MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 30 November 2017 07:38
Mahyunadi: Perhatikan Utang
Mahyunadi

PROKAL.CO, LEGISLATOR mendukung program Pemkab di APBD Kutim 2018. Tapi, penyelenggara anggaran diwanti-wanti agar bisa melaksanakan APBD dengan efisien, efektif, dan tuntas. Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengatakan, APBD yang disepakati sebesar Rp 2,5 triliun secara otomatis fokus pembangunan harus berkesinambungan.  

“Itu (infrastruktur dasar) memang menjadi fokus APBD 2018. Tapi, pelaksanaannya juga harus tepat supaya anggaran yang tidak banyak bisa efektif dan efisien,” kata Mahyunadi.

Dicontohkan, beberapa jalan yang sudah dibuatkan drainase di Kutim belum dibeton. Hal seperti itu yang perlu dituntaskan. Untuk pendidikan, bakal digelontorkan anggaran Rp 100 miliar pada APBD 2018. Dengan angka itu, diharapkan bisa membantu fasilitas dan sarana-prasarana pendidikan Kutim. Sambil berjalan, Pemkab dan DPRD akan melihat lagi ke depan bagaimana progresnya.

Menurut dia, Pemkab juga perlu memerhatikan pembayaran utang kelebihan salur dari pemerintah pusat, yakni sekira Rp 300 miliar. Kelebihan salur itu akan dikembalikan melalui APBD 2018. “Makanya, harus betul-betul memperhatikan penggunaan anggaran dengan lebih baik, agar tidak boros,” ucap dia.

Mengenai pertanian, pihaknya selaku legislator akan mengusulkan pembuatan peraturan daerah (perda) untuk mengatur agar investor perkebunan menjual sawit kepada masyarakat atau melalui perusahaan daerah (perusda) sebesar 20 persen. Kemudian, dikelola untuk industri lokal.

“Otomatis harus ada pihak ketiga untuk menjamin suplai bahan baku 20 persen itu. Hasilnya, diharapkan minyak goreng akan murah di Kutim, menambah PAD (pendapatan asli daerah), dan lapangan kerja bertambah. Industri lokal pun bisa lebih berkembang,” urai dia.

Hal itu diusulkan, sebab aturan di Kutim tak mengizinkan pemodal membuat pabrik crude palm oil (CPO). Sementara itu, pabrik di Pulau Jawa, tapi tak punya kebunnya, sehingga memanfaatkan perkebunan di Kutim. “Makanya, melalui perda tersebut, ke depannya investor boleh membangun pabrik CPO, dan meminimalisasi biaya transportasi dan biaya lainnya. Itu akan membawa banyak multiplier effect,” ulasnya. (mon/kri/k11)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 08:41

Ada Mafia Tanah di IMTN

Sindikat mafia tanah menyasar Balikpapan bagian utara. Mufakat jahat melibatkan…

Senin, 10 Desember 2018 08:34

Bisa Dibatalkan di Pengadilan

TAKTIK berbekal IMTN, Sudarman lolos mengantongi sertifikat dari BPN Balikpapan.…

Senin, 10 Desember 2018 08:19

“Pemainnya Itu-Itu Saja”

SEGEL yang merupakan dokumen dasar dalam penerbitan IMTN menjadi muara…

Senin, 10 Desember 2018 08:15

Tanah Kosong Paling Banyak Diincar

BALIKPAPAN menjadi kota dengan kasus sengketa tanah tertinggi di Kaltim. Kemajuan Kota…

Jumat, 07 Desember 2018 08:25

Sektor Swasta Lebih Akomodatif

KELUHAN penyandang difabel di Kaltim ternyata sudah lama menjadi sorotan…

Senin, 26 November 2018 08:26

Ngos-ngosan Oemar Bakri Mengejar Sejahtera

Dua puluh lima November, kemarin, diperingati sebagai Hari Guru. Jadi…

Senin, 26 November 2018 08:20

Gaji Ratusan Ribu bagi Penentu Wajah Pendidikan

NASIB guru honorer di Kaltim memerlukan perhatian pemerintah. Terutama, masalah…

Senin, 26 November 2018 08:19

Wajah Pendidikan Indonesia

INDONESIA harus kerja keras demi meningkatkan taraf pendidikan. Hingga saat…

Jumat, 16 November 2018 08:25

Ada Data di Balik Duka

Dari ribuan jenis pekerjaan di muka bumi, apa yang dilakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .