MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Selasa, 21 November 2017 07:26
Sengketa Dua Tahun karena Selisih Satu Suara

Pilkades Tengin Baru Mirip Pilpres 2014

PROKAL.CO, Sengketa Pilkades Tengin Baru sudah bergulir selama dua tahun. Selisih satu suara di satu TPS menjadi penyebabnya. Hingga akhirnya, kades terpilih yang sudah bertugas 1 tahun 8 bulan harus dicopot. Lalu, dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, yang bermasalah pada Pilkades Serentak 2015 lalu.

MASALAH pelik menghinggapi Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Efek pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilaksanakan akhir 2015 lalu masih menimbulkan masalah hukum. Selisih perolehan suara dipermasalahkan salah satu calon kades yang bertarung dalam pilkades tahun itu. Ahmad Mauladin menyoal selisih satu suara dari Abdul Harus Nasution yang mengumpulkan 748 suara di TPS 01. Dia hanya mengumpulkan 747 suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.463 suara. Sedangkan satu calon lainnya, Sutarto, hanya mengumpulkan 218 suara.

Ahmad Mauladin menganggap ada surat suara tidak sah di TPS 01. Dia temukan satu surat suara itu milik desa tetangganya yang juga melaksanakan pilkades, yakni Desa Wonosari yang akhirnya membuat rivalnya unggul satu suara. Ahmad Mauladin pun melaporkan itu ke Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades yang dibentuk Pemkab PPU. Namun, laporannya ditolak karena Panitia Pilkades Tengin Baru membantah adanya penyalahgunaan surat suara itu.

Akhirnya, Abdul Haris Nasution dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkades Desa Tengin Baru. Dia pun dilantik sebagai Kades Tengin Baru pada Januari 2016. Tak puas melihat kemenangan Abdul Haris Nasution, Ahmad Mauladin menempuh jalur hukum. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dia menggugat surat keputusan (SK) pengangkatan Abdul Haris Nasution sebagai Kades Tengin Baru periode 2016–2022. Dalilnya, karena pelanggaran saat pemungutan suara di TPS 01. Dia menggunakan jasa kuasa hukum Muhammad Ichsan.

Gugatan PTUN yang dimohonkan Ahmad Mauladin dikabulkan majelis hakim yang dipimpin Irvan Mawardi pada 2 Juni 2016. Bunyi amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan serta memerintahkan bupati PPU mencabut SK Nomor 141/21/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode 2016–2022. Selain itu, memerintahkan bupati PPU melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Panitia Pilkades untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tengin Baru, paling lambat tiga puluh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Pemkab PPU pun melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, Ahmad Mauladin tetap memenangkan gugatan. Pada 4 April 2017, Hakim Ketua, Irfan Fachruddin memutuskan menolak permohonan kasasi dari bupati PPU. Jadi, pemungutan suara ulang tetap digelar di TPS 01 Desa Tengin Baru.

Kepala DPMPD PPU Dul Azis mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara akan dilaksanakan bersamaan pilkades serentak tahap kedua, 27 November 2017 mendatang bersama 14 desa se-Kabupaten PPU. Pihaknya menganggarkan Rp 135 juta untuk pelaksanaan pilkades di dua TPS di Desa Tengin Baru. Namun, karena perintah MA, sehingga hanya menggelar pemungutan suara di satu TPS, yakni TPS 01, anggaran tidak akan digunakan seluruhnya. “Jadi, yang diulang di TPS 01 saja. Kalau TPS 02, enggak masalah,” ucap dia.

Bupati PPU Yusran Aspar telah menggelar rapat dengan tiga calon kades yang akan ikut dalam pemungutan suara itu. Namun, hanya dua calon kades yang hadir, yakni Abdul Haris Nasution dan Ahmad Mauladin. Bertempat di ruang rapat Lantai III Kantor Bupati, Jumat (17/11) lalu, disaksikan pejabat terkait, yakni Kepala DPMPD PPU Dul Azis, Camat Sepaku Risman Abdul, pihak kepolisian, dan kejaksaan Penajam.

Pertemuan yang dimulai pukul 11.00 Wita itu berlangsung panas. Abdul Haris Nasution, calon kades yang sebelumnya memenangkan Pilkades Tengin Baru, memilih keluar dari ruang pertemuan. Dia tidak sepakat jika hasil pemungutan suara di TPS 01 diakumulasi dengan hasil pemungutan suara TPS 02.

Hanya TPS 01 yang melaksanakan pemungutan suara ulang, sementara hasil di TPS 02 tetap mengacu pada pemungutan suara pada Pilkades Serentak 2015. “Dulu pas (Pilpres 2014), Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ada yang diulang juga. Tapi tetap dijumlahkan dengan TPS lain,” imbuh Bang Dul—sapaan karibnya.

Abdul Haris Nasution pun menghubungi Dul Aziz, memutuskan tidak ikut dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tengin Baru. Dia meminta, DPMPD tidak menyertakan nama dan fotonya dalam surat suara. Jadi, hanya ada dua calon yang akan berebut suara warga Desa Tengin Baru. Yakni, Sutarto dengan nomor urut dua dan Ahmad Mauladin dengan nomor urut tiga. “Kalau begitu, kami minta buat surat permohonan tidak dimasukkan dalam surat suara,” terang mantan Kabag Humas di Setkab PPU itu.

Nantinya, DPT yang digunakan dalam pemilihan ulang di TPS 01 menggunakan data Pilkades 2015. Jadi, tidak ada warga yang menjadi pemilih baru. Yang tidak terdaftar pada Pilkades 2015 tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang.

Sementara itu, Bupati PPU yang memimpin pertemuan itu mengatakan, jika tidak diakumulasikan jumlah warga yang menggunakan hak suaranya, akan terjadi masalah di kemudian hari. Warga Desa Tengin Baru yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 akan keberatan jika hanya menggunakan hasil TPS 01 untuk menentukan kades terpilih. “Saya analogikan seperti Pilpres 2014. Kan ada pemilihan ulang juga. Disuruh ulang karena ada sesuatu. Setelah itu, hasilnya tetap diakumulasi. Kalau dihitung hanya TPS 01, namanya kepala desa TPS 01 enggak mau warga TPS 02,” kelakar dia.

Yusran tidak mempersoalkan adanya penolakan mengenai akumulasi jumlah suara itu. Karena dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan putusan kasasi MA yang memerintahkan melakukan pemungutan suara di TPS 01. Padahal sebelumnya, sudah ada kesepakatan dengan tiga calon kades terkait pemungutan suara di dua TPS, yakni TPS 01 dan TPS 02. “(Kalau dua TPS) kami melampaui perintah. Bisa digugat orang lagi,” tandas dia. (*/kip/waz/k11)


BACA JUGA

Kamis, 07 Desember 2017 07:31

Masuk Radar Kejaksaan

TANA PASER – Proyek pembangunan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT…

Kamis, 07 Desember 2017 07:30

Kades: Warga Sudah Huni Rumah Adat

PROTES warga terhadap kondisi rumah dari proyek Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemberdayaan Komunitas…

Rabu, 06 Desember 2017 07:45

Nasib Kesultanan Paser di Zaman Sekarang

Sejarah panjang Kerajaan Paser telah berakhir 1906 silam. Setelah Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Rabu, 06 Desember 2017 07:39

Ini Riwayat Sultan Terakhir Kerajaan Paser

KEPEMIMPINAN sultan terakhir (kesebelas) jatuh pada masa pemerintahan Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .