MANAGED BY:
RABU
23 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Sabtu, 23 Desember 2017 07:27
Mimpi Mendulang PAD dari Pariwisata

Minim Fasilitas, Disbudpar Tak Disokong Anggaran

Tita Deritayati

PROKAL.CO, Pemkab PPU berinisiatif mengembangkan industri pariwisata, yang nantinya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah pada masa mendatang. Namun, keinginan tersebut tak bisa terlaksana tanpa infrastruktur dan fasilitas penunjang wisata.

 BUPATI Paser Yusran Aspar memiliki mimpi pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bisa berkembang. Di benaknya, kabupaten ini memiliki banyak potensi pariwisata tapi belum mendapat perhatian yang serius. Bahkan bisa mengalahkan Bali, yang dikenal dengan wisata pantai dan budaya.

 Namun, pengembangan pariwisata terkendala promosi. Banyak objek wisata yang belum dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga perlu terobosan. Misal, pertukaran pelajar dan mahasiswa yang melakukan homestay atau tinggal di rumah warga. Tugas mereka menginformasikan potensi pariwisata di PPU, selanjutnya dipromosikan ke daerah mereka. “Akhirnya (PPU) terkenal. Pada akhirnya meningkatkan PAD. Itu yang perlu disiapkan pemimpin nanti,” katanya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Tampaknya untuk mewujudkan mimpi tersebut, masih jauh dari angan. Infrastruktur penunjang pariwisata di Kabupaten PPU belum mendapat perhatian serius. Padahal, saat ini sektor pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU hanya mendapat jatah Rp 1,2 miliar. Termasuk untuk membiayai belanja pegawai. Menyisakan belanja kegiatan Rp 300 juta. Namun, Rp 200 juta dialokasikan untuk kegiatan Nondoi, festival adat Paser rutin yang digelar setiap tahun. “Sisanya untuk kegiatan setahun Rp 100 juta. Jadi, kalau bicara sektor pariwisata, PAD masih belum mampu,” ungkap Kepala Disbudpar Tita Deritayati saat ditemui pekan lalu.

Jika ingin sektor tersebut bisa mendulang PAD, kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata menjadi hal penting. Misal, di ekowisata mangrove di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam. Disbudpar PPU tidak bisa menarik retribusi biaya masuk maupun parkir di sana bila tidak ada fasilitas memadai yang disiapkan. Contoh, area parkir hingga tempat istirahat yang nyaman. “Jadi objek wisata di PPU baru sekadar potensi. Belum bisa dikelola maksimal karena sarana dan prasarana pendukungnya belum layak. Belum dapat ditarik retribusi, tapi bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya,” lanjutnya.

Dengan alokasi anggaran yang sangat minim itu, Disbudpar PPU hanya bisa fokus melakukan program pengembangan masyarakat. Mengaktifkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengelola potensi pariwisata di daerah mereka. Keuntungan dari pengelolaan potensi pariwisata itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. “Kami hanya melakukan pembinaan supaya layanan yang ada di sana sesuai standar,” ujarnya.

Pihak swasta enggan melirik potensi objek pariwisata karena dinilai belum menguntungkan. Mengingat sarana dan prasarana penunjang masih belum lengkap. Sebab, yang terpenting adalah kemudahan akses menuju objek pariwisata, yang membuat pihak swasta bisa melirik untuk mengelola sektor pariwisata di PPU. “Kalau akses jalan ke objek wisata, listrik, dan air tidak ada, bagaimana swasta bisa berminat. Ini yang seharusnya menjadi perhatian Pemkab PPU. Sebab, bukan hanya tugas Disbudpar, tapi juga Dinas PU dan instansi lainnya,” tutur Tita.

Minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD PPU, membuat Disbudpar PPU berupaya mencari sumber pembiayaan lain, seperti APBN. Namun, mereka kesulitan karena belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah atau RIPPDA. Karena melalui dokumen yang mengatur sasaran pembangunan pariwisata daerah, menjadi syarat pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pariwisata di PPU. “Sejak Disbudpar bergabung dengan Dinas Perhubungan, belum ada RIPPDA yang dibuat,” ungkapnya.

Tahun ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran penyusunan RIPPDA di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan PPU. Namun, Tita tidak mengetahui apakah RIPPDA yang telah dianggarkan itu sudah selesai disusun atau tidak. Karena harus menggunakan jasa konsultasi untuk menyusun RIPPDA. “Kalau tidak selesai, tahun depan kami minta dianggarkan di Disbudpar. RIPPDA sangat penting untuk memudahkan mencari anggaran dari pusat,” tutupnya. (*/kip/waz/k16)    


BACA JUGA

Senin, 21 Januari 2019 08:42

Waspada Rayuan Kosmetik Ilegal

Kulit putih, mulus, dan bercahaya jadi impian banyak perempuan, bahkan,…

Senin, 21 Januari 2019 08:38

Iklan Artis Bukan Jaminan

TOKO daring kerap menjadi tempat mudah menemukan kosmetik ilegal. Dari…

Senin, 21 Januari 2019 08:33

Raup Miliaran dari Kosmetik Ilegal

AWAL tahun Balikpapan dan Samarinda disapa oleh pengungkapan kosmetik ilegal…

Jumat, 18 Januari 2019 07:52

PILEG RASA PILWALI

Pemain lama yang tak sekali-dua kali duduk di Karang Paci…

Jumat, 18 Januari 2019 07:46

Gagal, Keluarga Bisa Ikut Stres

ALAT peraga kampanye (APK) berdiri di tempat-tempat strategis. Berharap bisa…

Jumat, 18 Januari 2019 07:41

Suara Sah Harus Ditentukan Lebih Dulu

PEMILIHAN legislatif 2019 akan menggunakan metode Sainte Lague dalam menentukan…

Senin, 14 Januari 2019 08:38

Nelayan Hanya Kaya Lautan

Takkan ada ikan gurih di meja makan, tanpa ada jerih…

Senin, 14 Januari 2019 08:23

Terancam Zonasi Segara

MENGGELUTI profesi nelayan di tengah gempuran pertambangan di Kaltim, bukan…

Senin, 14 Januari 2019 08:07

Nelayan Penjaga Kedaulatan

BERBAGAI persoalan ternyata dihadapi nelayan di Kaltim. Tak hanya persoalan…

Senin, 14 Januari 2019 07:56

Diklaim Bawa Perubahan

NELAYAN sebagai tulang punggung industri perikanan nasional memiliki fungsi penting.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*