MANAGED BY:
SELASA
18 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 27 November 2017 14:22
Korupsi Sumber Daya Alam
HERDIANSYAH HAMZAH

PROKAL.CO, HERDIANSYAH HAMZAH*

 

SALAH satu titik rawan korupsi adalah sektor sumber daya alam (SDA). SDA yang besar, tentu saja menjadi pemantik godaan bagi siapa saja yang memegang dan mengendalikan kekuasaan. Jika SDA tidak dikelola dengan baik, niscaya akan dengan mudah diperdagangkan demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Sektor SDA menjadi bancakan ekonomi yang kerap dieksploitasi. Bahkan kuat dugaan, setiap momentum elektoral pemilihan kepala daerah, sumber dananya berasal dari transaksi bisnis perizinan di sektor SDA. Pengungkapan sejumlah kasus di beberapa daerah, kian menguatkan betapa rentannya korupsi terjadi di sektor SDA. Sebut saja kasus pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Provinsi Riau yang melibatkan Gubernur AnnasMaamun, izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Gubernur Nur Alam, izin usaha perkebunan di Kutai Kartanegara yang melibatkan Bupati Rita Widyasari, hingga yang terakhir izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara yang melibatkan mantan Bupati Aswad Sulaiman.

 

MELACAK POLA

Untuk memahami bagaimana korupsi di sektor SDA bekerja, tentu saja harus dimulai dengan memahami pola. Terutama dengan memetakan (mapping) titik-titik proses korupsi itu bermula. Berikut adalah titik rawan potensi korupsi di sektor SDA. Pertama, tata kelola perizinan. Pada umumnya, pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk.

Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA, mark-up anggaran lebih banyak digunakan sebagai modus utamanya. Kenapa perizinan? Karena perizinan memerlukan kuasa dan kewenangan. Hal itulah yang rentan disalahgunakan oleh si pemilik kuasa. Korupsi, pada dasarnya, bertalian dengan kewenangan. Terlebih jika kewenangan itu tidak terkontrol oleh pengawasan yang memadai.

Selanjutnya, perizinan di sektor SDA sudah pasti disertai keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar inilah yang memungkinkan si penerima izin memobilisasi sumber daya ekonominya untuk melancarkan politik kotor yang menghalalkan segala cara.

Kedua, informasi yang tertutup. Isu keterbukaan informasi, sesungguhnya, sudah lama dikampanyekan sebagai bagian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sayang, itu berhenti di tataran di kursus belaka tanpa mampu diterapkan dengan baik. Faktanya, dalam konteks tata kelola SDA, publik begitu sulit mendapatkan akses terhadap data. Terutama data yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai data izin lingkungan (amdal, UKL-UPL, dan lain-lain), data jaminan reklamasi, data status CnC dan non-CnC, data pajak dan data NPWP.

Wajar jika belakangan berkembang tren uji akses informasi di hampir semua daerah di Indonesia. Ini karena akses data yang tertutup. Ketiga, kerusakan lingkungan. Tata kelola SDA yang buruk, berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Secara empiris, kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Lebih parahnya lagi, keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungannya, cenderung diabaikan.

Dalam artikelnya yang berjudul The Hidden Shame of The Global Industrial Economy, Ed Ayres dari World Watch Institute, menyebutkan bahwa begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh pemerintahan korup. Mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli. Ibarat kata pepatah, aureshabentet non audient (bertelinga tapi tidak mampu mendengar).

Keempat, ketidakpatuhan hukum. Hal tersebut bertalian dengan dua hal. Pertama, dampak dari kerusakan lingkungan yang cenderung diabaikan, baik pada level pengawasan maupun di tingkat penegakan hukumnya. Kedua, kebijakan yang bertentangan dengan aturan (umbrella act). Sebut saja izin pertambangan yang berada dalam kawasan konservasi. Padahal secara eksplisit Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa, “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung".

Logisnya, untuk apa mengeluarkan izin di lokasi yang jelas-jelas melabrak aturan? Kelima, oligarki kekuasaan. Berdasarkan pengalaman empiris, bentuk oligarki tidak hanya terbatas pada penguasaan minoritas terhadap mayoritas. Tetapi pada saat yang bersamaan, juga mensyaratkan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan lahirnya dominasi ekonomi dan politik.

Penyebutan Tim 11 dalam perkara dugaan gratifikasi dan suap izin perkebunan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari memberi petunjuk bagaimana oligarki ini bekerja. Istilah Tim 11 sendiri dibenarkan oleh komisioner KPK, BasariaPanjaitan. Artinya, ini mengindikasikan bagaimana cara sekelompok minoritas mengendalikan mayoritas pada satu sisi. Dan kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya. (riz/k8)

*(Dosen Fakultas Hukum dan Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman)

 


BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 22:45

Daya Saing Indonesia di Pasar Bebas

Oleh : Muhammad Antung Candra Prodi Bisnis Managemant   Dikabarkan…

Minggu, 16 Desember 2018 22:09

ASN Turn Back Hoax

Oleh Dewi Sartika, SE., MM Peneliti Muda pada Lembaga Administrasi…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:02

Akibat Tambang, Kerusakan Meradang

KALIMANTAN  Timur adalah provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:00

Masa Depan 212

REUNI 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 di Kawasan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:27

Pelaku Penghina Fisik Harus Siap-Siap Dipidana

Oleh: Elsa Malinda (Warga Balikpapan) AKHIR-akhir ini istilah body shaming…

Jumat, 14 Desember 2018 07:25

Penggunaan "Kafir" dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: H Fuad Fansuri, Lc M Th I (Dosen Ilmu…

Kamis, 13 Desember 2018 07:28

Pembangunan Berkelanjutan Kaltim?

Oleh: Bambang Saputra (Sekretaris MES Balikpapan) PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development),…

Kamis, 13 Desember 2018 07:25

Menanam Toleransi Memetik Damai

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Penyuluh Agama Islam Kementerian…

Kamis, 13 Desember 2018 07:21

Keterbatasan Data Bisa Hambat Pencapaian SDGs

Nama: Rezaneri Noer Fitrianasari (Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat…

Rabu, 12 Desember 2018 07:47

Menanti Hadirnya Taman Wisata Rohani

Oleh: Muslan PEMERINTAH tampaknya harus melakukan inovasi dalam memberikan pilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .