MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Jumat, 12 Januari 2018 07:25
BUMD Lambat, PI Blok Mahakam Bakal Diatur Menteri
Total Belum Terima Skema Share Down
BELUM FINAL: Meski sudah pasti dikelola Pertamina, pembicaraan terkait skema keseluruhan pengelolaan Blok Mahakam masih berlanjut. (DOK/KP)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Setelah diambil alih PT Pertamina Hulu Mahakam, pembagian jatah pengelolaan Blok Mahakam masuk ke babak baru. Selain hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen bagi perusahaan daerah, sang operator lama, Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation juga masih mengupayakan realisasi share down yang ditetapkan pemerintah maksimal 39 persen.

President & General Manager Total E&P Indonesie, Arividya Noviyanto mengatakan, pihaknya sampai kini belum mengetahui persis skema kerja sama yang akan ditawarkan Pertamina. Bulan ini, dia berharap agar bagian 39 persen yang diterima bersama Inpex Corporation itu segara diproses.

“Kami tidak akan sebagai operator lagi. Kami menghormati pemerintah yang menunjuk Pertamina Hulu Mahakam. Mekanismenya melalui proses bisnis biasa (business to business),” ucapnya saat serah-terima Blok Mahakam di Balikpapan, belum lama ini.

Sejak 2015, pemerintah memang sudah memutuskan PT Pertamina (Persero) menjadi operator, melalui anak Pertamina Hulu Mahakam, yang merupakan salah satu jaringan bisnisnya. Meski memastikan beralih penuh, pemerintah tetap membuka kesempatan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation untuk terlibat, dengan mendapat share down perusahaan pelat merah tersebut.

Saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih dijabat Sudirman Said, pemerintah sempat kukuh kedua kontraktor tersebut hanya mendapatkan porsi bersama maksimal 30 persen.

Namun saat Ignasius Jonan menjabat, menjelang akhir peralihan, porsi tersebut ditambah menjadi 39 persen. Jatah itu dihitung setelah pengurangan dari jatah yang diterima pemerintah daerah melalui PI sebesar 10 persen melalui BUMD.

“Jika mau, Total menawarkan begini, mau operator bersama atau dilanjutkan Total, atau opsi lainnya. Para pekerja juga saya kira tidak akan diganti,” kata Jonan saat meresmikan Lapangan Jangkrik di Kutai Kartanegara, Desember lalu.

Terkait skema pembagian persentase pengelolaan, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi pun menjabarkannya, Rabu (10/1). Dia menyebut, setelah pengelolaan Blok Mahakam diberikan sepenuhnya kepada Pertamina, perseroan diharuskan memberikan PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016.

“Pengertian daerah ini adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, ini dibagi,” ujar Amien dalam keterangan resminya, Rabu lalu.

Terkait penentuan besaran nilai saham untuk daerah, lanjut Amien, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah provinsi. Namun, tetap harus dikonsultasikan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan. “Kalau (pemprov Kaltim) tidak bisa memutuskan (nilai), menteri yang memutuskan,” ujar Amien.

Selanjutnya, pemerintah mengizinkan perseroan untuk melepas kepemilikan saham maksimal sebesar 39 persen dengan memberikan kebebasan dalam mencari mitra kerjanya. “Kalau itu direalisasikan, maka Pertamina share-nya menjadi 51 persen, daerah 10 persen, pihak lain 39 persen. Tapi, itu kalau direalisasikan,” ungkapnya.

Pada tahap akhir ini, kebebasan yang diberikan pemerintah kepada perseroan diharapkan mampu menumbuhkan bisnis hulu Migas yang baik pada perusahaan tersebut. Share down tahap ketiga itu adalah urusan Pertamina dan diselesaikan business to business. Sepenuhnya diserahkan Pertamina. Kalau kalkulasi, tentunya Pertamina akan memperhitungkan keuntungan perusahaan,” tutur Amien.

Pemerintah pun berharap kepada Pertamina untuk dapat meningkatkan atau setidaknya menjaga produksi Blok Mahakam agar tidak turun, dengan biaya operasi siefisien mungkin. Sebagai informasi, produksi rata-rata migas pada Blok Mahakam di 2017 pada saat pengalihan pengelolaan sebesar 52 ribu BPOD (minyak dan kondensat) dan 1.351 MMSCFD (gas).

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam sebelumnya menjelaskan, produksi minyak di blok tersebut memang sudah turun, karena kondisi cadangan yang sudah tua. “Tantangan ini jelas tidak mudah bagi kami. Strategi mempertahankan produksi harus cepat mencari titik pengeboran baru,” ucapnya.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso mengatakan, tahun ini akan mengejar pengeboran sebanyak 69 sumur. Total investasi yang digelontorkan sebesar USD 1,7 miliar. Terdiri biaya investasi sebesar USD 700 juta dan biaya operasional USD 1 miliar.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018, Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menargetkan bisa memproduksi gas sekitar 1.100 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Sedangkan minyak dan kondensat sebesar 48 ribu barel per hari (bph). (aji/man2/k15)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 06:56

Harus Sejalan Hadirkan Hilirisasi

SAMARINDA - Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 terkait penundaan dan evaluasi…

Selasa, 25 September 2018 06:55

Kejar Target Penerimaan

BALIKPAPAN - Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan tampaknya masih harus…

Selasa, 25 September 2018 06:49

Jaga Inflasi lewat Klaster Sapi

SAMARINDA - Pemerintah dan Bank Indonesia terus berinovasi dalam menjaga inflasi di Kaltim. Salah satunya…

Selasa, 25 September 2018 06:44

Waspada Perekonomian Global

JAKARTA - Para emiten harus mengantisipasi perekonomian global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai,…

Selasa, 25 September 2018 06:43

Ritel Turunkan Target Pertumbuhan 5–7 Persen

JAKARTA – Kinerja sektor ritel belum sepenuhnya pulih. Berdasar data yang dirilis Bank Indonesia…

Selasa, 25 September 2018 06:43

PLN Kembangkan Infrastruktur di Jember

JEMBER – PT PLN sedang mengembangkan sistem ketenagalistrikan tegangan tinggi di tiga lokasi di…

Selasa, 25 September 2018 06:42

Dorong Penjualan dengan Inovasi

SURABAYA – Kondisi pasar elektronik secara umum sedang menurun. Karena itu, produsen elektronik…

Selasa, 25 September 2018 06:42

Hadirkan Pembayaran Nontunai di SPBU

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus melakukan inovasi terkait sistem pembayaran nontunai di SPBU.…

Senin, 24 September 2018 07:08

Moratorium Jangan Dianggap Negatif

SAMARINDA – Pemerintah memenuhi komitmennya dalam melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit.…

Senin, 24 September 2018 07:06

Pertamina Keluhkan Suplai Minyak Nabati

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan mandatori Biodiesel 20 persen (B20) yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .