MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

FEATURE

Rabu, 06 Desember 2017 08:39
Ahli dan Polisi Absen, Pembuktian Psikologi Hukum Disoal

Dari Pembacaan Pembelaan Abun dan Elly di PN Samarinda

BERUSAHA BEBAS: Dari kursi pesakitan, Abun (foto kanan) melawan ancaman pidana penjara 10 tahun beserta denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan. Demikian juga Elly yang terancam pidana penjara selama 6 tahun. (FOTO ALAN RUSANDI/KP)

PROKAL.CO, Nota pembelaan setebal 43 lembar dibeberkan Abun dan kuasa hukumnya, Selasa (5/12). Mereka menyoal ancaman yang dianggap sebagai kekerasan psikis kepada para sopir di TPK Palaran, Samarinda.

ROOBAYU, Samarinda

HERY Susanto Gun alias Abun benar-benar melawan sangkaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Lewat pembelaan yang dibacakannya di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Selasa (5/12), dia menyangkal dakwaan pemerasan dan pencucian uang dalam retribusi parkir di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda, oleh Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (KSU PDIB).

Tak main-main, Abun menuangkan semua kejanggalan sepanjang persidangan dalam nota pembelaan setebal 43 lembar yang dibacakan kuasa hukumnya, Deni Ngari. Dari penerapan pasal yang didakwakan, saksi-saksi yang dihadirkan, hingga membuktikan kesalahan Abun selaku ketua PDIB beserta Noor Asriansyah alias Elly sebagai manajer lapangan unit Pelabuhan Palaran KSU PDIB (terdakwa lain dalam kasus ini).

Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan menerima kekerasan langsung dari Abun bahkan Elly yang notabene, pihak yang mengurus pemungutan tarif parkir di kawasan tersebut. Begitu pula adanya ancaman yang dianggap sebagai kekerasan psikis oleh JPU dalam dakwaan dan tuntutan. ”Sepanjang persidangan, bagaimana wujud konkret kekerasan psikis ini di mata hukum tak bisa dibuktikan jaksa,” ucap Deni.

Mestinya, sambung Deni, ada pembuktian psikologi hukum terkait masalah ini. Sehingga, terdapat kejelasan dalam penerapan Pasal 368 Ayat 1 KUHP tentang Pemerasan yang disangkakan ke kliennya. ”JPU justru lebih memilih menyimpulkan tanpa membuktikan di persidangan,” katanya. Belum lagi, sambung dia membaca, dua ahli yang turut diperiksa di berkas acara pemeriksaan (BAP) justru hanya dibacakan tanpa dihadirkan untuk bersaksi di sidang. Mereka adalah Arifin, perwakilan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Bambang Hariyadi, pakar pidana dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

”Jika bisa dihadirkan, dapat dinilai seperti apa wujud kesalahan terdakwa. Ini agar tak ada multitafsir dalam memahami kekerasan psikis ini sendiri. Bagaimana pembuktian intimidasi atau ancaman dapat dinyatakan sebagai kekerasan psikis,” tuturnya. Sopir kontainer yang berlalu-lalang pun mestinya menjadi pelapor dari perkara ini, jika ada ancaman kekerasan. Namun, nyatanya, dua sopir yang hadir dalam persidangan, Sudarmanto dan Heru Purnomo bukanlah pelapor dari perkara ini.

Mereka hanya diperiksa sebagai saksi. Bukan pelapor dan tak mengetahui awal mula timbulnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dari Mabes Polri. ”Justru pelapornya polisi sendiri. Kan terkesan dipaksakan sejak awal perkara ini disidik,” ujarnya. “Saat sidang pun, mereka tak pernah melihat Elly di lapangan apalagi Pak Abun,” imbuhnya.

Meski Pasal 368 Ayat 1 KUHP belum sepenuhnya dibuktikan, JPU justru menilai hasil pungutan parkir itu justru sebagai dasar tindak pidana pencucian uang.

”Dakwaan yang diterapkan kumulatif. Berarti harus dibuktikan pasal pemerasannya untuk menyasar predicate crime, yakni pencucian uang. Ini belum terbukti udah diteruskan saja,” kata Deni Ngari ketika dikonfirmasi awak media ini selepas sidang. Abun turut mengajukan pledoi ke majelis hakim yang dipimpin AF Joko Sutrisno bersama Henry Dunant Manuhua dan Burhanuddin menilai perkara yang menjeratnya itu. Apalagi, banyak ketimpangan yang terungkap selama sidang bergulir.

Selepas Abun, giliran Elly yang membacakan pembelaan. Dalam pleidoi setebal 16 lembar, Elly lewat kuasa hukumnya, Roy Hendrayanto menilai, dakwaan tunggal yang disangkakan JPU pada 16 Agustus 2017 hingga tuntutan pada 29 November lalu tak bisa mengurai adanya pemerasan yang dilakukan kliennya. “Bukti-bukti yang menyatakan Noor Asriansyah alias Elly sebagai pelaku pemerasan tak jelas. Mengingat pungutan itu memiliki dasar, yakni SK (Surat Keputusan) wali kota Samarinda,” katanya membaca.

Dengan begitu, pungutan itu jelas memiliki legalitas. Selain itu, retribusi yang diperoleh pun tak dinikmati Elly seorang diri melainkan KSU PDIB. ”Di koperasi pun, nyatanya ada struktur yang memiliki kewenangan masing-masing. Elly sebagai manajer lapangan pun ada pimpinannya. Jadi, tak bisa semua kesalahan ditumpahkan ke dia,” ujar Roy selepas sidang. Ketua majelis hakim pun meminta JPU untuk membacakan replik atau kontra pembelaan hari ini (6/12). ”Penahanan sudah diperpanjang. Ini yang terakhir jadi harus dibacakan besok,” kata hakim Joko menutup sidang.

Sebelumnya, pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 29 November lalu, Abun selaku ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) dituntut 10 tahun pidana penjara beserta denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan karena melakukan pemerasan kepada para sopir kontainer yang melakukan bongkar muat di TPK Palaran di Bukuan. Sementara itu, Elly, manajer lapangan unit Pelabuhan Palaran Koperasi Serba Usaha (KSU) PDIB, dituntut jaksa selama 6 tahun pidana penjara karena menjadi kepanjangan tangan Abun memungut retribusi parkir liar sejak 2012.

Dalam tuntutan, jaksa penuntut umum (JPU) menilai, pasal yang didakwakan telah terpenuhi, sesuai dengan fakta-fakta yang terkuak di persidangan. Dari unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hingga pencucian uang. Khusus anasir kekerasan dan ancaman kekerasan, jaksa dalam tuntutannya menilai, ada upaya kekerasan psikis yang dilakukan kedua terdakwa hingga akhirnya para sopir yang berlalu-lalang di pelabuhan itu secara sadar, bersedia membayar tarif parkir yang sempat berubah-ubah.

Dari semula Rp 6 ribu pada 2012, lalu naik menjadi Rp 10 ribu pada 2014, dan Rp 20 ribu sejak 2016 ketika Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Bukuan, Palaran, atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda terbit. (*/ryu/riz/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 12 Mei 2018 07:23

“Awalnya Getaran, lalu Suara Menggelegar, Kami Pun Langsung Lari”

Ketika Gunung Merapi mengalami letusan freatik kemarin (11/5), ratusan pendaki tengah memasak, mengopi,…

Sabtu, 12 Mei 2018 06:30

Jelang Ramadan, Penjualan Meningkat 300 Persen

Perabotan dari jati jepara masih menjadi idola masyarakat karena memiliki kualitas mumpuni. Sempat kehilangan…

Sabtu, 05 Mei 2018 11:36

Istri Lebih Enjoy dengan Sex Toys, Suami Pilih Cerai

Salah satu tujuan menikah adalah untuk menyalurkan hasrat biologis. Namun, bagaimana jadinya jika suami…

Sabtu, 28 April 2018 06:22

Pariwisata Harusnya Sumbang Porsi Ekonomi Lebih Besar

Kendati punya surga bernama Derawan, Kakaban, Sangalaki, dan Maratua, nyatanya kontribusi sektor pariwisata…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .