MANAGED BY:
SELASA
18 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Jumat, 19 Januari 2018 09:21
Pilkada dan Demokrasi Pancasila

PROKAL.CO, OLEH: SONNY SUDIAR

SECARA faktual sistem demokrasi saat ini telah menggantikan sistem totaliter/otoriter di banyak tempat. Hal ini, dapat dilihat dari sejumlah proses demokratisasi yang dialami oleh sejumlah negara di Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin dan Asia. Perubahan arah politik menuju demokrasi tersebut biasanya diawali dengan krisis ekonomi yang berlanjut pada runtuhnya rezim otoriter dan kemudian muncul gerakan reformasi yang menuntut terbentuknya pemerintah yang demokratis.

Jika dicermati, fenomena tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia ketika memulai proses demokratisasi pada 1998. Kemajuan pesat demokrasi di banyak negara berkembang (developing countries) telah memunculkan sebuah harapan tentang kondisi dunia yang lebih baik, di mana demokrasi tidak hanya dapat meningkatkan kebebasan politik dan hak asasi manusia, tetapi juga diasumsikan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam spektrum pengertian yang sempit demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah metode politik atau sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Dalam konteks ini, warga negara diberi kebebasan dan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing dalam meraih suara. Model penentuan pemimpin politik melalui ajang pemilihan inilah yang dimaksud dengan demokrasi. Sehingga demokrasi sering kali identik dengan konsep pemerintahan oleh rakyat, karena memang rakyat terlibat dalam proses pemilihan pemimpin politik tersebut. Keterlibatan rakyat dalam proses tersebut sangat signifikan, karena dapat menentukan nasib dan kondisi masa depan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat.

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi landasan ideologis, tapi juga merupakan pedoman bagi bangsa ini dalam menjalankan setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang politik. Menjalankan kehidupan politik akan selalu identik dengan persoalan kekuasaan.

Kekuasaan politik yang legitimate adalah kekuasaan yang diperoleh melalui proses yang demokratis, di mana rakyat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan pemimpin di setiap tingkatan. Pemimpin yang terpilih mempunyai kekuasaan politik untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Nasionalisme Pancasila: Identitas yang dibentuk

Nasionalisme adalah paham/aliran tentang kebanggaan dan kecintaan terhadap eksistensi sebuah bangsa. Rasa bangga itu bersumber dari ikatan identitas, sejarah, budaya yang sama. Untuk memahami makna nasionalisme secara komprehensif maka akan lebih baik dimulai dari konsep bangsa (nation).

Bangsa adalah kumpulan sekelompok orang yang memenuhi kriteria objektif seperti bahasa atau kesukuan, atau gabungan dari kriteria seperti bahasa, wilayah bersama, sejarah bersama, ciri-ciri kebudayaan atau yang lainnya (Hobswan, 1990:5). Bangsa berbeda dengan kelompok etnik, namun untuk membedakan antara bangsa dan kelompok etnik bukanlah sebuah pekerjaannya yang mudah.

Salah satu alasannya adalah bahwa istilah bangsa dan kelompok etnik sangat subjektif, artinya sekelompok orang itu sendiri yang menentukan pilihan ketika bagaimana mereka mendefinisikan identitas mereka dalam istilah bangsa atau etnik.

Intinya bangsa adalah persoalan identitas, dan identitas merupakan hasil dari berbagai faktor berbeda, antara lain: ras, entitas, agama, budaya, pengalaman sejarah yang sama, atau kombinasi dari semua faktor tersebut. Ketika identitas mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik dan menjadi basis utama bagi mobilisasi nasional maka hasil yang didapatkan adalah “nasionalisme” (Viotti & Kauppi, 2007: 464).

Identitas kemanusiaan menjadi faktor penting untuk membedakan antara sebuah kelompok masyarakat (manusia) dengan kelompok lainnya dalam kehidupan sosial. Begitu juga ketika ingin membedakan sebuah bangsa dengan bangsa lainnya, maka identitas merupakan sesuatu yang melekat (embedded) pada sebuah bangsa tertentu.

Oleh sebab itu, nasionalisme diterjemahkan sebagai rasa kebangsaan, yang mana rasa kebangsaan tersebut digunakan sebagai gerakan sosial politik baik untuk mempertahankan eksistensi bangsa maupun untuk proses nation-building. Indonesia merupakan sebuah nasionalisme yang dibentuk berdasarkan kriteria objektif tersebut, kecintaan terhadap bangsa yang terkandung dalam Pancasila.

Implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik seharusnya mampu menghasilkan nasionalisme yang prudent. Nasionalisme Pancasila harus menjadi basis perilaku masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan politik.

Nasionalisme yang terbangun secara otomatis merupakan bentuk kecintaan setiap individu masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harus diakui bahwa Pancasila mampu menjangkau setiap detail kebutuhan masyarakat Indonesia yang bercorak plural, Pancasila tidak hanya mengakomodasi mayoritas sosial tapi juga minoritas (agama, suku, kelompok). Oleh karenanya, dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi variabel yang tak tergantikan. Pancasila terbukti mampu menjadi alat pemersatu nasionalisme Indonesia yang sengaja dibentuk untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terhormat.

Sekat-sekat  perbedaan seperti:  agama, ras, suku, etnik, aliran, bahasa dapat disatukan dalam sebuah ikatan nasionalisme Pancasila. Sehingga bangsa Indonesia terbentuk sebagai sebuah entitas politik yang memiliki kebanggaan dan kecintaan dengan kadar yang sama terhadap Indonesia. The founding fathers Indonesia seperti: Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Agus Salim, Sutan Syahrir dan banyak lagi yang lain telah berjuang untuk melahirkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan pada ideologi Pancasila.

Gagasan penting yang ingin disampaikan melalui tulisan ini adalah bahwa nilai-nilai Pancasila haruslah terimplementasi secara menyeluruh terutama dalam setiap sendi kehidupan politik Indonesia yang demokratis. Dimana demokrasi tidak hanya dapat meningkatkan kebebasan politik dan hak asasi manusia, tetapi juga diasumsikan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Pilkada adalah sarana yang paling komprehensif untuk memilih kepala daerah secara demokratis, hampir setiap elemen bangsa ini terlibat dalam proses penyelenggaraannya tentu saja dengan berbagai kadar peran yang berbeda-beda. Namun yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan rakyat tetap terjaga meskipun terdapat pilihan yang berbeda. Sebagai salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada Juni 2018 mendatang, Provinsi Kalimantan Timur  harus memanfaatkan momentum pilkada serentak ini sebaik mungkin agar dapat membuktikan kemajuan terutama dalam hal berdemokrasi.

Indikator kemajuan peradaban demokrasi tersebut salah satunya direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan pilkada yang aman, damai dan bermartabat. Sebagai masyarakat yang berdaulat kita perlu sama-sama menciptakan keamanan yang kondusif, tetap menjaga kesatuan dan persatuan di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dengan begitu kita dapat memperoleh kepala daerah yang lebih legitimate dan bertanggung jawab. Perbedaan yang terjadi dalam hal pemilihan kepala daerah jangan diartikan sebagai perpecahan, tapi justru harus dijadikan sebagai variabel keberagaman yang menjadi ciri khas identitas demokrasi Pancasila. (*/one/k18)


BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 22:45

Daya Saing Indonesia di Pasar Bebas

Oleh : Muhammad Antung Candra Prodi Bisnis Managemant   Dikabarkan…

Minggu, 16 Desember 2018 22:09

ASN Turn Back Hoax

Oleh Dewi Sartika, SE., MM Peneliti Muda pada Lembaga Administrasi…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:02

Akibat Tambang, Kerusakan Meradang

KALIMANTAN  Timur adalah provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:00

Masa Depan 212

REUNI 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 di Kawasan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:27

Pelaku Penghina Fisik Harus Siap-Siap Dipidana

Oleh: Elsa Malinda (Warga Balikpapan) AKHIR-akhir ini istilah body shaming…

Jumat, 14 Desember 2018 07:25

Penggunaan "Kafir" dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: H Fuad Fansuri, Lc M Th I (Dosen Ilmu…

Kamis, 13 Desember 2018 07:28

Pembangunan Berkelanjutan Kaltim?

Oleh: Bambang Saputra (Sekretaris MES Balikpapan) PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development),…

Kamis, 13 Desember 2018 07:25

Menanam Toleransi Memetik Damai

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Penyuluh Agama Islam Kementerian…

Kamis, 13 Desember 2018 07:21

Keterbatasan Data Bisa Hambat Pencapaian SDGs

Nama: Rezaneri Noer Fitrianasari (Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat…

Rabu, 12 Desember 2018 07:47

Menanti Hadirnya Taman Wisata Rohani

Oleh: Muslan PEMERINTAH tampaknya harus melakukan inovasi dalam memberikan pilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .