MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Sabtu, 18 November 2017 06:21
ISPO di Kaltim Terkendala PUP
AGAR BERKELANJUTAN: Proses sertifikasi ISPO oleh perusahaan kelapa sawit harus mendapat dukungan pemerintah kabupaten atau kota.

PROKAL.CO, SAMARINDA  –   Saat ini di Kaltim ada 373 perusahaan kelapa sawit. Sayangnya, hanya ada 23 perusahaan yang memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Ternyata, proses penilaian usaha perkebunan (PUP) yang dilakukan oleh kabupaten/kota merupakan kendala banyak perusahaan yang belum memiliki sertifikasi ISPO.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, selain total yang sudah memiliki sertifikat ISPO, ada yang masih dalam proses. Jumlahnya sebanyak 30 perusahaan. Ditargetkan pada 2018 mendatang ada tambahan 44 perusahaan bersertifikat ISPO.

“Sehingga totalnya ada 100 lebih yang bersertifikat ISPO. Sebenarnya sebagai bukti memegang prinsip pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan, sebuah perusahaan harus memiliki sertifikasi ISPO,” ujarnya kepada Kaltim Post, Jumat (17/11).

Sampai Oktober lalu, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 300 sertifikat pengembangan industri kelapa sawit secara keberlanjutan atau ISPO. Dari 300 sertifikat tersebut, berasal dari 1,8 juta hektare lahan sawit di seluruh Indonesia. Adapun total angka produksinya mencapai 8,5 juta ton. Dengan capaian itu, pemerintah telah memenuhi sekitar 85 persen dari target penerbitan 350 ISPO pada tahun ini.

Menurut Ujang, di Kaltim jumlah perusahaan yang bersertifikat ISPO masih kecil. Hambatan utama para pengusaha adalah salah satu persyaratan untuk proses sertifikasi ISPO yaitu, mendapat penilaian per kelas 1, 2 dan 3. Proses tersebut merupakan penilaian usaha perkebunan (PUP) yang dilakukan oleh kabupaten atau kota.

“Saat ini, dari 373 perusahaan di Kaltim, yang sudah dinilai hanya 91 perusahaan. Jumlah itu sudah termasuk perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO dan perusahaan yang sedang dalam proses,” katanya.

PUP, ujar Ujang, merupakan wewenang sepenuhnya di kabupaten/kota. Bila di sana berhenti maka tidak ada penilaian untuk perusahaan dan tidak bisa mendapat sertifikat ISPO. Dalam aturan tidak ada bila kabupaten atau kota tidak melakukan maka provinsi bisa mengambil alih. Pihaknya juga sudah mengirim surat kepada dinas-dinas yang membawahi perkebunan di kabupaten/kota soal kewajiban melakukan PUP, sebab hubungannya bukan ISPO saja tetapi evaluasi perusahaan perkebunan.

“Anggaran juga menjadi kendala. PUP sepenuhnya dibiayai oleh APBD, sebagai pelayanan terhadap perusahaan perkebunan. Perusahaan tidak bisa dikenakan biaya untuk PUP,” pungkasnya. (*/ctr/tom/k18)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 06:59

Volume Angkutan Bisa Naik 40 Persen

SAMARINDA - Pelaku jasa pelayaran bakal mendapat peluang pasar lebih besar pada tahun depan. Pasalnya,…

Kamis, 14 Desember 2017 06:52

Stok Bahan Pangan Aman untuk Lima Bulan

SAMARINDA - Stok bahan pangan untuk kebutuhan Natal dan tahun baru nanti dipastikan aman. Dinas Perindustrian,…

Kamis, 14 Desember 2017 06:51

Jangkau 90 Persen Wilayah Kaltim

SAMARINDA - Pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di Kaltim tak ingin disia-siakan XL Axiata. Operator…

Kamis, 14 Desember 2017 06:50

Yakin Tak Saling Makan dengan Toyota Rush

Rilis di Jakarta akhir November lalu, All New Terios akhirnya dirilis di Kaltim, Rabu (13/12). Menjawab…

Kamis, 14 Desember 2017 06:43

Rasio Keuntungan Bank Makin Kecil

JAKARTA - Rasio profitabilitas atau keuntungan dari aset bank dinilai sulit meningkat dalam setahun…

Kamis, 14 Desember 2017 06:39

Dua Perusahaan Resmikan IPO

JAKARTA - Menjelang penutup tahun, dua perusahaan meresmikan penawaran saham perdana atau initial public…

Kamis, 14 Desember 2017 06:37

Darmin: Peringkat Investasi RI Melesat Tahun Depan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis peringkat Indonesia pada…

Kamis, 14 Desember 2017 06:36

Targetkan 4 Juta Sapi Bunting

SURABAYA – Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian mencatat,…

Rabu, 13 Desember 2017 15:30

Leasing Hati-Hati, Suplai Tertahan

BALIKPAPAN – Sempatlesu beberapa tahun terakhir, pasar otomotif di Kaltim kembali bergairah tahun…

Rabu, 13 Desember 2017 15:28
Bangun Infrastruktur dan SDM Butuh Belanja Besar

Kemnkeu: Jangan Bergantung Pendapatan Negara

JAKARTA- Pemerintah menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mencegah bencana pada masa mendatang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .