4,5 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan ketersediaan beras sebanyak 2,8 juta ton dan konsumsi beras 2,5 juta ton. Artinya, ada surplus beras sebanyak 329,320 ton.

Pada Februari 2018, produksi meningkat menjadi 8,6 juta ton GKG dengan ketersediaan beras sebanyak 5,4 juta dan konsumsi beras 2,5 juta ton. Dengan surplus beras 2,9 juta ton. Pada Maret, produksi berat kembali meningkat 11,9 juta ton GKG, dengan ketersediaan beras sebanyak 7,47 juta ton dan konsumsi 2,5 juta ton. Artinya, surplus 4,971 ton. Akurasi data secara nasional harus benar agar tidak menimbulkan kegaduhan dan malaadministrasi maupun salah menentukan arah kebijakan; seperti impor beras sebanyak 500 ribu ton.

Terkait konsumsi beras jumlahnya masih sangat besar, yaitu 114 gram per orang per harinya atau sekitar 140 kg per orang per tahun. Sementara itu, di negara ASEAN rata-rata 70 kg per orang per tahun. Ini perlu effort yang luar biasa agar ketersediaan pangan, terutama beras dapat mencukupi seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 250-an juta jiwa; termasuk mengubah budaya untuk makan selain nasi.

Mengingat rilis Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 juta. Sementara itu, lahan pertanian berkurang akibat dari alih fungsi menjadi lahan perumahan, kawasan industri, dan lain-lain.

MENANGGUK KEUNTUNGAN

Impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand jenis premium (mengandung maksimal 5 persen beras pecah) harganya sekitar USD 416 per ton dengan kurs Rp 13.500 maka harga beras premium impor Rp 5.616 per kg belum termasuk biaya transportasi laut dan distribusi lokal. Sampai ke tingkat pengecer Rp 6.500-an per kg. Harga eceran di pasar sekitar Rp 13.500 per kg, sehingga ada keuntungan Rp 7 ribu per kg. Untuk impor 500 per ton ada keuntungan Rp 3,2 triliun. Kalau importir dapat untung 75 persen dan pengecer 25 persen maka importir akan meraup keuntungan Rp 2,4 triliun.

Di pasaran, harga beras kelas medium sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kilogram (kg) terjadi karena pasokan beras berkurang. Impor beras mestinya tidak dilakukan, kenaikan harga beras dan kebijakan impor beras merupakan tindakan yang tidak memihak kepada para petani. Karena dengan banyaknya pasokan beras, secara otomatis akan menurunkan harga produksi beras milik petani. Kondisi seperti ini yang akan membuat para petani semakin terpuruk dan sengsara.

Persoalan petani jangan dijadikan komoditas politik yang justru menyengsarakannya. Pemerintah mesti membela petani, dapat melalui penyediaan modal usaha kemudian membeli hasilnya dengan harga yang layak, serta menjadikan mereka lebih sejahtera. Peran Bulog sangat penting, namun kinerjanya harus ditingkatkan. Sepanjang 2017, hanya mampu menyerap 2,16 juta ton (58 persen) dari target 3,7 juta ton.

Ketersediaan pasokan biasa dijadikan argumentasi untuk menaikkan harga maupun impor. Menurut Prof Zulkifli Husein – Guru Besar Universitas Trisakti bahwa tingkat harga berpengaruh terhadap jumlah barang/jasa yang diminta. Meski demikian, terdapat faktor-faktor lain yang juga memengaruhi, seperti pendapatan masyarakat. Intensitas kebutuhan, jumlah penduduk, selera, dan barang pengganti.

AGROKORPORASI

Profil petani kita umumnya sebagai buruh tani, mereka tidak memiliki lahan pertanian. Saat ini, luas lahan pertanian di Indonesia sekitar 13 juta hektare. Jika dibagi dengan jumlah petani pangan sebanyak 30 juta orang maka rata-rata lahan per petani hanya sebatas 0,3 hingga 0,4 hektare. Ini asumsi, mengingat faktanya jumlah terbanyak buruh tani. Lebih dari 80 persen lahan dikuasai pemerintah dan hanya sekitar 0,2 persen warga negara. Bagaimana mereka bisa berdaulat, tanah saja tidak punya? Ini perlu jalan keluar progresif agar mereka benar-benar memiliki modal fixed asset, di samping perlu pengembangan agrokorporasi (korporasi pertanian) yang dikuasai mereka, bukan korporasi swasta atau segelintir orang.

Agrokorporasi basisnya pada koperasi petani yang dikelola secara korporasi dengan sistem pendampingan oleh pemerintah pusat maupun daerah bagi para petani. Berbicara Agrokorporasi tidak hanya soal beras, tetapi harus meliputi semua komoditas sektor pertanian menuju swasembada yang benar-benar dapat dinikmati oleh para petani. Konsep agrokorporasi dimulai dari penyiapan lahan pratanam, musim tanam, musim panen hingga pascapanen. Ini semacam koperasi besar menghimpun bisnis besar milik petani, bukan milik swasta atau segelintir orang saja.

Pembentukan korporasi petani untuk memperkuat kelembagaan kelompok petani. Dalam koperasi yang dikelola secara profesional, seperti korporasi  itu nantinya petani akan mendapatkan keuntungan, karena skala bisnisnya yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih efisien. Apalagi, di koperasi tersebut akan ada benih, alat mesin pertanian, bibit, hingga pupuk. Jadi, koperasi seperti perusahaan besar atau korporasi, tapi milik petani. Model koperasi yang menjadi korporasi ini juga akan membantu peningkatan hilirisasi komoditas unggulan petani. Pola pembinaan ekonomi kerakyatan modern ini harus dipacu lebih kencang. Value and corporate culture pun harus dibudayakan, terutama menyangkut profesionalitas SDM, produk berkualitas tinggi, layanan prima dan profit signifikan, tidak membebani APBN/APBD.(*/one/bersambung)


BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 22:45

Daya Saing Indonesia di Pasar Bebas

Oleh : Muhammad Antung Candra Prodi Bisnis Managemant   Dikabarkan…

Minggu, 16 Desember 2018 22:09

ASN Turn Back Hoax

Oleh Dewi Sartika, SE., MM Peneliti Muda pada Lembaga Administrasi…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:02

Akibat Tambang, Kerusakan Meradang

KALIMANTAN  Timur adalah provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:00

Masa Depan 212

REUNI 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 di Kawasan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:27

Pelaku Penghina Fisik Harus Siap-Siap Dipidana

Oleh: Elsa Malinda (Warga Balikpapan) AKHIR-akhir ini istilah body shaming…

Jumat, 14 Desember 2018 07:25

Penggunaan "Kafir" dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: H Fuad Fansuri, Lc M Th I (Dosen Ilmu…

Kamis, 13 Desember 2018 07:28

Pembangunan Berkelanjutan Kaltim?

Oleh: Bambang Saputra (Sekretaris MES Balikpapan) PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development),…

Kamis, 13 Desember 2018 07:25

Menanam Toleransi Memetik Damai

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Penyuluh Agama Islam Kementerian…

Kamis, 13 Desember 2018 07:21

Keterbatasan Data Bisa Hambat Pencapaian SDGs

Nama: Rezaneri Noer Fitrianasari (Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat…

Rabu, 12 Desember 2018 07:47

Menanti Hadirnya Taman Wisata Rohani

Oleh: Muslan PEMERINTAH tampaknya harus melakukan inovasi dalam memberikan pilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .