MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 17 November 2017 09:32
NGERI..!! Overkapasitas Penjara Capai 260 Persen

Keluar-Masuk Penghuni Lapas-Rutan Timpang

-

PROKAL.CO, SAMARINDA – Masalah overkapasitas di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) secara nasional agaknya sulit teratasi. Mengingat, tahanan dan narapidana yang masuk tak berbanding lurus dengan yang keluar. Dalam satu waktu, yang masuk lebih banyak dari yang keluar. Itu berlangsung secara terus-menerus.

Menukil data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltim, tahanan dan narapidana yang masuk ke rutan atau lapas dua kali lipat bahkan hampir tiga kali lipat lebih banyak dari yang bebas. Sebab, jumlah penghuni baru dalam sehari berkisar 15–20 orang.

Sedangkan yang bisa menghirup udara segar rata-rata hanya 2–7 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dengan kondisi tersebut, terus terjadi penggelembungan WBP. “Yang bebas dan masuk tidak seimbang,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kanwil Kemenkumham Kaltim Agus Toyib, kemarin (16/11).

Menurut dia, laju masyarakat yang masuk hotel prodeo berupa deret ukur. Sedangkan yang warga binaan yang kembali ke masyarakat berupa deret hitung. Masalah itu kian pelik, sebab seperti di Kaltim, penghuni rutan dan lapas didominasi dari kasus narkoba, yakni sebesar 67 persen. Tidak mudah, terang Agus, narapidana kasus tersebut menerima remisi, pembebasan bersyarat, ataupun cuti bersyarat.

Itu karena ada regulasi yang justru menghambat upaya pembinaan terhadap narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP membatasi pemberian remisi hukuman terhadap pelaku kasus hukum tertentu, antara lain narkoba dan korupsi.

Dorongan agar peraturan tersebut direvisi sudah menguat dua tahun belakangan. Namun, sampai kini belum terwujud. “Syaratnya ketat. Menunggu 2/3 masa kurungan. Itu pun harus mendapat persetujuan menteri (Hukum dan HAM),” katanya.

Jauh berbeda, lanjut dia, dengan narapidana yang terjerat kasus kriminal. Tak perlu syarat ketat. Mereka bisa mengikuti program remisi minimal sudah menjalani masa tahanan selama enam bulan. Diterangkan, jumlah penghuni yang terus bertambah berkaitan erat dengan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Selama tindak kejahatan marak terjadi di masyarakat, hunian akan semakin sesak. Itu diperkuat data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Per 16 November 2017, total tahanan dan narapidana yang menghuni rutan atau lapas di Benua Etam sebanyak 8.787 orang.

Dari kapasitas hunian, overkapasitas mencapai 260,22 persen. Paling padat di Rutan Klas IIB Balikpapan. Dari kapasitas hunian 186 orang, kini ditempati 957 warga binaan. (lihat infografis)

Dalam mengatasi fenomena tersebut, mantan kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat itu menuturkan, tak bisa hanya dibebankan pada pihak lembaga pemasyarakatan.

Tokoh masyarakat, pemuka agama, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum mesti bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. “Seperti pemuka agama, dengan ceramah bisa membuat orang tidak berbuat jahat karena kekuatan imannya,” jelasnya.

Pemerintah daerah (pemda) bisa mengupayakan agar lapangan kerja tersedia. Sebab, menganggur memicu orang berbuat kejahatan. Tanpa memerinci jumlah, Agus mengatakan, mayoritas penghuni bui adalah yang berusia produktif (dari 15–64 tahun).

Sementara itu, kepolisian bisa membantu dalam menekan masyarakat tak masuk rutan atau lapas dengan tak menahan bagi yang melakukan tindak pidana ringan sepanjang yang bersangkutan kooperatif. Cara tersebut paling tidak bisa menambah beban penjara. Begitu pun, bagi pengguna narkoba tidak mesti dipidana.

Yang masuk kategori tersebut, terang dia, bisa diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. “Tapi, kalau semua kasus pidana dihukum, pasti padat rutan dan lapas,” katanya. Dia yakin, seluruh pemangku kepentingan sudah berbuat. Hanya, memang sinergi perlu diperkuat lagi.

Kepala Lapas Klas IIA Balikpapan Imam Setya Gunawan menambahkan, mengatasi persoalan sesaknya lapas dan rutan, pemda juga perlu turun tangan. “Perhatian pemda sangat diperlukan. Mereka bisa membantu membangun lapas atau rutan. Kalau hanya berharap Kemenkumham, rasanya berat,” katanya.

Bisa pula, lanjut dia, pemda yang menyediakan lahan, sementara Kemenkumham yang membangun fisik. Tinggal kerja sama kedua belah pihak. “Yang pasti, pemda bisa sama-sama peduli, itu yang menjadi kunci,” tegasnya.

Persoalan rutan dan lapas yang overkapasitas turut menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. “ORI (Ombudsman RI) se-Indonesia sudah sama-sama turun. Kesimpulan kunjungan ke sana (lapas dan rutan) memang ada kekurangan SDM (sumber daya manusia/petugas). Tidak seimbang dengan jumlah WBP,” ucap Kepala ORI Kaltim Syarifah Rodiah, belum lama ini.

Kualitas pelayanan publik di rutan dan lapas, terang dia, belum sesuai harapan. Sebagai contoh, tahanan atau napi saat tidur mesti berdesak-desakan. Sekalipun mereka bermasalah hukum, pemerintah tetap berkewajiban memberi pelayanan optimal.

Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, pemerintah memang harus jeli dalam menentukan program prioritas. Persoalan di rutan atau lapas, tutur dia, tergolong memiliki urgensi yang tinggi. “ORI mendorong supaya ada perbaikan itu (sarana). Kami juga sepakat perlu ada penambahan SDM,” ujarnya.

Dia sempat berbincang dengan pihak Kemenkumham Kaltim. Informasi penambahan lebih dari 17 ribu pegawai se-Indonesia dia terima. Sebagian jumlah formasi itu untuk tenaga sipir penjara dan imigrasi. Dengan penambahan itu, tentu sangat diharapkan ada perbaikan pelayanan publik. “Jangan sampai terabaikan. Efeknya tidak baik kalau itu terjadi,” imbuhnya.

Jumlah penghuni lapas dan rutan disebut timpang dengan petugas pengamanan di pemasyarakatan. Idealnya, petugas penjaga dengan penghuni memiliki rasio 1 berbanding 25. Kenyataannya, data per Juli 2017 di Kaltim, hanya ada sekitar 300 petugas. Mereka dibagi dalam tiga sif. Artinya, sekali bekerja ada 100 orang. Dengan begitu, 1 petugas harus menjaga sekitar 87 WBP. (ril/rom/k8)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 09:27
Putusan Bebas Abun dan Elly, Jaksa Masih Buat Telaah Hukum

Sekarang Giliran KPK

SAMARINDA – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang membebaskan Hery Susanto Gun alias Abun…

Kamis, 14 Desember 2017 09:23

Antisipasi Manuver di Sidang Setnov

JAKARTA – Setya Novanto (Setnov) tidak bisa berkelit ketika ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor…

Kamis, 14 Desember 2017 09:19

Balsam Terkesan Panas, Berintan Berpeluang

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum beroperasi. Singkatan Balsam sudah melekat di proyek yang ditarget…

Kamis, 14 Desember 2017 09:16

Sembilan Suspek Difteri di Kaltim

SAMARINDA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapat laporan 11 provinsi tentang kejadian luar…

Kamis, 14 Desember 2017 09:14

Masuk Lebih 2 Ribu Setruk

ANTUSIASME tinggi ditunjukkan publik untuk mengikuti program Strukvaganza. Buktinya, jumlah setruk yang…

Kamis, 14 Desember 2017 09:13

Hasil Tangan Kreatif Perempuan Gaza yang Jadi Senjata Diplomasi

Sejumlah tokoh publik di Tanah Air mengirimkan dukungan mereka ke Palestina lewat syal. Ada cerita perjuangan…

Rabu, 13 Desember 2017 09:37

Tak Terbukti Memeras, Abun Bebas

SAMARINDA – Perkara dugaan pemerasan di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran yang disidangkan di…

Rabu, 13 Desember 2017 09:27
Golkar Kaltim Belum Tentukan Arah Dukungan

Pasang Kriteria Ketum Baru

SAMARINDA – Partai Golkar segera menentukan babak baru masa depannya. Seluruh DPD Golkar provinsi…

Rabu, 13 Desember 2017 09:23

IUP Menunggak PNBP Rp 1 T

SAMARINDA – Pemblokiran aktivitas pemegang izin usaha pertambangan (IUP) menjadi cara baru pemerintah…

Rabu, 13 Desember 2017 09:21

Jangan Lupa Simpan Setruk Anda

BAGI Anda yang sudah mengikuti program Strukvaganza, setelah mengirim foto setruk via WhatsApp (WA),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .