MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 27 November 2017 14:22
Korupsi Sumber Daya Alam
HERDIANSYAH HAMZAH

PROKAL.CO, HERDIANSYAH HAMZAH*

 

SALAH satu titik rawan korupsi adalah sektor sumber daya alam (SDA). SDA yang besar, tentu saja menjadi pemantik godaan bagi siapa saja yang memegang dan mengendalikan kekuasaan. Jika SDA tidak dikelola dengan baik, niscaya akan dengan mudah diperdagangkan demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Sektor SDA menjadi bancakan ekonomi yang kerap dieksploitasi. Bahkan kuat dugaan, setiap momentum elektoral pemilihan kepala daerah, sumber dananya berasal dari transaksi bisnis perizinan di sektor SDA. Pengungkapan sejumlah kasus di beberapa daerah, kian menguatkan betapa rentannya korupsi terjadi di sektor SDA. Sebut saja kasus pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Provinsi Riau yang melibatkan Gubernur AnnasMaamun, izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Gubernur Nur Alam, izin usaha perkebunan di Kutai Kartanegara yang melibatkan Bupati Rita Widyasari, hingga yang terakhir izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara yang melibatkan mantan Bupati Aswad Sulaiman.

 

MELACAK POLA

Untuk memahami bagaimana korupsi di sektor SDA bekerja, tentu saja harus dimulai dengan memahami pola. Terutama dengan memetakan (mapping) titik-titik proses korupsi itu bermula. Berikut adalah titik rawan potensi korupsi di sektor SDA. Pertama, tata kelola perizinan. Pada umumnya, pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk.

Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA, mark-up anggaran lebih banyak digunakan sebagai modus utamanya. Kenapa perizinan? Karena perizinan memerlukan kuasa dan kewenangan. Hal itulah yang rentan disalahgunakan oleh si pemilik kuasa. Korupsi, pada dasarnya, bertalian dengan kewenangan. Terlebih jika kewenangan itu tidak terkontrol oleh pengawasan yang memadai.

Selanjutnya, perizinan di sektor SDA sudah pasti disertai keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar inilah yang memungkinkan si penerima izin memobilisasi sumber daya ekonominya untuk melancarkan politik kotor yang menghalalkan segala cara.

Kedua, informasi yang tertutup. Isu keterbukaan informasi, sesungguhnya, sudah lama dikampanyekan sebagai bagian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sayang, itu berhenti di tataran di kursus belaka tanpa mampu diterapkan dengan baik. Faktanya, dalam konteks tata kelola SDA, publik begitu sulit mendapatkan akses terhadap data. Terutama data yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai data izin lingkungan (amdal, UKL-UPL, dan lain-lain), data jaminan reklamasi, data status CnC dan non-CnC, data pajak dan data NPWP.

Wajar jika belakangan berkembang tren uji akses informasi di hampir semua daerah di Indonesia. Ini karena akses data yang tertutup. Ketiga, kerusakan lingkungan. Tata kelola SDA yang buruk, berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Secara empiris, kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Lebih parahnya lagi, keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungannya, cenderung diabaikan.

Dalam artikelnya yang berjudul The Hidden Shame of The Global Industrial Economy, Ed Ayres dari World Watch Institute, menyebutkan bahwa begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh pemerintahan korup. Mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli. Ibarat kata pepatah, aureshabentet non audient (bertelinga tapi tidak mampu mendengar).

Keempat, ketidakpatuhan hukum. Hal tersebut bertalian dengan dua hal. Pertama, dampak dari kerusakan lingkungan yang cenderung diabaikan, baik pada level pengawasan maupun di tingkat penegakan hukumnya. Kedua, kebijakan yang bertentangan dengan aturan (umbrella act). Sebut saja izin pertambangan yang berada dalam kawasan konservasi. Padahal secara eksplisit Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa, “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung".

Logisnya, untuk apa mengeluarkan izin di lokasi yang jelas-jelas melabrak aturan? Kelima, oligarki kekuasaan. Berdasarkan pengalaman empiris, bentuk oligarki tidak hanya terbatas pada penguasaan minoritas terhadap mayoritas. Tetapi pada saat yang bersamaan, juga mensyaratkan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan lahirnya dominasi ekonomi dan politik.

Penyebutan Tim 11 dalam perkara dugaan gratifikasi dan suap izin perkebunan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari memberi petunjuk bagaimana oligarki ini bekerja. Istilah Tim 11 sendiri dibenarkan oleh komisioner KPK, BasariaPanjaitan. Artinya, ini mengindikasikan bagaimana cara sekelompok minoritas mengendalikan mayoritas pada satu sisi. Dan kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya. (riz/k8)

*(Dosen Fakultas Hukum dan Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman)

 


BACA JUGA

Jumat, 15 Maret 2019 11:51

Persiapkan Komisioner KPU 2024 – 2029 Sejak Sekarang

Catatan Abd. Kadir Sambolangi: Anggota panitia seleksi (Pansel) calon Komisi…

Rabu, 13 Maret 2019 10:40

Mereka Anggap Monster Itu Bernama Prabowo

Oleh : Hersubeno Arief Mereka ingin memutarbalik arus besar perubahan…

Minggu, 03 Maret 2019 11:34

Keadilan untuk Pak Sopir

Oleh: Bambang Iswanto, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda…

Minggu, 03 Maret 2019 11:21

Memilih (Ke) Pemimpin (An) dengan Iman

Oleh : Dewi Sartika, SE., MM*   Perhelatan akbar sebentar…

Sabtu, 09 Februari 2019 12:49

Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat

Oleh: Mukhamad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda)  Judul ini diangkat dari…

Sabtu, 09 Februari 2019 10:47

Stanley dan Mogulisme Media yang Anjay Sekali

Oleh: Ramon Damora Wartawan Indonesia KETUA Dewan Pers, Yosep Adi…

Selasa, 05 Februari 2019 10:18

Posisi Ketua Adat dalam Acara Pemerintah

PERINGATAN ulang tahun ke-59 Kabupaten Paser berjalan dengan sukses, meski…

Rabu, 30 Januari 2019 07:24

Guru Ideal dan Revolusioner

Oleh: Heni Susilowati MPd (Guru SMA 1 Long Kali, Paser)…

Selasa, 29 Januari 2019 07:10

Bandara APT Pranoto: Harapan dan Tantangan Pariwisata Samarinda

OLEH: ADI PURBONDARU (Analis KPw BI Kaltim) SAMARINDA yang memiliki…

Senin, 28 Januari 2019 07:00

Urgensi Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah

OLEH: CHRISTIAN (Analis Ekonomi KPw-BI Kaltim) BANK Indonesia sebagai otoritas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*