MANAGED BY:
SENIN
20 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 07 Desember 2017 07:30
Kades: Warga Sudah Huni Rumah Adat

Tetap Tagih Janji Kualitas Bangunan

PROKAL.CO, PROTES warga terhadap kondisi rumah dari proyek Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kaltim, akhirnya didengar. Kontraktor sudah memperbaiki sejumlah rumah yang dikeluhkan warga.

Proyek KAT menggunakan dana Kemensos, 57 unit rumah dibangun dengan total dana Rp 1, 8 miliar. Dua fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) senilai Rp 49 juta turut dibangun di Dusun Pasero, RT 05, Desa Kerang Dayu, Kecamatan Batu Engau. Dari 57 kepala keluarga (KK), ada 200 jiwa yang masuk program KAT.

Kepala Desa Kerang Dayu Ferry Irawan ditemui koran ini di sela-sela kegiatannya menuturkan, kontraktor sudah memperbaiki bangunan yang dikeluhkan warga. Dia menyayangkan kondisi salah satu fondasi dari 57 unit yang dibangun sempat menuai protes warga setempat. Pasalnya, dengan anggaran yang cukup besar, tidak seharusnya warga KAT mendapat bangunan yang buruk tersebut. Jika dilihat kasatmata, bangunan tidak lebih baik dari rumah layak huni (RLH) yang tersebar di Paser.

“Anggaran ADD untuk rumah layak huni sekitar Rp 30 juta, kualitasnya sudah cukup baik. Masa dengan anggaran Rp 1, 8 miliar tidak bisa lebih baik,” ujar Ferry kemarin (5/12).

Selama ini, warga yang masuk KAT mayoritas berasal dari suku Dayak. Sebelum menempati rumah yang sudah dibangun, mereka berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ada yang tinggal di sekitar bukit dan bantaran sungai.

“Tapi saya tekankan kepada warga setempat, jangan setujui serah terima jika kondisi saat penyerahan tidak layak. Bagaimana kalau ada angin besar, rawan roboh. Apalagi ada beberapa rumah yang posisinya di atas bukit. Rumah ini tidak untuk sementara, tapi jangka panjang,” terangnya.

Saat pembangunan, Ferry menyebut, tidak memiliki kewenangan mengawasi proyek tersebut sehingga tidak bisa mengetahui kualitas bangunan. Sempat adu argumen, namun tidak ada dasar hukum kuat menentang proyek tersebut.

Sebelumnya, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Paser Ningsih menyatakan, Dissos Paser hanya membantu menyediakan lahan seluas 115 hektare, yakni berupa kawasan budi daya kehutanan (KBK) diubah menjadi area penggunaan lain (APL).

Selain itu, seluruh tanggung jawab ada pada Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Dalam perjanjian, harusnya selesai dibangun 57 unit, tetapi saat terakhir timnya memantau, baru 56 unit selesai. Melihat kejadian ini, dia berharap bantuan Kemensos yang diperuntukkan untuk daerah ke depan, bisa langsung menunjuk daerah sendiri sebagai penanggung jawab atau tugas pembantuan (TP), bukan melalui pihak provinsi. (/jib/waz/k16)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 08:30
Menanti Wira Bumi Mulawarman

Moeis Hassan Layak Bergelar Pahlawan Nasional

Bersama enam provinsi lainnya, Kalimantan Timur belum punya pahlawan nasional. Padahal Bumi Mulawarman…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:09

Jeratan Uang Virtual

Cara menambang pundi kekayaan makin beragam. Mulai praktik lumrah, hingga yang tak lazim. Mulai yang…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:05

Pinjaman Online, Pisau Bermata Dua

PERKEMBANGAN teknologi tak sekadar memberi ladang mencari nafkah dari dunia virtual. Lewat jaringan…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Kamis, 16 Agustus 2018 08:52

Bitcoin Ilegal dan Berisiko

BERTRANSAKSI bitcoin adalah ilegal. Jika masih melakukannya, bersiaplah dengan konsekuensi hukum.…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:50

Halal-Haram Bitcoin

KEHADIRAN Bitcoin diselubungi pro dan kontra. Kendati begitu, keberadaan mata uang digital itu memikat…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .