MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 08 Januari 2018 08:40
“Spionase” Politik Pilkada Kaltim

PROKAL.CO, Oleh: Parawansa Assoniwora
(Wakil sekretaris bidang komunikasi, media, dan penggalangan opini, DPD Golkar Kaltim)

TAK ada yang memungkiri karier politik Rita Widyasari dalam pentas politik pilkada serentak terhenti setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi itu, tidak lepas dari mencuatnya dugaan penyelewengan wewenang dalam pemberian izin kebun kelapa sawit pada 2010. Terlepas dari pembelaan Rita bahwa dana yang diterima adalah hasil jual-beli emas warisan, faktanya “bola” sudah di tangan KPK. Hal itu telah menjadi konsumsi publik secara nasional.

Siapa yang tidak kenal kiprah politik Rita? Sebagai bupati Kutai Kartanegara dan ketua DPD Golkar Kaltim, Rita adalah sosok yang sangat disegani. Tampak jelas pada awal sampai pertengahan 2017, tak satu pun figur politik lokal yang berani memunculkan diri sebagai calon lawan politik Rita dalam pilkada serentak 2018. Kebanyakan para politikus lokal, baik internal maupun di luar Partai Golkar, hanya menawarkan diri sebagai kandidat wakil Rita.

Tentu sangat beralasan karena hampir semua lembaga survei, baik lokal maupun nasional, menempatkan posisi Rita di tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Sangat jauh melampau lawan-lawan politiknya. Faktanya, penahanan Rita saat ini diperpanjang sampai 4 Februari 2018. Rita Widyasari pun “kalah” sebelum bertanding.

KRIMINALISASI: ISU ATAU FAKTA?

Akhir September 2017 adalah awal peta politik Kaltim berubah drastis. Selama dua minggu, Tim KPK dan Polda Kaltim menggeledah sejumlah rumah jabatan dan kantor pemerintahan di Tenggarong, Kukar. Kemudian, berlanjut kepada pemanggilan dan penahanan Rita Widyasari oleh KPK. Itulah titik awal perubahan konstelasi politik. Peluang tersebut tentu dimanfaatkan lawan-lawan politik untuk berkonsolidasi serta memikirkan langkah strategis untuk kemenangan pilkada serentak 2018.

Kasus lama yang tiba-tiba muncul pada awal tahun politik, bagi banyak orang, dianggap sebagai langkah menjatuhkan Rita Widyasari. Bagaimanapun, Rita adalah kandidat terkuat gubernur Kaltim. Cukup beralasan karena aksi-aksi politik dianggap tidak mampu lagi menjatuhkan elektabilitas Rita yang terus meningkat.

Namun, yang dialami Rita ternyata dialami kandidat lain. Beberapa saat setelah penahanan Rita, banyak media menginformasikan kandidat yang lain harus melewati pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Kaltim. Isran Noor dipanggil sehubungan kasus dana kegiatan olahraga. Rusmadi, sebagai sekretaris provisi Kaltim, dipanggil sehubungan dana hibah dan bansos.

Menjelang pergantian tahun, publik dikagetkan dengan terbitnya surat pemanggilan terhadap Syaharie Jaang. Bakal calon gubernur sekaligus ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu dipanggil dalam kasus pemerasan dan pencucian uang yang menyeret ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) di Bareskrim Mabes Polri. Muncul spekulasi telah terjadi kriminalisasi atas kandidat terkuat gubernur Kaltim. Rizal Effendi yang merupakan calon terkuat pendamping Jaang, sekaligus wali kota Balikpapan, turut diperiksa Polda Kaltim. Waktunya hampir bersamaan meskipun dalam kasus berbeda.

Situasi tersebut memunculkan protes. DPC Partai Demokrat Samarinda bahkan mengeluarkan surat pernyataan keras. Dilanjutkan aksi demonstrasi atas langkah Mabes Polri dan Polda Kaltim yang memeriksa dua figur yang digadang-gadang diusung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tuduhan kriminalisasi bakal calon kepala daerah ditujukan kepada Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin menguat. Kapolda notabenenya juga bakal calon.

Sampai akhirnya telegram kapolri berisi mutasi dan pemindahan beberapa pejabat tinggi Polri beredar. Di dalamnya, Kapolda Kaltim ditarik ke Mabes Polri. Hal itu mengindikasikan langkah politik pusat mengamankan situasi menjelang pilkada serentak di Kaltim.

Isu atau fakta yang berkembang selanjutnya tentu bagian dari strategi politik. Kriminalisasi atau tidaknya, bergantung dari sudut pandang melihat kasus ini. Politik, tentunya, memiliki cara menyelesaikan masalahnya sendiri.

SIKAP DEMOKRAT DAN IMPLIKASI POLITIK

Tuduhan kriminalisasi membuat geram pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Apalagi dengan embusan isu bahwa Syaharie Jaang telah berkali-kali diminta salah satu partai untuk mendampingi Kapolda sebagai calon gubernur.

Tidak tanggung-tanggung, DPP Partai Demokrat mengadakan emergency meeting dilanjutkan konferensi pers. Langkah itu menguatkan indikasi kriminalisasi perangkat kekuasaan negara terhadap beberapa kader Partai Demokrat, termasuk Jaang.

Bagi sebagian orang, langkah DPP Partai Demokrat telah menciptakan perubahan konstelasi politik di Kaltim. Berselang 24 jam setelah pernyataan Demokrat, terdengar kabar kapolri memutasi beberapa perwira tinggi. Satu di antaranya, Kapolda Kaltim. Adakah ini berkaitan?

Ada. Paling tidak tiga proyeksi politik muncul dalam situasi ini. Pertama, pemeriksaan Jaang selama lima setengah jam di Bareskrim Mabes Polri tidak bisa dianggap hal yang “aman” secara politik. Dalam kasus sebelumnya, jaksa penuntut diwajibkan banding terhadap vonis bebas ketua PDIB Kaltim, Hery Susanto alias Abun. Jika itu benar, dapat diduga terdapat kelemahan dalam proses pemberkasan awal. Mabes Polri akhirnya mengusut “ulang” kasus tersebut. Tentunya, ada hal-hal yang “tersembunyi” dalam pemeriksaan yang tidak kita ketahui. Dugaan lain, kepentingan DPP Demokrat mengenai temuan bukti kasus hukum terhadap kasus ini bisa diduga mendorong langkah “reaktif” tersebut.

Bagi penulis, dalam kasus ini, mutasi Kapolda Kaltim bisa memiliki makna yang lain. Makna tersebut bisa saja berarti menjaga netralitas serta mengurangi kuatnya indikasi konflik kepentingan politik. Kapolda, sebagai bakal calon gubernur, harus dipindahtugaskan (bukan sebuah mutasi sanksi melainkan pengamanan kepentingan) agar kasus ini berlanjut dan netralitas tetap terjaga.

Proyeksi politik kedua adalah langkah Demokrat mengusung Jaang-Rizal belum tuntas. Sampai saat ini, partai pengusung di luar Partai Demokrat belum menunjukkan langkah dan tindakan strategis yang konkret. Kondisi itu mengindikasikan masih ada komunikasi politik yang belum tuntas di antara kandidat dan partai pengusung. Situasi berbeda ditunjukkan Partai Gerindra, PKS, dan PAN, yang solid mengusung Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Ketiga, jika benar berlanjut, kasus tersebut harus segera memiliki ketetapan status hukum. Konsekuensi politik bagi Jaang adalah tidak bisa maju sebagai kandidat calon gubernur. Partai pengusung tentu tidak ingin mengambil risiko politik atas kandidat yang diusungnya. Di sisi lain, mantan Kapolda Kaltim Safaruddin juga diyakini tidak akan maju demi menjaga marwah institusi kepolisian. Polri tentu tidak ingin dianggap mengkriminalisasi bakal calon kepala daerah.

RUSMADI MUNDUR?

Cerdas! Bagi penulis, pernyataan mundur dalam politik bisa dimaknai sebagai strategi mundur selangkah untuk maju dua langkah. Banyak hal yang bisa dilakukan Rusmadi dengan langkah ini. Pertama, Rusmadi sudah berinvestasi politik selama beberapa bulan terakhir. Langkah mundur tentu bisa menjadi acuan mengukur keinginan pemilih terhadap figur. Dengan kemasan yang penulis nilai sudah tepat, situasi ini justru bisa melahirkan gelombang dukungan yang masif. Apalagi dengan gaya politik yang santun dan berwibawa. Cukup bagi Rusmadi tampil sebagai sosok yang istimewa di hati pemilihnya.

Kedua, dengan alasan kehendak rakyat, ditambah dukungan dari partai seperti Golkar atau PDIP, cukup bagi Rusmadi maju dan menjadi kandidat yang kuat. Bagi Golkar atau PDIP, tinggal menempatkan pasangan yang tentunya bukan justru melemahkan dukungan pemilih.

Di Partai Golkar, tiga sosok yang layak untuk berpasangan dengan Rusmadi adalah Sofyan Hasdam, Rahmad Masud, dan Makmur HAPK. Ketiga sosok politikus ini memiliki basis dukungan yang kuat. Sofyan Hasdam dengan basis pemilih di Bontang, Rahmad Masud di Balikpapan, dan Makmur HAPK di Berau.

Bagaimana dengan PDIP? Ada sosok Awang Ferdian Hidayat sebagai kader partai yang mendapat dukungan ayahnya selaku Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Namun, penulis tidak melihat PDIP akan memasangkan Rusmadi dengan kadernya tersebut. Di sini, Gubernur Kaltim harus menyadari bahwa trah politik seseorang tidak diturunkan secara biologis, tetapi harus dibentuk. Potensi bahwa PDIP mendatangkan kandidat dari luar Kaltim adalah hal yang mungkin saja terjadi.

Lalu, akankah Kapolda dicalonkan PDIP untuk berpasangan dengan Rusmadi atau dengan yang lain? Bagi saya, risiko politik bagi partai cukup besar. Sosok mantan Kapolda ini telah membangun citra kurang baik politik Kaltim setelah beberapa kandidat diperiksa kepolisian. Namun, hal tersebut bukan tidak mungkin. Sekali lagi, politik akan tetap punya cara menyelesaikan persoalannya sendiri. Asumsi ini lahir dari bayangan pertarungan yang ideal dan berimbang. Namun, upaya “kawin paksa” dalam politik bisa saja terjadi dengan mengabaikan risiko politik yang dipikul oleh partai. Sebagai permisalan, Awang Ferdian dan Safaruddin diusung koalisi PDIP dan Partai NasDem.

Akhirnya, sebagai sosok yang tidak memiliki kendaraan politik, Rusmadi tentunya akan legawa di posisi nomor dua. Dan, partai yang paling berpeluang untuk mengusung Rusmadi tetaplah Partai Golkar dan PDIP. Selanjutnya, tinggal dilihat arah aliran politik ini bermuara.

KE MANA PENDUKUNG RITA?

Dari hasil survei, dukungan Rita Widyasari tentunya menjadi impian setiap kandidat. Sebagai bupati dua periode di Kukar, Rita harus diakui memiliki basis pemilih yang besar. Rita memimpin kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Samarinda. Kemenangan Rita di atas 80 persen pada periode keduanya membuat setiap kandidat harus memikirkan ulang untuk menggerakkan mesin politiknya. Jika tidak mampu, strategi pecah belah pendukung Rita tentunya langkah yang harus diambil para kandidat.

Para pendukung Rita bisa menjadi kekuatan besar. Mesin politik yang telah memiliki pengalaman tempur berhadapan dengan berbagai jenis isu serangan politik tentunya menjadi potensi kekuatan. Namun, apakah kekuatan itu masih solid setelah pemimpin mereka ditahan? Semua akan disaksikan dalam pilkada nanti.

Peluang arah dukungan politik pendukung Rita masih terlihat kepada calon yang akan diusung Partai Golkar. Jika calon yang diusung tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa penahanan Rita, penulis yakin, soliditas pendukung masih masif. Namun, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah sejauh mana para kandidat yang diusung Partai Golkar mampu meyakinkan sel-sel kerja mesin politik tersebut. Bahwa, pilihan politik Partai Golkar akan memberi yang terbaik bagi semuanya. Pada titik ini, retorika dan argumentasi politik sangat dibutuhkan bahwa kepentingan x adalah kepentingan y.

KESIMPULAN

Tidak ada hukum kepastian dalam politik. Segala sesuatu akan bergerak dinamis sesuai besar-kecil gesekan kepentingan politik. Apa yang tertulis di atas merupakan hasil pengamatan semata. Adalah tidak mungkin penulis mengetahui dalamnya kepentingan politik. Segala asumsi politik di atas merupakan hasil kontemplasi penulis mengikuti dinamika politik lokal. Akhir kata, tak ada yang pasti. Setiap detik adalah pertarungan kepentingan dan setiap langkah adalah kepentingan politik. Apapun yang tertulis hanyalah semacam tabir yang sengaja dibuka sebagai hasil “spionase” politik. Pembaca diharapkan bisa memahami yang akan terjadi dan kenapa kita harus (tidak) memilih. (fel/k8)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditulis pada Jumat, 5 Januari 2018.


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 06:54

Persyaratan Bahasa Inggris bagi Pejabat Pemerintah: Yay or Nay?

Oleh: Veronika Hanna Naibaho[Widyaiswara di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga…

Selasa, 16 Oktober 2018 06:51

Mitigasi Bencana melalui Pengenalan Bencana Geologi

Oleh: Muhammad Dahlan Balfas(Dosen Program Studi S-1 Teknik Geologi Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman)…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:11

Mana Tanah Rakyat? Refleksi Hari Tani Nasional

HARI Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:10

Masihkah Sepak Bola Menjadi Alat Pemersatu Bangsa?

SEPAK  BOLA Indonesia kembali memakan korban. Duel klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta…

Kamis, 11 Oktober 2018 07:13

Teknologi Bisa Mengubah Kita

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan Warga Tenggarong) DALAM bulan September lalu, perusahaan…

Kamis, 11 Oktober 2018 07:11

"Enggak Perlu Pakai Helm"

Oleh: Hendrajati(Pendiri HSE Indonesia & Mahasiswa S-2 MP UAD Jogjakarta.) Enggak perlu pakai helm,…

Rabu, 10 Oktober 2018 07:03

Pentingnya Bangun Ketahanan Mental sejak Dini

Oleh: dr Mariati Herlina Sitinjak Sp KJ(Dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Samarinda…

Rabu, 10 Oktober 2018 07:00

Menaruh Harapan pada Isran–Hadi untuk Kaltim Berdaulat

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO, MM(Pemerhati Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S3-Doktor…

Selasa, 09 Oktober 2018 07:00

Mari Jaga Martabat Peradilan

OLEH: USNUL KHOTIMAH(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) KESADARAN masyarakat untuk mewujudkan…

Selasa, 09 Oktober 2018 06:56

Gempa, Geological Hazard

OLEH: Dr SUNARTO SASTROWARDOJO(Dosen Sekolah Pascasarjana Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .