MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 09 November 2017 09:18
Buntut Pernyataan Politik Kapolda
KOK BEDA..?? Ke Sekprov Keras, ke Kapolda Kok Lembek...?
Syafruddin

PROKAL.CO, Pernyataan politik Kapolda Kaltim menuai banyak sorotan. Banyak yang menilai, pernyataan kapolda semestinya tidak diutarakan karena yang bersangkutan masih aktif berdinas. Nah, DPRD Kaltim beberapa bulan lalu getol menyoroti posisi Sekprov Kaltim Rusmadi. Sekprov ditengarai memanfaatkan fasilitas jabatan untuk kepentingan politik. Potensi netralitas aparatur sipil negara (ASN) pun dipertanyakan legislatif.

Koordinator Pokja 30 Carolus Tuah mengatakan, dalam hal kapolda ini, DPRD kemudian terlihat pengecut. Padahal saat yang sama, Kapolda juga berniat maju di pilkada dengan potensi yang sama. Namun, sedikit pun DPRD tidak menyinggung Kapolda maupun kepala daerah yang lain yang berpotensi menyalahgunakan wewenang.

Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin, adalah legislator yang bersuara keras kepada Sekprov. Kala itu, menurutnya, Rusmadi harus memilih antara tetap bertahan menjadi Sekprov atau mengundurkan diri agar fokus di pilgub. Ditemui kemarin, politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut memberi tanggapan.

“Kapolda kan dari lembaga vertikal. Tidak ada ruang bagi kami memberi kritik. Dia (Kapolda) utusan pemerintah pusat. Pengawasan tentu dari sana (pusat) juga,” ujarnya. Beda hal dengan Sekprov yang merupakan mitra kerja DPRD Kaltim. Menurutnya, sebagai mitra kerja yang baik memberi saran agar Rusmadi fokus ke salah satu; sebagai sekprov atau kandidat bakal calon gubernur.

Pernyataan Syafruddin segera dibantah pengamat politik Unmul Lutfi Wahyudi. Menurut Lutfi, peran DPRD Kaltim sangat besar. Sebagai satu-satunya lembaga yang merepresentasikan suara rakyat, DPRD dapat mengingatkan potensi abuse of power dari aparat penegak hukum. Benar kata Lutfi, DPRD tidak berwenang memberi sanksi, tetapi DPRD memiliki fungsi pengawasan. Jika khawatir akan potensi tersebut mengganggu proses demokrasi lokal, DPRD sangat bisa menyurati presiden, kapolri, dan menko polhukam.

“Kuncinya, sepanjang ada keberanian politik DPRD untuk menjaga marwah demokrasi,” tuturnya. (fel/fch)

 


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 10:46

Cerita Perjalanan Sunarman, Napi Palu yang Menyerahkan Diri ke Rutan Solo

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) beberapa…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:40

Waduh, Utang Luar Negeri Indonesia Naik, Tembus Rp 5.410 Triliun..!!

JAKARTA- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh sebesar USD 360,7 miliar atau Rp 5.410 triliun (kurs…

Selasa, 16 Oktober 2018 11:14

MAAF..!! Tol Balikpapan - Samarinda Molor, Ngga Jadi Diresmikan Jokowi

SAMARINDA- Tol Balikpapan-Samarinda batal diresmikan akhir tahun ini. Padahal mantan Gubernur Kaltim…

Senin, 15 Oktober 2018 11:42
Menelisik Prostitusi Online di Kota Semarang

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota…

Senin, 15 Oktober 2018 11:36
Romo Leo Joosten Ginting Suka, Warga Belanda yang Lestarikan Budaya Batak Karo

Lestarikan Budaya Batak karena Cinta

Begitu menginjakkan kaki di Tapanuli Utara pada 1971, Leo Joosten langsung jatuh cinta dengan tanah…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:11

INNALILLAHI..!! 12 Siswa Tewas Diterjang Banjir

JAKARTA – Kelas sore itu berubah jadi tragedi. Puluhan siswa yang tengah belajar diterjang air…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:09

Premium Tak Naik, Tapi Pasokan Dikurangi?

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai,…

Minggu, 14 Oktober 2018 08:06

Sikat Persebaya, Borneo FC Bidik Papan Atas

SURABAYA – Gairah Borneo FC kembali membuncah. Tekad bersaing di papan atas makin kuat. Suntikan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:10

Rumah DP 0 Persen Diluncurkan Anies

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berharap rumah DP 0 persen dapat meringankan warga…

Sabtu, 13 Oktober 2018 10:28

Dua Kali Dipanggil Mangkir, Ketua DPRD Itu Dibawa Polisi

JAKARTA – Isu bahwa Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif ditangkap polisi terjawab. Ya, Mabes Polri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .