MANAGED BY:
SELASA
18 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Kamis, 18 Januari 2018 09:19
Waspada Cagub Pesolek

PROKAL.CO, CATATAN: RENDY PUTRA REVOLUSI*

PILKADA di Kaltim semakin dekat. Para kontestan mulai bersolek untuk menggaet hati publik. Memilih calon gubernur dengan tepat menentukan nasib Kaltim lima tahun mendatang.

Apa jadinya jika pemerintahan diurus oleh orang yang tidak menjunjung moral, etika publik, dan nilai kolektif dalam sebuah proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Betapa malangnya nasib suatu masyarakat yang menyerahkan legitimasinya kepada pemerintah yang tidak meletakkan moralitas dan etika publik dalam menyelenggarakan pemerintahan, namun justru menunjukkan arogansinya dalam adegan pencitraan.

Pilkada sebagai instrumen berdemokrasi, pada akhirnya hanya menjadi ajang marketing citra kandidat dengan drama pengaturan kesan sebagai upaya untuk mencuri perhatian pemilih (voters). Setelah terpilih, para elite politik sibuk menjaga citranya lewat gerakan politik pencitraan dan mulai membidik kelompok-kelompok tertentu sebagai konsekuensi politik balas dendam karena tidak satu gerbong dalam proses perebutan kekuasaan.

Pilkada sejatinya ajang melahirkan pemimpin berkarakter dan beretika sesuai pilihan rakyat dan mengemban amanah untuk menyejahterakan kepentingan rakyat, bukan justru berujung menyusahkan. Kita sebagai konstituen perlu selektif menyerahkan legitimasi masing-masing kepada orang yang benar-benar tepat. Jangan sampai sejarah pahit demokrasi kita terus berulang-ulang dan tak kunjung menggambarkan sebuah perbaikan karena salah memilih pemimpin.

Mirisnya, lanjut dia, sampai dengan saat ini, masyarakat sering terjebak dalam drama politik pencitraan para elite. Baik level pusat maupun daerah. Sangat tidak adil jika akhirnya pemimpin yang terlahir dari hasil pemilihan langsung, dan katanya pemimpin pilihan rakyat, justru hanya disibukkan dengan baliho dan perilaku-perilaku adiktif lainnya yang bersinggungan dengan cita-cita demokrasi negeri ini. Lebih parahnya lagi, strategi politik pencitraan hanya menampakkan pesan-pesan utopis di permukaannya saja. Membuat kita hanyut dengan romantisme demokrasi sesaat. Keberhasilan program dari rezim pencitraan ini tidak lebih seperti fatamorgana yang enak saat dipandang, namun semu pada hakikatnya.

Berapa kali penderitaan dan kerugian yang dialami akibat sistem pemilihan pimpinan yang menempatkan kuantitas sebagai tolok ukur keterpilihan. Nilai sebuah demokrasi hanya menempatkan kuantitas sebagai acuan keabsahan dalam proses berdemokrasi. Padahal, kualitas menjadi fondasi yang lebih urgen yang harus ada dalam sosok seorang pemimpin. Itu tidak terjadi dalam wajah demokrasi kita di mana sistem demokrasi kita mengadopsi jargon one man vote sebagai metode yang melekat dalam proses penyaringan pemimpin.

Akibatnya, orang bodoh sekalipun secara legal konstitusi dianggap sah meski tidak dalam kapasitasnya berdasarkan kualifikasi yang semestinya ada pada dirinya.

Potret suram yang menimpa wajah demokrasi saat ini menjadikan konstituen telanjur mengutuk politik sebagai lubang hitam peradaban. Adanya persepsi demikian perlu diluruskan. Selama ini, kebanyakan dari kita menganggap politik adalah sebuah kubangan kotor. Padahal, kenyataan tidak demikian. Kita memahami lebih jauh bagaimana bangunan definisi dari politik itu sehingga kita tidak gegabah menghakimi politik.

Makanya, perlu didefinisikan kembali pengertian politik. Dalam argumentasi terminologinya, politik hadir dalam tiga pengertian sekaligus. Pertama, politik sebagai cita-cita luhur dan sarana membangun kesejahteraan sosial, ekonomi, dan peradaban. Kedua, politik sebagai sebuah proses, dalam hal ini prosesnya bisa baik, atau sebaliknya. Ketiga, elite politik, seorang agen yang berperan sebagai stakeholder politik yang dalam babak sejarahnya tereduksi ke dalam konotasi negatif politik sebagai kambing hitam peradaban akibat ulah elite politiknya yang tidak benar.

Dia mengungkapkan, drama politik yang dimainkan elite politik dengan balutan janji manis penuh rayu telah menjadi tontonan yang berulang-ulang, tapi minim realisasi setelah terpilih. Terlebih, krisis moral di kalangan elite, mulai isu skandal perselingkuhan, sampai kasus korupsi semakin menambah degradasi kepercayaan politik terhadap institusi politik saat ini.

Perilaku elite pemenang kontestasi juga perlu menjadi perhatian yang sangat layak disimak. Jika oknum yang kalah mungkin khawatir dapurnya tidak lagi ngebul, oknum yang menang minimal akan kecipratan untungnya sebagai ungkapan balas jasa telah dibantu untuk menang. Para penentangnya saat proses kompetisi akan dibidik satu per satu. Mulai tindakan mutasi, bahkan bila perlu diberikan lahan gersang. Sebisa mungkin kariernya harus dimatikan selama dia berkuasa.

Parahnya, setelah berkuasa, masyarakat yang notabene pemangku legitimasi yang mengangkat mereka duduk di kursi pemerintahan ternyata tidak berdaya menagih janji-janji manis tersebut. Upaya untuk memakzulkan mereka pun seakan tidak ada. Lantas di mana letak dan alasan elite negeri ini menutup mata atas kebobrokan moral berdemokrasi tersebut? Toh, ujung-ujungnya kalau bukan balas jasa kan balas dendam?

Segera setelah pelantikannya, para pasangan kepala daerah ini beserta tim sukses merapatkan barisan untuk melakukan pergantian gerbong struktural. Pejabat yang mendukung akan dipertahankan atau dipromosikan. Sebaliknya, yang dianggap lawan akan dicopot dan di-nonjob-kan.

Profesionalisme hanyalah pemanis bibir belaka. Jargon right man on the right place hanya ditemukan dalam naskah pidato. Hal yang tampak dari gambaran fenomena ini adalah posisi jabatan yang diisi oleh orang yang latar belakang pendidikan maupun jejak kariernya sama sekali tidak bersinggungan dengan jabatan baru yang dihadiahkan kepadanya. Petakanya jelas akan bermuara pada profesionalitas, spesialisasi, dan kredibilitasnya dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan lingkungan pemerintahannya nanti.

Pada titik yang ekstrem, lanjut dia, para kepala daerah melakukan perombakan menyeluruh. Seluruh pejabat eselon dua masuk dalam gerbong mutasi. Timbangannya bukan soal kinerja dan prestasi. Tapi, jargon orangku atau orangnya. Di sinilah drama politik balas dendamnya. Mereka yang cemerlang, berkinerja hebat, dan memiliki visi membangun yang berlian, terdepak karena tidak berada dalam gerbong yang sama ketika kompetisi sedang berlangsung. Mereka lalu diganti dengan pejabat baru, dengan gagasan baru.

Adanya fenomena seperti ini telah menuntut masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam menyikapi persoalan. Dalam upaya peningkatan kualitas pola pikir masyarakat, perlu adanya peran pendidikan politik. Namun, sayangnya, pikiran masyarakat kembali diuji dan dibuat kacau ketika media massa juga diserang oleh kampanye hitam dengan tuduhan media bayaran. Makanya, kehatian-hatian kita ke depan adalah penentu dalam menciptakan proses pemerintahan yang bermartabat. (*/hdd/dwi/k11)

*)Ketua Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Balikpapan


BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 22:45

Daya Saing Indonesia di Pasar Bebas

Oleh : Muhammad Antung Candra Prodi Bisnis Managemant   Dikabarkan…

Minggu, 16 Desember 2018 22:09

ASN Turn Back Hoax

Oleh Dewi Sartika, SE., MM Peneliti Muda pada Lembaga Administrasi…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:02

Akibat Tambang, Kerusakan Meradang

KALIMANTAN  Timur adalah provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:00

Masa Depan 212

REUNI 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 di Kawasan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:27

Pelaku Penghina Fisik Harus Siap-Siap Dipidana

Oleh: Elsa Malinda (Warga Balikpapan) AKHIR-akhir ini istilah body shaming…

Jumat, 14 Desember 2018 07:25

Penggunaan "Kafir" dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: H Fuad Fansuri, Lc M Th I (Dosen Ilmu…

Kamis, 13 Desember 2018 07:28

Pembangunan Berkelanjutan Kaltim?

Oleh: Bambang Saputra (Sekretaris MES Balikpapan) PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development),…

Kamis, 13 Desember 2018 07:25

Menanam Toleransi Memetik Damai

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Penyuluh Agama Islam Kementerian…

Kamis, 13 Desember 2018 07:21

Keterbatasan Data Bisa Hambat Pencapaian SDGs

Nama: Rezaneri Noer Fitrianasari (Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat…

Rabu, 12 Desember 2018 07:47

Menanti Hadirnya Taman Wisata Rohani

Oleh: Muslan PEMERINTAH tampaknya harus melakukan inovasi dalam memberikan pilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .