MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 21 Januari 2018 19:05
Kisruh Hanura, Menkumham Condong Kemana?
Menkumham Yasonna H Laoly. Foto: dok jpnn

PROKAL.CO, Konflik internal di Partai Hanura jelas membelah para kader. Belum lagi terkait verifikasi faktual partai oleh KPU untuk Pileg 2019. Lalu bagaimana sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly?  menyoroti konflik internal tersebut. Menurut dia, tak seharusnya konflik internal mencuat hingga membelah partai yang didirikan Wirantoitu menjadi dua kubu.

Yasonna mengatakan, konflik berkepanjangan tak akan menguntungkan bagi Hanura. Karena itu, Hanura sebaiknya bisa segera mengatasi persoalan internalnya ketimbang malah merugi.

“Kedua pihak sebaiknya duduk bersama. Cobalah cari penyelesaian karena pertikaian ini akan merugiakan Hanura,” ucap dia di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Yasonna mengaku telah mengirimkan surat keputusan (SK) Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Hanura kepada Oesman Sapta Odang (OSO). Tapi, dia juga mengaku menerima berkas hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura kubu Sarifuddin Sudding Cs.

“Kan SK sudah ada, kemudian ada kelompok (munaslub) Ambahara (pengurus Hanura kubu Sudding, red). Dari kelompok Ambahara datang ke saya menyerahkan hasil munas," tambah dia.

Namun, politikus PDI Perjuangan itu tak buru-buru mengambil langkah. Dia lantas menghubungi Mentero Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang juga ketua Dewan Pembina Hanura.

Yasonna mengingatkan Wiranto bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPI) sedang melakukan verifikasi terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu Legislatif 2019. Karena itu Yasonna mengatakan, konflik internal Hanura jangan sampai membuat partai yang berdiri pada 2006 itu tak bisa ikut pemilu.

Menurut Yasonna, SK Kemenkumham bernomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Hanura di bawah pimpinan Oso justru demi mempermudah partai pemilik 16 kursi di DPR RI itu untuk menjalani verifikasi KPU.

"SK yang lalu dalam rangka kepastian, supaya ikut verifikasi partai politik karena Pak OSO tidak bisa tanda tangani surat tanpa sekjen (Sudding, red). Sekjen tidak bisa tanda tangani surat tanpa ketua umum, maka untuk kepastian saya kasih," tandas dia.(mg1/jpnn)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 12:47

Soal HAM, Prabowo dan Jokowi 11-12

JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan Prabowo Subianto belum tentu lebih…

Selasa, 11 Desember 2018 12:22

Awas Kasus e-KTP DANGER!

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kasus-kasus yang terkait dengan KTP…

Minggu, 09 Desember 2018 11:09

Banyuwangi Dinilai Paling Inovatif

BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai…

Minggu, 09 Desember 2018 11:08

Rencana Menikah Tinggal Kenangan

Tak pernah terbersit di benak keluarga, Muhammad Agus alias Aso…

Minggu, 09 Desember 2018 11:01

Bantuan Parpol Bisa Tembus Rp 9 Triliun

JAKARTA – Wacana agar negara berkontribusi lebih besar dalam pendanaan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:01

Hujan dan Angin Kencang sampai Besok

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur sejumlah daerah di Jawa…

Minggu, 09 Desember 2018 10:59

Video Call sebelum Tidur

Kesibukan menjadi kepala negara, ditambah anak-anaknya yang tengah fokus membangun…

Minggu, 09 Desember 2018 10:57

Setahun Lebih Tersangka, Eks Kabid Ditahan KPK

JAKARTA – Setelah setahun lebih berstatus tersangka, mantan Kepala Bidang…

Sabtu, 08 Desember 2018 13:59

Elektabilitas Jokowi Stagnan, Ma'ruf Amin yang Disalahkan

JAKARTA- Diberitakan JawaPos.com, menjelang hari pemilihan pada Pilpres 2019, dua…

Jumat, 07 Desember 2018 08:36

NGERI..!! Kelompok Begal "Ero-Ero" Rekrut Pelajar

MAKASSAR- Kecanduan narkoba dan tergabung dalam kelompok begal sadis. Rieynandi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .