MANAGED BY:
SENIN
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 04 Desember 2017 08:37
Kebijakan “Sakit” Paradigma Sehat

PROKAL.CO, CATATAN: SUBIRMAN

KELUARGA Sehat Indonesia Kuat. Itulah serangkaian kalimat yang memenuhi hampir semua laman media dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53, beberapa hari lalu. Kalimat tersebut sarat dengan makna. Bagaimana konsep pendekatan keluarga dalam upaya pembangunan kesehatan saat ini. Disadari atau tidak, penanganan kesehatan masyarakat mengalami banyak perubahan.

Sejalan dengan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat memahami dan menghargai bahwa kesehatan itu merupakan “human capital” yang tak ternilai. Oleh karena itu, pemahaman tentang sebab musabab penyakit dan upaya kesehatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Hingga saat ini, masalah kesehatan pada umumnya masih selalu diasosiasikan dan tertuju pada pengobatan penyakit, rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan.

Sehingga, pembiayaan penanganan orang sakit seolah-olah merupakan komponen utama yang harus diperjuangkan. Penanganan masalah kesehatan masyarakat masih beraroma program-program yang konvensional. Yang penekanannya berada pada pusaran pengembangan rumah sakit, penanganan penyakit secara individual, spesialisasi penanganan peristiwa sakit secara episodik.

PARADIGMA SEHAT

Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan. Memandang masalah kesehatan saling terkait dan memengaruhi banyak faktor. Bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, serta perlindungan kesehatan. Tidak hanya pada upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan.

Perubahan pengetahuan, pemahaman dan cara pandang tentang determinan kesehatan. Meskipun menunjukkan arah yang jelas dari arah kebijakan dan strategi nasional (RPJMN 2015-2019). Kementerian Kesehatan dengan sasaran dan strategi/program pada penerapan paradigma sehat, penguatan pada pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tapi apakah kemudian hal ini dapat diterjemahkan pada level provinsi dan kabupaten/kota?

Mengingat mereka punya terjemahan dan cara pandang dari sudut kepentingan yang berbeda-beda.Ketidakmapanan paradigma sehat dalam menciptakan perubahan perlu ditelaah kembali. Mengingat target sehat 70 persen dengan menjaga tetap sehat dan ditingkatkannya derajat kesehatan masyarakat merupakan angka yang sangat optimistis di tengah hasil pembangunan kesehatan yang optimal. Masih tingginya kejadian morbiditas, mortalitas dan angka malnutrisi merupakan alarm  yang menandakan kualitas kesehatan masyarakat masih relatif rendah dari sisi pendekatan indikator makro.

Diketahui, bahwa penerapan paradigma sehat melalui pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, menjadikan promotif dan preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam program Indonesia Sehat. Ketika hal ini tidak fokus pada upaya-upaya penerapan paradigma sehat, maka postur pengendalian masalah kesehatan hanya bergerak pada bagian hilir yang tidak menyentuh akar.

Maka sangat wajar jika wajah pembangunan kesehatan menuju masyarakat sehat, belum menemukan konstruksi yang ideal. Karena model penyelesaian masalah kesehatan sesungguhnya bergerak pada sektor hulu. Sisa menunggu kesungguhan dan kemantapan hati para legislatif dan eksekutif untuk berinvestasi di bagian hulu. Persoalannya adalah mau apa tidak?

KEBIJAKAN SAKIT

Cara berpikir dikotomi mengantarkan kita pada pemahaman tentang paradigma sehat yang senantiasa memisahkan domain sehat dengan domain sakit. Hal ini wajar. Karena sering kali dihadapkan pada penerapan hukum logika biner. Persepsi yang terbangun dengan mengatakan kondisi sehat adalah baik, dan situasi sakit adalah sumber dari segala masalah merupakan hasil kerja hukum logika.

Argumentasi ini semakin menunjukkan arah dan orientasi kebijakan kesehatan yang semakin terang. Menerangi praktik-praktik yang didominasi pada upaya penanganan orang sakit. Kebijakan kesehatan pemerintah seperti pada Jaminan Kesehatan Nasional, pembangunan fasilitas rumah sakit, rekrutmen tenaga pelayanan medik, pengadaan peralatan kesehatan, obat dan logistik adalah bukti-bukti nyata ketidakberpihakan pemerintah terhadap upaya promotif dan preventif.

Ketersediaan alokasi anggaran kesehatan baik dari APBN maupun APBD belum mencapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yakni 5 persen APBN dan 10 persen APBD (di luar gaji pegawai) untuk pembangunan kesehatan. Permasalahannya, dalam penganggaran adalah kebijakan akan alokasi anggaran untuk kuratif dan rehabilitasi yang jauh lebih tinggi daripada anggaran promotif dan preventif.

Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran terbesar diserap oleh upaya pelayanan kesehatan perorangan. Padahal, upaya promotif dan preventif dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang sehat agar tidak jatuh sakit. Keadaan ini berpotensi inefisiensi dalam upaya kesehatan. Karena berapapun besar biaya yang disediakan, tidak pernah akan cukup untuk membiayai orang sakit.

Sebagai akibat dari demand pelayanan medis yang terus meningkat. Hal ini semakin menegaskan bahwa kebijakan yang ambigu dan kontraproduktif telah diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan kesehatan yang “katanya” berorientasi pada pendekatan dan penerapan paradigma sehat.

Padahal pemerintah menggunakan paradigma sehat sebagai justifikasi dan dasar analisis dalam menyusun dan menerapkan kebijakan. Ini berarti nalar paradigma sehat yang sesungguhnya berorientasi sakit, bukan orientasi sehat yang selama ini dipahami. Kondisi ini semakin menguatkan akan “paradigma sehat, yang berorientasi kebijakan sakit”.

KESEHATAN DAN KOMITMEN POLITIK

Berbagai macam persoalan kesehatan di negeri ini pada dasarnya adalah masalah politik. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah kesehatan, diperlukan komitmen politik. Hingga saat ini, masih terasa adanya anggapan bahwa unsur kesehatan masyarakat tidak banyak berperan terhadap pembangunan sosial ekonomi. Sebagian dari para penentu dan pemangku kebijakan masih dihantui dengan anggapan bahwa sektor kesehatan merupakan sektor konsumtif ketimbang sektor produktif.

Oleh karena itu, pakar-pakar kesehatan harus mampu tampil untuk meyakinkan dan memperlihatkan secara jelas manfaat investasi di bidang kesehatan kepada para pengambil kebijakan. Investasi yang selama ini lebih diutamakan pada upaya kuratif dan rehabilitatif bukan merupakan jaminan meningkatnya kesehatan masyarakat.  Pemecahan masalah kesehatan tidak bisa ditemukan di bangsal-bangsal rumah sakit, ruang tunggu poliklinik dan puskesmas.

Melainkan di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pergeseran paradigma ini memerlukan pembaruan komitmen politik dari legislatif dan eksekutif. Uraian ini mengantarkan kita dari sudut pandang yang semula kuratif, rehabilitatif, pasif, reaktif dan individual centered, menjadi upaya promotif, preventif, proaktif, dan community centered.

Reorientasi paradigma penanganan kesehatan individu melalui pendekatan fisik organik ke paradigma sehat holistis. Perubahan paradigma ini, hanya akan terjadi jika diikuti dengan perubahan orientasi para pengambil keputusan, sebagai kunci tercapainya perubahan itu sendiri. (riz/k15)

(*) Penulis adalah Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Provinsi Kalimantan Timur

 


BACA JUGA

Minggu, 10 Desember 2017 11:28

Perokok Zaman Now

Sudah menjadi kesepakatan dan terbukti, bahwa rokok sangatlah tak baik bagi kesehatan si perokok sendiri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .