MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 11 Desember 2017 09:25
Vonis Tumpul para Koruptor

Hukuman Tak Berefek Jera, JPU-Hakim Kurang Berani

PROKAL.CO, Korupsi serupa sampar yang tak kunjung memberi waras. Efek jera dari putusan peradilan nyatanya tak begitu terasa. Disparitas jadi perona dalam kasus yang menjerat lebih dari seorang pesakitan.

ROBAYU, Samarinda

GAMBARAN “ringannya” sanksi pidana bagi koruptor di Benua Etam tak pernah berada di atas 10 tahun. Di Pengadilan Tipikor Samarinda misalnya, vonis yang dijatuhkan sepanjang 2016 – Oktober 2017 hanya berkisar 2-3 tahun pidana penjara untuk 46 perkara, dari 100 perkara yang bergulir. Menghitung vonis di atas 5 tahun, masih kalah banyak dari jumlah jari manusia.

Sementara menukil data banding perkara korupsi di Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim sepanjang 2016 – Oktober 2017, rasio vonis yang diberikan meningkat setahun. Menjadi 3-4 tahun. Untuk putusan di atas lima tahun ada dua perkara. (selengkapnya lihat grafis).

Memang putusan mengikat para pencuri uang rakyat dapat konkret dilihat dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). Mengabaikan upaya peninjauan kembali (PK) yang tak memengaruhi pidana ke depannya. Menukil laporan tahunan MA pada 2016, dominasi putusan selama 3-5 tahun pidana penjara sebanyak 175 kasus. Sementara vonis tinggi, lebih dari 10 tahun ditemukan di sepuluh perkara. Bahkan, ada 16 perkara korupsi yang divonis bebas.

”Problem dan kritik sejak lama. Vonis yang diberikan hanya berkisar dua tahun atau 1/8 (seperdelapan) dari hukuman maksimal (pidana maksimal dalam korupsi selama 20 tahun),” ucap pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah. Efek jera bagi pelaku korupsi, menurut dia, tak terwujud dalam putusan yang diberikan peradilan. Baik tingkat I hingga kasasi di MA. Padahal, ada upaya lain yang dapat ditempuh untuk memperberat hukuman.

Semisal, jaksa penuntut umum dapat memasukkan sangkaan adanya tindak pidana pencucian uang atas korupsi yang dilakukan. ”Sementara hakim bisa menuangkan dalam putusan pencabutan hak politik. Tapi, belum ada keberanian untuk mengambil upaya ini,” tutur Herdi begitu dia disapa. Disparitas putusan pun menjadi lumrah jika menilik perbuatan masing-masing pelaku. Namun, kata Herdi, pokok masalah berkelindan dengan rendahnya vonis yang diberikan.

Padahal, ancaman pidana yang tertuang dalam UU 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah cukup jelas. ”Sering kali seperti itu, banyak perkara yang putusannya tak sinkron dengan ancaman pidananya. Menggunakan Pasal 2 yang ancaman minimalnya empat tahun tapi divonis tiga tahun,” tutupnya. Peran jaksa dalam memberantas korupsi pun tak bisa dilupakan. Merekalah yang menggiring kasus rasuah ke meja hijau untuk dibuktikan kesalahannya. Rendahnya vonis yang timbul sering terjadi karena rendahnya tuntutan yang diajukan para beskal.

Tren putusan korupsi di Pengadilan Tipikor Samarinda misal. Vonis yang diberikan majelis hakim seringkali turun atau sesuai tuntutan yang diajukan jaksa. Jika putusan menurun dari besaran tuntutan, lama hukuman tak minimal dua per tiga tuntutan jaksa. ”Melihatnya jangan hanya dari besaran hukuman. Gaung pemberantasan korupsi tak hanya represif untuk mengadili. Ada juga upaya preventif,” ucap Fadhil Zumhana, Kajati Kaltim beberapa waktu lalu. Upaya preventif itu berupa pengembalian kerugian negara. Memberi efek jera bakal percuma, lanjut Fadhil, jika upaya represif dengan menggiring sebanyak-banyaknya pelaku korupsi ke peradilan tanpa berupaya menyelamatkan keuangan negara.

Proses sidang hingga menjalani masa pidana, semua memerlukan anggaran yang tak sedikit. Vonis rendah bukan berarti tak memberi efek jera. ”Melihatnya komprehensif, dari ulu penyidikan hingga masa pidana di lapas (lembaga pemasyarakatan). Kalau melihatnya parsial, tentu vonis 2-3 tahun dirasa belum memberi efek jera,” ujar mantan direktur penyidikan Kejagung RI ini. Upaya pelaku untuk memulihkan keuangan negara yang telah diperbuatnya tentu jadi dipertimbangkan. Esensi pemberantasan korupsi pun, tegas Fadhil, tak hanya wujud tindakan tegas lewat tinggi rendahnya tuntutan.

Turut pula mengembalikan kerugian negara. Dari 87 kasus yang digulirkan ke peradilan misalnya, kejaksaan seluruh Kaltim, baik Kejati hingga Kejari di kabupaten/kota mampu mengembalikan kerugian negara hingga Rp 13,4 miliar. ”Mengadili tanpa memulihkan sistem yang telanjur rongsok karena tergerus korupsi tak akan mengubah apa-apa. Semua harus selaras,” tukas Fadhil.

Corak putusan peradilan bagi pelaku korupsi di Benua Etam yang berkisar 2-3 tahun sanksi pidana dinilai publik belum memberi efek jera. Ini terungkap dari survei tim riset Kaltim Post. Dari 106 responden, sebanyak 27 persen menilai peradilan harusnya memberi vonis lebih berat lagi seperti hukuman mati. ”Ada sebesar 23,6 persen yang menilai putusan mestinya tak hanya hukuman mati. Tapi, juga memiskinkan koruptor hingga tujuh turunan,” ucap Koordinator Tim Riset Kaltim Post Rizky Rizkyawandy.

Pemantauan proses peradilan korupsi yang ditempuh responden menggunakan berbagai macam media massa. Dari koran, televisi hingga pemberitaan dalam jaringan. Independensi aparatur penegak hukum pun dinilai belum mapan dalam penegakan hukum di Kaltim. Korps Adhyaksa misalnya, hanya 24,5 persen responden yang menganggap kejaksaan sudah independen.

Sementara 51,9 responden menilai netralitas dalam menangani perkara masih rendah.

Untuk para pengadil, responden yang menilai belum independennya lembaga peradilan sama besar dengan ketidaktahuannya masyarakat. ”Masih minim informasi yang diketahui responden tentang independensi pengadilan itu wujudnya seperti apa. Besarannya sama 47,2 persen (belum independen dan tidak tahu),” ucap Wandy, begitu dia disapa.

MUSABAB RAGAM PUTUSAN

Penyelesaian perkara korupsi mesti dilakukan dari ulu ke hilir. Palu hakim seyogianya menjadi penjaga hakikat keadilan. Jangan sampai penjatuhan hukuman terhadap koruptor berujung pupusnya harapan publik akan pemberantasan korupsi di negeri ini. Sistem yang sudah telanjur ringkih, membuat korupsi seolah tak ada habisnya. Baik yang menjerat tunggal hingga menggelandang perkongsian koruptor ke meja hijau. Disparitas putusan pun turut mewarnai proses mengadili. Ada sejumlah penyebab timbulnya pemidanaan kasus korupsi.

Pertama, pidana minimun di sejumlah pasal yang berbeda memberi hakim kebebasan menggunakan pasal yang diinginkan. Lalu, latar belakang pendidikan hakim turut memengaruhi pemahaman terhadap undang-undang. Ketiga, perbedaan pandangan atau nilai terhadap suatu pemidanaan di setiap daerah. Terakhir, tak adanya suatu pedoman untuk memberikan putusan karena semua kembali ke diskresi para hakim dalam pemberian putusan. (riz/k18)


BACA JUGA

Rabu, 17 Januari 2018 09:07
Nasib Jalan Tol ketika Bandara Samarinda Beroperasi

Sepi Sesaat, Kendaraan Tumbuh Pesat

KEKHAWATIRAN terhadap fungsi jalan tol ketika Bandara APT Pranoto di Samarinda beroperasi sempat mencuat.…

Senin, 15 Januari 2018 08:43

"Jangan Sampai Ahli Budaya Merasa Miskin"

MEMASUKI tahun keenam, ISBI Kaltim masih jauh dari sebutan perguruan tinggi. Padahal, saat didirikan…

Rabu, 10 Januari 2018 09:28

Begini Sikap Yusran setelah Didepak Isran

PARTAI Gerindra telah mengusung Isran Noor-Hadi Mulyadi dalam Pemilihan Gubernur Kaltim 2018. Keduanya…

Selasa, 09 Januari 2018 08:49

Peduli Lingkungan dan Antikorupsi

Komposisi empat pasang calon gubernur dan wakil hampir bisa dipastikan. Publik punya harapan dengan…

Senin, 08 Januari 2018 09:05
Pilgub Kaltim, Menjemput Generasi Gunung Kelua

Unmul Juga Bisa

Pemilihan Gubernur Kaltim 2018 menjadi pembuktian bagi Universitas Mulawarman. Lima alumni berpeluang…

Senin, 08 Januari 2018 09:04

Dipilih Akademisi, Jari Malah Pisah

DUET alumnus Universitas Mulawarman, Syaharie Jaang-Rizal Effendi, masih menjadi pasangan yang paling…

Senin, 08 Januari 2018 08:56

PDIP Usung Safaruddin, Kejutan Jaang-Ferdian

PENDAFTARAN calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Kaltim ke Komisi Pemilihan Umum…

Senin, 08 Januari 2018 08:47

APT Pranoto dan Dua Abdoel Moeis

DUA belas tokoh tercatat sebagai pemimpin setingkat gubernur sejak Provinsi Kaltim berdiri pada 1957.…

Senin, 08 Januari 2018 08:42

Lain Rezim, Lain Latar Belakang

BERAKHIRNYA pemerintahan Abdoel Moeis Hassan pada 1966, menjadi era baru gubernur selanjutnya. Memasuki…

Selasa, 26 Desember 2017 08:56
Anak-Anak Korban Bom Gereja dan Luka yang Mereka Derita

Selamat Natal, Selamat Berjuang

Ledakan bom di Gereja Oikumene Samarinda menorehkan lukayang menganga. Dari antara perih yang tertinggal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .