MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

FEATURE

Rabu, 27 Desember 2017 07:57
Disusun Guru-Guru Berpengalaman, Ditelaah para Dosen

UN di Tahun Pilkada, Kemendikbud Jamin Tak Ada Politisasi Soal

RAWAN DIPOLITISASI: Untuk memastikan naskah UN 2018 bebas dari SARA maupun figur calon peserta pilkada, Kemendikbud melakukan pengecekan berlapis sebelum soal sampai ditangan siswa. (DOK KP)

PROKAL.CO, class="m5302087395683538832gmail-msonormal">Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjamin pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2018 bebas dari unsur politisasi. Termasuk di Kaltim yang menggelar pemilihan gubernur dan pemilihan bupati Penajam Paser Utara (PPU).

PELAKSANAAN UN kali ini bersamaan dengan berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di beberapa daerah. Kepala Bidang Penilaian Nonakademik Puspendik Kemendikbud Giri S Hamiseno menuturkan, pihaknya sudah mengantisipasi sejak awal sehingga dipastikan tidak ada soal-soal UN yang berbau politik. ”Untuk mengantisipasinya, kami sudah membuat persiapan lebih awal dan adanya peningkatan prosedur check  dan recheck,” ungkap Giri kepada Kaltim Post, Selasa (26/12).

Giri, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa, langkah berikutnya adalah validasi soal-soal UN. Tahapan ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). ”Sampai sekarang ini, soal sudah siap. Januari nanti kita lakukan pengecekan terakhir termasuk masalah infrastruktur dan sekolah,” katanya.

Selain itu, lanjut Giri, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), maka Kemendikbud yang bekerja sama dengan pemerintah daerah akan melakukan simulasi. ”Dijadwalkan pada awal Februari ada simulasi UNBK,” ucapnya. Sementara itu, Kepala BSNP, Bambang Suryadi menambahkan, soal-soal UN telah disusun berdasarkan kisi-kisi UN yang mengacu pada kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar dan standar isi. ”Soal disusun oleh guru-guru yang berpengalaman dan kemudian ditelaah oleh para dosen,” jelas Bambang. Selanjutnya, mengenai validitas soal UN, Bambang menyebutkan bahwa hal ini menjadi prioritas utama BSNP.

Sehingga, memastikan soal-soal UN tidak ada unsur SARA atau bias budaya dan kepentingan tertentu. ”Maka itu, meskipun tahun depan tahun politik, kebijakan UN tidak akan terpengaruh,” imbuhnya. Diwawancarai terpisah, mantan Ketua Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Prof Dr Said Hamid Hasan berpendapat, UN sebaiknya harus digunakan sesuai fungsinya. Yakni sebagai penyeleksi dan menyatakan seorang siswa telah menyelesaikan pendidikan di satuan pendidikan dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

”Soal menguji kompetensi sesuai kurikulum dikembangkan oleh Puspendik. Sedangkan kisi-kisi oleh Pusat Kurikulum dam Perbukuan (Puskurbuk). Kemudian, BSNP dapat menjadi reviewer terhadap kisi-kisi soal,” jelas Hamid. Di satu sisi, kata Hamid, khusus untuk pelaksanaan UN SMA/SMK yang hasilnya digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, maka perlu kerja sama dengan perguruan tinggi.

Sehingga, pendidikan bisa lebih hemat tanpa mengabaikan mutu. Menurutnya, kisi-kisi soal tetap dikembangkan Puskurbuk namun di-review oleh Forum Rektor dengan mengerahkan dosen bidang yang sesuai dengan mata uji. ”Sebelumnya, tingkat kesulitan soal dalam Permendiknas Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan jenjang kesulitannya enam. Tapi, sayangnya tingkat kesulitan ini dihapus dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikembangkan BSNP,” bebernya.

Hamid menilai, kondisi ini tentu menimbulkan kesulitan bagi guru dalam mengembangkan materi belajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan siswa, dan soal-soal UN baik SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. ”Kembali lagi dunia pendidikan Indonesia dalam masalah kualitas yang terkait tingkat kesulitan. Terjadi kesenjangan antara tingkat kesulitan yang dikembangkan guru dengan pengembang kisi-kiri dan butir soal. Korban selalu peserta didik yang helpless,” tuturnya.

Dia menyarankan, penyelenggara UN untuk jenjang SMA dan sederajat sebaiknya Kemdikbud bekerja sama dengan Kemenristekdikti dan perguruan tinggi. Dikatakan, pengalaman kerja sama ini juga sudah pernah dilakukan dalam Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) beberapa tahun yang lalu, meskipun perlu adanya penyempurnaan, mengingat ada dua kementerian yang terlibat.

”Reputasi penyelenggaraan UMPTN dapat dijadikan cara kerja dalam mencegah kebocoran naskah, maupun tekanan politik dan isu SARA,” tegasnya. (sar/riz/k15)


BACA JUGA

Minggu, 17 Juni 2018 10:19

JOSSS..!! Agnes Jadi Cover Majalah Rogue

Kerja keras Agnez Mo untuk go international semakin membuahkan hasil nyata. Setelah majalah fesyen dunia,…

Minggu, 17 Juni 2018 00:49

Lolos 6 Besar, Belajar Tampil Live di TV

Lima remaja ini sudah eksis dengan kelompok nasyid sekolah selama dua tahun terakhir. Siapa sangka,…

Sabtu, 16 Juni 2018 01:18

Tak Lagi di Rumah Dinas, Serasa Lebaran Bersama Keluarga

Ada yang berbeda open house yang dilakukan Rizal Effendi kali ini. Masa cutinya kali ini membuat perayaan…

Sabtu, 26 Mei 2018 02:26

“Darah Madura Saya Tidak Memungkinkan untuk Menjadi Takut”

Setelah pensiun, Artidjo Alkostar berencana menghabiskan waktu di tiga kota: Jogjakarta, Situbondo,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .