MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Rabu, 13 Desember 2017 15:28
Bangun Infrastruktur dan SDM Butuh Belanja Besar
Kemnkeu: Jangan Bergantung Pendapatan Negara
ANGGI PRADITHA/KP INVESTASI: Jika belanja infrastruktur saat ini minim, pemerintah maupun masyarakat akan dipaksa mengeluarkan biaya besar pada masa mendatang.

PROKAL.CO, JAKARTA- Pemerintah menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mencegah bencana pada masa mendatang yang diakibatkan ketertinggalan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya dengan mengalokasikan banyak anggaran, baik dari APBN maupun sumber lain.

Besarnya anggaran tersebut dialokasikan bagi pengembangan SDM dan pembangunan insfrastruktur. Hal itu bertujuan agar infrastruktur tidak tertinggal dalam persaingan global.

“Sebagian besar orang Indonesia belum mampu membiayai sekolah di tempat yang layak. Jika kita tidak fokus ke sana, puluhan juta bangsa Indonesia usia produktif pada masa mendatang tidak memiliki kemampuan bersaing pada masa yang akan datang,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scenaider Clasein Siahaan, Senin (11/12).

Saat ini, lanjut dia, pemerintah konsisten mengalokasikan 20 persen dari total belanja APBN untuk pendidikan. Sedangkan untuk kesehatan 5 persen. Anggaran yang dikucurkan bagi pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Tanah Air juga sangat besar.

Menurut Scenaider, ketika kelompok masyarakat usia produktif tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, akhirnya akan menjadi beban sosial yang menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. “Dengan kata lain, jika tidak fokus mengembangkan SDM saat ini, biaya yang akan dikeluarkan nanti untuk memperbaiki keadaan pada masa yang akan datang itu akan jauh lebih besar. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang terdampak,” jelasnya.

Dia menyebut, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk efisiensi kegiatan ekonomi secara umum. Tanpa infrastruktur, dalam hal sederhana, pengiriman bahan makanan untuk sampai ke pasar-pasar akan terhambat. Hal itu berdampak pada kenaikan harga komoditas yang menyulitkan masyarakat.

Dia mencontohkan Tiongkok yang berhasil bangkit dari kondisi yang lemah hingga era 1980-an. Namun, sejak 1990-an, Negeri Tirai Bambu berhasil menjadi raksasa, berkat pembangunan infrastruktur yang efisien.

Dengan infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jalur kereta api yang terbangun, biaya produksi barang akan jauh rendah. Hal itu akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain.

Namun, untuk mengejar target tersebut, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut hanya melalui dana yang berasal dari dalam negeri seperti penerimaan negara, baik dari pajak maupun di luar pajak. Pemerintah juga memerlukan pembiayaan melalui pinjaman yang dilakukan secara terencana, diperhitungan dengan sebaik-baiknya, dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Menurut Scenaider, ada sejumlah cara agar pinjaman tetap dapat terkelola dengan baik dan dalam posisi aman. Misalnya, memilih waktu jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Begitu juga pemilihan mata uang untuk pinjaman yang juga diajukan juga berbeda-beda. Pasalnya, masing-masing mata uang memiliki potensi risikonya masing-masing.

“Saat Indonesia krisis tahun 1998, sebagian besar pinjaman kita ada dalam bentuk dolar AS. Saat ini beragam, jadi lebih terjaga,” ujarnya.

Seluruh potensi risiko tersebut harus diperhitungan dengan benar dan dikelola dengan hati-hati. Dengan begitu, jumlah pinjaman negara yang kini mencapai Rp 3.800 triliun dapat ditangani secara baik dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Tidak perlu khawatir pinjaman tersebut dapat dilunasi pemerintah. Kalau melihat struktur keuangan negara, pinjaman tersebut bisa dilunasi dalam waktu dekat. Namun pemerintah tidak ingin hal-hal produktif dengan adanya pinjaman tersebut menjadi terabaikan,” pungkas Scenaider.

TERLALU AMBISIUS

Sikap pemerintah yang memprioritaskan infrastruktur dalam kebijakan fiscal tak serta-merta direspons positif semua pihak. Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal, misalnya, yang menilai rezim Jokowi-JK terlalu ambisius.

Faisal menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Faktanya, hingga tiga tahun bekerja, target itu belum tercapai.

“Di 6 persen saja tidak tercapai. Tiga tahun terakhir flat di kisaran 5 persen. Menurut saya, masalahnya adalah target yang terlalu ambisius, dan tidak diikuti langkah-langkah signifikan untuk mencapai target itu,” kata Faisal dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (11/12) lalu.

Dia menilai, pemerintah belum bisa menyesuaikan target tinggi dengan kemampuan untuk mencapainya. Dia menggarisbawahi program terobosan seperti pembangunan infrastruktur dari pinggiran patut mendapat apresiasi.

Dia mengakui, Indonesia memang tertinggal cukup jauh dibandingkan negara lain. Akan tetapi, Faisal mencatat sejumlah masalah berupa penentuan target pencapaian yang terlalu tinggi.

Semisal di bidang energi, program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebesar 35 ribu megawatt. “Sebetulnya, secara realistis hal itu hanya bisa dicapai 50 persen sampai 2019,” kata dia.

Target tinggi dalam pembangunan infrastruktur dinilai akan menyebabkan masalah, karena butuh pendanaan besar. Seluruh sumber dana pemerintah termasuk dari APBN pun diarahkan untuk pembangunan tersebut. “Masalahnya kewajiban pemerintah dalam jangka pendek seperti peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan,” katanya.

Untuk mencapai keseimbangan, kata Faisal, pemerintah pun menggenjot penerimaan dari sisi perpajakan. Sayangnya, hal ini bersamaan dengan perlambatan ekonomi global yang turut berpengaruh ke domestik. “Jadi untuk menggali pajak akan menjadi lebih sukar,” kata Faisal.

Dalam kondisi ekonomi melambat, dia menyebut biasanya negara lain akan melonggarkan pajak. Ketika kondisi ekonomi sudah membaik, baru pemerintah bisa menaikkan pajak sedikit demi sedikit.

Pada saat bersamaan pemerintah berusaha mengejar penerimaan untuk membiayai infrastruktur. Ini menjadi masalah karena penerimaan dipaksakan. “Kita melakukan amnesti pajak. Sangat ekstensif dan sangat intensif. Ini kemudian memberikan dampak buruk pada ekonomi secara lebih luas,” ujarnya.

Dia mengaku, kebijakan itu berdampak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Faisal berpendapat, penurunan daya beli tersebut tampak dari pendapatan riil masyarakat yang tergerus akibat inflasi.

Hal tersebut berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, selama lebih dari satu tahun terakhir terjadi penurunan pendapatan riil. Khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

Alumni Universitas Queensland, Australia itu mencontohkan, dengan kelompok buruh bangunan. Secara nominal rata-rata upahnya meningkat, namun kenaikan yang riil hanya 1,4 persen. Sementara inflasi sepanjang semester pertama tahun ini mencapai 2,4 persen. “Ini sekaligus mematahkan argumen pemerintah bahwa inflasi tahun ini terkendali,” pungkasnya. (dil/jos/jpnn/man)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 07:20

TUH..!! Tak Ada Penerbangan Malam di APT Pranoto

SAMARINDA - Beroperasinya Bandara Aji PangeranTumenggung (APT) Pranoto di Samarinda ternyata belum menyeluruh.…

Selasa, 24 April 2018 12:30

WARNING..!! Rupiah Terus Melemah, Ini yang Dilakukan BI

Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan yang cukup dalam…

Selasa, 24 April 2018 07:20
Operasional Bandara APT Pranoto Samarinda

MANTAP..!! Bisa Topang Kinerja Tiga Sektor Ekonomi

SAMARINDA - Dampak ekonomi dari beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda…

Selasa, 24 April 2018 07:18

Penjualan Daihatsu Tumbuh 10 Persen

JAKARTA – Daihatsu mencatatkan pertumbuhan penjualannya di Indonesia, sepanjang kuartal pertama…

Selasa, 24 April 2018 07:15

Tawarkan Meeting Room dan Transportasi Antarkota

TAK hanyadi kategori hotel berbintang, geliat pertumbuhan sektor jasa hospitality di Samarinda juga…

Selasa, 24 April 2018 07:12

Penuhi Hasrat Pencinta Modifikasi Retro

MESKI tak sebesar segmen matik ataupun sport, pangsa pasar motor retro tetap memiliki peminat. Tak terkecuali…

Selasa, 24 April 2018 07:10

JUMLAH Konsumsi Ikan Naik Terus

SAMARINDA - Sektor perikanan menjadi lahan bisnis potensial di Kaltim. Itu terlihat dari jumlah konsumsi…

Selasa, 24 April 2018 07:08

Genjot Potensi Ekspor ke Bangladesh

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan memperkuat…

Selasa, 24 April 2018 07:07

Konsumsi Alas Kaki Makin Tinggi

JAKARTA - Industri alas kaki diproyeksi menggeliat tahun ini, seiring pertumbuhan penduduk dan…

Selasa, 24 April 2018 07:07

BUMN Ditarget Raup Rp 2.200 Triliun

JAKARTA - Para direksi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya harus bekerja lebih keras tahun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .