MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Jumat, 15 Desember 2017 07:31
Calon Impor dalam Pilkada

PROKAL.CO, CATATAN: HERDIANSYAH HAMZAH

DI SETIAP momentum electoral pemilihan kepala daerah (Pilkada), selalu saja diiringi dengan isu yang bersifat kontroversial. Bahkan tak jarang, isu tersebut sengaja diproduksi. Sebagai alat untuk saling menyerang satu sama lain. Salah satu isu yang muncul menjelang pilkada serentak gelombang tiga yang jatuh pada Juni 2018 nanti, adalah soal “calon impor”.

Dalam pengertian yang lebih luas, diksi “calon impor” ini bermakna dikotomi antara calon yang berasal dari luar dan di dalam daerah, pendatang dan non-pendatang, pribumi dan non-pribumi, putra/putri daerah dan bukan putra/putri daerah, hingga ke orang asli dan bukan orang asli daerah.

Ihwal "Asli"

Tulisan ini bukan untuk melacak genealogis atau asal-usul siapa orang Indonesia asli yang sebenarnya. Tetapi, ingin berupaya mendudukkan tafsir orang Indonesia asli dalam dinamika kesejarahan konstitusi kita. Pemahaman tentang orang Indonesia asli ini, juga akan membuat kita lebih mudah mengartikulasi makna “calon impor”, isu yang sedang dibahas dalam tulisan ini.

Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 dengan naskah orisinal, menyebutkan bahwa “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Harus dipahami bahwa frasa “orang Indonesia asli” tersebut disusun berdasarkan suasana kebatinan para penyusun konstitusi (framers of the constitution) kita ketika itu yang sedang berhadap-hadapan dengan penjajah.

Artinya, frasa “orang Indonesia asli” dalam konstitusi ketika itu dimaksudkan agar bangsa asing yang menjajah kita, tidak menjadi presiden Indonesia. Dengan demikian, semangat kemerdekaan dapat terpelihara dengan utuh. Namun demikian, ketentuan ini tentu saja berlaku sementara waktu saja. Mengingat UUD 1945 adalah konstitusi kilat (revolutie grondwet), yang tentu saja perlu disempurnakan di masa yang akan datang. Dan ini terbukti ketika dalam perjalanan historis, Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, tidak lagi mencantumkan frasa "orang Indonesia asli" sebagai syarat presiden.

Semangat ini pula yang mendasari amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya menghilangkan frasa “orang Indonesia asli” sebagai syarat menjadi presiden republik Indonesia.

HAK KONSTITUSIONAL

Lantas bagaimana dengan pilkada? Apakah ketentuan harus asli orang daerah itu berlaku? Apakah “calon impor” itu diperbolehkan berdasarkan asas dan norma yang berlaku di negara kita? Prinsipnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Ini adalah hak konstitusional yang dibunyikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dan jika kita lacak dalam ketentuan dan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017, maka kita tidak akan menemukan syarat itu. Satu-satunya norma yang mengatur ketentuan mengenai orang asli sebagai syarat pencalonan, terdapat dalam Pasal 12 huruf a UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di mana disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Pengertian orang asli Papua sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 huruf t, yakni orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Syarat orang asli Papua ini pun hanya berlaku di tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, syarat ini tidak berlaku. Konteks lahirnya ketentuan di Papua ini juga tidak lepas dari kekhawatiran akan ancaman disintegrasi. Pada akhirnya, kompromi menjadi pilihan dengan mengakomodasi kekhususan yang ada di Papua. Ini bisa kita baca dari konsiderans menimbang huruf d dalam UU tersebut.

PILKADA BERMARTABAT

Penggunaan diksi “calon impor” jelas adalah pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara. Untuk itu, perdebatan soal “calon impor” harus dihentikan. Jika makna “harus orang asli daerah” diterjemahkan sebagai harapan bagi para calon agar memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai terhadap kebudayaan dan kearifan lokal daerah (local wisdom), itu bisa diterima. Tentu saja dengan catatan, disampaikan dengan artikulasi pesan yang baik. Bukan dengan cara menonjolkan identitas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Jadi lebih baik, menanggalkan isu “calon impor” ini dan beranjak ke wilayah diskursus yang lebih urgen, agar tujuan pilkada dapat kita raih dengan cara yang bermartabat. Sebab, pilkada sesungguhnya merupakan ajang pertarungan ide dan gagasan, kontestasi visi-misi, rekam jejak dan program. Hal ini jauh lebih substansial dibanding larut dalam perdebatan "calon impor".

Pilkada seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik (political education), bukan menabur benih keretakan. Kita harus membangun budaya pilkada yang mengedepankan politik kebangsaan. Politik yang bersandar kepada cita-cita persatuan antar-elemen bangsa. Politik yang bekerja atas nama kemanusiaan dan persamaan hak, tanpa terkecuali. Politik yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Sebagaimana pesan Sukarno menjelang pelaksanaan Pemilu 1955, “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke". Dan pesan inilah yang harus kita disalurkan menjadi energi positif dalam setiap momentum pilkada. (riz/k15)

(*)Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


BACA JUGA

Jumat, 15 Maret 2019 11:51

Persiapkan Komisioner KPU 2024 – 2029 Sejak Sekarang

Catatan Abd. Kadir Sambolangi: Anggota panitia seleksi (Pansel) calon Komisi…

Rabu, 13 Maret 2019 10:40

Mereka Anggap Monster Itu Bernama Prabowo

Oleh : Hersubeno Arief Mereka ingin memutarbalik arus besar perubahan…

Minggu, 03 Maret 2019 11:34

Keadilan untuk Pak Sopir

Oleh: Bambang Iswanto, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda…

Minggu, 03 Maret 2019 11:21

Memilih (Ke) Pemimpin (An) dengan Iman

Oleh : Dewi Sartika, SE., MM*   Perhelatan akbar sebentar…

Sabtu, 09 Februari 2019 12:49

Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat

Oleh: Mukhamad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda)  Judul ini diangkat dari…

Sabtu, 09 Februari 2019 10:47

Stanley dan Mogulisme Media yang Anjay Sekali

Oleh: Ramon Damora Wartawan Indonesia KETUA Dewan Pers, Yosep Adi…

Selasa, 05 Februari 2019 10:18

Posisi Ketua Adat dalam Acara Pemerintah

PERINGATAN ulang tahun ke-59 Kabupaten Paser berjalan dengan sukses, meski…

Rabu, 30 Januari 2019 07:24

Guru Ideal dan Revolusioner

Oleh: Heni Susilowati MPd (Guru SMA 1 Long Kali, Paser)…

Selasa, 29 Januari 2019 07:10

Bandara APT Pranoto: Harapan dan Tantangan Pariwisata Samarinda

OLEH: ADI PURBONDARU (Analis KPw BI Kaltim) SAMARINDA yang memiliki…

Senin, 28 Januari 2019 07:00

Urgensi Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah

OLEH: CHRISTIAN (Analis Ekonomi KPw-BI Kaltim) BANK Indonesia sebagai otoritas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*