MANAGED BY:
SABTU
26 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM REDAKSI

Rabu, 20 Desember 2017 08:52
Menanti Paket Pilgub

PROKAL.CO, CATATAN: SUKRI SIKKI *

SEORANG politikus tiba-tiba ingat dengan kawan lamanya. Seketika ponsel di atas meja diraih. Syukur, nomor kontak yang dicari masih tersimpan. Sementara sang kawan kebetulan sedang santai di rumahnya. Dengan senang hati, dijawab panggilan telepon itu dengan mantap.

Mereka berdua berkawan akrab waktu sama-sama duduk di legislatif belasan tahun lalu. Kalau jalan bareng, ibarat satu dompet milik berdua. Namun setelah purnatugas, kedua insan paruh baya itu sibuk dengan urusan masing-masing. Yang satu jadi kontraktor dan bertahan di pengurusan partai. Satunya menggeluti usaha perdagangan, tapi tidak sepenuhnya meninggalkan pentas politik.  

Singkat cerita, setelah bertukar informasi tentang keadaan keluarga masing-masing, pembicaraan beralih ke urusan politik. Didoronglah si kontraktor itu untuk kembali ke legislatif, bila perlu maju pilkada. “Haa...ha...ha.. Untuk apa Saudara?” tanya kontraktor itu kepada kawan yang menelepon.

Lah, sampean kan punya uang dan sudah jadi ketua partai,” jawabnya. Dua hal itu dinilainya faktor penting untuk meraih tujuan politik. “Nggak, malesss..! Cari penyakit,” tuturnya. Kontraktor itu dari jauh hari sudah berpikir, jika dirinya maju pileg atau pilkada bakal dikorek-korek orang. Namanya manusia, kalau dicari-cari pasti ketemu salahnya, kasus.

Sehingga, menurutnya, cukup menjadi ketua partai. Bisa “mengendalikan” kader-kader partainya yang duduk di dewan. “Jadi, lebih baik kita cari aman aja,” ujarnya. Kekhawatiran kontraktor sekaligus politikus di salah satu kota di Kaltim tadi menjadi fenomena dari masa ke masa. Bisa jadi kekhawatiran semacam itu, kini juga melanda sebagian figur yang berniat maju di Pilgub Kaltim 2018.

Apalagi dua ketua partai level provinsi baru-baru ini dijebloskan ke bui karena kasus korupsi. Sebut sajalah, Rita Widyasari (Golkar) dan Dody Rondonuwu (PDI Perjuangan). Lantas, sampai kapan rakyat Kaltim harus menunggu kepastian nama-nama bakal pemimpin mereka lima tahun ke depan? Bursa bakal calon gubernur dan wakil gubernur masih berputar lamban.

Tulisan ini tiada maksud mempertentangkan dan mencampuradukkan proses hukum dengan politik. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa proses hukum telah mengubah peta politik di Benua Etam. Setelah Rita tertimpa masalah hukum, banyak yang tadinya hanya mengincar posisi wakil gubernur, kini mencoba jadi nomor satu. Tapi sampai sekarang, belum satu pasangan bakal calon terbentuk. Dibanding daerah lain, Kaltim benar-benar tertinggal.

Ini mengindikasikan bahwa ada keraguan menghantui mereka. Semoga saja bukan karena takut jeratan hukum. Soal kekhawatiran kontraktor tadi? Ya, kalau yakin benar, kenapa takut. Biarkan proses hukum menjadi seleksi alam untuk mendapatkan pemimpin berintegritas. Saya membaca spanduk maupun baliho para kandidat, semuanya memberi kita harapan besar. Rasanya tak perlu lagi selektif memilih karena konsep-konsep yang ditawarkan semua untuk kesejahteraan bersama. Apalagi yang dicari!

Tentu para kandidat itu sudah berhitung panjang lebar. Ada yang serius maju, ada juga yang mungkin sekadar coba-coba. Diakomodasi syukur, tidak dilirik juga tidak apa-apa. Upaya itu setidaknya menjadi investasi politik untuk lima tahun berikutnya.

Di lain pihak, ada yang sesungguhnya sadar dengan kapasitasnya. Dia pasang badan dengan harapan minimal digandeng sebagai tim sukses. Nah, kita tunggu saja, siapa yang serius akan kelihatan. Bagi saya, itulah politik. Kekuasaan dan kepentingan ada tingkatan-tingkatannya.

                                                                                                                ***

Kita lihat Partai Golkar sekarang, paling dinamis. Dimulai dengan alotnya perebutan kursi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim. Habis itu, Rita Widyasari diplot sebagai bakal calon gubernur. Saat hampir finis penentuan pasangan untuk bakal calon wakil gubernurnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka, lalu ditahan. Buyar semua rencana.

Tapi Golkar tidak habis. Bahkan, justru makin bergairah dengan paket baru yang diperankan kader-kader senior beringin. Dari Karang Paci sempat bergulir usulan mengisi kursi wakil gubernur yang ditinggal mendiang Mukmin Faisyal. Mereka sebenarnya sangat paham bahwa jabatan tersebut tidak bisa lagi diisi karena masa bakti tersisa kurang dari 18 bulan (UU Nomor 10/2016 jo UU Nomor 32/2004). Tapi ada celah sedikit, sayang kalau dilewatkan begitu saja.

Disebutnya Pak Gubernur kurang fit dan Pak Sekprov bakal ikut Pilgub 2018, sehingga dikhawatirkan berdampak pada penurunan kinerja Pemprov Kaltim. Namun, dalil itu mentok di Kementerian Dalam Negeri. Yang terbaru, Andi Sofyan Hasdam dan Makmur HAPK bergerak. Dua politikus senior Golkar itu disebut kuat-kuatan di pusat untuk menjadi pengganti Rita Widyasari maju Pilgub Kaltim.

Di akar rumput mereka juga “berebut” gandengan. Setidaknya hal itu terbaca dari terpilihnya Makmur menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kaltim, menggantikan Achmad Husry. Sofyan yang telah mendapat mandat sebagai Plt ketua DPD Golkar Kaltim pun merangkul Sutarno Wijaya. Mantan anggota DPRD Kaltim itu diketahui merupakan pengurus teras HKTI era kepemimpinan Achmad Husry.

Sofyan menginginkan Sutarno menjadi sekretaris DPD Golkar Kaltim menggantikan Abdul Kadir. Sebenarnya ada satu nama dari kalangan militer sempat mengemuka, yaitu Mayjen TNI Soedarmo. Nama itu terkonfirmasi dengan kubu Rita dan diakui. “Beliau berminat, sama-sama nerimo,” katanya. Soedarmo tidak asing di Benua Etam. Dia pernah menjabat kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Kaltim. Namun, belakangan informasi itu tidak berlanjut.

Jadi, perahu Golkar untuk sementara mengerucut kepada dua nama, yaitu Makmur dan Sofyan. Bukan hal mustahil keduanya berpasangan, Sofyan-Makmur atau Makmur-Sofyan. Dilihat dari peta kawasan cukup ideal. Kursi di Golkar di DPRD Kaltim juga memadai. Hanya, tidak sedikit yang meragukan paket itu karena survei kedua mantan kepala daerah tersebut masih terbilang rendah.

Mungkin karena faktor keduanya bukan lagi pejabat publik. Tidak seperti figur lainnya yang masih menjabat, hari-hari tampil di media massa. Memaketkan sesama kader Golkar sudah pernah terjadi dan menang. Pilbup Kukar dua kali dimenangkan Golkar dengan skema itu. Yaitu Syaukani HR-Samsuri Aspar tahun 1999 dan 2005. Namun, lagi-lagi sejarah itu bukan jaminan. Pesta demokrasi tidak sebatas hitung-hitungan Anda berapa kursi, saya sekian. Atau Anda mau, kami dapat apa?

Terlebih mendapatkan tanda tangan dewan pimpinan pusat (DPP) seolah lebih sulit dibanding meyakinkan pemilih. (riz/k15)

*) Penulis: Wartawan Kaltim Post


BACA JUGA

Rabu, 23 Mei 2018 09:14

Terkecoh Masjid yang Diselubungi Kelambu Hitam

LAPORAN DARI TOKYO: FAROQ ZAMZAMI * BANGUNAN itu terselubung kelambu hitam. Besar. Menjuntai dari lantai…

Rabu, 16 Mei 2018 09:20

Jangan karena Aurat Terhambur, Rusak Puasa Seharian

CATATAN: FAROQ ZAMZAMI (*) IDE tulisan ini main lewat saja di kepala. Tanpa permisi. Pas Hari Buruh.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .