MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Selasa, 05 Desember 2017 07:29
Pengembang Keberatan Skema Baru FLPP
BELUM TERSERAP MAKSIMAL: KPR subsidi untuk program rumah murah kini menjadi andalan pengembang maupun perbankan. (ANGGI PRADITHA/KP)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah disebut bakal memperbarui mekanisme pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk program hunian bersubsidi. Selain menaikkan batas penghasilan maksimum, tenor cicilan juga bakal diperpendek.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan, Edi Djuwadi. Meski belum resmi berlaku, kabar perubahan skema itu disebutnya sudah beredar di kalangan pengembang. Terutama, yang turut menggarap proyek rumah murah.

Edi mengatakan, jika memang terealisasi, skema baru tersebut bakal memberatkan konsumen. Lebih lanjut, tentu menyulitkan pengembang dalam memasarkan produk, meskipun tergolong penjualan yang disubsidi pemerintah.

Untuk kebijakan batas tenor, misalnya, yang disebut bakal kurang. Saat ini, program FLPP memberlakukan tenor antara 15-20 tahun. Jika batasnya diturunkan, atau menjadi lebih pendek, tentu beban cicilan akan bertambah, begitu pula dengan uang muka.

Wacana perubahan skema FLPP sebelumnya disampaikan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D Heripoerwanto. Dia mengatakan, pengurangan masa subsidi KPR rumah bersubsidi bisa jadi dilakukan, karena terbatasnya anggaran pemerintah.

Eko menilai, kebijakan itu sebagai solusi jalan tengah, agar program FLPP dapat tetap berjalan. Dia menyebut, konsep itu tetap menguntungkan masyarakat, karena menurut dia, umumnya KPR hanya terasa berat saat 10 tahun pertama.

Edi Djuwadi mengkhawatirkan, perubahan itu membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mengajukan atau mencicil rumah murah. “Otomatis, mereka akan menyediakan uang muka lebih besar. Cicilan juga lebih besar,” terangnya kepada Kaltim Post, Minggu (3/12).

Perubahan skema selanjutnya, kata Edi, adalah ketentuan batas gaji maksimum. Jika semula batas Rp 4,5 juta yang diberlakukan itu dihitung dari individu (kepala keluarga), dalam skema baru penghasilan maksimum bakal dihitung dari seluruh anggota keluarga.

Apabila itu berlaku, kata Edi, tentu semakin sedikit yang berkesempatan mendapat fasilitas pembiayaan bersubsidi itu. “Serapan rumah bersubsidi bisa berkurang,” sebutnya.

Karena sudah menjadi kabar di kalangan pengembang, dia meminta pemerintah segera memperjelas wacana perubahan skema itu. Menurutnya, akan lebih baik jika tidak dulu berlaku. Sebab, kata Edi, yang terpenting saat ini adalah memenuhi kebutuhan, yang secara nasional mencapai 11,4 juta unit.

Dengan ketentuan yang berlaku saat ini saja, Edi menyebut, masyarakat berpenghasilan rendah masih sulit membeli rumah. Terlebih, mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang. Meskipun, dari sisi finansial, mereka mampu mencicil.

Edi juga berharap, pemerintah tetap mempertimbangkan penurunan bunga KPR untuk rumah murah ini. Saat ini, kata dia, baik KPR subsidi maupun nonsubsidi, masih ditemukan sama oleh beberapa bank.

Terpisah, Kepala Cabang BTN Balikpapan, Januardi mengatakan, realisasi KPR untuk hunian subsidi tahun ini sudah melampaui target. Dari sasaran Rp 108 miliar, pihaknya sudah merealisasikan Rp 160 miliar.

Fakta tersebut membuktikan, antusiasme masyarakat terhadap program rumah murah dari pemerintah masih tinggi. Karenanya, tahun depan, segmen pembiayaan ini masih mendominasi portofolio KPR di bank pelat merah tersebut. (aji/man/k15)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 06:59

Volume Angkutan Bisa Naik 40 Persen

SAMARINDA - Pelaku jasa pelayaran bakal mendapat peluang pasar lebih besar pada tahun depan. Pasalnya,…

Kamis, 14 Desember 2017 06:53

BI Dorong UMKM Kuasai Copywriting

SAMARINDA - Kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didukung. Melalui Mini University,…

Kamis, 14 Desember 2017 06:52

Stok Bahan Pangan Aman untuk Lima Bulan

SAMARINDA - Stok bahan pangan untuk kebutuhan Natal dan tahun baru nanti dipastikan aman. Dinas Perindustrian,…

Kamis, 14 Desember 2017 06:51

Jangkau 90 Persen Wilayah Kaltim

SAMARINDA - Pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di Kaltim tak ingin disia-siakan XL Axiata. Operator…

Kamis, 14 Desember 2017 06:50

Yakin Tak Saling Makan dengan Toyota Rush

Rilis di Jakarta akhir November lalu, All New Terios akhirnya dirilis di Kaltim, Rabu (13/12). Menjawab…

Kamis, 14 Desember 2017 06:43

Rasio Keuntungan Bank Makin Kecil

JAKARTA - Rasio profitabilitas atau keuntungan dari aset bank dinilai sulit meningkat dalam setahun…

Kamis, 14 Desember 2017 06:39

Dua Perusahaan Resmikan IPO

JAKARTA - Menjelang penutup tahun, dua perusahaan meresmikan penawaran saham perdana atau initial public…

Kamis, 14 Desember 2017 06:37

Darmin: Peringkat Investasi RI Melesat Tahun Depan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis peringkat Indonesia pada…

Kamis, 14 Desember 2017 06:36

Targetkan 4 Juta Sapi Bunting

SURABAYA – Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian mencatat,…

Rabu, 13 Desember 2017 15:30

Leasing Hati-Hati, Suplai Tertahan

BALIKPAPAN – Sempatlesu beberapa tahun terakhir, pasar otomotif di Kaltim kembali bergairah tahun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .