MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Senin, 11 Desember 2017 10:34
Jokowi Abaikan Penegakan HAM

KontraS: Politik Populisme Menjadi Penyebab Utama, Presiden Mengakui

Joko Widodo

PROKAL.CO, JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mengabaikan penegakan di bidang Hak Asasai Manusia (HAM). Terbukti dari angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang berada pada 70,09 lantaran mandeknya penyelesaian oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan para ativis HAM dalam memperingati hari HAM Internasional di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12).

"Pemerintahan Jokowi masih abai dalam penegakan hukum. Penegakkan hukum masih jauh tertinggal, misalnya, dibanding isu pendidikan dan kesehatan, apalagi infrastruktur," ungkap Gita Putri, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK) kepada wartawan.

Bagi pemerintah, sambung Gita, persoalan HAM memang masih jadi pekerjaan rumah. Kolaborasi antar lembaga jadi isu sentral di dalamnya. Dengan substansi bahwa HAM tidak boleh lagi dilanggar oleh siapapun.

Dengan dasar itu, lanjutnya, aktivis atau lembaga yang kadang berseberangan mungkin saling bekerja sama. Misalnya antara Kontras dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dua organisasi ini jelas berbeda dalam banyak hal, tapi bisa bekerja sama untuk menolak UU Organisasi Masyarakat.

"Ruang dialog harus tetap ada dan dibuat sehat," kata Gita.

Namun, menurut Gita, semasif apapun aktivis 'membumikan' persoalan HAM dan berjejaring satu sama lain, kuncinya tetap ada di pemerintah. Aktivis harus tetap menekan pemerintah dengan beragam cara. Terlebih, penegakkan HAM adalah salah satu janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita.

"Kalau dari pemerintahnya sendiri, tidak ada keberpihakan akan sulit," kata Gita.

Diamini Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. Dia menyatakan, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia mandek. Bahkan KontraS mencatat ada peningkatan pelanggaran HAM pada Januari-Oktober 2017. Temuan ini diperkuat dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang berada pada 70,09. Padahal, angka IDI 2015 berada pada 72,82.

Mandeknya penegakan HAM di Indonesia, kata Yati, bukan semata karena pemerintah yang kurang komitmen. Namun, juga penggerak HAM-nya sendiri yang perlu melakukan evaluasi atas advokasi mereka selama ini. Yanti, dalam hal ini, melakukan otokritik. Otokritik pertamanya adalah soal respons terhadap perubahan zaman. Menurutnya, pegiat HAM kurang responsif soal ini.

"Menurut saya memang perlu pendekatan yang terbaru dalam advokasi HAM," katanya kepada wartawan di lokasi yang sama, Minggu (10/12).

Langkah pertama yang seharusnya dilakukan pegiat HAM, urai Yati, adalah dengan menjadikan anak muda sebagai pusat advokasi. Menurutnya, anak muda perlu diberikan pemahaman soal HAM dengan instrumen yang beragam. Misalnya, dengan pendekatan audio-visual. Ini berkelanjutan dengan apa yang sebetulnya telah aktivis HAM lakukan sejak jauh-jauh hari, yaitu memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin.

Medium media sosial akan semakin maksimal menjangkau 'telinga' publik ketika diformulasikan dengan konten yang menarik.

"Kita harus menggunakan ruang itu untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas," tukasnya.

Soal kampanye berkaitan dengan otokritiknya yang kedua, masih menurut Yati, yaitu isu HAM masih sangat sektoral. Isu-isu HAM, misalnya, terasa masih sangat jauh dari gerakan buruh atau tani. Menurutnya, paradigma bahwa 'hanya aktivis yang bicara HAM, harus diubah jadi semua orang bicara HAM'. Aktivis HAM harus bisa menjangkau semua kalangan. Hanya dengan cara itu, yang dilakukan secara konsisten, isu HAM bisa 'membumi'.

"Ia (isu HAM) harus jadi isu yang membumi di setiap wilayah sesuai dengan persoalan yang ada. Kita, sebagai ormas (yang fokus di isu tersebut, red) juga harus siap berkomunikasi, siap berdiskusi, dengan segara risiko dan konsekuensinya," tutur Yati.

Dia membeberkan, situasi HAM di Indonesia dalam periode Jokowi jelas mengalami kemunduran. KontraS melihat, politik populisme menjadi faktor utama kemunduran penegakan HAM di negeri ini.

"Pendekatan-pendekatan politik populisme itu hari ini sangat menguat dan situasi HAM menjadi mundur karena ada politik populisme yang hari ini terus menguat," sebutnya.

Yati menambahkan, populisme yang berkembang di masyarakat merupakan populisme negatif. Populisme digunakan berkenaan isu nasionalisme sempit, contohnya adalah kuatnya isu phobia Islam di internasional atau isu SARA di level nasional.

"Kedua politik identitas. Identitas keagamaan, identitas primordialisme, identitas kesukuan kebangsaan yang semua dibungkus nanti digunakan untuk tujuan-tujuan politik pragmatis. Itu terjadi hari ini dan HAM menjadi sangat rentan untuk bisa ditegakkan," beber Yati.

KontraS juga, kata Yati, menemukan penguasa mendapatkan afirmasi dari publik untuk menggunakan pendekatan politik populisme. Hasilnya, tidak sedikit masyarakat yang ikut mendukung kebijakan pemerintah meskipun sebenarnya melanggar prinsip HAM. Dilihat bila masyarakat didorong untuk melanggar HAM lewat kebijakan pemerintah. Permasalahan kedua adalah, kebebasan beragama dan beribadah. Akibat politik populis tersebut, maka simbol-simbiol keagamaan, sentimen keagamaan, serta retorika keagamaan semakin menguat.

Hal di atas diakui Presiden Jokowi. Melalui pidatonya, penegakkan HAM merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. "Saya meyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu, hal ini membutuhkan kerja kita semuanya kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat, " ujar Jokowi dalam rilis yang terima INDOPOS, Minggu (10/12).

Jokowi meminta, kerja sama semua pihak, akan dapat menghadirkan keadilan HAM dan sosial bagi warga Indonesia. Dia juga meminta agar warga diberikan perlindungan keyakinan beragama dan berekspresi. Karena, saat ini pemerintah masih berupaya untuk memenuhi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,

"Selain hak sipil, kita harus harus menjamin hak-hak sosial, hak ekonomi dan kultural yang memengaruhi hak politik, " kata dia. (aen)

 


BACA JUGA

Minggu, 23 September 2018 12:41

Saat Kampanye Damai Berjalan, SBY Walkout, Ini Sebabnya

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan aksi walkout saat menghadiri…

Selasa, 18 September 2018 10:15
Ketika Kubu Jokowi Tak Gentar dengan Hasil Ijtima Ulama

PDIP Yakin Hasil Survey Masih Kuat

TIM kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengklaim, hasil Ijtima Ulama II tak akan…

Selasa, 18 September 2018 10:13
Dukungan Kepala Daerah di Pilpres

Dulu Diam-Diam, Sekarang Terbuka

JAKARTA- Dukungan kepala daerah jelang Pilpres 2019 kian marak. Kondisi tersebut sedikit berbeda dari…

Senin, 17 September 2018 23:19

BENER NIH..?? Kata Ma'ruf, Ijtima Ulama Ngga Ngefek

Bakal calon Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mengaku lebih percaya dukungan ulama pesantren dibanding…

Senin, 17 September 2018 12:01

Prabowo Kembali Bicara Utang

JAKARTA  - Bakal calon presiden Prabowo Subianto menegaskan siap berjuang untuk kepentingan rakyat…

Minggu, 16 September 2018 22:30

Ijtima Ulama Keluar, Resmi Dukung Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama II resmi menyatakan dukungan kepada pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Prabowo…

Minggu, 16 September 2018 22:29

Ijtima Ulama Dukung Prabowo-Sandi, Prabowo Tandatangani 17 Poin Pakta Integritas

JAKARTA- Prabowo Subianto bersama Sandiaga Salahuddin Uno mendapat dukungan dari hasil rapat Ijtimak…

Jumat, 14 September 2018 11:15

Kena Batunya..!! Sering Palak Mobil Ambulans, Sopir Kesal, Tabrak Preman Sampai Koit

Dua dari tiga orang sopir ambulans yang menabrak pengendara sepada motor hingga tewas diringkus jajaran…

Jumat, 14 September 2018 10:26

Rick Bleszynski, WNI yang Jadi Bos Perusahaan Teknologi di AS

Belakangan ini media internasional banyak mengulas keberadaan Splend. Splend sendiri merupakan terobosan…

Jumat, 14 September 2018 10:22

Gara-Gara Bule Tidur Bugil, House Keeper Konak, Diperkosa Deh...

Seorang pelajar sekolah penerbangan PCNS, 22, asal Norwegia yang tinggal sementara di Be Home Luxury…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .