MANAGED BY:
RABU
18 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Selasa, 05 Desember 2017 07:29
Pengembang Keberatan Skema Baru FLPP
BELUM TERSERAP MAKSIMAL: KPR subsidi untuk program rumah murah kini menjadi andalan pengembang maupun perbankan. (ANGGI PRADITHA/KP)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah disebut bakal memperbarui mekanisme pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk program hunian bersubsidi. Selain menaikkan batas penghasilan maksimum, tenor cicilan juga bakal diperpendek.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan, Edi Djuwadi. Meski belum resmi berlaku, kabar perubahan skema itu disebutnya sudah beredar di kalangan pengembang. Terutama, yang turut menggarap proyek rumah murah.

Edi mengatakan, jika memang terealisasi, skema baru tersebut bakal memberatkan konsumen. Lebih lanjut, tentu menyulitkan pengembang dalam memasarkan produk, meskipun tergolong penjualan yang disubsidi pemerintah.

Untuk kebijakan batas tenor, misalnya, yang disebut bakal kurang. Saat ini, program FLPP memberlakukan tenor antara 15-20 tahun. Jika batasnya diturunkan, atau menjadi lebih pendek, tentu beban cicilan akan bertambah, begitu pula dengan uang muka.

Wacana perubahan skema FLPP sebelumnya disampaikan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D Heripoerwanto. Dia mengatakan, pengurangan masa subsidi KPR rumah bersubsidi bisa jadi dilakukan, karena terbatasnya anggaran pemerintah.

Eko menilai, kebijakan itu sebagai solusi jalan tengah, agar program FLPP dapat tetap berjalan. Dia menyebut, konsep itu tetap menguntungkan masyarakat, karena menurut dia, umumnya KPR hanya terasa berat saat 10 tahun pertama.

Edi Djuwadi mengkhawatirkan, perubahan itu membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mengajukan atau mencicil rumah murah. “Otomatis, mereka akan menyediakan uang muka lebih besar. Cicilan juga lebih besar,” terangnya kepada Kaltim Post, Minggu (3/12).

Perubahan skema selanjutnya, kata Edi, adalah ketentuan batas gaji maksimum. Jika semula batas Rp 4,5 juta yang diberlakukan itu dihitung dari individu (kepala keluarga), dalam skema baru penghasilan maksimum bakal dihitung dari seluruh anggota keluarga.

Apabila itu berlaku, kata Edi, tentu semakin sedikit yang berkesempatan mendapat fasilitas pembiayaan bersubsidi itu. “Serapan rumah bersubsidi bisa berkurang,” sebutnya.

Karena sudah menjadi kabar di kalangan pengembang, dia meminta pemerintah segera memperjelas wacana perubahan skema itu. Menurutnya, akan lebih baik jika tidak dulu berlaku. Sebab, kata Edi, yang terpenting saat ini adalah memenuhi kebutuhan, yang secara nasional mencapai 11,4 juta unit.

Dengan ketentuan yang berlaku saat ini saja, Edi menyebut, masyarakat berpenghasilan rendah masih sulit membeli rumah. Terlebih, mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang. Meskipun, dari sisi finansial, mereka mampu mencicil.

Edi juga berharap, pemerintah tetap mempertimbangkan penurunan bunga KPR untuk rumah murah ini. Saat ini, kata dia, baik KPR subsidi maupun nonsubsidi, masih ditemukan sama oleh beberapa bank.

Terpisah, Kepala Cabang BTN Balikpapan, Januardi mengatakan, realisasi KPR untuk hunian subsidi tahun ini sudah melampaui target. Dari sasaran Rp 108 miliar, pihaknya sudah merealisasikan Rp 160 miliar.

Fakta tersebut membuktikan, antusiasme masyarakat terhadap program rumah murah dari pemerintah masih tinggi. Karenanya, tahun depan, segmen pembiayaan ini masih mendominasi portofolio KPR di bank pelat merah tersebut. (aji/man/k15)


BACA JUGA

Rabu, 18 Juli 2018 06:38

YA TUHANKU...!! Bulan Mei, Utang Indonesia Tembus Rp 5.020 T

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir…

Selasa, 17 Juli 2018 07:05

Rupiah Bisa Bertahan di Zona Hijau

JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini diperkirakan…

Selasa, 17 Juli 2018 07:03

Juni, Neraca Perdagangan Surplus USD 1,74 Miliar

JAKARTA - Kinerja perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat…

Selasa, 17 Juli 2018 07:02

Penduduk Miskin Turun

JAKARTA – Upaya pemerintah menekan angka kemiskinan di Tanah Air mulai menunjukkan hasil membanggakan.…

Selasa, 17 Juli 2018 07:01

Saatnya Investasi Emas

JAKARTA - Harga emas dunia mulai naik pada awal pekan ini akibat dolar Amerika Serikat (AS) yang mulai…

Selasa, 17 Juli 2018 07:00

Antisipasi Perang Dagang Amerika Serikat

JAKARTA - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berencana melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat…

Senin, 16 Juli 2018 06:56

Mulai Pikirkan Hilirisasi

JAKARTA – Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dalam beberapa bulan terakhir…

Senin, 16 Juli 2018 06:52

Suku Bunga Naik, Kredit Diyakini Tumbuh

JAKARTA – Meski menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin pada periode Mei–Juni 2018, Bank…

Senin, 16 Juli 2018 06:51

BEI Berharap Freeport Go Public

JAKARTA - Pemerintah telah berhasil mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui…

Senin, 16 Juli 2018 06:49

Belum Kurangi Ketimpangan Sosial

JAKARTA - Subsidi energi pada tahun depan bakal meningkat. Peningkatan itu disetujui oleh Badan Anggaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .