MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Sabtu, 25 November 2017 06:12
Holding BUMN Tambang Rawan Langgar Hukum
-

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Gagasan pembentukan holding BUMN di sektor pertambangan dinilai sangat baik, karena memperkuat keuangan perusahaan pelat merah. Namun di luar itu, ada potensi aspek legal yang dilanggar.

“Bicara aturan, itu PP Nomor 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (yang digunakan sebagai dasar penggabungan modal holding BUMN, Red), melanggar sejumlah undang-undang,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara di Jakarta Selatan, Rabu (22/11).

Menurut Marwan, sejumlah aturan yang kemungkinan dilanggar antara lain UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kemungkinan telah terjadi pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. “Mekanisme yang diatur pada PP 72/2016 ini saya kira menihilkan DPR. Jadi tak ada peran DPR di situ. Akibatnya, mekanisme APBN tidak jalan. Jadi, sekian banyak undang-undang yang posisinya lebih tinggi dari PP itu dilanggar. Dengan demikian otomatis itu (holding BUMN, Red) tak bisa dijalankan,” ucapnya.

Marwan menilai, dengan tidak adanya pengawasan DPR maka kemungkinan bakal terjadi penjualan aset negara sangat terbuka. Termasuk penjualan anak-anak perusahaan BUMN yang ada.

“Saya kira, langkah mentransfer aset negara yang ada di perusahaan go publik ke Inalum saja sudah bermasalah. Karena ini kan aset negara, maka mekanisme transfernya harus lewat APBN,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menegaskan, pemerintah tetap memegang kendali terhadap tiga perusahaan tambang pelat merah, meski tak lagi berstatus persero dan menjadi anak usaha dari induk holding-nya, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Ke tiga perusahaan tersebut masing-masing PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, kontrol pemerintah tetap ada dan tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Yakni terkait tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas. (gir/jpnn/man/k18)


BACA JUGA

Minggu, 21 Januari 2018 08:22

Bisnis Properti Masih Menjanjikan

JAKARTA – Sektor properti pada tahun ini diprediksi masih akan bergeliat. Di tengah tantangan…

Sabtu, 20 Januari 2018 06:26

Jumlah Investor Naik 36 Persen

BALIKPAPAN   -  Upaya intensif Bursa Efek Indonesia (BEI) menyosialisasikan investasi pasar…

Sabtu, 20 Januari 2018 06:22

Mini University Targetkan 200 Pengusaha Baru

SAMARINDA  –  Sukses meluluskan 359 wirausahawan baru tahun lalu, Kantor Perwakilan…

Sabtu, 20 Januari 2018 06:21

Dambakan Sentra Pangan, Wajib Kebut Bendungan

SAMARINDA  -  Sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kaltim telah ditunjuk sebagai…

Sabtu, 20 Januari 2018 06:20

Diler Sambut Baik Rencana Car Terminal

BALIKPAPAN  -  Rencana pembangunan fasilitas car terminal dalam proyek depo kontainer di Terminal…

Jumat, 19 Januari 2018 08:19

Tembus 6.472, IHSG Lanjutkan Rekor

BALIKPAPAN - Proyeksi positif dari sebagian emiten tahun ini direspons positif oleh investor pasar modal.…

Jumat, 19 Januari 2018 08:18

Putar Omzet Puluhan Juta dan Ciptakan Lapangan Kerja

Keterbatasan fisik kerap dianggap membatasi kesempatan bersaing dengan yang lain. Namun hal itu dibantah…

Jumat, 19 Januari 2018 08:12

Pajak Berat, Jenis Produksi Mobil Terbatas

JAKARTA - Kinerja negara tetangga dalam produksi otomotif diakui Gabungan Industri Kendaraan Bermotor…

Jumat, 19 Januari 2018 08:11

Tahun Ini Pemerintah Lelang 43 Blok Migas

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) alan melelang 43 blok minyak dan gas (migas)…

Kamis, 18 Januari 2018 07:33
PAD Restoran Naik 100 Persen dalam Tiga Tahun

Masyarakat Konsumtif, Peluang di Depan Mata

SAMARINDA - Tak hanya menggenjot pertumbuhan ekonomi, sektor makanan dan minuman menjadi andalan Pemkot…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .