MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 21 Desember 2017 09:51
Upeti PKL Tak Masuk Kas Daerah

Praktik Pungli di Depan Kantor Gubernur

MULAI SEPI: Parkir kendaraan di Taman Tepian Mahakam, Samarinda, tadi malam.(ALAN/KP)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Sekitar 60 pedagang kaki lima di Taman Tepian Mahakam, Samarinda, menyetor iuran setiap malam. Potensi setoran, yang menembus Rp 423 juta setahun, dipastikan tak masuk kas daerah satu sen pun. Upeti liar di atas lahan publik milik pemprov pun berlangsung tepat di muka Kantor Gubernur Kaltim sampai hari ini.

Dalam penelusuran Kaltim Post, para pedagang membayar iuran setiap malam. Dua orang yang disebut “panitia” datang menarik setoran pukul 21.00–23.00 Wita. Para pemungut berdalih dana tersebut untuk kebersihan.

Pada hari kerja, besar iuran Rp 15 ribu untuk satu pedagang, sedangkan akhir pekan menjadi Rp 25 ribu. Dari perhitungan, diperoleh Rp 423 juta setahun belum termasuk uang panjar. Uang muka itu diberikan pedagang yang hendak berjualan kepada “panitia” dengan besar Rp 1 juta. 

Seluruh pungutan kepada PKL dipastikan tidak masuk kas daerah. Menurut catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, tidak serupiah pun pendapatan asli daerah (PAD) disetor dari aktivitas di depan kantor gubernur. Lagi pula, lahan itu bukan milik pemkot melainkan pemprov.

Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus membenarkan hal tersebut. “Kalau lahan milik pemkot, bisa dikenai sewa tempat,” terangnya, Rabu (20/12). Bila aset taman milik pemprov, penarikan retribusi oleh Pemkot Samarinda tidak dibenarkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Samarinda telah menjelaskan status kepemilikan lahan. Taman di depan kantor gubernur adalah kepunyaan provinsi. Batas kepemilikan pemprov hingga SPBU di Teluk Lerong. Setelah SPBU hingga Jembatan Mahakam, barulah kawasan tepian merupakan aset Pemkot Samarinda.

Asisten I Sekretaris Kota Samarinda Hermanto memberikan tambahan. Dia mengutip Peraturan Daerah Samarinda 19/2014 tentang Penataan dan Penertiban PKL. Kegiatan pedagang di depan kantor gubernur, kata dia, jelas bertentangan dengan perda. “Kawasan itu ruang publik. Tidak boleh ada PKL,” tegasnya.

Penetapan kawasan publik hanya di depan kantor gubernur. Sementara itu, di depan kantor Bank Indonesia sampai SPBU Teluk Lerong, di luar zona. Di segmen itu, PKL boleh berjualan. “Yang penting tidak melanggar aturan,” lanjutnya.

Namun, mantan Plt Sekkot Samarinda itu mengatakan, pemerintah memungkinkan menata para PKL. Langkah itu membuat pedagang berkontribusi kepada PAD.

Dikonfirmasi pengelolaan PKL di depan kantor gubernur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim Gede Yusa mengatakan, pemkot yang lebih mengetahui. Sepanjang pengetahuannya, lahan di sepanjang Tepian Mahakam adalah ruang terbuka hijau. Status itu membuat Taman Tepian Mahakam lebih diutamakan untuk kegiatan masyarakat. “Untuk lebih jelas, tanyakan kepada Satpol PP Samarinda,” ujarnya. Dalam masalah PKL, kata Yusa, Satpol PP Kaltim hanya bertugas mem-back up.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Samarinda Ruskan berjanji membicarakan persoalan PKL dengan pejabat berwenang. Setelah didapat solusi, terang dia, baru ditindaklanjuti. Bahkan jika hasil rapat meminta penertiban, Satpol PP Samarinda pasti menjalankan.

Ruskan berencana berkoordinasi dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Kaltim. Satpol PP Samarinda ingin mengetahui status PKL di Taman Tepian Mahakam masuk keanggotaan APKL Kaltim atau tidak. “Kalau ya, PKL berarti sudah memiliki izin. APKL sudah mendapat sertifikat dari pusat untuk mengelola PKL di Kaltim,” terangnya. 

PERSOALAN PARKIR

Selain upeti dari PKL, pengelolaan parkir di sepanjang Taman Tepian turut bermasalah. Menaruh tarif Rp 2 ribu untuk roda dua dan Rp 5 ribu kepada roda empat, pendapatan jukir sangat besar. Dalam setahun, berdasarkan pengamatan Kaltim Post, potensi parkir di setengah kilometer badan Jalan Gajah Mada, Samarinda, menembus Rp 428 juta. Hanya sebagian yang disebut masuk ke kas daerah.

Hermanto, asisten I Sekkot Samarinda, menilai parkir bukan masalah sepanjang tidak di trotoar maupun memakan badan jalan. “Kalau tertib, boleh saja. Tapi harus dikelola dan tidak di depan kantor gubernur,” terangnya. Para jukir, lanjut Hermanto, harus berkontribusi kepada pendapatan daerah. Tanpa setoran ke PAD, Hermanto memastikan penarikan uang parkir adalah pungutan liar. “Bisa ditindaklanjuti kepolisian,” jelasnya.

Kepala Seksi Parkir, Dinas Perhubungan Samarinda, Firman, telah menegaskan kawasan di depan kantor gubernur merupakan kawasan steril. Setelah Bank Indonesia, barulah parkir kendaraan diperbolehkan. “Kami memang menempatkan lima jukir di sana (depan BI),” ucapnya.

Apabila jukir melebihi jumlah tersebut, Firman tidak mengetahui. Dari 350 surat imbauan kerja sama yang diserahkan kepada seluruh jukir di Samarinda, deretan Taman Tepian saja yang susah diatur. “Nah, di sini (tepian) hanya lima orang yang mau bekerja sama. Padahal jumlahnya puluhan. Kami tetap membuka ruang kepada jukir yang ingin bekerja sama,” paparnya.

Kelima jukir tersebut memiliki identitas resmi dari Dishub. Ada pembeda antara jukir binaan dan bukan. “Kami juga memberikan karcis parkir. Saat pengunjung parkir, akan diberi karcis. Tarif roda dua Rp 2 ribu dan roda empat Rp 3 ribu,” bebernya. Namun, di lapangan, tarif parkir roda empat menembus Rp 5 ribu sesuai penelusuran Kaltim Post.

Kawasan Tepian Mahakam yang rapi dan tertata merupakan buah kerja keras para pemimpin terdahulu. Tiga puluh tahun lalu, ribuan orang yang tinggal dari depan Pasar Pagi hingga Jembatan Mahakam direlokasi. Pemerintah memindahkan masyarakat agar kawasan tepi sungai bersih.

Ironi muncul. Tepat di depan kantor gubernur yang merupakan simbol pemerintahan tertinggi di Kaltim, pungutan liar berlangsung. Kawasan tepian dikuasai kelompok yang berlaku seperti preman.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sempat menyinggung kondisi itu saat meresmikan Taman Tepian Mahakam segmen depan Kantor PLN Samarinda. Pada 31 Oktober 2017, orang nomor satu di Kaltim itu meminta Satpol PP bertindak tegas terhadap preman. Termasuk pihak yang sering menarik biaya parkir.

“Jangan sampai kalah dengan preman. Semua setuju kan tidak boleh ada preman di sini?” Pertanyaan Faroek itu disambut teriakan serempak dari puluhan pengunjung yang hadir dalam peresmian. “Setuju!”

Diberitakan sebelumnya, juru parkir di sepanjang Tepian Mahakam mengaku, sudah bekerja sama dengan Koperasi Kartika Aji Mustika Prima alias Koperasi Korem 091/ASN. Namun, dari puluhan jukir yang mangkal di sana, hanya lima yang mau dibina Korem.

Seseorang yang menyebut dirinya pengelola kawasan menghubungi media ini, Selasa (19/12). Pria yang namanya enggan dikorankan itu menjelaskan, para jukir sudah menyetor iuran ke koperasi. “Jumlahnya rata-rata Rp 30 juta per bulan,” terangnya.

Dia juga mengungkapkan, iuran harian yang diberikan pedagang kaki lima (PKL) di Tepian Mahakam digunakan untuk kebersihan dan tabungan yang biasa disebut kas kecil. Setiap hari, PKL di Tepian Mahakam ditarik Rp 15 ribu untuk hari biasa dan Rp 25 ribu untuk akhir pekan.

Menurut dia, kas kecil itu dipakai saat PKL terkena musibah. “Misal keluarga salah seorang PKL meninggal, uang belasungkawa diambil dari kas tersebut,” ujarnya. Terakhir, dia mengatakan, laba yang disebut-sebut masuk penguasa harus dipertanyakan. “Penguasa mana yang dimaksud?” tanya dia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Koperasi Korem 091/ASN Kapten Asrul Aziz membenarkan pihaknya pernah membina jukir di kawasan tersebut. Pembinaan tersebut adalah kerja sama dengan Dishub Samarinda.

Namun, sejak dua bulan terakhir, pihaknya tidak memiliki kerja sama lagi dengan Dishub Samarinda terkait pembinaan jukir. “Setoran juga sudah dihentikan. Saya sarankan para jukir menyerahkan (setoran) langsung kepada Dishub,” jelasnya. Dia mengungkapkan, terdapat lima jukir binaan yang ada di tepian. Sayang, Asrul mengutarakan lupa di mana saja lokasinya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Parkir Dishub Samarinda Firman mengatakan, kerja sama dengan Korem terhenti lantaran persiapan melancarkan wacana parkir berlangganan awal 2018. Meski begitu, bukan berarti selama bekerja sama tidak ada kontribusi yang diterima daerah.

“Sebulan Koperasi Korem 091/ASN biasa menyetor Rp 35 juta. Maka sejak Januari sampai Oktober ada Rp 350 juta yang kami terima. Memang nilainya tidak signifikan,” ungkapnya.

Mengenai taman di depan kantor gubernur yang penuh jukir, Firman menyebut, kawasan tersebut merupakan kawasan steril. Setelah kawasan Bank Indonesia, barulah diperbolehkan ada PKL dan parkir kendaraan. “Kami memang menempatkan lima jukir di sana (depan BI). Itu (jukir) dulunya merupakan binaan koperasi (Korem 091/ASN),” ucapnya. (*/dq*/fch/fel/k8)


BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 11:26

Terancam Izinnya Dicabut, 50 Perusahaan di Kariangau Dievaluasi

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim berencana evaluasi sekitar 50 izin…

Minggu, 16 Desember 2018 08:26

Daftar Pemilih Tetap Naik 5,7 Juta

BUTUH 101 hari bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bolak-balik…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:05

Bisakah Tol Balikpapan-Samarinda Dipakai Fungsional Saat Natal?

SAMARINDA- Tol Balikpapan-Samarinda saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Tol…

Sabtu, 15 Desember 2018 17:20

DPK Kaltim dan Kaltara di Bank Terkumpul Rp 98,82 Triliun

SAMARINDA - Hasil penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di…

Sabtu, 15 Desember 2018 10:41

ALHAMDULILLAH..!! Proyek Jalan Menuju Jembatan Pulau Balang Boleh Dilanjutkan

SETELAH mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan, Panitia Pengadaan Lahan Pulau…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:30

Tiket Pesawat via APT Pranoto Lebih Mahal

SAMARINDA  –  Harga tiket pesawat lewat Bandara APT Pranoto Samarinda…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:09

Kinerja Industri Non-migas Membaik

SAMARINDA  -   Kinerja industri pengolahan non-migas mulai menunjukkan perbaikan.…

Jumat, 14 Desember 2018 22:17

Pendirian Pabrik Semen di Kutai Timur Berlanjut

SAMARINDA - Tidak lama lagi, pabrik semen yang pertama di…

Jumat, 14 Desember 2018 22:14

Gubernur Tanya Isu Sawit ke Dubes Belgia, Begini Jawabannya...

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan pertemuan dengan Dubes…

Jumat, 14 Desember 2018 09:57

Bos Bank Indonesia Bilang, Harga Tiket Pesawat 2,1 Juta Masih Wajar

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor rapat bersama dengan Tim…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .