MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 11 November 2017 07:52
Ada Kekuatan Tak Terlihat, Rawan Bermasalah Hukum
ADA APA...?? Bakal Cagub seperti Ketakutan

PROKAL.CO, SAMARINDA  –  Sepuluh kandidat, 10 partai politik, dengan kemungkinan maksimal empat perahu. Banyak hal membuat perkembangan politik berjalan pelan ketika pendaftaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim tak kurang dari 60 hari. Selain tersendatnya kompromi politik, para kandidat terindikasi diterpa ketakutan.

Sampai hari ini, 10 nama bersaing ketat mendapatkan perahu untuk mengarungi pilgub. Belum satu pun yang mendeklarasikan pasangan bakal calon. Dari 10 kandidat, enam adalah kader partai.

Mereka adalah Ketua DPD Golkar Kaltim Rita Widyasari yang terus didorong partainya kendati tersandung perkara dugaan suap dan gratifikasi. Partai Golkar paling banyak mengirimkan kandidat. Dua mantan kepala daerah, Sofyan Hasdam dan Makmur HAPK, disebut tetap berminat maju di pilgub.

Kader partai yang lain, yang masuk bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), adalah Wali Kota Syaharie Jaang dari Demokrat. Lalu, Yusran Aspar dari Gerindra dan Hadi Mulyadi mewakili PKS. Empat nama yang lain adalah Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin, Isran Noor, Rusmadi Wongso, dan Rizal Effendi. Mereka berempat bisa dibilang berasal dari luar partai.

Jika fakta di atas diiris lebih dalam, sebenarnya hanya empat partai yang “mengirimkan” kader. Hanya Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKS. Enam partai yang lain yaitu PDIP, PKB, PPP, PAN, Hanura, dan NasDem justru sepi kader di pilgub.

Komposisi partai dan kandidat seperti itu menimbulkan potensi transaksi politik. Dalam bahasa sederhana, seberapa rela suatu partai dipakai dengan gratis oleh orang dari luar? Dalam bahasa yang lebih pendek, ada rupa ada harga. 

Dari penelusuran Kaltim Post, beberapa partai disebut door to door mendatangi para kandidat. Mereka menawarkan kursi dengan harga tinggi, Rp 1 miliar per kursi. Jika syarat minimal mengusung pasangan calon adalah 11 kursi (20 persen dari total kursi di DPRD), perlu Rp 11 miliar.

“Ada juga paket koalisi. Bisa lebih murah,” tutur sumber Kaltim Post dari lingkaran partai. Tentu saja mahar itu dibayar diam-diam. “Kebanyakan partai menyebut mahar sebagai ongkos operasional pilkada. Jadi bahasanya tidak jual-beli kursi,” sebut seorang sumber tepercaya. 

Kompromi di antara kandidat dan partai politik juga disebut makin sulit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sedang mengawasi seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018. Komisi antirasuah telah mengeluarkan pernyataan bahwa radar KPK dipasang di 16 provinsi dan 154 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

DINAUNGI KETAKUTAN

Pembentukan perahu politik di Pilgub Kaltim yang tersendat turut ditengarai karena “kekuatan yang tak kasatmata.” Sejumlah sumber Kaltim Post mengatakan, pengurus partai maupun kandidat sedang dibayangi ketakutan.

Ada dua fakta yang menguatkan indikasi “tak kasatmata” itu. Pertama, kebetulan atau tidak, kandidat yang lebih dulu menyatakan maju dengan kepastian perahu, tersandung masalah. Rita Widyasari, yang sejak lama memimpin hasil survei, bisa menjadi contoh. “Politik itu kejam,” seperti yang diucapkannya, bisa dijadikan clue penting.

Kedua, bercerainya Jaang-Rizal atau Jari sebelum deklarasi. Pasangan tersebut sebenarnya paling komplet. Diisi dua figur yang kuat. Dua-duanya wali kota dua periode di kota masing-masing. Perahu politik pun tersedia yakni Demokrat, PPP, dan PKB, dengan total 12 kursi. Belakangan pasangan itu terancam bubar setelah Rizal meninjau ulang rencana maju di pilgub.

Sekretaris DPD Hanura Kaltim Tamrin setuju dengan dugaan fenomena the invisible hand, tangan yang tak terlihat. Ada sesuatu yang seperti memiliki kuasa untuk mengatur kondisi politik Bumi Etam.

Perkembangan politik yang lamat-lamat, kata dia, disebabkan indikasi ketakutan. Rasa takut itu menerpa para kandidat bakal calon kepala daerah berlatar belakang mantan atau pejabat publik aktif.

“Mungkin ada sesuatu hal saat menjabat dan mereka menyadari pernah berbuat keliru. Kalau dicari-cari, pasti ketemu. Aparat penegak hukum pasti sudah memegang datanya,” ujarnya.

Situasi politik yang kelewat cair memerlukan solusi. Salah satunya, memunculkan figur alternatif di luar mereka yang pernah dan sedang menduduki posisi pejabat publik. “Saya melihat kecenderungannya karena khawatir kasus hukum,” ucap dia.

Lagi pula, dari seluruh pemilik kursi di DPRD Kaltim, hanya Golkar yang punya kekuatan karena memiliki kursi yang cukup. Sementara itu, partai lain masih berkomunikasi. Perlambatan ini diprediksi selesai pada menit akhir.

Menanggapi dugaan transaksi atau mahar politik, Ketua DPW PKS Kaltim Masykur Sarmian membantah dengan argumen kuat. PKS sejak awal mengusung kader, yakni Hadi Mulyadi. Tidak perlu ada pertanyaan lagi. “Kalau sudah mengusung kader, tidak usah aneh-aneh. Apalagi mahar satu kursi Rp 1 miliar, kami tidak seperti itu. PKS tidak tertarik jual-beli kursi,” tegasnya.

Sekretaris DPW PAN Kaltim Zain Taufik Nurrohman mengatakan, tidak tahu-menahu mengenai mahar. Bisa jadi, pembicaraan itu di DPP, di tingkat pusat. “Kalaupun ada, kami tidak ada terima sampai saat ini,” ucapnya bercanda, dua hari lalu (9/11).

Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir memilih menjelaskan rencana mengusung Rita Widyasari yang tengah ditahan di KPK. Dikatakan, Golkar tetap menghormati rekomendasi mengusung Rita sebagai cagub.

Bila ada nama baru yang diusung, harus berlandas Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari Golkar. Dalam juklak disebutkan, nama calon kepala daerah yang diusung Golkar mesti diputuskan dalam rapat kerja daerah (rakerda).

BERAPA PASANGAN?

Setidaknya paling banyak empat perahu terbentuk dalam Pilgub Kaltim 2018 dengan asumsi tidak ada yang memanfaatkan jalur perseorangan. Dari 55 kursi yang dipegang 10 partai di DPRD Kaltim, batas minimal mengusung pasangan adalah 20 persen atau 11 kursi.

Memang jika dipukul rata, bisa terbentuk lima perahu politik. Namun, karena Golkar memiliki 13 kursi, hanya empat yang memungkinkan. Paling mesra dari antara partai adalah tiga serangkai Demokrat, PPP, dan PKB. Bila koalisi itu solid, seperti klaim para pengurusnya, masih tersedia tujuh partai dengan total 43 kursi. Masih bisa untuk tiga pasangan lagi.

Jika Golkar maju sendiri karena tidak memerlukan koalisi, tersisa 30 kursi. Jika dibagi 11, angka 30 itu hanya cukup buat dua perahu. Namun, jika Golkar membuat koalisi besar, sisa kursi di luar koalisi semakin berkurang. Jumlah perahu sisa makin sedikit.

Pengamat politik lokal dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Lutfi Wahyudi, mengulas beberapa penyebab perkembangan politik yang lambat. Pertama, sepeninggal Rita ditahan KPK, politik menjadi lumayan mudah penyok alias elastis.

Rita selalu dianggap figur sentral, sehingga tanpa kehadirannya, konstelasi berubah. Peta politik pun jadi “rata-rata air.” Hasil survei figur satu dengan yang lain beda tipis karena tidak ada figur sentral. Penyebab yang lain, terang dia, partai politik di Kaltim hendak mempertahankan eksistensi. Perhitungan itu sangat signifikan menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. (fel/*/fch/ril/rom/k8)


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 09:32

NGERI..!! Overkapasitas Penjara Capai 260 Persen

SAMARINDA – Masalah overkapasitas di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Jumat, 17 November 2017 09:30

Tabrak Tiang Listrik, Setnov Gegar Otak

JAKARTA  – Drama terkait Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali berlanjut. Ketua Umum Partai…

Jumat, 17 November 2017 09:15

Sama-Sama Baik untuk Kaltim

SAMARINDA – Polemik proyek Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kota Tepian oleh dua…

Jumat, 17 November 2017 09:11

Dirakit hingga Subuh, Terkendala Mahalnya Baterai

Digadang-gadang menjadi mobil listrik pertama di Kalimantan, Enggang Electric Vehicle 1 (Enggang Evo…

Kamis, 16 November 2017 09:51

Ada Bandara APT Pranoto, Manfaatnya Tak Hanya untuk Samarinda

SAMARINDA- Kisruh nota keberatan Pemkot dan DPRD Balikpapan yang menolak rekomendasi perpanjangan landasan…

Kamis, 16 November 2017 09:42

“Bubur” Selimuti Jalan Antardaerah

SANGATTA – Jalan antardaerah bak dilumuri “bubur”. Rabu (15/11) jalur Sangatta-Rantau…

Kamis, 16 November 2017 09:39

Dialog Dibalas Timah Panas

JAKARTA – Upaya Polri–TNI dalam berdialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua,…

Kamis, 16 November 2017 09:37

Atletnya Ada Eks Taekwondo, Bisa Jadi Ajang Pelampiasan

Cabang olahraga (cabor) rugbi bukanlah sepak bola yang menjadi primadona di atas bumi Indonesia. Walaupun…

Kamis, 16 November 2017 09:30

Tolak Pisah, Pisau Diajak Berulah

“SIAPA yang berani ceraikan saya,” teriak Bedu, nama samaran, setelah dua langkah keluar…

Kamis, 16 November 2017 08:45

Pilgub Kaltim, Mahyunadi Lobi Rizal

SANGATTA - Ketua DPRD Kutim Mahyunadi yang belakangan viral di media sosial diisukan maju pilgub karena…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .