MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 30 November 2017 07:38
Mahyunadi: Perhatikan Utang
Mahyunadi

PROKAL.CO, LEGISLATOR mendukung program Pemkab di APBD Kutim 2018. Tapi, penyelenggara anggaran diwanti-wanti agar bisa melaksanakan APBD dengan efisien, efektif, dan tuntas. Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengatakan, APBD yang disepakati sebesar Rp 2,5 triliun secara otomatis fokus pembangunan harus berkesinambungan.  

“Itu (infrastruktur dasar) memang menjadi fokus APBD 2018. Tapi, pelaksanaannya juga harus tepat supaya anggaran yang tidak banyak bisa efektif dan efisien,” kata Mahyunadi.

Dicontohkan, beberapa jalan yang sudah dibuatkan drainase di Kutim belum dibeton. Hal seperti itu yang perlu dituntaskan. Untuk pendidikan, bakal digelontorkan anggaran Rp 100 miliar pada APBD 2018. Dengan angka itu, diharapkan bisa membantu fasilitas dan sarana-prasarana pendidikan Kutim. Sambil berjalan, Pemkab dan DPRD akan melihat lagi ke depan bagaimana progresnya.

Menurut dia, Pemkab juga perlu memerhatikan pembayaran utang kelebihan salur dari pemerintah pusat, yakni sekira Rp 300 miliar. Kelebihan salur itu akan dikembalikan melalui APBD 2018. “Makanya, harus betul-betul memperhatikan penggunaan anggaran dengan lebih baik, agar tidak boros,” ucap dia.

Mengenai pertanian, pihaknya selaku legislator akan mengusulkan pembuatan peraturan daerah (perda) untuk mengatur agar investor perkebunan menjual sawit kepada masyarakat atau melalui perusahaan daerah (perusda) sebesar 20 persen. Kemudian, dikelola untuk industri lokal.

“Otomatis harus ada pihak ketiga untuk menjamin suplai bahan baku 20 persen itu. Hasilnya, diharapkan minyak goreng akan murah di Kutim, menambah PAD (pendapatan asli daerah), dan lapangan kerja bertambah. Industri lokal pun bisa lebih berkembang,” urai dia.

Hal itu diusulkan, sebab aturan di Kutim tak mengizinkan pemodal membuat pabrik crude palm oil (CPO). Sementara itu, pabrik di Pulau Jawa, tapi tak punya kebunnya, sehingga memanfaatkan perkebunan di Kutim. “Makanya, melalui perda tersebut, ke depannya investor boleh membangun pabrik CPO, dan meminimalisasi biaya transportasi dan biaya lainnya. Itu akan membawa banyak multiplier effect,” ulasnya. (mon/kri/k11)


BACA JUGA

Senin, 11 Desember 2017 09:25

Vonis Tumpul para Koruptor

Korupsi serupa sampar yang tak kunjung memberi waras. Efek jera dari putusan peradilan nyatanya tak…

Senin, 11 Desember 2017 09:22

Alat Bukti Belum Bisa Membawa Keyakinan

RASUAH tak mungkin berdiri sendiri. Namun, tak sedikit kasus yang bergulir ke meja hijau hanya menyajikan…

Senin, 11 Desember 2017 08:35

Berebut Rekomendasi Jelang Pendaftaran

Konstelasi politik jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU) 2018 mulai menghangat.…

Kamis, 07 Desember 2017 07:33

Masih Ada yang Tinggal di Lereng Gunung

TANA PASER – Lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT 05, Desa Kerang Dayu, Kecamatan…

Kamis, 07 Desember 2017 07:31

Masuk Radar Kejaksaan

TANA PASER – Proyek pembangunan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT…

Kamis, 07 Desember 2017 07:30

Kades: Warga Sudah Huni Rumah Adat

PROTES warga terhadap kondisi rumah dari proyek Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemberdayaan Komunitas…

Rabu, 06 Desember 2017 07:45

Nasib Kesultanan Paser di Zaman Sekarang

Sejarah panjang Kerajaan Paser telah berakhir 1906 silam. Setelah Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Rabu, 06 Desember 2017 07:39

Ini Riwayat Sultan Terakhir Kerajaan Paser

KEPEMIMPINAN sultan terakhir (kesebelas) jatuh pada masa pemerintahan Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Kamis, 30 November 2017 07:40

Fokus Infrastruktur Dasar

Defisit anggaran pemerintah daerah belum berakhir. Ini membuat pejabat Pemkab Kutai Timur (Kutim) adu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .