MANAGED BY:
MINGGU
21 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Sabtu, 13 Januari 2018 06:11
BTN Tak Dapat Jatah FLPP

Direksi Sebut Hanya karena Miskomunikasi

BUKAN TAK MAU: BTN akan kembali mengajukan keterlibatan dalam penyaluran KPR subsidi dengan skema FLPP.

PROKAL.CO, JAKARTA  -   PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk tak mendapat jatah dalam anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah tahun ini. KPR subsidi dari bank pelat merah itu hanya akan menggunakan skema subsidi selisih bunga (SSB).

“Betul, BTN belum masuk daftar bank pelaksana FLPP,” kata Direktur BTN, Iman Nugroho Soeko, Selasa (9/1). Dia menjelaskan, KPR SSB masih akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sasaran pembiayaan tersebut juga akan tetap mendapatkan bunga kredit 5 persen sampai lunas, sama seperti pada KPR FLPP.

Menurut Iman, ada ketidaksamaan pendapat antara BTN dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Karena ada kekeliruan persepsi, BTN hanya ingin menyalurkan KPR subsidi SSB seperti tahun lalu. Tahun lalu, BTN memang berjanji hanya menyalurkan SSB agar defisit APBN 2017 bisa dipersempit,” tuturnya.

Perusahaan pelat merah tersebut, kata Iman, memang sempat berhenti menyalurkan FLPP pada tengah tahun lalu. Sebab, anggaran untuk program tersebut dikurangi.

Menurutnya, KPR subsidi adalah skema yang paling tepat, baik untuk bank maupun pemerintah, adalah FLPP. Khusus bagi bank, FLPP lebih menguntungkan. Sebab, subsidi diberikan sekali di muka sampai KPR lunas dalam bentuk dana investasi. Yang perlu dilakukan bank, tinggal penyediaan dana antara 85 hingga 90 persen dari harga rumah, dengan bunga murah 0,5 persen dari pemerintah.

Sementara itu, SSB mensyaratkan ada biaya tahunan yang harus dianggarkan sampai KPR lunas. Jumlah subsidi tersebut tiap tahun akan semakin besar seiring dengan jumlah unit KPR yang dibiayai.

Ditanya terkait miskomunikasi antara pemerintah dan BTN, Iman menjawab secara gamblang. “Maksudnya, pemangku kepentingan mungkin mengira BTN tidak ingin menyalurkan FLPP lagi,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, dia berharap, pemerintah masih mau mengubah keputusan dengan memberikan kesempatan bagi BTN untuk menjadi penyalur KPR FLPP. Pasalnya, sejak 2015, kinerja BTN dalam menyukseskan program sejuta rumah sebenarnya sangat baik.

Realisasi penyaluran kredit perumahan pada 2015, misalnya, mencapai 110 persen dari target atau mencapai 474.099 unit rumah. Pada tahun berikutnya, dari target 570.000 unit rumah, realisasi penyaluran kreditnya mencapai 104,5 persen atau setara 595.540 unit. Sementara itu, hingga November 2017, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk 549.699 unit rumah.

Terpisah, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti membenarkan bahwa BTN tak lagi ditunjuk sebagai penyalur KPR FLPP. “Sekarang ini, BTN masih fokus di KPR SSB,” ujar Lana. (rin/and/c17/sof/jpnn/man/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Januari 2018 06:26

Jumlah Investor Naik 36 Persen

BALIKPAPAN   -  Upaya intensif Bursa Efek Indonesia (BEI) menyosialisasikan investasi pasar…

Sabtu, 20 Januari 2018 06:22

Mini University Targetkan 200 Pengusaha Baru

SAMARINDA  –  Sukses meluluskan 359 wirausahawan baru tahun lalu, Kantor Perwakilan…

Sabtu, 20 Januari 2018 06:21

Dambakan Sentra Pangan, Wajib Kebut Bendungan

SAMARINDA  -  Sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kaltim telah ditunjuk sebagai…

Sabtu, 20 Januari 2018 06:20

Diler Sambut Baik Rencana Car Terminal

BALIKPAPAN  -  Rencana pembangunan fasilitas car terminal dalam proyek depo kontainer di Terminal…

Jumat, 19 Januari 2018 08:19

Tembus 6.472, IHSG Lanjutkan Rekor

BALIKPAPAN - Proyeksi positif dari sebagian emiten tahun ini direspons positif oleh investor pasar modal.…

Jumat, 19 Januari 2018 08:18

Putar Omzet Puluhan Juta dan Ciptakan Lapangan Kerja

Keterbatasan fisik kerap dianggap membatasi kesempatan bersaing dengan yang lain. Namun hal itu dibantah…

Jumat, 19 Januari 2018 08:14

Pilkada Tak Hambat Investasi

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi pertumbuhan ekonomi…

Jumat, 19 Januari 2018 08:13

Bappenas: Efek Krisis 1998

JAKARTA - Upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur bukan tanpa alasan. Pasalnya, rasio…

Jumat, 19 Januari 2018 08:12

Pajak Berat, Jenis Produksi Mobil Terbatas

JAKARTA - Kinerja negara tetangga dalam produksi otomotif diakui Gabungan Industri Kendaraan Bermotor…

Jumat, 19 Januari 2018 08:11

Tahun Ini Pemerintah Lelang 43 Blok Migas

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) alan melelang 43 blok minyak dan gas (migas)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .