MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 22 November 2017 09:56
Golkar Kaltim Masih Menimbang

Munaslub Berimbas Bongkar-Pasang Pengurus

Sofyan Hasdam

PROKAL.CO, SAMARINDA – Rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Golkar setelah penahanan sang ketua, Setya Novanto, dianggap salah satu manuver untuk menyelamatkan partai. Golkar Kaltim pun angkat bicara terkait konstelasi politik internal ini.

Sekjen DPD I Golkar Kaltim Abdul Kadir menerangkan, munaslub pada dasarnya hal alami dalam konstitusi partai. “Dalam hal ini Golkar,” ujarnya. Dia mencontohkan, ketua umum terbaring sakit, berhalangan hadir, bahkan menyandang status tersangka pun diatur dalam konstitusi partai. Yakni, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi (PO). Semua tahapan diatur dalam AD/ART dan PO tersebut.

Sebelum munaslub dilaksanakan, beberapa tahapan harus dilakukan. “Seperti yang dilaksanakan hari ini (kemarin), rapat pleno dilaksanakan untuk membahas jadwal rapat pimpinan nasional (rapimnas),” terangnya. Nah, barulah dalam rapimnas tersebut dibahas pelaksanaan munaslub.

Semua pintu menuju munaslub adalah rapimnas, di sana pengurus DPD I Golkar se-Indonesia memutuskan munaslub dilaksanakan atau tidak. Makanya sekarang Golkar Kaltim masih menimbang untung-rugi terlaksananya munaslub. DPD I Kaltim juga belum membicarakannya dengan pengurus kabupaten/kota. Dengan kata lain, suara Golkar Kaltim belum bulat untuk melaksanakan munaslub. Yang pasti, tegas dia, dengan kondisi sekarang, Golkar Kaltim masih mengusung Rita Widyasari sebagai calon gubernur Kaltim dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Kaltim Hatta Zainal mengungkapkan, efek yang dirasakan Kaltim yang jelas mesti menentukan kepada siapa ketua umum akan dijatuhkan. Namun, di sisi lain, munaslub salah satu cara penyelesaian yang bisa dilakukan partai. “Apalagi dengan waktu yang mepet seperti sekarang, kita harus melakukan penyelesaian secepat mungkin,” terangnya saat ditemui media ini kemarin (21/11). Apalagi dengan target Golkar yang menang di setiap penyelenggaraan pemilu selama 2018 dan 2019.

Dia berharap, Rita Widyasari tetap menjabat ketua Golkar Kaltim. Tentu saja dengan menunjuk seorang delegasi. Kerugian dari dilaksanakan munaslub di pusat adalah mesti dilaksanakannya musyawarah daerah luar biasa (musdalub) yang mengakibatkan   bongkar-pasang pengurus di daerah. Sementara itu, pengurus struktur tengah Kaltim sudah solid sejak penobatan Rita sebagai bakal calon gubernur yang diusung Golkar. Dengan waktu yang sempit, dia pesimistis bisa membangun tim yang kuat seperti sekarang. Karena itu, kata dia, alangkah baiknya jika yang diganti hanya di tingkat ketua umum. “Di struktur tengah tidak perlu. Mengingat kondisi sekarang,” terangnya.  

Dari kantor DPP Golkar di Kemanggisan, Jakarta Barat, dalam rapat pleno yang dilakukan kemarin tampaknya jadi atau tidaknya munaslub baru akan dilaksanakan setelah Setnov menjalani praperadilan.

Hal tersebut disampaikan Korwil KalimantanDPP Golkar Andi Sofyan Hasdam. Dihubungi melalui ponsel pribadinya kemarin, dia mengatakan, rapat pleno yang dipimpin Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid itu belum ada keputusan munaslub. Usulan yang justru terdengar di kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, adalah jika Setnov menang di praperadilan, musyawarah luar biasa tingkat nasional tak perlu dilaksanakan. “Jika kalah di praperadilan, maka direncanakan munaslub pada April atau Mei 2018,” terangnya. Sekarang, kata dia, munaslub baru bisa dilaksanakan bergantung suara DPD I Golkar se-Indonesia.

Yang tadi malam dibicarakan adalah mengenai pelaksana tugas (Plt) ketua umum DPP Golkar. Nah, ada surat keputusan dari Setnov yang menunjuk Sekjen DPP Golkar Idrus Marham sebagai Plt. “Tapi sebagian berpendapat, dibanding menunjuk Plt, lebih baik berjalan sesuai organisasi saja, dalam hal ini ketua harian,” ungkapnya. Dua usulan tadi, kata Sofyan, terus dibahas hingga tadi malam. Jika surat keputusan dari Setnov disahkan dalam rapat pleno, Idrus Marham yang akan menjalankan tugas ketua umum. Ditanya soal nasib DPD I Golkar Kaltim, Wali Kota Bontang dua periode itu mengatakan, pembahasan Plt selesai, baru akan membahas soal daerah. (*/fch/far/k8)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 10:40

Waduh, Utang Luar Negeri Indonesia Naik, Tembus Rp 5.410 Triliun..!!

JAKARTA- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh sebesar USD 360,7 miliar atau Rp 5.410 triliun (kurs…

Selasa, 16 Oktober 2018 11:14

MAAF..!! Tol Balikpapan - Samarinda Molor, Ngga Jadi Diresmikan Jokowi

SAMARINDA- Tol Balikpapan-Samarinda batal diresmikan akhir tahun ini. Padahal mantan Gubernur Kaltim…

Senin, 15 Oktober 2018 11:42
Menelisik Prostitusi Online di Kota Semarang

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota…

Senin, 15 Oktober 2018 11:36
Romo Leo Joosten Ginting Suka, Warga Belanda yang Lestarikan Budaya Batak Karo

Lestarikan Budaya Batak karena Cinta

Begitu menginjakkan kaki di Tapanuli Utara pada 1971, Leo Joosten langsung jatuh cinta dengan tanah…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:11

INNALILLAHI..!! 12 Siswa Tewas Diterjang Banjir

JAKARTA – Kelas sore itu berubah jadi tragedi. Puluhan siswa yang tengah belajar diterjang air…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:09

Premium Tak Naik, Tapi Pasokan Dikurangi?

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai,…

Minggu, 14 Oktober 2018 08:06

Sikat Persebaya, Borneo FC Bidik Papan Atas

SURABAYA – Gairah Borneo FC kembali membuncah. Tekad bersaing di papan atas makin kuat. Suntikan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:10

Rumah DP 0 Persen Diluncurkan Anies

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berharap rumah DP 0 persen dapat meringankan warga…

Sabtu, 13 Oktober 2018 10:28

Dua Kali Dipanggil Mangkir, Ketua DPRD Itu Dibawa Polisi

JAKARTA – Isu bahwa Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif ditangkap polisi terjawab. Ya, Mabes Polri…

Jumat, 12 Oktober 2018 11:09

Soal BBM, Ini Tiga Tekanan yang Dihadapi Pemerintah

JAKARTA- Pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp 6.650 menjadi Rp 7.000 per…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .