MANAGED BY:
SENIN
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 19 November 2017 17:31
KPK Kemungkinan Usut Pengacara Novanto

PROKAL.CO, Setelah terus berkoar akan mempolisikan pihak-pihak yang menyerang kliennya, pengacara Setya Novanto kini harus menghadapi persoalan baru. KPK tampaknya akan serius menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat yang mengadukan tim pengacara Ketua DPR Setya Novanto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui, pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat yang menilai tim pengacara Setnov sudah melakukan obstruction of justice karena menghalang-halangi proses penyidikan kasus e-KTP. ”Ini (obstruction of justice, Red) tindak pidana serius,” ujarnya kemarin (18/11).

Karena itu, lanjut Febri, KPK perlu menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut agar semua menjadi jelas.

Dia menyatakan, pengusutan kasus korupsi tak boleh dihalang-halangi. ”Ancaman hukumannya cukup berat, 3 sampai 12 tahun (penjara),” ucapnya.

Sejumlah warga memang beramai-ramai melaporkan kuasa hukum Setnov ke KPK, khususnya Fredrich Yunadi.

Laporan itu terkait indikasi menghalang-halangi penyidikan kasus e-KTP. Salah satu pelapor adalah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. ”Laporan dugaan obstruction of justice,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur.

Koalisi itu, antara lain, terdiri atas ICW, KontraS, YLBHI, LBH Pers, dan Gerakan Anti-Korupsi (GAK). Ada beberapa poin yang dilaporkan.

Salah satunya tindakan kuasa hukum yang menganjurkan Setnov untuk tidak memenuhi panggilan KPK dengan berbagai argumen yang tidak relevan.

Bahkan, pendapat itu cenderung menyesatkan masyarakat. ”Banyak bukti yang kami ajukan, video, semua ucapan dia (kuasa hukum, Red),” ujarnya.

Isnur menambahkan, ada upaya menyesatkan opini publik yang dilakukan kuasa hukum Setnov. Yang paling parah terkait dengan penafsiran UU MD3 bahwa pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden.

Padahal, dalam UU tersebut terdapat pasal yang mengecualikan ketentuan itu. ”Ada upaya penyesatan opini publik,” ujarnya.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai Fredrich bisa dijerat dengan pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, pengacara Setnov tak menggubris tudingan obstruction of justice tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Fredrich Yunadi menyebut pengacara memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, sebagaimana pasal 16 UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum.

Saat tadi malam dihubungi untuk dimintai komentar terkait rencana terbaru KPK yang bakal serius menindaklanjuti laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Fredrich juga tak bersedia merespons.

Tak hanya pengacara Setnov, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga serius mengumpulkan bukti terkait indikasi keterlibatan Hilman Mattauch dalam membantu menyembunyikan Setnov saat hendak dijemput paksa KPK.

Hilman yang merupakan kontributor Metro TV adalah orang yang menyopiri mobil saat Setnov kecelakaan di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Kamis malam (17/11).

Menurut Isnur, jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung dugaan itu, Hilman bisa dikenai pasal merintangi penyidikan KPK dan kode etik jurnalistik. ”Tapi, sejauh ini baru kuasa hukum Setnov yang kami laporkan ke KPK,” ujarnya.

Gayung pun bersambut. Febri Diansyah mengungkapkan, indikasi adanya sejumlah pihak yang sengaja menyembunyikan Setnov selama pencarian KPK juga bakal ditelusuri.

Setidaknya, pihak-pihak yang diketahui bersama Setnov berpotensi dimintai keterangan. Salah satunya Hilman.

”Kalau butuh kronologi yang lebih rinci atau informasi terkait peristiwa untuk (kecelakaan) Kamis malam, tentu tidak tertutup kemungkinan pihak yang mengetahui akan dipanggil sebagai saksi,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait kondisi Setnov, hingga kemarin dia masih menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Hanya, belum diketahui seperti apa kondisi terakhir tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Termasuk penyakit apa saja yang dideritanya.

Menurut Febri, rangkaian tindakan medis sejatinya sudah dilakukan tim penyidik bersama pihak rumah sakit. Mulai pemeriksaan umum, magnetic resonance imaging (MRI), hingga tes CT scan. ”Analisis dan kesimpulan dari pihak dokter akan menjadi pertimbangan bagi KPK menentukan langkah berikutnya,” ujarnya. (jpnn)


BACA JUGA

Senin, 11 Desember 2017 15:23

17 Dokter Spesialis Mundur, RS Mulai Tolak Pasien

17 dokter spesialis yang bertugas di RS Regional Sumbar mundur sejak akhir pekan lalu. Dampaknya pun…

Senin, 11 Desember 2017 15:15

Bangsawan Bali Bela Ustaz Somad

Meski sebagian orang sempat mendemo Ustad Abdul Somad, tapi sebagaian warga di Bali justru membela ustad…

Senin, 11 Desember 2017 15:02

Ditunjuk Gantikan Setnov, Aziz Bilang Siap

Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) membuat surat sakti yang isinya menunjuk Aziz Syamsudin sebagai…

Senin, 11 Desember 2017 14:58

Separuh Lebih Anggota Fraksi Golkar di DPR Tolak Aziz Syamsuddin

Bukannya mendapat dukungan, keputusan Ketua Umum Golkar Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai…

Senin, 11 Desember 2017 10:34

Jokowi Abaikan Penegakan HAM

JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mengabaikan penegakan di bidang Hak…

Senin, 11 Desember 2017 09:24

Novanto Mundur, Tunjuk Azis Ketua DPR

JAKARTA - Jalan Aziz Syamsudin menduduki kursi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI tak berjalan mulus.…

Minggu, 10 Desember 2017 08:12

Gatot Serahkan Bendera Kepemimpinan TNI

JAKARTA - Jenderal TNI Gatot Nurmantyo resmi menyerahkan tongkat komandonya kepada Marsekal TNI Hadi…

Minggu, 10 Desember 2017 08:09

Tangkapan Berantai Tiga Terduga Teroris

JAKARTA — Densus 88 Antiteror melakukan penangkapan berantai terhadap tiga terduga teroris di…

Sabtu, 09 Desember 2017 20:16
Klaim Presiden AS Yerusalem Sebagai Ibukota Israel

Partai Demokrat Menentang dan Kecam Donald Trump

 JAKARTA- Menyikapi situasi yang terus berkembang pasca pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald…

Jumat, 08 Desember 2017 18:44

Marsekal Hadi Resmi Jadi Panglima TNI

Presiden Joko Widodo bergerak cepat untuk urusan mengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Jumat sore, Jokowi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .