MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 22 Desember 2017 09:35
Dugaan Pungli dan Pelanggaran Perda di Depan Kantor Gubernur
Buktikan Tak Kalah dari Preman
Parkir di tepian Mahakam

PROKAL.CO, SAMARINDA – Sebagai simbol tertinggi pemerintahan di Kaltim, kantor gubernur sepatutnya menjadi simbol kewibawaan pemerintah. Faktanya, praktik pungutan liar yang disertai dugaan pelanggaran peraturan daerah justru berlangsung hanya 20 meter dari pagar kegubernuran. Puluhan pedagang kaki lima di Taman Tepian Mahakam diketahui menyetor iuran setiap malam kepada satu kelompok.

Sebagai pengamat tata kota, Farid Nurrahman mengatakan, keberanian pemerintah daerah sedang diuji. Membereskan upeti liar yang diderita pedagang kaki lima dapat menjadi pembuktian marwah pemerintah. “Sudah seharusnya penertiban mendapat dukungan gubernur,” terangnya, Kamis (21/12).

Praktik itu terjadi di depan mata orang nomor satu di Kaltim. Kawasan kegubernuran bukan semata kantor, ada pula kediaman dinas gubernur. Perkantoran itu punya kisah panjang. Kantor gubernur, yang menjadi bagian dari kompleks kegubernuran, pernah menjadi gedung tertinggi di Samarinda pada masanya. Kantor enam lantai bernomor 2 di Jalan Gajah Mada, Samarinda, itu kelar dibangun pada 31 Oktober 1983. Dalam Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (1984), pembangunan menghabiskan 1.034 hari kerja.

Gedung yang digagas Gubernur Abdul Wahab Sjahranie itu, setidaknya, pernah disinggahi dua presiden. Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Soeharto pernah mendarat. Di atap kantor gubernur, yang sekarang dilengkapi lampu sorot, terdapat helipad.

Di depan kantor yang punya cerita panjang itulah, lapak PKL menjadi objek pungutan. Para penjaja makanan pada malam hari menyetor iuran Rp 15 ribu saat hari kerja. Di ujung pekan, tarif berjualan naik menjadi Rp 25 ribu. Pungutan yang diduga liar dijalankan kelompok yang menyebut diri mereka sebagai “panitia”. Aliran dana yang diperkirakan menembus Rp 423 juta setahun tidak masuk pendapatan asli daerah (PAD), menurut Badan Pendapatan Daerah Samarinda.

Di samping aliran liar upeti dari pedagang, aktivitas berjualan di Taman Tepian Samarinda diduga melanggar perda. Segmen taman di depan kantor gubernur hingga gedung Bank Indonesia disebut ruang publik. Asisten I Sekretaris Kota Samarinda Hermanto telah mengutip Perda 19/2014 tentang Penataan dan Penertiban PKL. Sebagai ruang publik, berdagang di depan kantor gubernur jelas melawan perda.

Menurut Farid Nurrahman, akademisi perencanaan dan pengembangan kota dari Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan, penertiban kawasan sudah pasti ranah pemkot. Penertiban tidak berkaitan dengan Pemprov Kaltim. “Walaupun lahan Taman Tepian milik Pemprov Kaltim," tegasnya. Dalam tata pemerintahan, gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tugas pemprov bersifat politis serta tidak memiliki teritorial.

“Kerja pemprov adalah koordinasi dengan kabupaten/kota,” terangnya. Dari situ disimpulkan, penertiban pungutan dan PKL adalah ranah Pemkot Samarinda. Hal itu dapat dimaklumi karena pihak yang dirugikan adalah pemkot. Retribusi PKL yang mestinya masuk PAD, terang Farid, diduga masuk kantong pribadi.

"Dalam permasalahan ini, gubernur hanya berhak berkoordinasi dengan pemkot. Andaikata pemkot tak mampu menertibkan, barulah meminta bantuan provinsi,” terangnya.

Pengamat perkotaan dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Warsilan, satu suara. “Sepengetahuan saya, beberapa tahun lalu ada arahan gubernur agar kawasan perkantoran seperti di Jalan Gajah Mada steril dari parkir liar dan PKL,” ujarnya. Dia menduga, pengawasan yang kurang membuat PKL dan parkir liar di depan kegubernuran semakin merajalela.

Taman Tepian Mahakam, terang Warsilan, merupakan sentra rekreasi yang murah bagi warga Samarinda. Warsilan mengatakan, wilayah yang bisa dijadikan kantong parkir dan PKL adalah di depan kantor Bank Indonesia ke arah barat. Namun, pengunjung dan PKL membeludak. Operasi PKL terus melebar hingga depan kantor gubernur.

“Inilah tantangan Pemkot Samarinda. Harus ada inisiatif menatanya,” terangnya.

Warsilan turut menyinggung wacana menjadikan Jalan Gunung Semeru sebagai kantong parkir. Jalan sepanjang 79 meter itu memisahkan kantor gubernur dengan kantor BI. Menurut Warsilan, agak riskan menjadikan Jalan Gunung Semeru sebagai kantong kendaraan. Dua sisi jalan adalah objek vital. "Masalah keamanan perlu dipikirkan. Mungkin lebih tepat kantong parkir dibuka di Jalan Gunung Merapi,” terangnya.

Pemprov Kaltim juga bisa mengambil langkah tegas. Warsilan menilai, provinsi bisa menerbitkan aturan penggunaan lahan bagi parkir dan PKL. Dalam radius beberapa meter dari kantor gubernur, misalnya, ada aturan larangan PKL dan parkir liar. "Miris sekali Patung Pesut Mahakam di depan Kantor Gubernur. Mestinya jadi ikon kota, malah dikelilingi PKL," tutur Warsilan.

Pengelolaan parkir di sepanjang Taman Tepian turut disorot. Menaruh tarif Rp 2 ribu untuk roda dua dan Rp 5 ribu kepada roda empat, pendapatan juru parkir sangat besar. Dalam setahun, berdasar pengamatan Kaltim Post, potensi parkir di setengah kilometer badan Jalan Gajah Mada menembus Rp 428 juta. Hanya sebagian yang disebut masuk ke kas daerah.

Kawasan Tepian Mahakam yang rapi dan tertata merupakan buah kerja keras para pemimpin terdahulu. Tiga puluh tahun lalu, ribuan orang yang tinggal dari depan Pasar Pagi hingga Jembatan Mahakam direlokasi. Pemerintah memindahkan masyarakat agar kawasan tepi sungai bersih. Setelah tiga dekade, ironi muncul. Kawasan tepian dikuasai kelompok yang berlaku seperti preman.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menyinggung dugaan praktik liar saat meresmikan Taman Tepian Mahakam segmen depan Kantor PLN Samarinda. Pada 31 Oktober 2017, orang nomor satu di Kaltim itu meminta Satpol PP bertindak tegas terhadap preman. Termasuk pihak yang sering menarik biaya parkir.

“Jangan sampai kalah dengan preman. Semua setuju kan tidak boleh ada preman di sini?” Pertanyaan Faroek itu disambut teriakan serempak dari puluhan pengunjung yang hadir dalam peresmian. “Setuju!” (*/fch/fel/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Februari 2019 09:23

LELET ...!! Bandara Sangkima Diminta Tunda

SANGATTA – Proyek tahun jamak alias multiyears contract (MYC) di…

Sabtu, 23 Februari 2019 09:21

Kepala BNN : Kaltim Jalur Masuk Pasokan Narkoba dari Luar

SAMARINDA - Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Heru…

Jumat, 22 Februari 2019 11:49

SYUKURLAH..!! Pemprov dan Yayasan Melati Akhiri Sengketa

SAMARINDA – Sengketa berkepanjangan kepemilikan lahan dan aset SMA 10…

Jumat, 22 Februari 2019 09:16

Terseret Mafia Sepak Bola, Ini Kata Yunus Nusi...

SAMARINDA – Kasus Mafia Pengaturan Skor kembali menyeruak di sepak…

Kamis, 21 Februari 2019 14:43

PARAHNYA..!! Banyak Tambang Cacat Administrasi, 876 IUP Proses Pencabutan, 81 Dihentikan Sementara

SAMARINDA – Proses pembenahan aktivitas pertambangan di Kaltim terus dilakukan.…

Kamis, 21 Februari 2019 10:15

Tiket Pesawat Mahal, Masyarakat Naik Kapal

SAMARINDA- Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mengakui mulai akhir…

Kamis, 21 Februari 2019 08:40

Kenapa Lubang Tambang di Samarinda Tak Direklamasi? Ini Jawaban Distamben Kaltim

SAMARINDA - Lubang bekas tambang di kota Samarinda masih banyak…

Kamis, 21 Februari 2019 08:36

Mantan Rektor : Selisih Kas BLU Rp 35 Miliar Tanggung Jawab PR II Unmul

SAMARINDA - Mantan Rektor Unmul Zamruddin Hasid mengaku temuan selisih…

Rabu, 20 Februari 2019 12:50

Lahan Perumahan Masuk Zona Hijau, Kapan Revisi RTRW Samarinda?

SAMARINDA – Para pengembang hunian di Kaltim saat ini masih…

Rabu, 20 Februari 2019 12:23

Hanya 62 Persen Siswa Yang Mendaftar SNMPTN

 JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*