MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 29 November 2017 08:21
Revisi PMK dan Potensi Moral Hazard

PROKAL.CO, CATATAN : GRASIA WIEKE TANTYASAR
(Penulis adalah mahasiswi Magister Sains Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)

PEMBANGUNAN nasional dalam infrastruktur di daerah pada pemerintahan saat ini, berlangsung sangat pesat. Pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Indonesia. Infrastruktur menunjang geliat perekonomian rakyat di daerah.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah memerlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha dalam mewujudkan peningkatan penerimaan negara adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satunya melalui pajak. Namun dalam perjalanannya, ternyata target penerimaan pajak belum tercapai.

Sebaliknya, terjadi penurunan. Sehingga, capaian target penerimaan pajak tidak maksimal. Indikator lambatnya serapan pajak ditengarai karena kondisi ekonomi yang masih lesu, potensi belum tergali dan masih tidak patuhnya wajib pajak. Kurangnya penerimaan pajak berdampak pada perlambatan belanja negara, maka diharapkan kesadaran wajib pajak membayar pajak.

Dalam menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan, diperlukan upaya-upaya nyata. Serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak. Salah satu kebijakan adalah dengan diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak.

Program tax amnesty perlu dukungan sistem dan basis data perpajakan yang baik. Dalam memberikan tax amnesty ini, perlu dilakukan penegakan hukum untuk mengejar aset atau harta tersembunyi dari wajib pajak (WP), baik orang pribadi (OP) maupun badan yang tidak ikut program tax amnesty. Maupun yang ikut tetapi tidak melaporkan seluruh hartanya. Tax amnesty juga diberlakukan standar penilaian harta untuk memberikan kepastian serta menjamin prosedur penilaian yang objektif.

Sehingga, dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman antara petugas pajak dan wajib pajak, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

Pemerintah mengklaim, penerapan program amnesti pajak paling berhasil di dunia. Rancangan pengampunan pajak ini berpotensi menjadi fasilitas karpet merah bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi dan finansial serta pencucian uang. Pemerintah tentunya mempunyai target pencapaian penerimaan pajak yang maksimal dengan diterapkannya tax amnesty.

Hal ini dapat diasumsikan bahwa adanya peluang bagi pengusaha atau konglomerat untuk menghitung kembali pembayaran pajak yang menurut perkiraan melampaui kesanggupan wajib pajak. Sekalipun hingga Triwulan IV 2017, realisasi pajak baru mencapai 60 persen dari target APBN-P. Dengan sisa waktu satu bulan, jelas akan sulit mencapai target tersebut. Namun, pemerintah melalui Menteri Keuangan tetap optimistis bahwa target penerimaan pajak akan tercapai.

Penerimaan perpajakan dari seluruh sektor ekonomi terutama sektor yang selama ini dianggap menghadapi masalah tekanan ternyata cukup positif, manufaktur positif, perdagangan yang selama ini dianggap daya beli menurun. Bahkan menurut Direktur Jenderal Pajak dalam laporannya kepada Presiden mengatakan, kenaikan jasa titipan atau kurir mencapai lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, Presiden tetap berpesan agar kita perlu harus hati-hati dan menjaga optimisme dan momentum ekonomi.

Melihat perkembangannya untuk mengejar penerimaan pajak, pemerintah mencari solusi dan semakin lunak terhadap wajib pajak.

Perlu dilakukan revisi pada aturan pelaksanaan tax amnesty sehingga dapat memberikan kesempatan pada WP untuk melaporkan dan mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan maupun surat pernyataan harta (SPH).

WP yang ikut maupun yang tidak ikut tax amnesty dapat melaporkan hartanya dan mendeklarasikan dalam SPT masa PPh final. Pada kesempatan ini, bagi peserta tax amnesty tidak ada batasan waktunya, kecuali sebelum pemeriksa datang membawa surat pemeriksaan. Terkait pajak bagi WP peserta maupun nonpeserta tax amnesty yang melaporkan harta tambahannya akan dikenai tarif sesuai PP Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diberlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan.

Keputusan pemerintah untuk merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) merupakan upaya memberikan kesempatan kembali bagi para WP untuk meningkatkan kepatuhannya. Namun, akan ada potensi moral hazard di dalamnya. Mengingat tidak adanya batasan waktu akhir pelaporan harta bagi WP peserta tax amnesty. Karena tidak sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan membatasi pelaporan harta bagi peserta tax amnesty hingga Juli 2019 dan setelah batas waktu harta tambahan tidak bisa ditetapkan lagi.

Tentu akan mendorong para WP nakal untuk tidak melaporkan hartanya. Menunggu hingga batas akhir waktu pelaporan tersebut.

Ada anggapan, bahwa pengampunan pajak yang dari semula dianggap sebagai solusi, kini berubah menjadi teror bagi masyarakat. Mimpi indah pemerintah yang merasa akan mampu menarik dana yang parkir di luar, kini beralih jadi menyasar rakyatnya sendiri yang sedang kesulitan di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan sedang bekerja keras untuk sekadar mampu bertahan di tengah ketidakpastian yang ada.

Ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar lebih harus hati-hati dan menjaga optimisme serta memerhatikan momentum ekonomi. Pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan pajak tak lagi terjadi di masa mendatang. (riz/k15)


BACA JUGA

Minggu, 04 Februari 2018 09:02

Zulhasan, Thariq bin Ziyad, dan Point of No Return

CATATAN: DHIMAM ABROR DJURAID*PERNYATAAN Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengenai fenomena lesbian, gay,…

Rabu, 31 Januari 2018 08:47

Kedok Pemberdayaan Masyarakat

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan,Mahasiswa S-3 Program…

Rabu, 31 Januari 2018 07:21

Gubernur Jadi Menteri Keuangan

CATATAN: AJI SOFYAN EFFENDI SAMPAI beberapa waktu ke depan, DPR dan Kementerian Keuangan akan menggodok…

Selasa, 30 Januari 2018 09:07

Dunia Lain Adalah Mungkin

CATATAN: INDA FITRYARINI(Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman) "ANOTHER Possible World" adalah…

Selasa, 30 Januari 2018 07:45

Jaga Momentum Perbankan Syariah

CATATAN: BAMBANG SAPUTRAKomisi Ekonomi MUI Kota Balikpapan BEBERAPA tahun belakangan, perbankan syariah…

Senin, 29 Januari 2018 07:34

Keniscayaan Menjadi Entrepreneur

CATATAN : ARIFUL AMIN INDONESIA punya satu keunggulan yang disebut jarang dimiliki negara lain. Yakni…

Jumat, 26 Januari 2018 08:46

Fintech, Peluang atau Bumerang?

OLEH: MUHAMMAD HENDRA WIJAYA NUGRAHA(Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Anggota…

Kamis, 25 Januari 2018 08:40

Ketahanan Pangan dan Potensi Pertanian (2-Habis)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan,Mahasiswa S-3 Program…

Rabu, 24 Januari 2018 08:52

Impor Beras dan Agrokorporasi (1)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan,Mahasiswa S-3 Program…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .