MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Selasa, 05 Desember 2017 07:29
Pengembang Keberatan Skema Baru FLPP
BELUM TERSERAP MAKSIMAL: KPR subsidi untuk program rumah murah kini menjadi andalan pengembang maupun perbankan. (ANGGI PRADITHA/KP)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah disebut bakal memperbarui mekanisme pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk program hunian bersubsidi. Selain menaikkan batas penghasilan maksimum, tenor cicilan juga bakal diperpendek.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan, Edi Djuwadi. Meski belum resmi berlaku, kabar perubahan skema itu disebutnya sudah beredar di kalangan pengembang. Terutama, yang turut menggarap proyek rumah murah.

Edi mengatakan, jika memang terealisasi, skema baru tersebut bakal memberatkan konsumen. Lebih lanjut, tentu menyulitkan pengembang dalam memasarkan produk, meskipun tergolong penjualan yang disubsidi pemerintah.

Untuk kebijakan batas tenor, misalnya, yang disebut bakal kurang. Saat ini, program FLPP memberlakukan tenor antara 15-20 tahun. Jika batasnya diturunkan, atau menjadi lebih pendek, tentu beban cicilan akan bertambah, begitu pula dengan uang muka.

Wacana perubahan skema FLPP sebelumnya disampaikan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D Heripoerwanto. Dia mengatakan, pengurangan masa subsidi KPR rumah bersubsidi bisa jadi dilakukan, karena terbatasnya anggaran pemerintah.

Eko menilai, kebijakan itu sebagai solusi jalan tengah, agar program FLPP dapat tetap berjalan. Dia menyebut, konsep itu tetap menguntungkan masyarakat, karena menurut dia, umumnya KPR hanya terasa berat saat 10 tahun pertama.

Edi Djuwadi mengkhawatirkan, perubahan itu membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mengajukan atau mencicil rumah murah. “Otomatis, mereka akan menyediakan uang muka lebih besar. Cicilan juga lebih besar,” terangnya kepada Kaltim Post, Minggu (3/12).

Perubahan skema selanjutnya, kata Edi, adalah ketentuan batas gaji maksimum. Jika semula batas Rp 4,5 juta yang diberlakukan itu dihitung dari individu (kepala keluarga), dalam skema baru penghasilan maksimum bakal dihitung dari seluruh anggota keluarga.

Apabila itu berlaku, kata Edi, tentu semakin sedikit yang berkesempatan mendapat fasilitas pembiayaan bersubsidi itu. “Serapan rumah bersubsidi bisa berkurang,” sebutnya.

Karena sudah menjadi kabar di kalangan pengembang, dia meminta pemerintah segera memperjelas wacana perubahan skema itu. Menurutnya, akan lebih baik jika tidak dulu berlaku. Sebab, kata Edi, yang terpenting saat ini adalah memenuhi kebutuhan, yang secara nasional mencapai 11,4 juta unit.

Dengan ketentuan yang berlaku saat ini saja, Edi menyebut, masyarakat berpenghasilan rendah masih sulit membeli rumah. Terlebih, mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang. Meskipun, dari sisi finansial, mereka mampu mencicil.

Edi juga berharap, pemerintah tetap mempertimbangkan penurunan bunga KPR untuk rumah murah ini. Saat ini, kata dia, baik KPR subsidi maupun nonsubsidi, masih ditemukan sama oleh beberapa bank.

Terpisah, Kepala Cabang BTN Balikpapan, Januardi mengatakan, realisasi KPR untuk hunian subsidi tahun ini sudah melampaui target. Dari sasaran Rp 108 miliar, pihaknya sudah merealisasikan Rp 160 miliar.

Fakta tersebut membuktikan, antusiasme masyarakat terhadap program rumah murah dari pemerintah masih tinggi. Karenanya, tahun depan, segmen pembiayaan ini masih mendominasi portofolio KPR di bank pelat merah tersebut. (aji/man/k15)


BACA JUGA

Selasa, 16 Oktober 2018 06:44

Triton Masih Jadi Unggulan

BALIKPAPAN - Membaiknya kinerja pertambangan batu bara di Bumi Etam turut mengerek penjualan Mitsubishi.…

Selasa, 16 Oktober 2018 06:42

Minyak Mentah Turun Bisa Jadi Penolong Rupiah

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masih sulit meninggalkan level 15.000.…

Selasa, 16 Oktober 2018 06:32

Pacu Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

JAKARTA - Indonesia memerhatikan laporan terbaru panel antar pemerintah tentang perubahan iklim …

Senin, 15 Oktober 2018 06:36

BI Sebut Kebutuhan Dolar Masih Besar

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksi kebutuhan valuta asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat…

Senin, 15 Oktober 2018 06:29

Kerek Okupansi Hotel

BALI – Gelaran pertemuan tahunan bertajuk Annual Meetings International Monetary Fund World Bang…

Senin, 15 Oktober 2018 06:28

Jaga Daya Beli, Jokowi Pastikan Premium Tidak Naik

JAKARTA - Pekan lalu publik sempat dihebohkan dengan pengumuman kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis…

Minggu, 14 Oktober 2018 06:53

Puaskan Dulu Karyawan, lalu Pelanggan

ASET terpenting dalam usaha adalah karyawan. Sebab, sekuat apapun tenaga pemilik, pasti tetap membutuhkan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:08

Groceries Penopang Revenue Hypermart

BALIKPAPAN  -  Hypermart masih mengandalkan segmen groceries sebagai tulang punggung pendapatan.…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:07

Waspada Migrasi ke Pertalite

BALIKPAPAN  -  Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Dex Series, serta…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:07

Konsumsi Rumah Tangga Dorong Perbaikan Ekonomi

SAMARINDA  - Perekonomian Kaltim pada triwulan IV 2018 diprediksi masih berada pada nilai yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .