MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 14 November 2017 07:27
Menakar Rasa Keadilan PI Blok Mahakam

PROKAL.CO, OLEH: ERWINSYAH

KONSTITUSI menjamin kekayaan alam bangsa untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara tidak sekadar menguasai dan menggunakan sumber daya tersebut, tapi menguasai dan menggunakan dalam pengertian luas. Juga harus mengelola demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Blok Mahakam adalah blok minyak dan gas terbesar di Indonesia yang terletak di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967, kemudian diperpanjang pada 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 2017.

Aktivitas eksplorasi yang dilakukan pada 1967 menemukan cadangan minyak dan gas di Blok Mahakam hingga tahun 1972 cukup besar. Cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial atau dikenal dengan istilah 2P) awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (TCF). Dari penemuan itu, blok tersebut mulai diproduksikan dari lapangan Bekapai pada 1974.

Produksi dan pengurasan secara besar-besaran cadangan tersebut pada masa lalu membuat Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia pada 1980-2000. Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir masa kontrak 2017, diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 TCF. Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF.

Dengan hasil perhitungan dua perusahaan penakar aset, yakni IHS Vantage dan PetroPro, total aset wilayah kerja yang yang ditaksir masih memiliki kandungan gas bumi 3,8 triliun kaki kubik ketika kontraknya habis pada 31 Desember 2017 mendatang sebesar USD 3,45 miliar atau setara Rp 47,86 triliun.

SEJARAH PI BLOK MAHAKAM

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak  dan Gas Bumi merupakan hal yang mendasari participating interest (PI) pada wilayah kerja Blok Mahakam. Selanjutnya, pada 2012 lahir Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Keikutsertaan Pengelolaan Usaha Hulu Migas di Blok Offshore Mahakam, Nomor: 119/1844/BPPKW-A/2012 dan Nomor: 541/423/TU/UM/2012 tertanggal 10 Januari 2012, ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara.

Dalam Pasal 1 SKB tersebut menyebutkan, kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengelola secara bersama-sama saham partisipasi (working interest) kontrak kerja sama minyak dan gas blok offshore Blok Mahakam sebesar 15 persen (atau jumlah lain yang didapatkan kemudian) Periode KKS sebelum 2017 dan sebesar 25 persen (atau jumlah lain yang didapatkan kemudian) Periode KKS setelah 2017 dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Terbitnya   Peraturan   Menteri   ESDM   Republik   Indonesia Nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan  Penawaran   Participating   Interest   10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, mengatur tentang besaran PI sebesar 10 persen dan  ketentuan pelaksanaan secara teknis pembagian antardaerah baik kabupaten dan provinsi dalam  keikutsertaan pada PI 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.  Kemudian Permen ESDM No 37 Tahun 2016  pada Pasal 2 berbunyi sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama   kali   akan    diproduksi   yang   berada    di   daratan dan/atau    perairan  lepas   pantai    sampai    dengan    12  mil laut  pada  suatu   wilayah kerja,  kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada  badan  usaha  milik daerah.  Hal tersebut sekaligus menegaskan dan mengakhiri  konflik yang terjadi selama ini di daerah, antara Pemkab Kukar dan Pemprov tentang porsi partisipasi sebesar 10 persen yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kalimantan Timur.

Pada lain pihak, participating interest wilayah kerja Blok Mahakam Kaltim sebelumnya menimbulkan polemik yang cukup tajam dan proses yang cukup lama. Terutama mengenai pembagian saham antara  Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. Adanya surat kesepakatan bersama saham 40 persen Pemprov dan 60 persen Pemkab Kukar pada 2012 lalu, terus menjadi polemik di daerah sebab Pemprov Kaltim berdasarkan Permen 37 Tahun 2016 setelah pembukaan data room menawarkan dua skenario  pembagian porsi saham untuk BUMD  Kukar dan Provinsi Kaltim. Yakni skenario pertama, Pemkab Kukar 33,46 persen dan Pemprov Kaltim 66,54 persen. Kemudian skenario kedua, Pemkab Kukar 32,73 persen dan Pemprov Kaltim 67,27 persen yang semuanya mendapatkan penolakan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih bertahan pada kesepakatan awal tahun 2012.

Pada ujung polemik tersebut, kedua belah pihak mewacanakan berdasarkan kesepakatan terakhir untuk menempuh jalan tengah pembagian 50 persen Pemkab Kukar  dan Pemprov Kaltim 50 persen, sebagai salah satu solusi konflik pembagian saham sesuai amanat Permen ESDM 37 Tahun 2016.

Hal tersebut merupakan langkah maju dan awal yang baik bagi proses mendapatkan PI Blok Mahakam. Jangan sampai pembagian saham tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga daerah Kaltim dianggap tidak serius ikut serta dalam penawaran PI yang diberikan oleh pemerintah pusat yang pada akhirnya akan merugikan daerah Kaltim sendiri.

Di balik konflik kepentingan tersebut, ada hal urgensi yang harus dituntaskan. Muncul pertanyaan dasar yang menggelitik kita, yaitu bagaimana dengan posisi rakyat Kaltim.  Apakah setelah konflik kepentingan ini selesai dan kita mendapatkan Participating Interest wilayah kerja Blok Mahakam masyarakat Kaltim akan makmur dan sejahtera? 

Sudah saatnya kita berpikir bagaimana tata kelola hasil PI di wilayah kerja Blok Mahakam Kaltim bermanfaat bagi rakyat Kaltim. Logikanya, ketika PAD meningkat dari hasil pendapatan partisipasi Blok Mahakam pembangunan juga meningkat dan pendapatan meningkat. Sebaliknya, jangan sampai ada stigma “daerah kaya rakyat tetap saja rakyat miskin“. Jangan ada juga politisasi di wilayah PI Blok Mahakam oleh sekelompok kepentingan penguasa saat ini. Mengedepankan kepentingan rakyat Kaltim dengan rasa keadilan yang tinggi adalah pilihan yang sejatinya ditempuh. Adanya perencanaan dan pengelolaan yang memperhitungkan rasa keadilan harus diambil dengan meninggalkan konflik yang ada dan dengan rasa kebersamaan membangun Kaltim yang lebih baik.

Mengabaikan aspirasi daerah hanya menyebabkan ketidakadilan dan memungkinkan terjadinya daerah dengan growth without development, yakni pertumbuhan ekonomi daerah memang terjadi tapi pembangunan tak dinikmati sebagian besar rakyat.

Sejatinya PI diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Di sisi lain  bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut membawa dampak bagi pembangunan daerah yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan Kaltim pada umumnya.

Hal tersebut wajar ketika pertumbuhan meningkat harusnya berbanding lurus  beban risiko dan  dampak dari eksplorasi dan eksploitasi dari pertambangan migas. PI bagi daerah Kaltim juga sudah selayaknya memperhitungkan biaya sosial (social cost) yang ditanggung akibat beban risiko dan dampak dari eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas tersebut.

Selain perhitungan hak dan kewajiban pendapatan yang akan dibagi ke daerah sebagai bentuk keterlibatan daerah penghasil dalam pengelolaan pengusahaan migas wilayah kerja Blok Mahakam. Dalam perspektif keadilan, kondisi di atas memerlukan kejelasan dalam menentukan keterlibatan mengenai hak dan kewajiban (participating interest) pengusahaan hulu migas wilayah kerja Blok Mahakam yang dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi rakyat Kaltim. Namun, sekali lagi fakta menunjukkan bahwa daerah penghasil migas justru masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Wallahu a'lam. (****/tom/k15)

*) Plt Rektor Universitas Kutai Kartanegara


BACA JUGA

Minggu, 10 Desember 2017 11:28

Perokok Zaman Now

Sudah menjadi kesepakatan dan terbukti, bahwa rokok sangatlah tak baik bagi kesehatan si perokok sendiri…

Sabtu, 25 November 2017 06:19

Peluang dan Tantangan Kaltim Tahun Depan

SELAIN  faktor makroekonomi dan investasi, masih ada beberapa aspek yang turut menghadapi risiko…

Jumat, 24 November 2017 07:01

Peluang dan Tantangan Kaltim Tahun Depan

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO *) BICARA masalah ekonomi, tak lepas dari aspek mikro dan makro. Banyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .